Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI52xdIsJRr38_kCxlSfaTnD-gTeBsnMs6sqpDYPh4nvmMoDBt3HNM7AVea3s4o9i4yskOZaWTZQPbCzjKq6UzjyqYosqva25rnUctUG8CwamZZFX6yp0y5n976Q8QRt0UwEXFbcJ5Wsg/s1600/blt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Si menjelaskan bahwa tata cara pendataan warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI52xdIsJRr38_kCxlSfaTnD-gTeBsnMs6sqpDYPh4nvmMoDBt3HNM7AVea3s4o9i4yskOZaWTZQPbCzjKq6UzjyqYosqva25rnUctUG8CwamZZFX6yp0y5n976Q8QRt0UwEXFbcJ5Wsg/s1600/blt.jpg" title="Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan BLT Dana Desa" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><br />Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Si menjelaskan bahwa tata cara pendataan warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa). Hal tersebut disampaikan Mendes PDTT dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020). <br /><br />Mendes Abdul mengatakan, pendataan warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa)dilakukan oleh anggota relawan desa dari tingkat RT.<br /><br />Pendataan warga tersebut, kata Mendes, tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tetap memasukkan warga yang belum terdata. <br /><br />"Mekanisme pendataan dilakukan relawan desa dengan manajemen surat peran oleh kepala desa dan ini statusnya relawan desa basisnya dari RT, dan rujukannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi dalam fleksibilitas, mereka yang sudah terima PKH sudah terima bansos tunai, lalu miskin dan tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap harus di catatan dimasukkan," kata Abdul. <br /><br />Mendes Abdul Halim kembali mengatakan, data-data yang dikumpulkan di tingkat RT tersebut akan dimasukkan dalam musyawarah desa khusus untuk dilakukan validasi, verifikasi dan penetapan calon akseptor Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa) dan ditandatangani kepala desa. </span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Langkah terakhir, kata dia, data desa tersebut harus disahkan oleh bupati atau wali kota sebagai pendelegasian kewenangan dan sinkronisasi data. "Kenapa harus ditingkat kabupaten? Di sini letak sikronisasinya supaya data tempat mampu dilakukan sinkronisasi," ujar Mendes. <br /><br />Lebih lanjut, Mendes PDTT mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa) akan diterima per bulan sebesar Rp 600.000 untuk tiga bulan ialah April hingga Juni 2020. "Besaran bantuannya Rp 600.000 sama dengan bansos tunai per bulan dan untuk 3 bulan. Desa yang dana desanya dibawah Rp 800 juta alokasi 25 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa)," kata beliau.<br /><br />Sumber: Kompas.com</span></div> </div>

Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan Blt Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Si menjelaskan bahwa tata cara...

+ Read more »

Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Akseptor Bansos

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgocX9djlE0ggtt6coFfvLo1mRtG0vWBPGvbDtrW1w0AoR3Z9kGrwg9wF8M1U91fHRhfHxPpCxSXGtPdOdgJXfSz2KrSE8gJeEVn80oiDk20EtSiTbSQPoStX5xFgVysg7vdmvSYe5y9A8/s1600/Kementerian+Sosial+Beri+Keleluasaan+Pemda+Usulkan+Calon+Penerima+Bansos-min+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Penerima Bansos" border="0" data-original-height="427" data-original-width="672" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgocX9djlE0ggtt6coFfvLo1mRtG0vWBPGvbDtrW1w0AoR3Z9kGrwg9wF8M1U91fHRhfHxPpCxSXGtPdOdgJXfSz2KrSE8gJeEVn80oiDk20EtSiTbSQPoStX5xFgVysg7vdmvSYe5y9A8/s1600/Kementerian+Sosial+Beri+Keleluasaan+Pemda+Usulkan+Calon+Penerima+Bansos-min+%25281%2529.jpg" title="Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Penerima Bansos" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos RI) Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemda (PEMDA) untuk mengusulkan akseptor santunan sosial (Bansos) efek Covid-19. Pemerintah Daerah dipersilakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada peserta di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos RI).<br /><br />“Jadi bergotong-royong mekanismenya tidak sulit. Tidak benar bila dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar peserta Bantuan Sosial (Bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan kawasan,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Rabu (29/04).<br /><br />Kementerian Sosial sudah memberikan akomodasi kepada kepala kawasan (Bupati/Walikota), untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil;1, 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.<br /><br />Menteri Sosial menambahkan, sebelum proses distribusi perlindungan sosial, telah dilakukan pembicaraan melalui video conference dengan para kepala kawasan, baik itu gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Saat itu, Menteri Sosial menyerap aspirasi dari bawah (kawasan), untuk memberikan ajuan akseptor bansos.<br /><br />“Kepada para kepala kawasan, kami persilakan untuk mengusulkan data-data peserta Bantuan Sosial (Bansos)sesuai pagu alokasi di masing-masing kawasan dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku,” kata Menteri Sosial .<br /><br />Oleh alasannya adalah itu, jikalau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan data di daerah maka bisa dilakukan perbaikan oleh pemda. Sebaliknya, bila ada akseptor tunjangan belum tertera pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) , maka mampu diusulkan biar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .<br /><br />Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, Kementerian Sosial sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos.<br /><br />Seperti surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, perihal Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai). Dalam surat ini, di antaranya disebutkan, bahwa tawaran calon akseptor Bantuan Sosial (Bansos)Tunai dari Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yakni keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang dinilai layak mendapatkan santunan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP). <br /><br />Pemerintah Daerah juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai teladan untuk mengusulkan akseptor Bantuan Sosial (Bansos)di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” kata Sekjen.<br /><br />Surat yang dimaksud ialah Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 wacana Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ) dan data non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020.<br /><br />“Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbolehkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” kata Sekjen.<br /><br />Yang menjadi perhatian Menteri Sosial , katanya, jangan hingga Bantuan Sosial (Bansos) yang berbasis APBN dari banyak sekali K/L, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga akseptor dukungan. Untuk Bantuan Sosial (Bansos) dari APBD tergantung kawasan silahkan.<br /><br />“Makara daerah tidak perlu ragu, tidak perlu takut, atau khawatir. Karena Bantuan Sosial (Bansos) dari daerah kan anggarannya dari APBD. Silakan saja, ditetapkan siapa-siapa yang akan menerima Bantuan Sosial (Bansos) di tempat,” katanya.<br /><br />Yang penting adalah segera usulkan nama-nama penerima Bantuan Sosial (Bansos) bagi kawasan yang masih belum mengusulkan, agar Bantuan Sosial (Bansos) cepat disalurkan kepada yang membutuhkan.<br /><br />Sumber:kemsos.go.id</span></div>

Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Akseptor Bansos

Kementerian Sosial (Kemensos RI) Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemda (PEMDA) untuk mengusulkan akseptor santunan sosial ...

+ Read more »

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" title="Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menjadi PermendesaPDTT Nomor 6 tahun 2020 ihwal perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur perihal penggunaan dana desa untuk:</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;"><b>Pencegahan dan Penanganan COVID-19 </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Penegasan Padat Karya Tunai Desa; dan</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)</b></span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> Untuk poin 1 dan 2 telah dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa besrta protokol relawan desa lawan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<br /><br />Selengkapnya, anda bisa lihat surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berikut ini:</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> </div>

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal ...

+ Read more »

Tatacara Perubahan Apbdes Untuk Desa Tanggap Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia baik yang berada di kota maupun desa. </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat di perdesaan balasan pandemi virus Corona, maka Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan digunakan untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT2cYql7AktXaLmU0jkqvUG5PyA5xMGSZAok_QrBb2qOrtptuBQDiYs4PX8gQeWJJio0f6HfsyZQTnZmQ5DtYdFPD8NJzD2ZJha6Phgs4oUHfidUrDN9X3DDqmWM7qRUe95lLVTEd1mI/s1600/Penanganan+COVID-19.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 " border="0" data-original-height="750" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT2cYql7AktXaLmU0jkqvUG5PyA5xMGSZAok_QrBb2qOrtptuBQDiYs4PX8gQeWJJio0f6HfsyZQTnZmQ5DtYdFPD8NJzD2ZJha6Phgs4oUHfidUrDN9X3DDqmWM7qRUe95lLVTEd1mI/s640/Penanganan+COVID-19.jpg" title="Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 " width="512" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penggunaan Dana Desa untuk Tanggap COVID-19 dan PKDT didasarkan pada Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Padat Karya Tunai Desa (PKTD)</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakeloa serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi sempurna guna, penemuan dan sumber daya insan desa;</div> </span></li> <li><div> Pekerja diprioritaskan bagi keluarga miskin, pengangguran serta anggota masyarakat marjinal lainnya;</div> </li> <li><div> Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.</div> </li> </span></ol> </div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> Adapun dalam Pelaksanaan aktivitas PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:</div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimun dua meter.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.</div> </span></li> </ul> <div> <b>Desa Tanggap COVID-19</b></div> </div> <div> <b><br /></b></div> <div> <div> Pemerintah Desa Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan Struktur dan Tugas sebagai berikut:</div> </div> <div> <br /></div> <div> <b>Struktur Relawan Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)</b></div> <div> <br /></div> <div> Ketua: Kepala Desa</div> <div> Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</div> <div> <br /></div> <div> <b>Anggota:</b></div> <div> <div> a. Perangkat Des</div> <div> b. Anggota BPD</div> <div> c. Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan</div> <div> d. Tokoh Agama</div> <div> e. Tokoh Adat</div> <div> f. Tokoh Masyarakat</div> <div> g. Ketua Pemuda Desa</div> <div> h. Kader Posyandu Desa</div> <div> i. Ketua RW/RT</div> <div> j. Karang Taruna Desa</div> <div> k. Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)</div> <div> l. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)</div> <div> m. Bidan Desa</div> <div> n. Pendamping Desa Sehat</div> <div> o. Pendamping Lokal Desa</div> <div> p. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)</div> <div> q. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa.</div> <div> <b><br /></b></div> <div> <div> <b>Mitra</b></div> <div> a. Babinkamtibmas</div> <div> b. Babinsa</div> <div> c. Pendamping Desa</div> </div> <div> <b><br /></b></div> <div> <b>Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19</b></div> <div> <b><br /></b></div> <div> Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</div> <div> <br /></div> <div> 1.<b> </b>Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang sempurna dengan menjelaskan wacana isu terkait dengan COVID-19 baik tanda-tanda, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya</div> <div> <br /></div> <div> 2. Mendata penduduk rentan sakit, mirip orang bau tanah, balita, serta orang mempunyai penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya</div> <div> <br /></div> <div> 3. Mengindefikasi fasilitas-akomodasi desa yang mampu dijadikan sebagai rujukan isolasi.</div> <div> <br /></div> <div> 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tanggan (hand sanitizer) di daerah umum mirip balai desa.</div> <div> <br /></div> <div> 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, pemberian serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-1</div> <div> <br /></div> <div> 6. Menyediakan isu penting terkait dengan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit acuan, nomor telepon ambulan dan lain-lain.</div> <div> <br /></div> <div> 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:</div> </div> </span><br /> <div> <div style="text-align: left;"> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pencatatan tamu yang masuk ke desa dan pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke kawasan lain</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pendataan warga desa yang baru tiba dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar dan</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemantaun perkembangan orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.</span></li> </ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. Memastikan tidak ada acara warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, ijab kabul, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau acara serupa lainnya.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:</b></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Bekerjasama dengan rumah sakit acuan atau pukesmas setempat</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Penyiapan ruang isolasi desa.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Merekomendasikan kepada warga yang pulan dari tempat terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.</div> </span></li> </ol> </div> <div> Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD).</div> <div> <br /></div> <div> <div> <b>Perubahan APBDes </b></div> <div> <br /></div> <div> Surat Edaran Menteri Desa menjadi dasar bagi perubahan untuk menggeser pembelajaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam <span style="color: #3d85c6;">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa</span>.</div> <div> <br /></div> <div> Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes mampu pribadi diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa.</div> <div> <br /></div> <div> Adapun keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.</div> </div> <div> <br /></div> <div> Demikian Informasi perihal Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD. Silahkan donwload disini <a href="https://drive.google.com/file/d/1y-ywkpsEfwI7nuvvWSsM4jhZt6DzvLZs/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa</span></a>.</div> </span></div> </div> </div> </div>

Tatacara Perubahan Apbdes Untuk Desa Tanggap Covid-19

Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia ...

+ Read more »

Struktur Organisasi, Peran, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam PermendagriNomor 84 Tahun 2015

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9hQCZTbqBsct_z_a2YJmBpFMXa31IGIiJmkHtlDAermgBEL8-UNI0zmKqOAyTqpuEDK4EvyO2_plSoIfKTHAPnwJKBdMfju6R6mPccDXqw_6eGsdk4KboH5zkkFoixMF9PFeykoUXwCQ/s1600/Struktur+Organisasi%252C+Tugas%252C+Dan+Fungsi+Perangkat+Desa+Dalam+Permendagri+Nomor+84+Tahun+2015-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sahabat setia pembaca Blog Juragan Berdesa Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015" border="0" data-original-height="428" data-original-width="674" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9hQCZTbqBsct_z_a2YJmBpFMXa31IGIiJmkHtlDAermgBEL8-UNI0zmKqOAyTqpuEDK4EvyO2_plSoIfKTHAPnwJKBdMfju6R6mPccDXqw_6eGsdk4KboH5zkkFoixMF9PFeykoUXwCQ/s1600/Struktur+Organisasi%252C+Tugas%252C+Dan+Fungsi+Perangkat+Desa+Dalam+Permendagri+Nomor+84+Tahun+2015-min.jpg" title="Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">Sahabat setia pembaca Blog Juragan Berdesa, beberapa hari ini admin mendapatkan banyak pesan dari pembaca tentang penjelasan Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">Naah.... Pada kesempatan ini admin akan membuatkan ihwal Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana undangan dari banyak pembaca blog Juragan berdesa, gampang-mudahan klarifikasi ini dapat menjadi rujukan bagi pembaca mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat desa.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">Dalam Penjelasan Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa yakni sebagai berikut:</span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">BAB II</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Bagian Kesatu</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Struktur Organisasi</span></b></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 2</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu oleh </span><span style="font-size: large;">Perangkat Desa.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) </span><span style="font-size: large;">terdiri atas : </span><span style="font-size: large;">a. Sekretariat Desa; </span><span style="font-size: large;">b. Pelaksana Kewilayahan;dan </span><span style="font-size: large;">c. Pelaksana Teknis.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) </span><span style="font-size: large;">berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.</span></li> </ol> <div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 3</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 </span><span style="font-size: large;">ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan </span><span style="font-size: large;">dibantu oleh unsur staf sekretariat.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) </span><span style="font-size: large;">paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan </span><span style="font-size: large;">tata perjuangan dan umum, urusan keuangan, dan urusan </span><span style="font-size: large;">perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan ialah </span><span style="font-size: large;">urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada </span><span style="font-size: large;">ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 4</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam </span><span style="font-size: large;">Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu </span><span style="font-size: large;">Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana </span><span style="font-size: large;">dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional </span><span style="font-size: large;">antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan </span><span style="font-size: large;">kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas </span><span style="font-size: large;">wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan </span><span style="font-size: large;">penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) </span><span style="font-size: large;">meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, </span><span style="font-size: large;">pelaksanaan pembangunan desa, pelatihan </span><span style="font-size: large;">kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat </span><span style="font-size: large;">desa</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun </span><span style="font-size: large;">atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam </span><span style="font-size: large;">Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan </span><span style="font-size: large;">kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 5</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 </span><span style="font-size: large;">ayat (2) karakter c merupakan unsur pembantu Kepala </span><span style="font-size: large;">Desa sebagai pelaksana tugas operasional.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) </span><span style="font-size: large;">paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni seksi </span><span style="font-size: large;">pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, </span><span style="font-size: large;">paling sedikit 2 (dua) seksi yakni seksi pemerintahan, </span><span style="font-size: large;">serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat </span><span style="font-size: large;">(2) dipimpin oleh Kepala Seksi.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Bagian Kedua</span></b></div> <b></b><br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Tugas dan Fungsi</span></b></div> <b> <div style="font-size: x-large; text-align: center;"> <br /></div> <span style="font-size: large;"><div style="text-align: center;"> Pasal 6</div> </span></b><br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah </span><span style="font-size: large;">Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan </span><span style="font-size: large;">Desa.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan </span><span style="font-size: large;">Desa, melaksanakan pembangunan, training </span><span style="font-size: large;">kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Untuk melakukan peran sebagaimana dimaksud pada </span><span style="font-size: large;">ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai </span><span style="font-size: large;">berikut: </span><span style="font-size: large;">a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, mirip tata </span><span style="font-size: large;">praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, </span><span style="font-size: large;">training duduk perkara pertanahan, pembinaan </span><span style="font-size: large;">ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya </span><span style="font-size: large;">sumbangan masyarakat, administrasi </span><span style="font-size: large;">kependudukan, dan penataan dan pengelolaan </span><span style="font-size: large;">wilayah</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">melakukan pembangunan, seperti pembangunan </span><span style="font-size: large;">sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan </span><span style="font-size: large;">bidang pendidikan, kesehatan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan </span><span style="font-size: large;">hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi </span><span style="font-size: large;">masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, </span><span style="font-size: large;">dan ketenagakerjaan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">pemberdayaan masyarakat, mirip peran sosialisasi </span><span style="font-size: large;">dan motivasi masyarakat di bidang budaya, </span><span style="font-size: large;">ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan </span><span style="font-size: large;">keluarga, cowok, olahraga, dan karang taruna.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">menjaga korelasi kemitraan dengan lembaga </span><span style="font-size: large;">masyarakat dan forum lainnya</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 7</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan </span><span style="font-size: large;">Sekretariat Desa.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam </span><span style="font-size: large;">bidang manajemen pemerintahan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Untuk melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud </span><span style="font-size: large;">pada ayat (2), Sekretaris Desa memiliki fungsi: </span><span style="font-size: large;">a) Melaksanakan urusan ketatausahaan mirip tata </span><span style="font-size: large;">naskah, manajemen surat menyurat, arsip, dan </span><span style="font-size: large;">ekspedisi.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Melaksanakan urusan umum seperti penataan </span><span style="font-size: large;">administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana </span><span style="font-size: large;">perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, </span><span style="font-size: large;">pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan </span><span style="font-size: large;">dinas, dan pelayanan umum.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Melaksanakan urusan keuangan mirip pengurusan </span><span style="font-size: large;">administrasi keuangan, manajemen sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi </span><span style="font-size: large;">manajemen keuangan, dan admnistrasi </span><span style="font-size: large;">penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan </span><span style="font-size: large;">lembaga pemerintahan desa lainnya.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Melaksanakan urusan perencanaan mirip </span><span style="font-size: large;">menyusun rencana anggaran pendapatan dan </span><span style="font-size: large;">belanja desa, menginventarisir data-data dalam </span><span style="font-size: large;">rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan </span><span style="font-size: large;">penilaian program, serta penyusunan laporan.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 8</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf </span><span style="font-size: large;">sekretariat.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa </span><span style="font-size: large;">dalam urusan pelayanan administrasi pendukung </span><span style="font-size: large;">pelaksanaan tugas-peran pemerintahan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Untuk melakukan tugas kepala urusan memiliki </span><span style="font-size: large;">fungsi: </span><span style="font-size: large;">a) Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai </span><span style="font-size: large;">fungsi seperti melakukan urusan ketatausahaan </span><span style="font-size: large;">mirip tata naskah, administrasi surat menyurat, </span><span style="font-size: large;">arsip, dan ekspedisi, dan penataan manajemen </span><span style="font-size: large;">perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat </span><span style="font-size: large;">desa dan kantor, penyiapan rapat, </span><span style="font-size: large;">pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan </span><span style="font-size: large;">dinas, dan pelayanan umum.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi mirip </span><span style="font-size: large;">melaksanakan urusan keuangan mirip </span><span style="font-size: large;">pengurusan administrasi keuangan, administrasi </span><span style="font-size: large;">sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, </span><span style="font-size: large;">verifikasi manajemen keuangan, dan admnistrasi </span><span style="font-size: large;">penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan </span><span style="font-size: large;">forum pemerintahan desa lainnya.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi </span><span style="font-size: large;">mengoordinasikan urusan perencanaan seperti </span><span style="font-size: large;">menyusun rencana anggaran pendapatan dan </span><span style="font-size: large;">belanja desa, menginventarisir data-data dalam </span><span style="font-size: large;">rangka pembangunan, melakukan monitoring dan </span><span style="font-size: large;">penilaian acara, serta penyusunan laporan.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 9</b></span></div> <br /> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana </span><span style="font-size: large;">teknis.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai </span><span style="font-size: large;">pelaksana tugas operasional.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Untuk melaksanakan peran Kepala Seksi memiliki </span><span style="font-size: large;">fungsi: </span><span style="font-size: large;">a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi </span><span style="font-size: large;">melakukan administrasi tata praja Pemerintahan, </span><span style="font-size: large;">menyusun rancangan regulasi desa, training </span><span style="font-size: large;">problem pertanahan, pelatihan ketentraman dan </span><span style="font-size: large;">ketertiban, pelaksanaan upaya pinjaman </span><span style="font-size: large;">masyarakat, kependudukan, penataan dan </span><span style="font-size: large;">pengelolaan wilayah, serta pendataan dan </span><span style="font-size: large;">pengelolaan Profil Desa.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi </span><span style="font-size: large;">melakukan pembangunan sarana prasarana </span><span style="font-size: large;">perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, </span><span style="font-size: large;">kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi </span><span style="font-size: large;">masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, </span><span style="font-size: large;">lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, </span><span style="font-size: large;">perjaka, olahraga, dan karang taruna.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi </span><span style="font-size: large;">melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap </span><span style="font-size: large;">pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, </span><span style="font-size: large;">meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, </span><span style="font-size: large;">pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, </span><span style="font-size: large;">keagamaan, dan ketenagakerjaan.</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>Pasal 10</b></span></div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan </span><span style="font-size: large;">sebagai unsur satuan peran kewilayahan yang bertugas </span><span style="font-size: large;">membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di </span><span style="font-size: large;">daerahnya.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Untuk melakukan peran sebagaimana dimaksud pada </span><span style="font-size: large;">ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki </span><span style="font-size: large;">fungsi: </span><span style="font-size: large;">a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, </span><span style="font-size: large;">pelaksanaan upaya derma masyarakat, </span><span style="font-size: large;">mobilitas kependudukan, dan penataan dan </span><span style="font-size: large;">pengelolaan wilayah. </span><span style="font-size: large;">b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di </span><span style="font-size: large;">wilayahnya. </span><span style="font-size: large;">c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam </span><span style="font-size: large;">meningkatkan kemampuan dan kesadaran </span><span style="font-size: large;">masyarakat dalam menjaga lingkungannya. </span><span style="font-size: large;">d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat </span><span style="font-size: large;">dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan </span><span style="font-size: large;">pemerintahan dan pembangunan</span></li> </ol> </div> <div> <br /> <span style="font-size: large;">Demikianlah penjelasan tentang Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Semoga Tulisan ringan ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam penyusunan perangkat desa.</span></div> </div> </div>

Struktur Organisasi, Peran, Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam PermendagriNomor 84 Tahun 2015

Sahabat setia pembaca Blog Juragan Berdesa, beberapa hari ini admin mendapatkan banyak pesan dari pembaca tentang penjelasan Struktur Or...

+ Read more »

Siapa Perangkat Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Siapa Perangkat Desa? </b>Perangkat Desa yaitu unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung peran kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri 67 Tahun 2017 perihal Perubahan Atas Peraturan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</span>).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgm20ZMJVAgmB5iFUMeskLN3VP_y8mDkO-8Ja8t-1rbwi_-HErHqk3tB1Op9rVvn45pdtkBR1ThUxBqs7poRitX7Zw7A2GD5u23fh1T8fytev5xPo3rVIHYxA_yybQj0Fb-OjPdwHW54/s1600/Perangkat+desa.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan Siapa Perangkat Desa?" border="0" data-original-height="436" data-original-width="700" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgm20ZMJVAgmB5iFUMeskLN3VP_y8mDkO-8Ja8t-1rbwi_-HErHqk3tB1Op9rVvn45pdtkBR1ThUxBqs7poRitX7Zw7A2GD5u23fh1T8fytev5xPo3rVIHYxA_yybQj0Fb-OjPdwHW54/s400/Perangkat+desa.jpeg" title="Siapa Perangkat Desa?" width="400" /></a></div> <br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam Permendagri 67 Tahun 2017 ini disebutkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kemudian bila ada warga desa yang ingin menjadi perangkat desa. Apa saja persyaratannya?</span><b style="font-family: Verdana, sans-serif;"> </b><br /> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Berikut Persyaratan </b><b>Perangkat Desa Menurut UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</b></span><br /> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan Perangkat Desa Dalam UU Desa (<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 50 UU No.6 Tahun 2014 wacana Desa)</span></span></b></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berusia 20 (dua puluh) tahun hingga dengan 42 (empat puluh dua) tahun; </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</span></li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persyaratan Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus (Pasal 2 Permendagri 67/2017).</span></div> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b></div> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan Umum Perangkat Desa</span></b></div> <div> <ol> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</span></li> </ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div style="font-weight: bold;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persyaratan Administrasi Perangkat Desa sebagai berikut:</b></span></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; </div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membuat Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; </div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membuat Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; </div> </span></li> <li><div> Memiliki iIjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; </div> </li> <li><div> Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; </div> </li> <li><div> Membuat surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan </div> </li> <li><div> Membuat surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. </div> </li> </span></ol> </div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <b>Persyaratan khusus Perangkat Desa</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan khusus ialah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal permintaan dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam <a href="https://drive.google.com/file/d/1vO_ajW8zmcO2vbtOMoH0asNTGRQCMVHu/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri 67/2017</span></a> juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam peraturan ini dijelaskan juga bahwa kepala desa selaku pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun dalam melaksanakan kewenanganya kepala desa harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penjelasan lebih lanjut wacana <a href="http://pengangkatan%20dan%20pemberhentian%20perangkat%20desa%20dalam%20permendagri%2067%20tahun%202017/" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017</span></a>. Semoga bermanfaat.</span></div> </div>

Siapa Perangkat Desa?

Siapa Perangkat Desa? Perangkat Desa yaitu unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dal...

+ Read more »

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kewenangan Desa</b> dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan etika istiadat Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s1600/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="1250" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s400/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div> <div> <br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan mencakup; </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan berdasarkan hak asal permintaan diatur dan diurus oleh Desa. Hal ini berbeda dengan perundang-seruan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada menurut hak asal seruan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan lokal berskala Desa dimana Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-ajakan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(5) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 20 UU Desa disebutkan pelaksanaan kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa <i><b>diatur dan diurus oleh Desa</b>.  </i></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan peran lain dari Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota <b><i>diurus oleh Desa. </i></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sementara itu, terkait dengan kewenangan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemda kepada Desa dalam pelaksanaan penugasan disertai biaya. </span></div> </div> </div>

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

Kewenangan Desa dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pela...

+ Read more »

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt/view?usp=sharing"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="754" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_gt55aaylF4-NQhj0vHScuxs4XMTNC5Kjg5hkMQnEcm_aIM4ybqgtrHYnn9kYm3SMO8HZ138p-gcoVF2Ke5QjE8e0y0f7cnVxhVWH6A6ysvqiaQZp-pn1WRDAk5niO4HVbAQe0MIhbYoL/s1600/20200110-Penyaluran-Dana-Desa-2020.jpg" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020 </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Pelaksanaan Dana Desa</b> (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia. Alokasi untuk <b>dana desa</b> dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp.72 triliun dengan rata-rata per desa memperoleh sebesar Rp.960 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan perihal Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019) telah menetapkan kebijakan <b>penyaluran Dana Desa 2020</b>, yakni dalam tiga tahap. Komposisinya adalah sebagai berikut: pencairan Tahap I (40%) Januari-Juni, dan Tahap II (40%) pada Maret-Agustus. Sisanya di Tahap III (20%) pada Juli-setelahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khusus untuk desa berstatus berdikari, <b>pelaksanaan</b> <b>penyaluran Dana Desa 2020</b> dilakukan dalam dua tahap. Tahap I (60%) paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sisanya di Tahap II (40%) paling cepat pada bulan Juli. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Unduh <b>Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019)</b> <a href="https://drive.google.com/open?id=1Osuk9ud4NpJvkgCl6sdSy8WeDf5auQJX">di sini</a>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">Klik di sini untuk melihat Infografis Kebijakan penyaluaran Dana Desa 202</a><a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">0</a>.</div> </div>

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020  Pelaksanaan Dana Desa (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan ...

+ Read more »

Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV4faagQLGKsCIPW1UuYWMLTZF_8Q9yBezjHfWcDxFP73iDj6tf7Wq4aNMQIM5g36X93g8UvwM46vRQMIgLfTffLQjsRK7MNxG6MrVwILO3S-HEJzKYgHIQUB9SWoHvJS6rVmLl2-5n6U/s1600/Permohonan+Rekomendasi+Pemberhentian+Perangkat+Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa      Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa " border="0" data-original-height="427" data-original-width="712" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV4faagQLGKsCIPW1UuYWMLTZF_8Q9yBezjHfWcDxFP73iDj6tf7Wq4aNMQIM5g36X93g8UvwM46vRQMIgLfTffLQjsRK7MNxG6MrVwILO3S-HEJzKYgHIQUB9SWoHvJS6rVmLl2-5n6U/s1600/Permohonan+Rekomendasi+Pemberhentian+Perangkat+Desa.jpg" title="Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Nomor : 140/ … / xx.xx.xx.xxxx / 2019<br />Sifat : Penting<br />Lampiran : … (…) berkas<br />Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa      </span><span style="font-size: large;">Kepada:</span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Sdr. Camat …………</span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Di</span><span style="font-size: large;"><br /></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ihwal Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. </span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Karena pengangkatan Saudari …………… menjadi ………….. sebagaimana Keputusan Kepala Desa ………….. Nomor ………………………… tertanggal ……………… bertentangan dengan kedua Permendagri tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Saudara Camat ………………. Untuk memperlihatkan rekomendasi untuk pemberhentiannya dari Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun ………..</span></div> <span style="font-size: large;"> <br />Sebagai pendukungnya, bersama ini disampaikan:<br /><ol> <li><span style="font-size: large;">Draf keputusan kepala desa nomor … tahun … wacana pemberhentian ………………… </span></li> <li><span style="font-size: large;">Foto copy Salinan keputusan kepala desa nomor … tahun … tentang pengangkatan …………………</span></li> <li><span style="font-size: large;">Foto copy petikan keputusan kepala desa nomor … tahun … wacana pengangkatan ………………… </span></li> <li><span style="font-size: large;">Foto copy kartu tanda penduduk. </span></li> <li><span style="font-size: large;">Foto copy kartu keluarga. </span></li> </ol> Demikian Surat Permohonan ini disampaikan dan terimakasih natas kerjasamanya. <br /><br /><br />Kepala Desa ………………<br /><br /><br />……………………<br /><br /><br />Tembusan<br /><br />Yth. Sdr. Ketua BPD ………………</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Download Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1Z-4F1BzJZh-uTp5dmiMR1pGcx_8PwMbe" target="_blank">UNDUH DISINI </a></b>      </span></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> </div>

Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Nomor : 140/ … / xx.xx.xx.xxxx / 2019 Sifat : Penting Lampiran : … (…) berkas Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat De...

+ Read more »

Hukum Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung peran kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiySc6Q09GDIWYHjQ5gSDd1gtwZ5Wo3kykkQ8p2wIcvkaMWuxHcwiIGAlGSJhDxSyhOsq3DRClDpyP-VZYJaBHuG2vUX8VE_5gBoPDGRLBspe3e-xnJjaUEDmEzgQIrS-utp-DxZwNKMGQ/s1600/Kepala+Desa.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="800" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiySc6Q09GDIWYHjQ5gSDd1gtwZ5Wo3kykkQ8p2wIcvkaMWuxHcwiIGAlGSJhDxSyhOsq3DRClDpyP-VZYJaBHuG2vUX8VE_5gBoPDGRLBspe3e-xnJjaUEDmEzgQIrS-utp-DxZwNKMGQ/s400/Kepala+Desa.jpeg" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus (Pasal 2 ayat 1).</span><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Persyaratan Umum Perangkat Desa</b><br /> <ol><span sans-serif="" verdana=""> <li>Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat,</li> <li><span sans-serif="" verdana="">Berusia 20 tahun hingga dengan 42 tahun, dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memenuhi kelengkapan persyaratan manajemen.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span> <br /> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa, terdiri atas:</b></span></div> <ol><span sans-serif="" verdana=""> <li>Kartu tanda penduduk;</li> <li><span sans-serif="" verdana="">Surat keterangan tanda penduduk; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Ijazah pendidikan dari tingkat dasar hingga dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau pegawanegeri kesehatan yang berwenang; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span> <br /> <div style="text-align: left;"> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Persyaratan khusus Perangkat Desa</b></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal permintaan dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan tempat.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Mutasi Perangkat Desa </b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan peran-tugas perangkat desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah supra desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan penyegaran jabatan.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi </span><span sans-serif="" verdana="">dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan</span><span sans-serif="" verdana=""> pelayanan kepada masyarakat desa.</span><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Pemberhentian Perangkat Desa</b><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. </span><span sans-serif="" verdana="">Dalam hal ini </span><span sans-serif="" verdana="">Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan </span><span sans-serif="" verdana="">Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Permendagri </span><span sans-serif="" verdana="">No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga karena. Pertama meninggal dunia, kedua atas undangan sendiri, dan ketiga alasannya </span><span sans-serif="" verdana="">diberhenti.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><b>Perangkat desa yang diberhentikan alasannya adalah:</b></span><br /> <ol><span sans-serif="" verdana=""> <li>Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;</li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Berhalangan tetap;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Melanggar larangan sebagai perangkat desa.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari sehabis ditetapkan.</span></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><a href="https://www.blogger.com/search?q=mekanisme-pengangkatan-perangkat-desa" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa</span></a>, telah diatur dalam </span><span sans-serif="" verdana="">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><b>Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:</b></span><br /> <ol><span sans-serif="" verdana=""> <li>Kepala Desa mampu membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;</li> <li>Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;</li> <li>Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sesudah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;</li> <li>Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;</li> <li>Camat memperlihatkan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;</li> <li>Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;</li> <li>Dalam hal Camat menawarkan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa ihwal Pengangkatan Perangkat Desa; dan</li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span></div> <div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Bagi yang membutuhkan acuan format SK Mutasi Jabatan Perangkat Desa terbaru, dapat di unduh pada sajian <span style="color: #3d85c6;">format desa</span>.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Demikian klarifikasi singkat perihal <b>Aturan Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa</b>. Semoga bermanfaat.</span></div> </div> </div>

Hukum Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, ...

+ Read more »

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut Uu Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemahaman masyarakat perihal Badan Usaha Milik Desa masih belum simpulan, padahal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa sudah memasuki waktu enam tahun semenjak diundangkan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBL79W5m7G6G_RRFHNLYQzXGdqhbPj62jcVEZsKCyUG_kS4eL0-Ck-N-gSuHiuA9QboqGN8H7-eZWCwwc_2jL74Q3Vs21e9Fe5svo69m-fj_upnAdt-S5bm8bGDg-Pllhi9FU2Mndly7s/s1600/Struktur-bumdesa--bumdes-menurut-uu-desa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><img alt="Pemahaman masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa masih belum selesai Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?" border="0" data-original-height="506" data-original-width="810" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBL79W5m7G6G_RRFHNLYQzXGdqhbPj62jcVEZsKCyUG_kS4eL0-Ck-N-gSuHiuA9QboqGN8H7-eZWCwwc_2jL74Q3Vs21e9Fe5svo69m-fj_upnAdt-S5bm8bGDg-Pllhi9FU2Mndly7s/s640/Struktur-bumdesa--bumdes-menurut-uu-desa.png" title="Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?" width="640" /></span></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Disebut belum simpulan, alasannya masih ada masyarakat kita yang belum memahami bumdes secara komprehensif. Sehingga masih muncul berbagai pertanyaan, mirip bagaimana Struktur bumdes berdasarkan UU Desa?</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Apakah aparatur desa boleh menjadi pengurus bumdes? Siapa yang mengawasi bumdes? Bolehkah anggota BPD menjadi pengurus bumdes? Bagaimana struktur pengawas bumdes?</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bahkan ada yang bertanya. Bolehkah anak kepala desa menjadi ketua bumdes? Menurut UU bolehkan istri kades menjabat bendahara bumdes?  </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Seseyogianya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah simpulan. Lagi pula, sebahagian dari pertanyaan diatas sudah kita bahas dalam artikel-artikel sebelumnya. Mulai dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">langkah persiapan pendirian bumdes</span></a> sampai <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kiat sukses membangun Badan Usaha Milik Desa</span></a>.  </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pun demikian, dalam kesempatan ini akan kita kupas kembali wacana bagaiman struktur bumdes menurut UU Desa. Muda-mudaha jawaban ini mampu menawarkan edukasi kepada masyarakat desa dalam memahami tujuan dan maksud dari pendirian bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan struktur bumdes berdasarkan UU Desa, mari kita pahami dulu ihwal definisi dan pengertian struktur organisasi secara umum.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Secara umum yang dimaksud dengan s</span>truktur organisasi yakni suatu susunan dan relasi antara tiap-tiap bagian, unit-unit kerja serta posisi jabatan yang ada pada suatu organisasi masyarakat, pemerintah, atau organisasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di inginkan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dari pengertian struktur organisasi diatas, maka dapat kita di definisikan bahwa yang dimaksud dengan struktur bumdes ialah susunan oragnisasi tiap-tiap unit-unit kerja dalam menjalankan operasional pada tubuh perjuangan milik desa untuk mencapai tujuan dan maksud pendirian bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Struktur organisasi merupakan komponen penting. Dengan adanya struktur organisasi bumdes maka masyarakat desa mampu melihat pembagian kerja, job deskripsi (jobdesk) dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar masing-masing pengurus bumdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Organisasi pengelola bumdes terdiri dari pembina (komisaris), pelaksana operasional, dan pengawas bumdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan bumdes dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk susunan pelaksana operasional terdiri dari ketua (eksekutif), sekretaris, bendahara dan para manajer unit/kepala unit atau nama lain sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing.</span><br /> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?</span></b><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bagaimana struktur bumdes berdasarkan Undang-Undang Desa? Yang pasti struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Artinya pengelolaan bumdes terpisah dengan organisasi pemerintah desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut UU Desa, Penasihat BUM Desa secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional Bumdes yaitu perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili bumdes baik didalam maupun diluar pengadilan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yaitu tidak hanya mengurusin bumdes saja tapi mengelola keseluruhan perjuangan bumdes beserta unit-unit usaha bumdes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk menjamin biar bumdes mampu berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan forum-forum lain.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian klarifikasi singkat tentang bagaimana Struktur Bumdes berdasarkan UU Desa? Muda-mudahan artikel ini bisa menambah pengetahuan dalam memahami <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">tujuan, prinsip dan kelembagaan bumdes</span></a>. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div>

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut Uu Desa?

Pemahaman masyarakat perihal Badan Usaha Milik Desa masih belum simpulan, padahal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa ...

+ Read more »

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) </td></tr> </tbody></table> <b>KeuanganDesa.berita, JAKARTA -</b> Wajib Pajak (WP) terus didorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada 2019. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan masih jauh dari sasaran. Hingga Minggu (3 Maret 2019), jumlah Wajib Pajak yang melaporkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">SPT</a> gres mencapai 3,1 juta dari atau sekitar 17 persen dari target 17,6 juta.<br /> <br /> Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini harus mencapai 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 71 persen atau 12,5 juta Wajib Pajak.<br /> <br /> Menkeu mengingatkan bahwa Maret ini merupakan abad terakhir bagi Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Pelaporan untuk wajib pajak orang langsung tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.<br /> <br /> "Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami mengimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Senin (4 Maret 2019).<br /> <br /> Mantan eksekutif pelaksana Bank Dunia itu berpesan agar Wajib Pajak tidak melaporkan SPT pada saat tenggat waktu. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para fiskus dalam melayani para Wajib Pajak sebab harus berkejaran dengan waktu.<br /> <br /> "Karena mirip tahun lalu aku tiba ke kantor-kantor <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">pajak</a>, kasihan ia harus mengisi dan adakala mereka panik dan mengakibatkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman," terperinci Menkeu.<br /> <br /> Menurut Sri Mulyani, semenjak 2012, Ditjen Pajak juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online yakni melalui e-filling. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, melainkan bisa melalui ATM dengan e-billing.<br /> <br /> Melalui dua layanan ini, lanjut Menteri Keuangan, diharapkan mampu memudahkan masyarakat. Sebab, dengan lazimnya penggunaan ponsel bakir oleh masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing dibutuhkan bisa menghadirkan efisiensi, sempurna waktu, dan mengurangi beban manajemen serta emosional pada masyarakat.<br /> <br /> "Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus hingga jam terakhir. Namun kami mengimbau masyarakat untuk mampu melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa," tandas Menkeu.<br /> <br /> <h3> Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Menurun</h3> <br /> Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi biasanya baru melonjak pada simpulan Maret.<br /> <br /> Menurutnya, dikala ini jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat sekitar 38 juta. Dari total tersebut, hanya 17,6 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.<br /> <br /> Yoga menyebut tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang langsung karyawan mengalami penurunan, sementara Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan meningkat. Pada 2018, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 71 persen atau menurun dibandingkan pada 2017 sebesar 75 persen.<br /> <br /> Kemudian, rasio Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan mencapai 74 persen pada 2018, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 62 persen. Penurunan kepatuhan wajib pajak orang langsung karyawan disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016.<br /> <br /> Di sisi lain, rasio kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami penurunan. Pada 2018, rasio wajib pajak badan mencapai 59 persen, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 65 persen.<br /> <br /> "Penurunan kepatuhan wajib pajak badan perlu penelitian lebih jauh," ungkapnya.<br /> <br /> Guna mendorong kepatuhan, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yakni perbaikan sistem pelayanan dan pembukaan layanan konsultasi SPT di luar kantor seperti di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan atau kecamatan. Layanan konsultasi SPT di luar kantor tersebut berada di booth Pojok Pajak.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga mendorong penyampaian SPT dilakukan secara online. Yoga menargetkan penyampaian secara online mampu melebihi 80 persen dari total pelapor.<br /> <br /> Penyampaian SPT secara online dinilai lebih praktis dan efisien karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaporan secara manual.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga menjalankan sejumlah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan berbagai cara. Antara lain, kata Hestu, meningkatkan pelayanan, hingga membuka kelas pajak di perusahaan, kantor desa atau istilahnya menjemput bola.<br /> <br /> "Di bidang pelayanan ini berbagai yang kita lakukan, Pertama channel penyampaian SPT kan kita kini sudah cantik, e-filing, dan e-form," jelas ia. ***</div>

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan)  KeuanganDesa.berit...

+ Read more »

Tata Cara Membuat Apbdes Perubahan Dengan Aplikasi Siskeudes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5Abrd4MAIV8RhHEiSRM7g0NgmPhUMg1JNEea8VJuyn5nI41gzEbrKsjIB9QCyWImvFtEC1uJA7eKDPbXYPio8WNYbxCYE4XS751mqeWM_f1qVdNmU5YCLxDZI_eSUyTNrbQnE-B2WTk/s1600/apbdes-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Setelah semua kegiatan di APBdes Awal selesai dilaksanakan Tata Cara Membuat APBDes Perubahan Dengan Aplikasi Siskeudes" border="0" data-original-height="419" data-original-width="755" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5Abrd4MAIV8RhHEiSRM7g0NgmPhUMg1JNEea8VJuyn5nI41gzEbrKsjIB9QCyWImvFtEC1uJA7eKDPbXYPio8WNYbxCYE4XS751mqeWM_f1qVdNmU5YCLxDZI_eSUyTNrbQnE-B2WTk/s1600/apbdes-min.jpg" title="Tata Cara Membuat APBDes Perubahan Dengan Aplikasi Siskeudes" /></a></div> <span style="font-size: x-large;"><br />Setelah semua aktivitas di APBdes Awal simpulan dilaksanakan, maka atas sisa dana yang ada, mampu dipakai lagi untuk acara yang sama atau aktivitas yang lain dengan menciptakan APBdes Perubahan.<br /><br />Langkah-langkah Membuat APBdes Perubahan<br /><br />1. UMUM<br />Pastikan dahulu NILAI REALISASI dari masing-masing KEGIATAN untuk mengetahui sisa dana yang tersedia per SUMBER DANA.<br /><br /><b>Laporan – Pembukuan – Lap Realisasi APBdes Per Sumber dana</b></span><br /> <div> <span style="font-size: x-large;">Merubah Status APBdes dari AWAL menjadi PAK</span></div> <div> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: x-large;">Data Entry – Penganggaran – Isian Data Anggaran – Data Umum Desa<br /><br />Lihat Status APBdes yang ada di pojok kanan atas Klik Ubah, lalu ganti status APBdes menjadi PAK Klik Simpan. Tulisan PAK di pojok kiri bawah berubah warna menjadi merah.</span></div> <div> </div> </div>

Tata Cara Membuat Apbdes Perubahan Dengan Aplikasi Siskeudes

Setelah semua aktivitas di APBdes Awal simpulan dilaksanakan, maka atas sisa dana yang ada, mampu dipakai lagi untuk acara yang sama atau...

+ Read more »

5 Tahapan Dalam Capturing Penemuan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Program Inovasi Desa diluncurkan pertama kali pada tahun 2017 oleh Kementerian Desa dalam rangka mendorong pemanfaatan dana desa yang lebih berkwalitas</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> melalui aneka macam acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</span></span><br /> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3v34eHh7208qaYiG0sQYS-Vyk6O2CInkW0dVzfwiN9mImiJsjSstnL3JhbLMkJnAZBGQeIWbSHtE5MXed0yx7dhzb4z_B2sjY8I4aMhl2iKguqz5kfn-0UT0o-zftnbuHCYjU6et4obY/s1600/capturing.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><img alt="Program Inovasi Desa diluncurkan pertama kali pada tahun 5 Tahapan Dalam Capturing Inovasi Desa" border="0" data-original-height="692" data-original-width="972" height="283" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3v34eHh7208qaYiG0sQYS-Vyk6O2CInkW0dVzfwiN9mImiJsjSstnL3JhbLMkJnAZBGQeIWbSHtE5MXed0yx7dhzb4z_B2sjY8I4aMhl2iKguqz5kfn-0UT0o-zftnbuHCYjU6et4obY/s400/capturing.jpg" title="5 Tahapan Dalam Capturing Inovasi Desa" width="400" /></span></a></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sebagaimana kita pahami bahwa salah satu tahapan dalam pelaksanaan program penemuan desa yaitu capturing.</span></span><br /> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Capturing adalah proses pendokumentasian atas pengetahuan dan pengalaman desa dalam pemanfaatan dana desa yang inovatif biar mampu disebarkan ke desa lainnya untuk direplikasikan atau dikembangkan.</span></span><br /> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Contoh kegiatan penemuan desa dapat dibaca dalam <a href=" /search?q=donwload-dokumen-pembelajaran-inovasi" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Dokumen Pembelajaran Inovasi Desa</span></a>.</span></span><br /> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />Dalam proses capturing, setidaknya ada 5 tahapan yang dilakukan </span><span style="font-family: verdana, sans-serif;">adalah indentifikasi (capturing awal dan penyortiran), verifikasi, capturing lengkap (formatting dan verifikasi lanjutan), packaging dan validasi.</span></span><br /> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Packaging yaitu proses pengemasan dan editing terhadap sebuah video, album foto atau goresan pena dari hasil penangkapan inovasi desa yang telah diverifikasi oleh tim inovasi kabupaten.</span><br /> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tujuannya yakni untuk mendapatkan kwalitas packaging yang baik, sehingga pesan-pesan yang disampaikan gampang ditangkap dan pada risikonya akan memotivasi desa-desa lain untuk melaksanakan reflikasi penemuan.</span></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian penjelasan ihwal packaging yang merupakan salah satu tahapan dalam proses capturing inovasi. Untuk klarifikasi tahapan lainnya, dapat dibaca dalam <a href=" /search?q=donwload-dokumen-pembelajaran-inovasi"><span style="color: #0b5394;">pengertian capturing dalam penemuan desa</span></a>. </span><i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div>

5 Tahapan Dalam Capturing Penemuan Desa

Program Inovasi Desa diluncurkan pertama kali pada tahun 2017 oleh Kementerian Desa dalam rangka mendorong pemanfaatan dana desa yang lebih...

+ Read more »

Cara Terbaru Membuat Website Desa Dan Pemohonan Domain Desa Id

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Desa masa kini berbeda dengan desa era lalu. Sekarang, desa mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan dan merumuskan kala depan desanya m</span><span sans-serif="" verdana="">elalui kewenangan hak asal permintaan (rekognisi) dan <span style="color: black;">kewenangan lokal berskala desa</span> (subsidaritas).</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8nYiJbh7aUjk5IZI7c4CYdjJF8mFQP9stnEFcGOpkayc8UFAefVOlWvVGAnI7QWU6pVnrFY8jYYVNqxgZbrPNf5T3y_rFq07y3y3hIFtM4a1KUSYKWT9LKnYD8-3vwEq08ZICB4_fyI/s1600/inovasi+desa+dalam+teknlogi+internet.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Desa masa kini berbeda dengan desa masa lalu Cara Terbaru Membuat Website Desa dan Pemohonan Domain Desa ID" border="0" data-original-height="469" data-original-width="700" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8nYiJbh7aUjk5IZI7c4CYdjJF8mFQP9stnEFcGOpkayc8UFAefVOlWvVGAnI7QWU6pVnrFY8jYYVNqxgZbrPNf5T3y_rFq07y3y3hIFtM4a1KUSYKWT9LKnYD8-3vwEq08ZICB4_fyI/s400/inovasi+desa+dalam+teknlogi+internet.jpg" title="Cara Terbaru Membuat Website Desa dan Pemohonan Domain Desa ID" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah Desa dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada banyak </span><span>manfaat keterbukaan isu desa</span><span sans-serif="" verdana="">. Diantaranya, mampu meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan lain sebagainya.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana=""> <div> Desa yang kreatif dengan cepat melakukan berbagai inovasi untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman. Salah satunya, melalui pemanfaatan teknologi internet. Website desa ialah salah satu bentuk inovasi desa dalam pemanfaatan internet sebagai media penyebaran gosip desa yang sangat efektif.</div> <div> <br /></div> <div> Melalui website desa berbagai potensi desa, produk unggulan desa, kreatifitas desa mampu dipublikasikan. Sehingga membuka peluang bagi desa lain untuk melaksanakan replikasi penemuan. </div> <div> <br /></div> <div> Website desa mampu difungsikan sebagai media peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara online. Dengan adanya website desa beragam kinerja pemerintahan desa mampu disampaikan, sehingga masyarakat mampu mengetahui keadaan yang terjadi di desanya, termasuk oleh pihak-pihak diluar desa atau supra desa.</div> <div> <br /></div> <div> <b>Bagaimana cara menciptakan website desa..?</b></div> <div> <b><br /></b></div> <div> Cara menciptakan website desa sebetulnya sangat gampang. Karena registrasi domain desa (desa.id) dilakukan secara online melalui situs <i>https://domain.go.id</i>. </div> <div> <br /></div> <div> Persyaratan registrasi juga tidak rumit. Desa hanya menyiapkan beberapa surat saja. Surat permohonan domain desa.id yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Surat Kuasa Kepala Desa kepada Sekretaris Desa.</div> <div> <br /></div> <div> Berikut pola format <a href="https://drive.google.com/file/d/14CmA1k1FAPngy1yYoHgXrocTpzSn0B7S/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Permohonan Domain Desa.ID</span></a> dan <a href="https://drive.google.com/file/d/1xGdGM6MElwWXOAq-2MPZIM9M_wkJKAr4/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Kuasa Kades kepada Sekretaris Desa</span></a>.</div> <div> <br /></div> <div> Sementara itu, tatacara pendaftaran domain desa.id secara lengkap silahkan <a href="https://drive.google.com/file/d/1SC52J2Ui-JASdyzCzZAdkb50jvUw2Ccw/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">donwload disini</span></a>. Sedangkan untuk tutorial registrasi domain desa.id akan kita sharing dalam posting berikutnya.</div> <div> <br /></div> <div> Demikian gosip ihwal <b>cara terbaru menciptakan website desa dan pendaftaran domain desa</b>. Semoga bermanfaat.</div> </span></div> </div> </div>

Cara Terbaru Membuat Website Desa Dan Pemohonan Domain Desa Id

Desa masa kini berbeda dengan desa era lalu. Sekarang, desa mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan dan merumuskan kala depan desa...

+ Read more »

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWcgr8wPkXgOhLDe6ssSWJOcwXHYeDLHN8FE6Tk2wXVRp-4QdFLP4wiV7ZK7E1BfRQy0hvnGd_AyO-080T-mpmIjr3i_H6DE_8ICMzURrd1mO0lFuCKPj18fquiDLjlddLjjNf4T4ukQ/s1600/20180210-RPJM-Desa-Tidak-Akan-Dihapus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWcgr8wPkXgOhLDe6ssSWJOcwXHYeDLHN8FE6Tk2wXVRp-4QdFLP4wiV7ZK7E1BfRQy0hvnGd_AyO-080T-mpmIjr3i_H6DE_8ICMzURrd1mO0lFuCKPj18fquiDLjlddLjjNf4T4ukQ/s1600/20180210-RPJM-Desa-Tidak-Akan-Dihapus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RPJM Desa Tidak Akan Dihapus</td></tr> </tbody></table> <b>JAKARTA</b> - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa"><b>RPJM Desa</b></a>. Hal tersebut, ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Penegasan Mendagri merupakan tanggapan terkait beredarnya isu yang menyebut menyebut dirinya akan menghilangkan RPJM Desa. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><span style="text-align: justify;"><br /> </span> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="text-align: justify;">Mendagri mengakui ada saran dari Bappenas agar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait itu direvisi. Tapi saran dari Bappenas lebih kepada untuk memotong alur birokrasi yang panjang, misal soal laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Bukan menghapus</span><b style="text-align: justify;"> RPJM Desa</b><span style="text-align: justify;">.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> "Saya perlu tegaskan pencabutan atau peniadaan Permendagri itu untuk birokrasinya yang panjang. Kaprikornus ini dalam upaya memangkas birokrasi," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (9 Februari 2018).</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> Terkait Permendagri tentang Desa, kata Tjahjo dalam rapat koordinasi dana desa, Menteri Bappenas memang sempat mengajukan proposal untuk revisi. Tapi proposal revisi lebih kepada untuk memangkas alur urusan yang sangat birokratis di desa. Diusulkan supaya lebih ringkas, tidak birokratis. Bukan menghapus RPJM Desa. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> "Usulan awal dari Menteri Bappenas, Kemendagri lalu merespons yang penting jalur birokrasi mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota hingga Desa harus diperpendek. Siapa bilang kami akan menghapus RPJM Desa, tidak benar" katanya. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditegaskan Tjahjo,  RPJM  kawasan prinsipnya harus dilaksanakan sampai desa. Dan, harus diawali dari musyawarah desa yang mesti melibatkan warga desa dan tokoh masyarakat. Intinya perencanaan pembangunan desa mesti bersifat partisipatif, tidak elitis. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Terkait revisi, semangatnya ialah mempermudah alur birokrasinya. Ia mencontohkan, misal dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemberian desa bisa dibuat lebih ringkas dan mudah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Cukup selembar saja misalnya," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara terkait dengan 51 Permendagri yang kemarin ia umumkan telah dibatalkan, pencabutan fokusnya lebih kepada jalur birokrasinya yang panjang. Fokusnya memang agar urusan dan layanan tidak bertele-tele. Begitu pun dengan planning merevisi Permendagri ihwal Desa, titik tekannya menghilangkan urusan atau ketentuan yang sangat birokratis. Sehingga mempermudah aparatur desa. <b>Bukan menghapus RPJM Desa</b>. Karena itu Tjahjo merasa kaget, muncul berita dia akan menghapus RPJM Desa.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembatalan, pencabutan peraturan itu  yang jalur birokrasi panjang, maka kami cabut. Makara tidak termasuk  perihal RPJM Desa," ungkapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tentu, pihaknya dalam merevisi atau membatalkan aturan, tidak bisa sepihak. Akan dikaji dengan mendalam melibatkan banyak pihak terkait. Termasuk jikalau kemudian peraturan wacana desa akan direvisi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya akan berdialog dulu dengan banyak sekali pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Desa dan pihak terkait. Sehingga ada masukan yang komprehensif. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Itu awal tawaran Bappenas. Kami tentunya akan hati-hati  dan pastinya akan  menghimpun dulu aneka macam  masukan yang  komprehensif.  Dan 51 Permendagri yang sudah  dicabut atau revisi, itu  belum termasuk Permendagri soal desa. Kalau tidak salah aku sebut 52, yang sudah 50 dan satunya soal penelitian,"  kata Tjahjo. ***</div> </div>

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

RPJM Desa Tidak Akan Dihapus JAKARTA - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal RPJM Desa . Hal terse...

+ Read more »