Musdes Lembaga Menghargai Semua Pendapat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang dibutuhkan untuk menawarkan pertolongan pikiran dan sudut pandangan sesuai dengan kekuatan yang dipahaminya. </span><span face="Verdana, sans-serif">Oleh alasannya adalah itu, dalam melaksanakan acara <span>musyawarah desa</span> sikap saling menghargai harus selalu dibangun meskipun pendapat itu terasa asing dan berbeda.</span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLxJ1PUU0sKw-IAMCfWdmz1Z4PheRWKIpKnE12TJ_BVsom0RsmRdtUraF9W-iYhEvLR-k9PdzcScdLsMJB6WM0eZHyGAiC728uoiQkvAMJlILMApYcbt1BxtJoppv1B52Y8L-0gwwbn_95/s1600/musdes-musyawarah-desa-bpd.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang diharapkan untuk memberikan sumbangan pikira Musdes Forum Menghargai Semua Pendapat" border="0" data-original-height="386" data-original-width="600" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLxJ1PUU0sKw-IAMCfWdmz1Z4PheRWKIpKnE12TJ_BVsom0RsmRdtUraF9W-iYhEvLR-k9PdzcScdLsMJB6WM0eZHyGAiC728uoiQkvAMJlILMApYcbt1BxtJoppv1B52Y8L-0gwwbn_95/s400/musdes-musyawarah-desa-bpd.jpg" title="Musdes Forum Menghargai Semua Pendapat" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span face="Verdana, sans-serif" style="font-size: x-small;">Musyawarah Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan berbeda pendapat dapat menjadi landasan besar lengan berkuasa untuk memperoleh mufakat yang matang. Musyawarah yang matang adalah musyawarah yang memperoleh atau menampung pendapat dari semua penerima. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Musyawarah desa (musdes) yakni forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Oleh alasannya adalah itu, setiap pendapat masyarakat yang ada dalam Musdes harus hargai.</span></div> <div> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Mengapa perlu mendengar pendapat orang lain? </b><br /><br /><i>Pertama; orang lain berhak memakai kesempatan menyampaikan pendapatnya. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Musyawarah juga menempatkan orang pada kedudukan yang sama. Maka, setiap orang berhak memakai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan setiap pendapat memiliki nilai yang sama.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Kedua; mampu diperoleh pemanis wawasan, pengalaman dan pengetahuan.</i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan perbedaan sudut pandang akan diperoleh rumusan pendapat yang tidak sama. Oleh alasannya adalah itu, dalam musyawarah perlu dikembangkan sikap menghargai semua pendapat betapapun itu terasa abnormal dan berbeda. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan perbedaan pendapat tersebut akan dapat dipetik hikmahnya, ialah mengenali wawasan baru yang mungkin disertai dengan pengungkapan pengalaman dan pengetahuan baru. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Selain itu, kesan pendapat yang berbeda belum tentu berarti perbedaaan maksud secara menyeluruh. Betapapun kuatnya perbedaan, upayakan untuk menemukan kesamaannya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Contoh:</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pendapat berupa tawaran pembelian traktor desa dan proposal pembelian kerbau untuk membajak. Keduanya terkesan berbeda, tetapi sama-sama berangkat dari keinginan untuk meningkatkan hasil produksi. Tidak mustahil kesamaan maksud itu akan melahirkan pendapat yang lain, contohnya perbaikan sistem pengairan sawah.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Ketiga; adanya bandingan terhadap pendapat diri sendiri. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Mendengarkan pendapat orang lain berarti memporeleh bandingan terhadap pendapat sendiri. Melalui pendapat orang lain mampu diperoleh kepercayaan apakah pendapat diri sendiri seperti pendapat orang lain pada umumnya, ataukah terasa tidak lazim. Kalau tidak lazim, apakah pendapat diri sendiri memang sudah mempertimbangkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.</span><span face="Verdana, sans-serif">Bandingan mirip itu sangat bermanfaat untuk mawas diri dan menyempurnakan pendapat diri sendiri.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i><br /></i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Keempat; mendengar pendapat orang lain pencerminan kepercayaan baik untuk saling menghargai. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Iktikat baik untuk menghargai orang lain mampu diungkapkan melalui kata-kata. Tetapi ungkapan yang bergotong-royong dan yang paling aktual adalah melalui perbuatan. Dan perbuatan itu antara lain dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang orang lain katakan atau nyatakan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i><br /></i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Kelima; meningkatkan rasa kebersamaan dan keakraban.</i></span></div> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b><br /></b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Gotong royong merupakan salah satu pola wujud kebersamaan masyarakat desa. Dengan kebersamaan, masyarakat desa mampu dalam mengatasi setiap ada kesulitan bersama. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div> </div> </div>

Musdes Lembaga Menghargai Semua Pendapat

Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang dibutuhkan untuk menawarkan pertolongan pikiran dan sudut pandangan sesuai dengan kekuatan ya...

+ Read more »

Aturan Pendirian Bumdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan BUMDes akan sangat strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.</span><span face="Verdana, sans-serif"> </span><div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s1600/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s400/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">BUMDes mampu menjadi benteng bagi desa. Karena dengan BUMDes dapat mencekal monopoli potensi-potensi desa dari dan oleh kelompok orang yang ingin menguasai potensi desa untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat banyak.  </span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">UU Desa No.6/2014</span></a> disebutkan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.</span> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Usulan pendirian BUMDes hendaknya didahului oleh prakarsa atau inisiatif masyarakat desa. Berdasarkan anjuran tersebut, lalu pemerintah desa melakukan aktivitas untuk melakukan pemetaan terhadap penggalian potensi perjuangan ekonomi desa, sumberdaya alam yang ada di desa, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Setelah proses tersebut terpetakan dengan baik, langkah selanjutnya adalah membahas dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa</span></a> seberapa besar penyertaan modal yang pantas dan layak disertakan untuk membiayai kegiatan perjuangan BUMDes.   </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Secara lengkap langkah-langkah yang perlu dilakukan, sebelum BUMDes ditetapkan menjadi badan resmi usaha Desa, sebagai berikut:</span></div> <span face="Verdana, sans-serif"><ul style="text-align: left;"> <li>Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat;</li> <li>Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes;</li> <li>Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha BUMDes;</li> <li>Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat;</li> <li>Penyusunan Draf AD/ ART dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes);</li> <li>Sosialisasi Drat AD/ART dan Rancangan Peraturan Desa;</li> <li>Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes); </li> <li>Musyawarah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</li> </ul> </span><span face="Verdana, sans-serif">Untuk meningkatkan kualitas Perdes dan AD-ART BUMDes sebelum ditetapkan menjadi badan ekonomi desa yang sah, dapat meminta masukan dari masyarakat maupun para andal yang mengerti. Karena dengan cara ini akan meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penetapan pendirian BUMDes yakni melalui Peraturan Desa (Perdes) bukan dengan Akta Notaris. Itulah <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">aturan baru pendirian Badan Usaha Milik Desa</span></a> (BUMDes) yang benar sesuai UU Desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Jangan hingga kita gagal paham tentang hukum pendirian BUMDes.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Desa mandiri dan masyarakat sejahtera yakni impian semua kita.(*)</span></div> </div> </div> </div>

Aturan Pendirian Bumdes

Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan B...

+ Read more »

Kriteria Kewenangan Desa Etika

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s1600/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" imageanchor="1"><img alt="Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan Kriteria Kewenangan Desa Adat" border="0" data-original-height="445" data-original-width="660" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s320/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" title="Kriteria Kewenangan Desa Adat" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ihwal Desa, diatur di Bab IV Kewenangan Desa yang mencakup 5 (lima) pasal, yakni pasal 18 hingga pasal 22. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sampai awal tahun 2016, Peraturan Menteri ini menjadi acuan legal dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah dalam menerbitkan Peraturan tentang Kewenangan Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa</span></a>. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No. 44 tahun 2016. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Jenis kewenangan Desa sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 6 Permendagri No. 44/2016 berlaku <i>mutatis mutandis </i>bagi jenis kewenangan Desa Adat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adapun perincian kewenangan berdasarkan hak asal-ajakan Desa Adat, mencakup: </span></div> <div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil; </li> <li>Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah budbahasa; </li> <li>Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; </li> <li>Penyelesaian sengketa budbahasa berdasarkan aturan akhlak yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; </li> <li>Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan; </li> <li>Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut aturan etika yang berlaku di Desa Adat; dan </li> <li>Pengembangan kehidupan aturan akhlak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. </li> </ul> <div> Dalam penyelenggaraan hak asal undangan Desa Adat di atas paling sedikit meliputi:</div> </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat budbahasa; </li> <li>Pranata aturan budbahasa; </li> <li>Pemilikan hak tradisional; </li> <li>Pengelolaan tanah ulayat; </li> <li>Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;</li> <li>Pengelolaan tanah kas Desa Adat; </li> <li>Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan </li> <li>Masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.  </li> </ul> Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><u>Kriteria Kewenangan Desa Adat</u> </b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-seruan antara lain: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat; </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak sosial budaya  masyarakat Desa Adat; dan </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  </span></li> </ul> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(<a href=" /search?q=donwload-modul-pratugas-tenaga" target="_blank">D<span style="color: #134f5c;">onwload Modul Pratugas Tenaga Pendamping Profesional 2017</span></a>)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adab beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini (Permendagri No. 44/2016), juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan tempat Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa mampu melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat menurut peraturan perundang-usul. <br /> </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Informasi lengkap mampu dibaca dalam <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 wacana Kewenangan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><br /></u></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><i>Referensi:</i></u></span></div> </div> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Kemendesa, PDTT Tahun 2016.<br />Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.</span></div> </div>

Kriteria Kewenangan Desa Etika

Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatua...

+ Read more »

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan PPID wajib memberikan jawaban (baca juga: akhir) atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pertanyaan lalu yaitu: bagaimana pola <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b> itu?<br /> <a name="more"></a>Berikut ini cuplikan pola surat jawaban/balasan atasan PPID atas keberatan layanan gosip publik desa:<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</div> <div style="text-align: center;"> (<i>Nama Desa, Alamat, Nomor Telepon</i>) </div> <h2 style="text-align: center;"> SURAT TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h2> <br /> <div style="text-align: center;"> Nomor Surat : ....*</div> <h3> I. IDENTITAS PEMOHON</h3> Nama : .........<br /> Nomor Register Keberatan : ...........<br /> Alamat : ...........<br /> Pekerjaan : ...........<br /> No Telp/Email : ...........<br /> Rincian Informasi yang Dimohonkan : ..................<br /> <h3> II. TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h3> Bahwa menurut permohonan isu Pemohon dan surat jawaban PPID, maka atasan PPID menawarkan tanggapan sebagai berikut:**<br /> .......................................<br /> <h3> III. KEPUTUSAN ATASAN PPID</h3> Bahwa berdasarkan tanggapan atasan PPID atas keberatan Pemohon, disampaikan keputusan sebagai berikut:<br /> <b>⬜ Menolak Keberatan Pemohon***</b><br /> <b>⬜ Memberikan sebagian informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> <b>⬜ Memberikan seluruh informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> ........................<br /> <h3> IV. JANGKA WAKTU</h3> Berdasarkan Keputusan Atasan PPID, dengan ini memerintahkan kepada PPID untuk memperlihatkan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta pada ... (tanggal), ... (bulan), ... (tahun)****<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> ... (kawasan), ... (tanggal, bulan, tahun)*****</div> <div style="text-align: center;"> <b>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>(Atasan PPID)</b></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> ....</div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> (nama dan tanda tangan)<br /> <br /></div> <h2> Cara Mengisi Format Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</h2> * : Diisi oleh petugas menurut nomor surat permohonan Informasi Publik.<br /> ** : Diisi oleh Atasan PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 abjad a-i UU KIP.<br /> *** : Diisi oleh Atasan PPID penolakan berdasarkan pengecualian isu pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP atau peraturan perundang-seruan dan dikarenakan gosip belum dikuasai/didokumentasikan.<br /> **** : Diisi oleh Atasan PPID apabila keberatan Pemohon diterima.<br /> ***** : Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas wacana jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.<br /> Jika Sobat Desa memerlukan contoh dokumennya dalam bentuk file format PDF atau Doc (Microsoft Word). Sobat Desa dapat mendownload secara gratis (free download) melalui link download dibawah ini:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/11X7FCTzaxtdmIB9KcJEsSaCat2n1FVZu/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Doc</a></b><br /> <br /> atau:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Z4MBtgBTA0Nvk9bRsUWaPZD75TpTA6QK/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Keberatan atas Layanan Informasi PDF</a></b><br /> <br /> <span style="background-color: yellow;">Password:</span> formatadministrasidesa<br /> <br /> Demikian ulasan ihwal <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b>. Semoga pola format Doc dan PDF yang Kami bagikan tersebut mampu membantu Sobat Desa yang membutuhkan.<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br />

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan...

+ Read more »

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" border="0" data-original-height="430" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" title="SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">SURAT EDARAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Coronavirus Disease 2O19 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai peristiwa non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan masalah. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, dibutuhkan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVI D-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar termasuk keluarga.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumbangan dan kolaborasi lintas sektor dan Pemda pada penanganan COVID-19, khususnya dalam dukungan info kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri. Mengingat ketentuan:</span><br /> <ol style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 perihal Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 ihwal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O18 perihal Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 perihal Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O19 ihwal Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 2O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah , Mendeteksi , dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15O1/Menkes/Per/X/2O1O wacana Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1 .O7/Menkes/1O4/2O2O ihwal Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2O19-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya .</span></li> </ol> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1auBdpdwrpBUmdt6CsG1DWnbq2t7o3FhD/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

SURAT EDARAN NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O TENTANG PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)...

+ Read more »

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" border="0" data-original-height="492" data-original-width="667" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" title="KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu</span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa penyakit yang mampu menimbulkan wabah mampu berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2O16 wacana Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu memutuskan Keputusan Menteri Kesehatan perihal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. </span><b style="font-size: x-large;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1X5O4-mf6ncdSxmmVZXzox_RhmNzv5uCO/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></div> </div>

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KEPUTUSAN MENTERI ...

+ Read more »

Isi Surat Edaran Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2O2o Tentan PerubahanAtas Surat Edaran Menteri Desa Ihwal Desa Tanggap Covid-19 DanPenegasaan Padat Karya Tunai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kfdDv20Ku0wK4oimLNlqU5o_wRf8cFqYIkFtMyRf4LJPj9wiRAPi-MRgFmv9Sm1qAswv-K42vyLuBqUgL55K6tGZHsTijKoVg6GdyEbl57eiHEzGQFCk9sYrFjTvL37Lg-IE4MzZjhI/s1600/buku-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai " border="0" data-original-height="504" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kfdDv20Ku0wK4oimLNlqU5o_wRf8cFqYIkFtMyRf4LJPj9wiRAPi-MRgFmv9Sm1qAswv-K42vyLuBqUgL55K6tGZHsTijKoVg6GdyEbl57eiHEzGQFCk9sYrFjTvL37Lg-IE4MzZjhI/s1600/buku-min.jpg" title="Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Pada kesempatan ini admin blog juragan berdesa akan berbagi perihal penjelasan Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai yakni sebagai berikut:<br /><br />Latar Belakang<br /><br />Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempetimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<br /><br />Merubah angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mendata penduduk rentan sakit, mirip orang renta, balita, serta orang mempunyai penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak menerima manfaat atas banyak sekali kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah sentra maupun tempat, baik yang telah maupun yang belum mendapatkan.<br /><br />Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O wacana Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.<br /><br />Demikian, supaya Surat Edaran ini mampu dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. Isi Lengkap perubahan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai.<br /><br />Demikianlah klarifikasi ihwal Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. Semoga tulisan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...<br /><br />Selengkapnya: Silahkan Download Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Jq7DqGqTnHjpwvEfNLT3uEMANoa4xX9Q/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Isi Surat Edaran Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2O2o Tentan PerubahanAtas Surat Edaran Menteri Desa Ihwal Desa Tanggap Covid-19 DanPenegasaan Padat Karya Tunai

Pada kesempatan ini admin blog juragan berdesa akan berbagi perihal penjelasan Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O ten...

+ Read more »

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" border="0" data-original-height="501" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" title="Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">NOMOR 81 TAHUN 2O15</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penilaian perkembangan desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa bahwa untuk menerima hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan</span></li> </ol> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1E2E0zLUHEN2Kjv72rtz0rBiW5VE5J4Ok/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2O15 TENTANG EVALUASI ...

+ Read more »

Permendesa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas DanaDesa 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpwaNvHEllukM7hRzW9cRYGFHdCWNkdAV__NcE_1YmQw-bZAX2evRXnzs7H1WA9PAlAs4NHMjWAfvNR2op7dip_XRqc-l4c9fbSPddqM78lNzpy-DAo3hba9DOKJeY610xx_avvQythA/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020" border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpwaNvHEllukM7hRzW9cRYGFHdCWNkdAV__NcE_1YmQw-bZAX2evRXnzs7H1WA9PAlAs4NHMjWAfvNR2op7dip_XRqc-l4c9fbSPddqM78lNzpy-DAo3hba9DOKJeY610xx_avvQythA/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" title="Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOMOR 6 TAHUN 2O2O</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH </b><b>TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2O19 </b></div> </span><br /> <div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2O2O</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <br />Menimbang : </span></div> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa penyebaranCorona Virus Disease 2O19 (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O perihal Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa mampu dipakai untuk perlindungan eksklusif tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu adaptasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2O19 ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O;</span></li> </ol> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2O2O ihwal Perubahan Prioritas Dana Desa 2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/19Q0N5zazLV6Uje18VEmAU-TjcoAOVzxB/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendesa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas DanaDesa 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ...

+ Read more »

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" border="0" data-original-height="457" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" title="Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 96 TAHUN 2O17</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> <br />Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 wacana Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 perihal Desa, perlu disusun pedoman tentang kolaborasi Desa di bidang Pemerintahan Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2OO7 wacana Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-usul sehingga perlu diganti;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ihwal Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 ihwal Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TM1hpWnZSYUhfYnM/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2O17 TENTANG TATA ...

+ Read more »

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOMOR 17 TAHUN 2O18</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>KECAMATAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang :</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 23O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Kecamatan;</span></div> <span style="font-size: large;">Mengingat : </span></div> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2O18 tentang Kecamatan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1l_80lcHISX4nLEeP4NbMdW6Bb6sHv6zY/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O18 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

+ Read more »

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " border="0" data-original-height="482" data-original-width="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" title="Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>SALINAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></div> </b></span><br /> <div> <div style="text-align: center;"> <b style="font-size: x-large;">NOMOR 13O TAHUN 2O18</b></div> <span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </b></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span></div> <div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3O ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O18 tentang Kecamatan, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri wacana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;</span></blockquote> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1cSOHSV89QVYrwSHl28NCG2YShULLd91g/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13O TAHUN 2O18 TENT...

+ Read more »

Permendes Pdtt Nomor 6 Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-0l4n4rZzYc7Mmur-NgCBMcG-0WkiK_QcXCnIbEmnaoq5AXP2EcKRVrJo0hhTUvxNODsu5mvsCijfv_4j-wciypA7T6Y_eB2DWII1ZF-iEHJ-gErzVBi_LxCBzdadOkPMaxxj_4uwhVY/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN Download Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020" border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-0l4n4rZzYc7Mmur-NgCBMcG-0WkiK_QcXCnIbEmnaoq5AXP2EcKRVrJo0hhTUvxNODsu5mvsCijfv_4j-wciypA7T6Y_eB2DWII1ZF-iEHJ-gErzVBi_LxCBzdadOkPMaxxj_4uwhVY/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" title="Download Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>LAMPIRAN I</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DESA,</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>REPUBLIK INDONESIA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 6 TAHUN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020</b></div> <br /><div style="text-align: center;"> <b>PEDOMAN UMUM</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANADESATAHUN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>BAB I</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA</b></div> <br />A. Pendahuluan<br /><br />Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa yakni Desa yang berpengaruh, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa ialah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.<br /><br />Desa sebagai kesatuan masyarakat aturan menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek aturan menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bab dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan ihwal kedudukan Desa ini mengakibatkan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa menentukan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi forum penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara berdikari menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.<br /><br />Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan aktivitas pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya insan di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa bisa menjalankan kewenangannya, termasuk bisa menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah supaya Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui prosedur pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.<br /><br />Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020ini dipedomani oleh Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.</span></div>

Permendes Pdtt Nomor 6 Tahun 2020

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 ...

+ Read more »

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">1. Pengantar</b><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perdebatan soal bentuk dan jenis <a href="https://www.blogger.com/search?q=kewenangan-lokal-berskala-desa" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kewenangan lokal desa</span></a> menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal sampai ketika ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan kawasan merasa keberatan atas banyaknya kewenangan yang dimiliki desa, dan pada dikala yang sama, pemerintah pusat melalui UU No. 23/2014 mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan perijinan dan pendidikan SLTA. Atas kondisi tersebut, masing-masing tempat seringkali menafsirkan sendiri soal kewenangan yang dimiliki desa tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut mempunyai konsekwensi pribadi dan tidak pribadi terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Pada saat yang sama, tata kelola desa berada dalam dua kutub kewenangan yang bersifat hirarkis.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s1600/kemenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="462" data-original-width="715" height="257" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s400/kemenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pertama, kewenangan di bidang pemerintahan berada di kutub kendali Kementerian Dalam Negeri, kedua, kewenangan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan di bawah naungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua kutub tersebut saling berebut saling berebut kendali terhadap desa, hal ini bisa dilihat dari aneka macam dokumen kebijakan yang di terbitkan oleh dua kementerian tersebut yang saling overlapting (tumpang tindih). Kondisi ini tentu sangat “mengganggu” kewenangan yang bersifat rekognisi yang dimiliki desa. Atas dilema tersebut, penulis sedikit membeberkan sekaligus memetakan kewenangan yang dimiliki desa, sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sekedar merefresh ingatan bahwa dalam UU No.6/2014 tersebut pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa “Desa yakni desa dan desa budbahasa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal permintaan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Defenisi tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantif ihwal kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai akreditasi (bukan santunan) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah tempat terhadap keberadaan desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan Desa yang dijelaskan dalam UU No.6/2014 bahwa kewenangan desa ialah “kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan dan adab istiadat Desa”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengakuan soal empat kewenangan tersebut, jikalau di konteks-kan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tempat, maka posisi otonomi desa, secara politik yaitu equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan peran pembantuan juga dilaksanakan di desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan kata lain, posisi politik dan anggaran desa jikalau dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah tempat bila berhadapan dengan pemerintah pusat.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Memahami Kewenangan</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bab yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, alasannya adalah suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, mirip peraturan perundang-undangan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997), Perihal kewenangan mampu dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara, mirip halnya desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang desa yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan korelasi dan perbuatan hukum[1]</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, seperti halnya bagi desa. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas yakni wewenang, adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan wewenang, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memperlihatkan perintah atau bertindak untuk menghipnotis tindakan orang lain, semoga sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan[2]. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian ihwal “tunjangan wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority yakni proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melaksanakan peran tertentu.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki desa merupakan proses delegation of authoritydan proses decentralization of powerdilaksanakan melalui langkah-langkah konstitusional.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang yakni kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak aturan publik”[3].</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika merujuk pada defenisi UU No. 6/2014, maka kewenangan menurut hak asal ajakan yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pinjaman dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini tentu saja berbeda dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul alasannya adalah perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>3. Apa Saja Ruang Lingkup Kewenangan Berdasarkan Hak Asal –Usul?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">UU No. 6/2014 merupakan lompatan besar adanya pengesahan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, alasannya membuka terusan dan kekerabatan antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini kekerabatan tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan penemuan desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui UU No. 6/2014, khususnya Permendes No.1/2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal seruan Desa mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. sistem organisasi perangkat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. sistem organisasi masyarakat adat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c.  training kelembagaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pelatihan forum dan aturan akhlak;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah kas Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang memakai sebutan setempat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengelolaan tanah bengkok;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. pengelolaan tanah pecatu;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">i.  pengelolaan tanah titisara; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">j.  pengembangan peran masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal usul desa tersebut di atas ( point a sampai j) tidak lagi (sekedar) mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi positif soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa yakni, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut mampu progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal undangan desa, pada Pasal 3 (Permendes No. 1/2015), juga dijelaskan soal kewenangan menurut hak asal ajakan Desa budpekerti mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat akhlak;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. pranata hukum etika;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pemilikan hak tradisional;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pengelolaan tanah kas Desa budpekerti;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah ulayat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa budpekerti;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengisian jabatan kepala Desa adab dan perangkat Desa etika; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. periode jabatan kepala Desa adab.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Decentralization of power dan delegation of authority dalam UU No. 6/2014 diperkuat dengan prinsip rekognisi. Artinya siapapun dalam NKRI ini, termasuk pemerintah pusat memperlihatkan pengukuhan terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki desa, dimana konsekwensi dari pengakuan tersebut, adanya jaminan politik-anggaran desa menjadi bagian dari penganggaran nasional (APBN). Hal ini juga yang mandatkan dalam Pasal 14, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Apa itu Kewenangan Lokal Berskala Desa?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menunjukkan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, negara juga menawarkan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini di atur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. kewenangan yang mengutamakan acara pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. aktivitas yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. program acara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-seruan perihal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan lokal berskala desa tersebut (poin a sampai f) merupakan bentuk koreksi kritis terhadap perangai kebijakan pemerintah kawasan (yang selama ini) menyebabkan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek. Pengakuan kewenangan lokal berskala desa, juga menjadi solusi alternatif meretas masalah terjadinya overlapting acara dan kebijakan antar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat ihwal desa. Melalui kewenangan lokal berskala desa tersebut, pemerintah sentra menawarkan warning kepada pemerintah daerah biar tidak lagi “mengakibatkan desa sebagai lokasi proyek” pembangunan. Perencanaan pembangunan yang di rancang oleh Satuan Kerja Pemda (SKPD) dilarang mengambil alih kewenangan desa, dan demikian sebaliknya, bahwa desa dalam merencanakan pembangunan desa, tidak boleh mengambil kewenangan yang seharusnya menjadi porsi pemerintah kabupaten atau provinsi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini seperti yang dipertegas pada Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. bidang pemerintahan Desa,</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. kemasyarakatan Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemberdayaan masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. penetapan dan penegasan batas Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan sistem administrasi dan isu Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. penetapan perangkat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. penetapan BUM Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. penetapan APB Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. penetapan peraturan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. penetapan kolaborasi antar-Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. bantuan izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pendataan potensi Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. tunjangan izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. penetapan Desa dalam keadaan darurat mirip insiden peristiwa, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">20. pengelolaan arsip Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pelayanan dasar Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. sarana dan prasarana Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 10 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengelolaan dan training Posyandu melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) perlindungan kuliner tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup higienis dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. training dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aksara b antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pembangunan dan pemeliharaan jalan perjuangan tani;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan energi gres dan terbarukan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan akses untuk budidaya perikanan; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pengelolaan kawasan pelelangan ikan milik Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan sketsa ikan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pengembangan benih lokal;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pengembangan ternak secara kolektif;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pembangunan dan pengelolaan tambatan bahtera;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. pengelolaan padang gembala;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pengelolaan balai benih ikan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 13 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melaksanakan mediasi di Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. melestarikan dan menyebarkan tolong-menolong masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 abjad d antara lain:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan seni budaya lokal;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga etika;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan 4) kelompok masyarakat lain di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. tunjangan santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat budbahasa, dan difabel;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk menawarkan sumbangan aturan kepada warga masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. peningkatan kapasitas melalui training perjuangan ekonomi Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok wanita; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan pemberian anak; 9) kelompok perjaka; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>5. Bagaimana Cara Mengindentifikasi Kewenangan Desa?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. inventarisasi daftar acara berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat tempat atau program-acara satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. identifikasi dan inventarisasi acara pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam hal identifikasi tersebut, Desa melakukan identifikasi terhadap aktivitas yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. Untuk memastikan hal tersebut, maka desa membentuk tim pengkajian dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal permintaan dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada abjad b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hasil rancangan daftar kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, serta Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota kepada Desa, yang diikuti proses fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peran kepala desa dan BPD menjadi sangat penting dalam urusan pengkajian dan inventarisasi serta identifikasi kewenangan tersebut, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">“Kepala Desa bantu-membantu BPD harus melibatkan masyarakat Desa melaksanakan musyawarah untuk memilih kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 20, bahwa kepala Desa bantu-membantu BPD dapat menambah jenis kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Serta Kepala Desa memutuskan Peraturan Desa wacana kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa (pasal 21).</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>6. Pungutan Desa yang di larang dan di bolehkan</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (2) Jasa layanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan kewenangan melaksanakan pungutan, sesuai Pasal 23 (1) disebutkan bahwa Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha mirip pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan bahtera, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(2) Desa mampu menyebarkan dan memperoleh bagi hasil dari perjuangan bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>7. Penutup</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal seruan dan kewenangan desa berskala lokal desa, merupakan bentuk dan jenis kewenangan yang diakui oleh negara dalam rangka mempercepat proses DESA MEMBANGUN INDONESIA. Oleh alasannya itu desa harus mempunyai doktrin diri dan optimisme dalam menata dan membangun dirinya. Keberhasilan desa untuk berdiri dari keterpurukan dan keterbelakangan dikala seluruh stakeholders desa bersatu, bantu-membantu menjalankan seluruh kewenangan yang dimilikinya secara konsisten untuk kepentingan bersama, bukan untuk membangun kejayaan segelintir orang apalagi untuk kepentingan kepala desa dan perangkat desa semata.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penulis ialah Pendobrak Desa</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Sumber: https://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-menurut-uu-desa/</i></span></div>

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

1. Pengantar Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal samp...

+ Read more »