Pemerintah Desa: RKP

Tampilkan postingan dengan label RKP. Tampilkan semua postingan

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RKPDes Perubahan Tahun 2020" border="0" data-original-height="351" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" title="RKPDes Perubahan Tahun 2020" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span> <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KEPALA DESA ….. (Nama Desa)</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN/KOTA </b></span><b style="font-size: x-large;">….(Nama Kab/Kota)</b></div>
<span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;">
<b>PERATURAN DESA… (Nama Desa)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>NOMOR ………… 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TENTANG</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TAHUN ANGGARAN 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>KEPALA DESA ……………,</b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Menimbang :<br /><ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, mirip musibah, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kawasan kabupaten/kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan pengaruh pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 ihwal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, b, c, d, e dan aksara f perlu memutuskan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .............. Kecamatan ..... Kabupaten ............. Tahun Anggaran 2020;</span></li>
</ol>
</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download RKPDes Perubahan Tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1iZSIGvuHxhwaCEqwukbmzTdMdul-2tHS" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA ….(Nama Kab/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR ………… 2020 TENTANG PERUBAH...

+ Read more »

Tujuan Musrembangdes?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span sans-serif="" verdana=""><b>Musrembangdes</b> yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa.</span><br />
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s1600/perencanaan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk Tujuan Musrembangdes?" border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s400/perencanaan+desa.jpg" title="Tujuan Musrembangdes?" width="400" /></a></div>
<div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Stakeholder desa ialah semua pihak yang ada dalam masyarakat, baik itu individu, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai relasi terhadap permasalahan dan kepentingan bersama dalam pembangunan desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan <span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa yang ideal</span>.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Namun dalam pelaksanaan musrembangdes dihampir semua desa masih sebatas acara rutinitas dan ruang pertemuan dialogis elit-elit desa dengan pihak supradesa (kecamatan dan pendamping). Sehingga perencanaan desa yang partisipatif menjadi sepi di desa, terutama dalam perlibatan kaum perempuan desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Imbas dari sepinya perencanaan desa yang tidak partisipatif. Membuat proses perencanaan dan penganggaran desa rentan terhadap kepentingan kades, aparatur desa, BPD dan elit-elit desa. </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Maka tak heran jika tawaran-tawaran dari masyarakat sering tersingkirkan pada ketika penetapan prioritas acara pembangunan desa. Jika mirip yang terjadi, masuk akal jikalau masyarakat bertanya <span style="color: #3d85c6;">Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal?</span></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Padahal musrembangdes itu sebagai media pertemuan bagi pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk merembugkan dan memikirkan masalah-persoalan terkait pembangunan desa sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama di desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b>Tujuan Musrembang Desa</b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Beberapa tujuan dari pelaksanaan musrembangdes dapat diuraikan sebagai berikut:</span></div>
<span sans-serif="" verdana=""></span><br />
<ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana="">
<li><span sans-serif="" verdana="">Menetukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui dana swadaya/gotong royong masyarakat desa.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan memutuskan prioritas acara desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan prioritas masalah tempat yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrembang kecamatan untuk menjadi aktivitas pemerintah daerah dan didanai melalui APBD kabupaten/kota, Provinsi dan APBN.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menyepakati perwakilan atau utusan Desa untuk memaparkan dilema-duduk perkara yang dihadapi masyarakat di desanya dalam forum musyawarah kecamatan untuk menjadi penyusunan program pemerintah kawasan/SKPD tahun berikutnya.</span></li>
</span></ol>
<span sans-serif="" verdana=""> </span><br />
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian tanggapan singkat atas pertanyaan <b>Apa Tujuan Musrembangdes?</b>.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam artikel sebelumnya kita juga sudah membahas secara lengkap dan tutas perihal <span style="color: #3d85c6;">Pedoman Pelaksanaan Musrembang Desa</span> berserta langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa.</span><span sans-serif="" verdana="">Semoga  bermanfaat.</span></div>
</div>
</div>

Tujuan Musrembangdes?

Musrembangdes yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan men...

+ Read more »

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

RPJM Desa Tidak Akan Dihapus JAKARTA - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal RPJM Desa . Hal terse...

+ Read more »

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s1600/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="600" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s400/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen perencanaan desa tersebut, baik RPJMDes maupun RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun oleh pemerintah desa untuk jangka waktu 6 tahun dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan partisipatif.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan, </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">RKP Desa atau yang sering disingkat dengan RKPDes merupakan klasifikasi dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun anggaran.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen pembangunan desa tersebut wajib ada di Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Berikut beberapa pasal yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa. </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 2 </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat tolong-menolong.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Masyarakat Desa berhak melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Camat atau sebutan lain melaksanakan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di daerahnya.</span></li> </ol> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 3</span></div> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 4 </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:</span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</span></li> </ul> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 5</span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan tahapan yang mencakup:</span><br /> <ul style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Penyusunan RPJM Desa; dan</li> <li>Penyusunan RKP Desa.</li> </span></ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> 2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian beberapa pasal yang terkait dengan Rencana Pembangunan Desa dan penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam <a href="    /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri No.114 Tahun 2014 ihwal </span></a></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href="    /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pedoman Pembangunan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah, kalau dilihat dari penjelasan diatas menunjukan bahwa RPJMDes dan RKPDes bukanlah sebuah hambatan dalam pembangunan desa dan dana desa. Keduanya justru merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk kemandirian desa. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div>

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yan...

+ Read more »

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3>
 Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Menu Data Entri Perencanaan pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes"><b>Aplikasi Siskeudes</b></a> dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Data yang harus dientri terlebih dahulu mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran desa sesuai Renstra yang telah disusun. <br />
<br />
<i>Petunjuk pengoperasian -> masuk sajian Data Entri –  Perencanaan –  Renstra dan RPJM Desa.</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Pilih hidangan Renstra Desa dan isikan data simulasi berikut: <br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" /></a></div>
<pre><b>Visi : Tahun 2015 - 2021</b> </pre>
<pre><b>Terciptanya Desa Simulasi yang makmur dan sejahtera</b>  Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa   Tujuan 1 : Terwujudnya aktivitas pemerintahan desa yang tertib dan lancar     Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat     Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang mampu melayani masyarakat desa   Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik     Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan isu desa     Sasaran 2.2 : Tersedianya perencanaan pembangunan desa  Misi 2  :  Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai   Tujuan 1  :  Terwujudnya sarana jalan  yang dapat mendukung perekonomian warga desa     Sasaran 1.1  :  Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai     Sasaran 1.2  :  Tersedianya jalan lingkungan yang baik   Tujuan 2  :  Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.1  :  Tersedianya susukan irigasi sawah yang baik     Sasaran 2.2  :  Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja   Tujuan 3  :  Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik     Sasaran 3.1  :  Tersedianya jalan masuk air lingkungan warga     Sasaran 3.2  :  Tersedianya sarana MCK umum warga     Sasaran 3.3  :  Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga  Misi 3  :  Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa   Tujuan 1  :  Meningkatnya perjuangan ekonomi produktif warga     Sasaran 1.1  :  Terselenggaranya training perjuangan produksi rumah tangga desa     Sasaran 1.2  :  Terbinanya kelompok perjuangan industri rumah tangga desa   Tujuan 2  :  Meningkatnya pasar produksi desa     Sasaran 2.1  :  Terkelolanya pasar desa yang baik     Sasaran 2.2  :  Tersalurkannya hasil perjuangan produksi pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.3  :  Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga </pre>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya masuk ke sajian <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RPJM Desa</a> Simulasi dan masukkan data RPJM Desa dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RKP Desa</a> dari tahun 2015 s.d 2021.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
</div>
Masukkan data Bidang sebagai berikut:<br />
<ul>
<li> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li>
<li> Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li>
<li> Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li>
</ul>
Masukkan data kegiatan pada Bidang Penyelenggaaan Pemerintah Desa dengan dilengkapi atributnya sebagai berikut:<br />
<br />
> Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. <br />
<br />
> Kegiatan Operasional Kantor Desa<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, target renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
> Kegiatan Operasional BPD<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun  ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
Masukkan pagu indikatif masing-masing kegiatan dari tahun 1 s.d 5. <br />
<br />
Masukkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya ....<br />
<br />
Setelah Data-data <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">Perencanaan</a> dientri hasilnya bisa dilihat melalui menu Laporan >> Perencanaan.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Selanjutnya, silakan pilih Laporan Perencanaan yang ingin ditampilkan, seperti pada gambar berikut:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br /></div>

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Menu Data Entri Perencanaan pada Aplikasi Siskeudes dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM ...

+ Read more »

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran  RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" title="RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa</td></tr>
</tbody></table>
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan berita dari pemerintah kawasan kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. </div>
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a> <br />
<div style="text-align: justify;">
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa  ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat selesai bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi: </div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 1.  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan planning pembangunan Desa yang menjadi ajaran bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar ajuan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.  </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Musyawarah Desa melaksanakan acara sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li>mencermati ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li>
<li>Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li>
<li>Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis acara dan keahlian yang diharapkan.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim verifikasi dapat  berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Hasil kesepakatan dituangkan dalam gosip program, yang menjadi menjadi anutan kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. </div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 2.  Pembentukkan Tim Penyusun RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:  </div>
<ol type="a">
<li>Kepala Desa selaku pembina;</li>
<li>Sekretaris Desa selaku ketua;</li>
<li>Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan</li>
<li>Anggota yang mencakup: perangkat desa, forum pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun  berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa melakukan aktivitas sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li>Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan acara/acara masuk ke  desa;</li>
<li>Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li>
<li>Penyusunan rancangan RKP Desa; dan</li>
<li>Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.</li>
</ol>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 3.  Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan info dari kabupaten/kota  wacana: </div>
<ol type="a">
<li>pagu indikatif Desa;</li>
<li>planning program/aktivitas Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah tempat kabupaten/kota yang masuk ke Desa.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:</div>
<ol type="a">
<li>planning dana Desa yang bersumber dari APBN;</li>
<li>Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;</li>
<li>Rencana bagian dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota; dan</li>
<li>Rencana santunan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja kawasan provinsi dan anggaran pendapatan belanja kawasan kabupaten/kota.</li>
</ol>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 4.  Pencermatan Ulang RPJM Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas anjuran planning kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 5.  Penyusunan Rancangan RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: </div>
<ol type="a">
<li>hasil kesepakatan musyawarah Desa;</li>
<li>Pagu indikatif Desa;</li>
<li>Pendapatan orisinil Desa;</li>
<li>Rencana aktivitas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah  kabupaten/kota;</li>
<li>Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;</li>
<li>Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li>
<li>Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan</li>
<li>Hasil janji kerjasama Desa dengan pihak ketiga.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar tawaran pelaksana acara Desa sesuai jenis  rencana aktivitas. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:</div>
<ol type="a">
<li>Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;</li>
<li>Prioritas acara, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;</li>
<li>Prioritas program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kolaborasi antar-Desa dan pihak ketiga;</li>
<li>Rencana program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan</li>
<li>Pelaksana acara Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:</div>
<ol type="a">
<li>rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.</li>
<li>Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melaksanakan kerja sama antar Desa. </li>
<li>Rencana aktivitas dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi  oleh tim verifikasi. </li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">
 6.  Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh  Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:  tokoh budbahasa, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.</div>
<h2 style="text-align: justify;">
 7.  Penetapan RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Langkah:</div>
<ol type="a">
<li>Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.</li>
<li>Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP  Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa menurut hasil akad musyawarah perencanaan pembangunan Desa.</li>
<li>Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa perihal RKP Desa.</li>
<li>Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa wacana RKP  Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa ihwal RKP Desa. ***</li>
</ol>
</div>

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai RPJM Desa . RKP Desa...

+ Read more »

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dana Desa</b> dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menambah alokasi dana desa menjadi Rp20 Triliun. Dana desa sebesar tersebut akan dibagikan kepada sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain dari dana desa, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan yang lainnya. Apa saja sumber pendapatan di desa dan bagaimana desa membelanjakannya, goresan pena singkat ini menawarkan gambaran umum mengenai <b>pengelolaan keuangan desa</b>.<b> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Keuangan desa</b> yakni semua hak dan kewajiban desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. <b>Keuangan desa</b> dikelola menurut azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</div>
<h2>
 Perencanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun menurut hasil komitmen dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam lembaga musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat pembagian terstruktur mengenai visi dan misi Kepala Desa terpilih, planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling usang 3 bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.<br />
<br />
RKP Desa merupakan pembagian terstruktur mengenai dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, aktivitas, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.</div>
<h2>
 Penganggaran</h2>
<div style="text-align: justify;">
APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa wacana APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:<br />
<br />
<b>1. Pendapatan asli desa (PADes)</b><br />
<br />
<i>PADes terdiri dari:</i><br />
<br />
a. Hasil perjuangan<br />
<br />
b. Hasil aset<br />
<br />
c. Swadaya dan partisipasi<br />
<br />
d. Gotong royong<br />
<br />
e. Lain-lain PADes<br />
<br />
<b>2. Alokasi APBN (Dana Desa)</b><br />
<br />
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.<br />
<br />
<b>3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan bab hasil dari hasil pajak dan retribusi tempat kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi kawasan kabupaten/kota. Pengalokasian bab hasil pajak dan retribusi kawasan tersebut dilakukan menurut ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional menurut realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.<br />
<br />
<b>4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD sehabis dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.<br />
<br />
<b>5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemprov dan Pemkab/Pemkot mampu memberikan pertolongan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa akseptor santunan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah kawasan di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah darah pemberi santunan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<br />
<br />
<b>6. Hibah dan pertolongan yang tidak mengikat dari pihak ketiga</b><br />
<br />
<b>7. Lain-lain PADes</b><br />
<br />
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.<br />
<br />
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja eksklusif dan belanja tidak eksklusif. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, derma sosial, santunan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes dipakai minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan dukungan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, perlindungan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.</div>
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya mampu dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan peran kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.</div>
<h2>
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap selesai tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.<br />
<br />
<b>Kesimpulan</b><br />
<br />
Keuangan desa mempunyai ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah sentra maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kelemahan dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ialah masih digunakannya pendekatan pencatatan single entry. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang desa hendaknya sudah menggunakan pencatatan double entry agar proses pelaporan dan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel.<br />
<br />
<b>Referensi:</b><br />
<br />
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa.<br />
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 wacana Desa.<br />
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa.</div>
</div>

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Dana Desa dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menamb...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

Tujuan Musrembangdes?

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya