Kementerian Desa Raih Dua Penghargaan Rekor Muri

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Kementerian Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendapat dua rekor penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). </span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YYHSsWwye443IkYLg78FagroGpmkBPTJESGY3dBi_A5mLoS2xSw9itpQVg23HteNRQxxiYKWhyphenhyphenwTr0tvUchUBAE9RkH0-KtZZCompie9rZ3JsG7S0DHBi5UfhWkfXL43GKBWA3f3D64/s1600/kemendes-raih-penghargaan-rekor-MURI.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Kementerian Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Raih Dua Penghargaan Rekor MURI" border="0" data-original-height="493" data-original-width="740" height="425" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YYHSsWwye443IkYLg78FagroGpmkBPTJESGY3dBi_A5mLoS2xSw9itpQVg23HteNRQxxiYKWhyphenhyphenwTr0tvUchUBAE9RkH0-KtZZCompie9rZ3JsG7S0DHBi5UfhWkfXL43GKBWA3f3D64/s640/kemendes-raih-penghargaan-rekor-MURI.jpeg" title="Kementerian Desa Raih Dua Penghargaan Rekor MURI" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: left;"><span font-size:="" sans-serif="" small="" style="color: #444444;" verdana=""><i>Penghargaan Rekor MURI untuk Kemendesa PDTT/Foto: Kemendes</i></span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kedua rekor itu yaitu penandatanganan MoU terbanyak dengan melibatkan 102 kepala tempat dan 68 perusahaan atas kolaborasi mendukung Program Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).</span></div> <div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kemudian Kemendes di bawah pimpinan Eko Putro Sandjojo juga dianugerahi rekor MURI sebab banyak membangun infrastruktur di desa-desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">“Kami anugerahkan dua rekor MURI. Pertama, membangun infrastruktur desa terbanyak dalam era waktu tiga tahun. Kedua, membuat komitmen kemitraan Kemendes dengan swasta, pemkot, dan pemkab terbanyak,” kata Osmar Semesta Susilo sekalu Wakil Direktur MURI dalam acara penekenan MoU Prukades di Hotel Sutan, Jakarta, Kamis (8/3).</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sementara itu, Mendes Eko menyampaikan, kolaborasi acuan kemitraan ini melahirkan sekitar 200 kerja sama dalam model Prukades. </span><span sans-serif="" verdana="">Dengan kolaborasi ini, ekonomi Indonesia akan dibangun secara signifikan dari desa ke desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">“Kita tahu Indonesia negara besar. Kita diperkirakan kekuatan ekonomi ke-16 dunia. 2030 nanti negara kita menjadi ekonomi terkuat sembilan dunia. Dan 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi empat dunia. Tapi kita untuk mencapai ke situ, pekerjaan rumah tidak kecil di antaranya menghapuskan kesenjangan,” kata Eko dalam sambutannya. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Menurut Eko, untuk menghapus kesenjangan itu, harus dimulai dari desa. Karena itu, semua pihak, baik pemerintah, swasta dan dunia perjuangan harus bersama meningkatkan ekonomi di desa-desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">“Penandatanganan MoU hari ini, diperkirakan mencapai nilai investasi Rp 47 triliun lebih. Dan diperkirakan menyerap sepuluh juta tenaga kerja di desa-desa. Model ini juga mampu menawarkan langkah padat karya dan lainnya,” kata Eko. <br /><br />Di samping itu, kata Eko, Kemendes PDTT berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 4,5 persen dalam abad waktu tiga tahun. Angka tersebut lebih besar dari target yang dipatok yaitu empat persen. <br /><br />Dia menambahkan, prestasi itu didapat atas kerja sama sejumlah pihak dan dorongan dari program Dana Desa. <br /><br />“Terima kasih MURI sudah berikan rekor baru. MoU ini diteken dan kita kawal. Mudah-mudagan beberapa bulan lalu banyak pelantikan di kawasan-daerah,” tandas Eko.(dbs) </span></div> </div> </div> </div> </div>

Kementerian Desa Raih Dua Penghargaan Rekor Muri

Kementerian Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendapat dua rekor penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).  ...

+ Read more »

Mendagri Tjahjo Tidak Benar Rpjm Desa Akan Dihapus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Kementrian dalam negeri bantah informasi terkait peniadaan RPJM Desa. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak benar bila kementeriannya akan mencabut klausul tentang RPJM Desa. Karena itu, Tjahjo merasa heran ada isu yang menyebut dirinya akan menghilangkan RPJM Desa.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicLwxBhwSNNPbnrfVCNpmoD0iGubHOp2Wp9xOkL6PD-8w17XcrWILu2oE6WlDSTUYHc8i0okw4cVt9cdEW6ziL9kyM4IpEo5qHyfGYpAHqxPfdIBcgpw4hXgBWtyefxdrWkNmreY0EoSLo/s1600/RPJM-DESA-Membangun-2016-jpg-ilustrasi.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kementrian dalam negeri bantah isu terkait penghapusan RPJM Desa Mendagri Tjahjo Tidak Benar RPJM Desa Akan Dihapus" border="0" data-original-height="471" data-original-width="820" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicLwxBhwSNNPbnrfVCNpmoD0iGubHOp2Wp9xOkL6PD-8w17XcrWILu2oE6WlDSTUYHc8i0okw4cVt9cdEW6ziL9kyM4IpEo5qHyfGYpAHqxPfdIBcgpw4hXgBWtyefxdrWkNmreY0EoSLo/s400/RPJM-DESA-Membangun-2016-jpg-ilustrasi.png" title="Mendagri Tjahjo Tidak Benar RPJM Desa Akan Dihapus" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Diakui Tjahjo, ada saran dari Bappenas semoga<span style="color: #0b5394;"> </span><span>Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait itu direvisi</span>. Tapi saran dari Bappenas lebih kepada untuk memotong alur birokrasi yang panjang, misal soal laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Bukan menghapus RPJM Desa.<br /><br />“Saya perlu tegaskan pencabutan atau abolisi Permendagri itu untuk birokrasinya yang panjang. Jadi ini dalam upaya memangkas birokrasi,” kata Tjahjo, Jumat (9/2/2018) mirip dilansir <i>jabarnews.com</i>.<br /><br />Terkait Permendagri perihal Desa, kata Tjahjo dalam rapat koordinasi dana desa, Menteri Bappenas memang sempat mengajukan tawaran untuk revisi. Tapi usulan revisi lebih kepada untuk memangkas alur urusan yang sangat birokratis di desa. Diusulkan semoga lebih ringkas, tidak birokratis. Bukan menghapus RPJM Desa.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br />“Usulan awal dari Menteri Bappenas, Kemendagri kemudian merespons yang penting jalur birokrasi mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota hingga Desa harus diperpendek. Siapa bilang kami akan menghapus RPJM Desa, tidak benar” katanya.<br /><br />Ditegaskan Tjahjo, RPJM tempat prinsipnya harus dilaksanakan hingga desa. Dan, harus diawali dari<span style="color: #3d85c6;"> </span><span><span>musyawarah desa</span></span> yang mesti melibatkan warga desa dan tokoh masyarakat. Intinya perencanaan pembangunan desa mesti bersifat partisipatif, tidak elitis. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Terkait revisi, semangatnya adalah mempermudah alur birokrasinya. </span><span face="Verdana, sans-serif">Ia mencontohkan, misal dalam laporan pertanggungjawaban keuangan santunan desa mampu dibentuk lebih ringkas dan mudah. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">“Cukup selembar saja contohnya,” katanya.<br /><br />Sementara terkait dengan 51 Permendagri yang kemarin beliau umumkan telah dibatalkan, pencabutan fokusnya lebih kepada jalur birokrasinya yang panjang. Fokusnya memang supaya urusan dan layanan tidak bertele-tele. Begitu pun dengan planning merevisi Permendagri perihal Desa, titik tekannya menghilangkan urusan atau ketentuan yang sangat birokratis. Sehingga mempermudah aparatur desa. Bukan menghapus RPJM Desa. Karena itu Tjahjo merasa kaget, muncul informasi ia akan menghapus RPJM Desa.<br /><br />“Pembatalan, pencabutan peraturan itu yang jalur birokrasi panjang, maka kami cabut. Jadi tidak termasuk ihwal RPJM Desa,” ungkapnya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /><br />Tentu, pihaknya dalam merevisi atau membatalkan aturan, tidak mampu sepihak. Akan dikaji dengan mendalam melibatkan banyak pihak terkait. Termasuk kalau kemudian peraturan perihal desa akan direvisi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya akan berdialog dulu dengan aneka macam pihak mirip Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Desa dan pihak terkait. Sehingga ada masukan yang komprehensif.<br /><br />“Itu awal proposal Bappenas. Kami tentunya akan hati-hati dan pastinya akan menghimpun dulu banyak sekali masukan yang komprehensif. Dan 51 Permendagri yang sudah dicabut atau revisi, itu belum termasuk Permendagri soal desa. Kalau tidak salah aku sebut 52, yang sudah 50 dan satunya soal penelitian,” kata Tjahjo.</span></div> </div> </div>

Mendagri Tjahjo Tidak Benar Rpjm Desa Akan Dihapus

Kementrian dalam negeri bantah informasi terkait peniadaan RPJM Desa. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak benar bil...

+ Read more »

Angka Kemiskinan Satu Digit

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan tetapi, setiap kali pemerintah berbagi acara, rangkaian acara umumnya tidak terfokus sehingga pada akhir tahun pencapaian tidak mengena.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s1600/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi harapan Angka Kemiskinan Satu Digit" border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s400/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" title="Angka Kemiskinan Satu Digit" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalaman ini berlangsung sangat lama. Zaman Presiden Soeharto, perencanaan dan instruksi program dilakukan sedikit demi sedikit dengan target terang sehingga pada 1997 kita menerima penghargaan PBB sebab berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 70 persen pada 1970 menjadi 11 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tak mengikuti arahan. Memang ada strategi Millennium Development Goals (MDGs), tetapi tak dikawal ketat sehingga sasaran tidak tercapai.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ada alasan kenapa kita berharap akhir tahun ini angka kemiskinan berada pada single digit. Selama tiga tahun berturut-turut, pemerintah melaksanakan pembangunan besar-besaran dan sungguh-sungguh dari desa dan kawasan pinggiran. Arahan Presiden Joko Widodo ini sangat sempurna alasannya adalah desa yang disasar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Di samping mulai dari pinggiran dan melayani desa yang lokasinya jauh dan tidak pernah terjangkau, kita perlu konsentrasi membangun dengan skala besar pada desa-desa padat penduduk dan keluarga miskin.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bangun Keluarga Miskin</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desa pinggiran yang tak pernah terjangkau dan fasilitasnya buruk memerlukan perhatian lebih. Namun, sebab penduduknya biasanya sedikit, maka perlu diimbangi perhatian besar pada desa-desa padat penduduk keluarga miskin. Jika tidak, efek nasional dalam hal pengentasan orang miskin akan sangat rendah. Biarpun dalam titik awal dan acara yang dikembangkan belum secara khusus ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara pribadi, kita mampu membaca hasil awal dari upaya pengembangan ekonomi rakyat desa itu supaya lebih sistematis pelaksanaannya ke kurun depan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Yang menggembirakan, dalam tiga tahun ini rakyat mampu melihat dan menyaksikan kesepakatan Presiden Jokowi, terbukti dari seriusnya pemerintah menawarkan peran dan tanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, yang bersama pegawanegeri dan kementerian lain mengawal pembangunan dengan prioritas tinggi di pedesaan. Bukti nyata lain ialah dana desa yang setiap tahun meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Lebih dari itu, menurut status pada 31 Desember 2017, pagu dana desa tahun anggaran 2017 adalah Rp 60 triliun. Dana itu telah ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, dan 74.910 desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dana desa yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota mencapai 100 persen. Dana desa yang ditransfer dari kabupaten/kota ke desa mencapai 94 persen. Artinya, kecepatan absorpsi dana desa pada tahun anggaran 2017 bertahan konsisten tinggi.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Dana Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan dana desa masih sangat variatif, tetapi penggunaan tertinggi—sesuai kebijakan pemerintah—ialah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, Rp 28 triliun atau 59 persen dari seluruh dana yang diturunkan. Namun, dibanding pada 2016, menurun 23 persen dari 82 persen. Penurunan persentase pembangunan sarana dan prasarana desa terjadi karena dana mulai dialihkan untuk kebutuhan dasar dan pemerintahan desa sehingga tugas dana desa untuk kebutuhan dasar naik 10 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalihan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin ini sangat sempurna, dan di lalu hari berakibat pribadi pada penurunan tingkat kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi proses, supaya pembangunan desa berjalan lancar, diusahakan ada pendamping desa dengan proporsi satu pendamping untuk 4 desa sehingga jumlah tenaga pendamping yang tersedia seluruhnya sekitar 40.000.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pendampingan diketahui mengurangi 7 persen hambatan dalam administrasi keuangan desa. Saat ini sedang dikembangkan pendampingan dari kalangan dosen dan mahasiswa KKN dari aneka macam perguruan tinggi. Diharapkan, pada 2018 akan berfungsi lebih luas dibandingkan sebelumnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Para pendamping akan dikembangkan juga dari para relawan di kemudian hari berfungsi ganda, mengawasi semoga dana dipakai tepat dan tidak diselewengkan dan membantu pemberdayaan keluarga miskin semoga dana bantuan dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif, laku jual, dan menguntungkan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kelompok sosial di desa dan mahasiswa KKN mampu menjadi pendamping sukarela dan membantu pemberdayaan keluarga miskin memanfaatkan dana desa ataupun dana yang disalurkan melalui aneka macam dinas dari banyak kementerian, ataupun banyak sekali lembaga lainnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi pelaporan yang terbuka untuk umum, dicatat hasil pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi jalan desa sepanjang 21.423 kilometer, jembatan sepanjang 103 km, dan tambatan bahtera 986 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dapat dicatat pula hasil pembangunan prasarana kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini berupa sarana PAUD 3.092 unit, prasarana kebutuhan dasar kesehatan berupa air higienis 42.209 unit, sumur 6.334 unit, sarana kakus atau MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, pelayanan untuk ibu hamil dan anak balita 20.303 unit, poliklinik desa 2.568 unit, dan sarana olahraga pada 12.794 desa yang telah dimanfaatkan anak muda setiap desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Pendidikan dan Kesehatan</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pada 2018 upaya melengkapi keperluan pendidikan dan kesehatan selain bersumber dari dana desa, ada pula yang bersumber dari dana masing-masing kementerian. Penyediaan dana dalam bidang pendidikan anak usia dini akan memungkinkan anak keluarga muda dan miskin masuk PAUD sehingga ibunya mampu bekerja meningkatkan pendapatan keluarga, dan otomatis mengurangi kemiskinan keluarganya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Perbaikan fasilitas kesehatan di desa, mirip MCK, posyandu, dan polindes, akan mengurangi risiko sakit bagi keluarga muda dan miskin sehingga mereka bisa sehat dan bekerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, ada pembangunan embung desa 881 unit, penahan tanah dari longsor 13.660 unit, pembangunan dan perbaikan irigasi 12.829 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk pengembangan hasil potensi ekonomi lokal, dana desa, biarpun pada tingkat awal, juga dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki 4.161 pasar desa sejalan dengan pembangunan tubuh perjuangan milik desa (BUMDes) pada sekitar 19.921 desa. Pembangunan BUMDes diperlukan akan diperkaya dengan menarik dan mengajak lembaga-lembaga desa di era kemudian yang dibangun oleh PKK.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Gairah pasar kerja yang makin tinggi di luar bidang pertanian memungkinkan penduduk desa bekerja di luar bidang pertanian sesudah menggarap sawah dan kebunnya. Ini otomatis meningkatkan pendapatan keluarga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya melalui BUMDes memang belum memberikan hasil luar biasa, tetapi pada 2018 pengembangan BUMDes akan lebih cepat. Apabila tidak terganggu dengan acara politik, pendapatan masyarakat dan keluarga desa akan meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Penyerapan Tenaga Kerja</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan tenaga kerja di tingkat pedesaan meningkat 0,08 persen, sebagaimana diindikasikan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (employment to population ratio/ EPR) sebesar 66,16 persen. Rasio ini menginformasikan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya selama tiga tahun ini relatif masih konsentrasi pada pengembangan sarana dan prasarana bantu-membantu belum dibutuhkan meningkatkan upah buruh. Namun, secara keseluruhan, upah buruh, karyawan, dan pegawai meningkat Rp 30.000 menjadi Rp 2,03 juta per bulan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun 0,51 persen (menjadi 4 persen). Biarpun sedikit, tetapi berdampak alasannya jumlah penganggur menurun 300.000, menjadi 2,39 juta jiwa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi efek belum dapat dilihat secara terang melalui penurunan tingkat kemiskinan alasannya adalah dana untuk pemberdayaan belum dikembangkan signifikan. Karena itu, tingkat kemiskinan hanya turun 0,18 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Jumlah penduduk miskin turun 570.000 jiwa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun 0,25 persen. Artinya, rata-rata pengeluaran bulanan orang miskin meningkat semakin mendekati garis kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun 0,12 persen, artinya ketimpangan pengeluaran di antara orang miskin menurun sehingga ketimpangan pedesaan—biarpun relatif kecil terlihat menurun, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini 0,007.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Harapan kita, apabila konsentrasi pada 2018 ditambah dengan rencana pengembangan padat karya dan diprioritaskan pada keluarga miskin di kawasan padat penduduk, tidak mustahil angka kemiskinan akan ditandai dengan angka satu digit atau setidak-tidaknya dekat dengan angka satu digit. Insya Allah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Oleh: Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999. </span><i><span sans-serif="" verdana="">(Sumber: </span><span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas, 11 Januari 2018).</span></i></div> </div> </div> </div>

Angka Kemiskinan Satu Digit

Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan...

+ Read more »

Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Penemuan Desa Di Tingkat Kecamatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam berbagi planning dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Program Inovasi Desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) dengan sumbangan pendanaan dari <u>Bank Dunia</u>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCM01YdodQwdfqiwtxm6k8wCHXon-TasNfBtWJw_c4KQHa4DtY-GVMwIz7eWDeKjh3okhvAY6BpGfkjP0wGRICP8hFJOzSIPjIW7vo-FLZBa5KN66UZZ0eoZ_pio96Uy_9nUKreM5TXmm/s1600/program-inovasi-desa-2017-infodes.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan" border="0" data-original-height="487" data-original-width="740" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCM01YdodQwdfqiwtxm6k8wCHXon-TasNfBtWJw_c4KQHa4DtY-GVMwIz7eWDeKjh3okhvAY6BpGfkjP0wGRICP8hFJOzSIPjIW7vo-FLZBa5KN66UZZ0eoZ_pio96Uy_9nUKreM5TXmm/s400/program-inovasi-desa-2017-infodes.png" title="Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Tujuanya acara ini antara lain untuk mendukung pembangunan desa yang lebih kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia. </span><span sans-serif="" verdana="">Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penemuan desa, pada tingkat kecamatan akan dibuat Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pembentukan TPID ini dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri perwakilan dari masing-masing desa, termasuk unsur perempuan. </span><span sans-serif="" verdana="">Sebelum MAD dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi ke desa ihwal kebutuhan dan kriteria tim yang akan didominasikan. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun cara pembentukan dan pemilihan anggota tim pelaksana diatur sendiri melalui prosedur musyawarah. Kemudian,</span><span sans-serif="" verdana=""> hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar legalisasi TPID.  </span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Tim Pelaksana Program Inovasi Desa di tingkat kecamatan ditetapkan melalui Surat Ketetapan Camat (SKC). Setelah ditetapkan, inilah peran-peran Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).</span><br /> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Secara umum peran anggota Tim Pelaksana Inovasi Desa di tingkat kecamatan, antara lain :</b></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Menerima dan menyalurkan DOK PPID, termasuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi); </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Melaksanakan acara penemuan yang disepakati/terdanai; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memonitor dan evaluasi acara inovasi yang dijalankan;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Berkoordinasi dengan pendamping desa P3MD.</span></li> </ul> </div> <div> <b><span sans-serif="" verdana="">Secara Khusus Tugas Anggota Tim sebagai berikut :</span></b></div> <div> <b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></b></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Ketua;</b><span sans-serif="" verdana=""> bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bendahara;</b> bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi  keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b style="text-align: justify;">Bidang Pengelolaan Praktek Cerdas;</b><span style="text-align: justify;"> bertugas dalam fasilitasi tahapan pengelolaan pengetahuan terutama dalam tahapan identifikasi dan dokumentasi aktivitas inovasi yang telah dilakukan di desa-desa. Dokumentasi acara  yang telah dibentuk diajukan ke Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai dokumen pembelajaran yang layak untuk di sebarluaskan. Bidang ini juga bertugas untuk menyebarluaskan (Publikasi) praktek-praktek kegiatan penemuan  yang telah direkomendasikan  oleh Tim Inovasi Kabupaten.</span></span></div> <div> <span style="text-align: justify;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Verifikasi Inovasi;</b> bertugas untuk menyelidiki dan memverifikasi kebutuhan desa-desa untuk melaksanakan replikasi acara inovasi melalui APBDes. Bidang ini juga membantu Tim Inovasi Kabupaten untuk menguji kelayakan dan keseuaian praktik cerdas atau inovasi yang akan dikembangkan di daerahnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" style="color: #444444;" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><span style="color: #444444;">(<i>Diolah dari PTO Program Inovasi Desa</i>).</span></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Penemuan Desa Di Tingkat Kecamatan

Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ...

+ Read more »

Bumdes Disiapkan Menjadi Penyalur Tunjangan Pangan Non Tunai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, berupa telur dan beras. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Hal tersebut tertera dalam <a href="https://drive.google.com/file/d/1Bhh24_F1VvJ8CV45JvMItJEyoR9bm-6J/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">nota kesepahaman</span></a> yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12). </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFBINIwNnshEBp1BEZDi8i49lx-LOHzeJ80_mUTpXcvuU296W030gBedMBkqFfVfoho3vFB8AL75FBNWj7sH3hoAvYo6huUAV2-O9iYVkYRwYTklkVyCK_VPxdr94UnBRtugecrCgpgFY/s1600/bumdes-penyalur-bantuan-non-tunai.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai BUMDes Disiapkan Menjadi Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai" border="0" data-original-height="474" data-original-width="723" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFBINIwNnshEBp1BEZDi8i49lx-LOHzeJ80_mUTpXcvuU296W030gBedMBkqFfVfoho3vFB8AL75FBNWj7sH3hoAvYo6huUAV2-O9iYVkYRwYTklkVyCK_VPxdr94UnBRtugecrCgpgFY/s400/bumdes-penyalur-bantuan-non-tunai.jpg" title="BUMDes Disiapkan Menjadi Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai" width="400" /></a></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dilansir dari situs Kemendes, Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dari sekitar 22.000 BUMDes yang telah terbentuk, 6.000 diantaranya dinilai telah siap menjadi penyalur BPNT. Selain menjadi penyalur, dirinya juga berharap BUMDes bisa berperan ganda menjadi suplier.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">“Kalau di desa tersebut sektor pertaniannya seperti beras memenuhi, maka beras cukup diambil dari desa setempat. Tapi kalau di desa itu ada BUMDes tapi tidak ada sektor pertaniannya terutama padi, maka ini akan disuplai oleh Bulog. Jadi sudah dibikinin Rumah Pangan Kita. Itu sudah berafiliasi dengan Bulog dan Himbara (Himpunan Bank Negara), ada sistemnya, jadi mereka sudah otomatis online,” terangnya.<br /><br />Bantuan Pangan Non Tunai yang dimaksud dikala ini telah menyasar sebanyak 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai melalui kartu keluarga sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himbara yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.<br /><br />“BUMDes akan menjadi penyalurnya, Bantuan Pangan Non Tunai kali ini beras dan telur. Ke depan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes,” ujarnya.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan, dirinya menawarkan pemberian sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial dalam menjalankan acara kerjasama tersebut. Ia berharap, pertolongan non tunai tersebut mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih sendiri apa yang mereka butuhkan di luar kebutuhan beras.<br /><br />“Tahun depan beras dan telur. Dengan Mitra BUMDes harapannya kawasan dimana ada padi kemungkinan bisa kita pribadi adakan penggilingan di sana sekaligus pengemasan. Sehingga perputaran uang ada di sana. Mitra BUMDes nanti juga nanti akan dipikirkan untuk beternak telur, sehingga masyarakat bisa dapatkan telur di sana, tidak dari sentra. Sehingga perputaran uang terjadi di daerah, tidak di sentra,” ujarnya.<br /><br />Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, acara Bantuan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) yang telah diganti menjadi Bantuan Sosial Rastra (Bansos Rastra) sudah menyasar sebanyak 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut terkonversi 1,28 juta menjadi santunan pangan. Selanjutnya dari 1,28 juta akseptor pinjaman pangan tersebut pada bulan Januari mendatang akan bertahap menjadi 10 juta akseptor pinjaman pangan. Sehingga masih tersisa sebanyak 5,6 juta peserta Bansos Rastra.<br /><br />“Kaprikornus kalau dulu subsidi, sekarang sudah jadi Bantuan Sosial (Bansos). Kalau subsidi peserta pemberian pangan harus membayar Rp1.600 per kilogram. Untuk 15 kilogram harus membayar Rp24 ribu. Tapi tahun depan mereka tidak lagi berkewajiban membayar karena telah menjadi Bansos. Itu yang 5,6 juta. Yang 10 juta terkonversi tahun depan berupa pangan menjadi beras dan telur,” terangnya.<br /><br />Ia berharap, BUMDes dan Mitra BUMDes yang telah diinisiasi oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN dapat menjadi penyalur dan memaksimalkan acara tersebut. Di sisi lain, beliau juga berharap Kementerian Pertanian dapat membantu memperlihatkan data-data terkait sentra produksi dan penggilingan beras untuk disalurkan sebagai dukungan pangan non tunai.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Inilah </span><span sans-serif="" verdana="">Nota Kesepahaman wacana Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Pemerintah dan MoU-nya.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Donwload<span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span face="verdana, sans-serif"><b><span style="color: #3d85c6;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1Bhh24_F1VvJ8CV45JvMItJEyoR9bm-6J/view" target="_blank">Nota Kesepahaman Kemendesa perihal Penyaluran Pangan Non Tunai</a>.</span></b></span></div> </div> </div>

Bumdes Disiapkan Menjadi Penyalur Tunjangan Pangan Non Tunai

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, berupa telur dan beras.  Hal terse...

+ Read more »

Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 mendatang menjadi Rp 120 triliun. Itu berarti, dana desa akan naik 100% dari anggaran dana desa di tahun ini yang mencapai Rp 60 triliun. Kenaikan serupa juga dilakukan oleh pemerintah di tahun-tahun sebelumnya. Yakni, dari Rp 20 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 47 triliun di tahun 2017. Sehingga secara keseluruhan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir setidaknya pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 127 triliun.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZL7-wggqGo9DOnSxshf9oYeHHpAo5tC8pgh9136K9Fe9MEiAJJbLrRSil1YLOqcpM2VxzznBk1jSjo_771UCM2fUCV4EQhe-0fk4zlgawoiq50kEzAeVKqWNCMGlm_NWHYg7JyVkTeIm/s1600/ilustrasi-rupaih-dana-desa-naik-2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa" border="0" data-original-height="389" data-original-width="588" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZL7-wggqGo9DOnSxshf9oYeHHpAo5tC8pgh9136K9Fe9MEiAJJbLrRSil1YLOqcpM2VxzznBk1jSjo_771UCM2fUCV4EQhe-0fk4zlgawoiq50kEzAeVKqWNCMGlm_NWHYg7JyVkTeIm/s400/ilustrasi-rupaih-dana-desa-naik-2016.jpg" title="Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam akal sehat yang wajar, dengan gelontoran dana sebesar itu tentu tingkat kesejahteraan masyarakat desa akan membaik. Tetapi faktanya, kesejahteraan bagi masyarakat desa masih saja jauh panggang dari api. Bukti yang tidak mampu dipungkiri, masyarakat desa masih mendominasi jumlah penduduk miskin di negara ini. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) termutakhir, jumlah penduduk miskin di desa tercatat mencapai 17,10 juta penduduk. Sementara, penduduk miskin di kota 'hanya' 10,67 juta penduduk.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pun jika ditilik dari data serupa yang dikeluarkan oleh BPS pada Maret 2014 silam. Jumlah penduduk miskin di desa masa itu tercatat sebanyak 17,17 juta orang. Itu berarti, gelontoran dana desa mencapai Rp 127 triliun dalam abad waktu tiga tahun terakhir, hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di desa sekitar 70 ribu penduduk saja.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Rawan Dikorupsi</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Boleh jadi, masifnya tindak korupsi terhadap dana desa menjadi salah satu dilema vital yang menyebabkan ketidakefektifan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), semenjak 2016 hingga pertengahan 2017 setidaknya sudah ada 110 kasus korupsi dana desa yang tertangani oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut sangat berpotensi meningkat secara signifikan mengingat laporan dugaan korupsi dana desa yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari kurun Januari-Juni 2017 saja sudah mencapai 459 laporan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Besaran dana desa yang menggiurkan, ditambah kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparatur desa memang menciptakan dana desa menjadi rawan untuk dikorupsi. Jamak disadari, di tahun ini setiap desa rata-rata mendapatkan dana desa mencapai Rp 800 juta. Jika ditambah dengan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (pasal 72 ayat 1 huruf e UU No 6/2014 perihal Desa), secara keseluruhan setiap desa mampu mendapatkan anggaran mencapai Rp 1,3 miliar.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara terkait SDM aparatur desa, sebagaimana dikemukakan oleh Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, sebanyak 40% kepala desa (kades) di Indonesia hanyalah lulusan Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) dan Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama). Berkaca dari celah kerawanan itu, pemerintah semestinya jangan terburu-buru untuk kemudian menaikkan anggaran dana desa. Sebab, kalau pun dinaikkan, tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara signifikan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Cermat dan Hati-hati</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Di sisi lain, sudah menjadi diam-diam umum apabila kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketika ini kian memprihatinkan. Selain nilai defisitnya hampir mendekati 3% sebagaimana batasan maksimal yang diizinkan oleh UU Nomor 17/2003 ihwal Keuangan Negara, nilai hutang pemerintah pun melonjak signifikan mencapai Rp 3.672 triliun. Maka, akan lebih bijak tentunya kalau pemerintah menggunakan anggaran secara cermat dan hati-hati agar tidak menjadikan kerugian yang jauh lebih besar di kurun mendatang.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Oleh sebab itu, sebelum betul-betul merealisasikan kenaikan anggaran dana desa di tahun 2018 mendatang, pemerintah mutlak harus melaksanakan evaluasi terhadap implementasi dana desa selama ini. Dalam konteks itu, pelbagai kerawanan dana desa, terutama terkait tingginya potensi korupsi dana desa mesti dicarikan jalan keluar terlebih dahulu. Pun terkait kondisi desa itu sendiri. Apabila ada peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pascaimplementasi dana desa, maka pemerintah boleh saja menaikkan alokasi anggaran dana desa untuk desa terkait. Sebaliknya, jika tidak membuahkan hasil yang maksimal, maka tidak semestinya anggaran dana desa di desa terkait dinaikkan. Bahkan, jikalau perlu tidak boleh untuk sementara waktu sembari mencari akar permasalahan implementasi dana desa di desa tersebut.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(Pangki T Hidayat. Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif di Forum Kolumnis Muda Jogja. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 22 Agustus 2017)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: <a href="http://krjogja.com/web/news/read/41766/Meninjau_Rencana_Kenaikan_Dana_Desa" target="_blank"><span style="color: #073763;">krjogja</span></a>.</span></div> </div> </div>

Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa

Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 mendatang menjadi Rp 120 triliun. Itu berarti, dana desa akan naik 100% d...

+ Read more »

Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><span sans-serif="" verdana="">Satu desa, satu planning dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini s</span><span face="verdana, sans-serif">ejalan dengan prinsip kewenangan asal seruan dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa, perspektif “satu desa, satu planning, satu anggaran” dimaksudkan untuk dua hal. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s1600/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dal Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa" border="0" data-original-height="362" data-original-width="600" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s320/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" title="Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Perencanaa Desa </td></tr> </tbody></table> <span face="verdana, sans-serif">Pertama, desa memiliki hak kewenangan untuk mengambil keputusan perihal perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Kedua, membentengi imposisi dan mutilasi proyek masuk desa yang datang dari K/L maupun SKPD, yang selama ini membuat desa sebagai outlet atau pasar pe rencanaan dan penganggaran.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal itu merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi keberadaan desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa ialah alokasi anggaran, khususnya ADD, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Konsep dan praktik perencanaan desa itu sendiri memiliki makna “merebut negara”, mengingat ia berupaya menerobos rezim pemerintahan, rezim perencanaan, rezim pembangunan dan rezim demokrasi yang selama ini mengabaikan desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kapasitas dan Kinerja Desa</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan komponen penting dalam kemandirian desa. Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut kapasitas merupakan komponen sentral kemandirian desa, tetapi mereka selalu menyampaikan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi yaitu ketergantungan desa kepada pemerintah. </span><span face="verdana, sans-serif">Karena argumen ini, mereka mencurigai kemandirian desa dan efektivitas UU Desa. Karena ragu, maka pemerintah kawasan selama ini menempuh jalan pembinaan (yang diplesetkan menjadi pembinasaan) dan imposisi (pemaksaan) terhadap desa, minus fasilitasi. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Pembinaan hadir dalam bentuk ceramah yang berisi perintah-petuah “harus begini” dan “dihentikan begitu” yang membuat ketakutan orang desa. Imposisi hadir dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun acara paket dari atas; mulai dari hukum ADD yang sangat rigid sampai dengan pembentukan BUM Desa secara serentak dan seragam di seluruh desa. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Atas aturan ADD yang rigid membuat desa tidak leluasa bergerak, ibarat hanya disuruh untuk belanja, dan tidak jarang kepala desa yang kritis berujar: “kami diberi beras tetapi dilarang memasaknya”. Fasilitasi, dalam bentuk training atau asistensi teknis, hanya diberikan secara minimal oleh pemda melalui bentuk patahan-patahan proyek yang dangkal. Karena miskin fasilitasi maka masuk akal kalau kapasitas dan kinerja desa sangat lemah.(*)</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">*Catatan ini disadur dari "<a href=" /search?q=donwload-buku-desa-membangun-indonesia?m=1">Buku Desa Membangun Indonesia</a>."</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span></div>

Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa

Satu desa, satu planning dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini s ejalan denga...

+ Read more »