Musdes Lembaga Menghargai Semua Pendapat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang dibutuhkan untuk menawarkan pertolongan pikiran dan sudut pandangan sesuai dengan kekuatan yang dipahaminya. </span><span face="Verdana, sans-serif">Oleh alasannya adalah itu, dalam melaksanakan acara <span>musyawarah desa</span> sikap saling menghargai harus selalu dibangun meskipun pendapat itu terasa asing dan berbeda.</span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLxJ1PUU0sKw-IAMCfWdmz1Z4PheRWKIpKnE12TJ_BVsom0RsmRdtUraF9W-iYhEvLR-k9PdzcScdLsMJB6WM0eZHyGAiC728uoiQkvAMJlILMApYcbt1BxtJoppv1B52Y8L-0gwwbn_95/s1600/musdes-musyawarah-desa-bpd.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang diharapkan untuk memberikan sumbangan pikira Musdes Forum Menghargai Semua Pendapat" border="0" data-original-height="386" data-original-width="600" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLxJ1PUU0sKw-IAMCfWdmz1Z4PheRWKIpKnE12TJ_BVsom0RsmRdtUraF9W-iYhEvLR-k9PdzcScdLsMJB6WM0eZHyGAiC728uoiQkvAMJlILMApYcbt1BxtJoppv1B52Y8L-0gwwbn_95/s400/musdes-musyawarah-desa-bpd.jpg" title="Musdes Forum Menghargai Semua Pendapat" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span face="Verdana, sans-serif" style="font-size: x-small;">Musyawarah Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan berbeda pendapat dapat menjadi landasan besar lengan berkuasa untuk memperoleh mufakat yang matang. Musyawarah yang matang adalah musyawarah yang memperoleh atau menampung pendapat dari semua penerima. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Musyawarah desa (musdes) yakni forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Oleh alasannya adalah itu, setiap pendapat masyarakat yang ada dalam Musdes harus hargai.</span></div> <div> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Mengapa perlu mendengar pendapat orang lain? </b><br /><br /><i>Pertama; orang lain berhak memakai kesempatan menyampaikan pendapatnya. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Musyawarah juga menempatkan orang pada kedudukan yang sama. Maka, setiap orang berhak memakai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan setiap pendapat memiliki nilai yang sama.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Kedua; mampu diperoleh pemanis wawasan, pengalaman dan pengetahuan.</i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan perbedaan sudut pandang akan diperoleh rumusan pendapat yang tidak sama. Oleh alasannya adalah itu, dalam musyawarah perlu dikembangkan sikap menghargai semua pendapat betapapun itu terasa abnormal dan berbeda. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan perbedaan pendapat tersebut akan dapat dipetik hikmahnya, ialah mengenali wawasan baru yang mungkin disertai dengan pengungkapan pengalaman dan pengetahuan baru. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Selain itu, kesan pendapat yang berbeda belum tentu berarti perbedaaan maksud secara menyeluruh. Betapapun kuatnya perbedaan, upayakan untuk menemukan kesamaannya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Contoh:</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pendapat berupa tawaran pembelian traktor desa dan proposal pembelian kerbau untuk membajak. Keduanya terkesan berbeda, tetapi sama-sama berangkat dari keinginan untuk meningkatkan hasil produksi. Tidak mustahil kesamaan maksud itu akan melahirkan pendapat yang lain, contohnya perbaikan sistem pengairan sawah.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Ketiga; adanya bandingan terhadap pendapat diri sendiri. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Mendengarkan pendapat orang lain berarti memporeleh bandingan terhadap pendapat sendiri. Melalui pendapat orang lain mampu diperoleh kepercayaan apakah pendapat diri sendiri seperti pendapat orang lain pada umumnya, ataukah terasa tidak lazim. Kalau tidak lazim, apakah pendapat diri sendiri memang sudah mempertimbangkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.</span><span face="Verdana, sans-serif">Bandingan mirip itu sangat bermanfaat untuk mawas diri dan menyempurnakan pendapat diri sendiri.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i><br /></i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Keempat; mendengar pendapat orang lain pencerminan kepercayaan baik untuk saling menghargai. </i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Iktikat baik untuk menghargai orang lain mampu diungkapkan melalui kata-kata. Tetapi ungkapan yang bergotong-royong dan yang paling aktual adalah melalui perbuatan. Dan perbuatan itu antara lain dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang orang lain katakan atau nyatakan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i><br /></i></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Kelima; meningkatkan rasa kebersamaan dan keakraban.</i></span></div> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b><br /></b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Gotong royong merupakan salah satu pola wujud kebersamaan masyarakat desa. Dengan kebersamaan, masyarakat desa mampu dalam mengatasi setiap ada kesulitan bersama. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div> </div> </div>

Musdes Lembaga Menghargai Semua Pendapat

Setiap orang yang mengikuti musyawarah memang dibutuhkan untuk menawarkan pertolongan pikiran dan sudut pandangan sesuai dengan kekuatan ya...

+ Read more »

Aparatur Desa Bakal Jadi Akseptor Bpjs Kesehatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>INFODES - </b>Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggodok rancangan peraturan perihal kepesertaan aparatur desa sebagai akseptor acara Jaminan Kesehatan Nasional. Pada selesai 2017, seluruh aparatur desa diharapkan sudah mendapat santunan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq7WRHbn5zhoDuxClQI2ragIvOt47K7l9Ux4zZMIHRWLnA_9BYbAq5ZIj3TfI2n2YJ2LzVWNFvL4pov2QYV3lteajdwyB8WIetDfHNsa5RRIJHNs7JM1s30vILS-dAY73n00o9rPCN9-Y/s1600/kartu-bpjs-untuk-aparatur-desa-ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggodok rancan Aparatur Desa Bakal Jadi Peserta BPJS Kesehatan" border="0" data-original-height="351" data-original-width="540" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq7WRHbn5zhoDuxClQI2ragIvOt47K7l9Ux4zZMIHRWLnA_9BYbAq5ZIj3TfI2n2YJ2LzVWNFvL4pov2QYV3lteajdwyB8WIetDfHNsa5RRIJHNs7JM1s30vILS-dAY73n00o9rPCN9-Y/s320/kartu-bpjs-untuk-aparatur-desa-ilustrasi.jpg" title="Aparatur Desa Bakal Jadi Peserta BPJS Kesehatan" width="320" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (5/9), Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan, masih banyak pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk kesehatan aparatur desa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal inilah yang kini tengah diupayakan BPJS Kesehatan dan Kemendagri. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam kalkulasi bernafsu, kata Fachmi, terdapat 75.000 desa di Indonesia dengan hampir 400.000 abdnegara desa, yang tengah disasar BPJS Kesehatan. Saat ini, masih ada sekitar 80 juta orang yang belum terlindungi JKN.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berbedanya perlakuan antara satu tempat dan daerah lain perihal ke pesertaan aparatur desa dalam program BPJS, berdasarkan Fachmi, karena struktur pembiayaan dan pembagian tugas. "Tidak semua (desa) punya tanah bengkok," ujar Fachmi. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Payung aturan</span></b></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kendala untuk mengikutsertakan aparatur desa dalam acara JKN, yang iurannya ditanggung pemerintah, salah satunya yaitu belum ada payung hukum yang melandasinya.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafruddin mengatakan, aparatur desa belum bisa diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan sebab memang status mereka bukan pegawai negeri sipil (PNS).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Bagi PNS, iuran JKN mereka ditanggung pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apabila Kemendagri dan BPJS akan mengikutsertakan aparatur desa, payung hukum yang mengatur hal itu harus ada untuk menunjang pembiayaan yang memakai anggaran pemerintah kawasan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Mendagri mengatakan, hukum ini hanya akan berlaku bagi aparatur desa untuk menjadi akseptor BPJS Kesehatan. Melalui peraturan ini, Kemendagri berharap biar pemda ikut bertanggung jawab atas kesehatan aparatur desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: Kompas.id</span></div> </div> </div>

Aparatur Desa Bakal Jadi Akseptor Bpjs Kesehatan

INFODES -  Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggodok rancangan peraturan perihal kepesertaan apar...

+ Read more »

Donwload Aplikasi Siabumdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Lahirnya UU Desa dan keluarnya berbagai kebijakan yang mengatur ihwal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan ketiadaan administrasi pengelolaan yang profesional, menyebabkan BUMDes tidak berkembang dan maju.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiax-wr8m4V4x1fXQEyOd1v8gr0w6tV5ImZ93hUcdoF67CbBJ9yig1h7_I7aF8OAYVyYvQgH1CYeYSFJiQZJUTjiKnTPIQemrcf-i-mf8sA0lu9k7le23RyeielOmKhklMJXhhg_B3gmQ/s1600/subsistem-aplikasi+SIABUMDesa-1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Lahirnya UU Desa dan keluarnya berbagai kebijakan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Donwload Aplikasi SIABUMDes" border="0" data-original-height="640" data-original-width="1184" height="215" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiax-wr8m4V4x1fXQEyOd1v8gr0w6tV5ImZ93hUcdoF67CbBJ9yig1h7_I7aF8OAYVyYvQgH1CYeYSFJiQZJUTjiKnTPIQemrcf-i-mf8sA0lu9k7le23RyeielOmKhklMJXhhg_B3gmQ/s400/subsistem-aplikasi+SIABUMDesa-1.jpg" title="Donwload Aplikasi SIABUMDes" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span face="Verdana, sans-serif" style="font-size: small;">Fitur SIABUMDes</span></td></tr> </tbody></table> <span sans-serif="" verdana="">Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang profesional, akuntabel, dan transparan memang sangat dibutuh. Karena, m</span><span sans-serif="" verdana="">enurut data Kementerian Keuangan hingga tahun 2017 jumlah desa secara nasional sebanyak 94.954 desa. Dari total jumlah desa tersebut, ada 18.000 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) aktif yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. </span><br /> <div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sebagaimana diinformasikan, <a href=" /search?q=sia-bum-desa-sistem-informasi-akuntansi"><span style="color: #0b5394;">Aplikasi </span></a></span><span sans-serif="" style="color: #0b5394;" verdana=""><a href=" /search?q=sia-bum-desa-sistem-informasi-akuntansi">Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa</a></span><span sans-serif="" verdana=""><a href=" /search?q=sia-bum-desa-sistem-informasi-akuntansi"><span style="color: #0b5394;"> (SIABUMDes)</span></a> ini dikembangkan oleh </span><span sans-serif="" verdana="">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan </span><span sans-serif="" verdana="">telah dilakukan pengenalan, simulasi dan pengoperasian di beberapa daerah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">SIABUMDes adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan keuangan dan administrasi administrasi BUMDes supaya mampu dikelola secara </span><span sans-serif="" verdana="">secara professional dan terkomputerisasi. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun cara penggunaanya aplikasi ini terlihat sangat gampang. Dimana aplikasi ini sudah user frindly, yang memungkinkan semua pengguna dari umur manapun mampu mengoperasikan dengan mudah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun subsistem yang terdapat dalam Aplikasi SIA BUMDes terdiri dari; Transaksi Pengeluaran, Transaksi Non Kas, Transaksi Penerimaan, Transaksi Jurnal Umum dan Pelaporan.</span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan cara menginstal aplikasi ini sangat gampang dan tidak jauh berbeda dengan cara menginstal aplikasi SisKeuDes. Namun, untuk menghindari eror atau gagal penginstalan hendaknya Anda membaca dulu <u>Panduan Instalasi SIABUMDesa</u>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Bagi yang ingin berguru silahkan <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TY1FWVThXMngtWHM/view" target="_blank"><span style="color: #0b5394;"><b>Download Aplikasi SIABUMDes</b></span></a> disini. Pastikan pada ketika mendonwload berada pada jaringan internet yang normal dan lancar. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum menginstal aplikasi ini yaitu spesifikasi laptop atau komputer sobat. Aplikasi ini berjalan baik pada OS Windows dan sangat baik pada windows XP, Windows 7, Windows 8, dan pada Windows 10. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><i><br /></i></span> <span face="Verdana, sans-serif">Beberapa aplikasi terkait lainnya yang mampu direkomendasi di sini, mirip <a href=" /search?q=sia-bum-desa-sistem-informasi-akuntansi" target=""><span style="color: #0b5394;">Aplikasi Ruang Desa</span></a>. <i>Semoga bermanfaat</i>. </span></div> </div> </div>

Donwload Aplikasi Siabumdes

Lahirnya UU Desa dan keluarnya berbagai kebijakan yang mengatur ihwal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Keterbatasan sumber daya manusia (...

+ Read more »

Belajar Transparansi Dari Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span face="Verdana, sans-serif">T</span><span face="Verdana, sans-serif">anpa transparansi memang sulit menciptakan akuntabilitas. </span><span face="Verdana, sans-serif">Transparansi tidak hanya yang berafiliasi dengan keuangan, tetapi juga perencanaan. T</span><span face="Verdana, sans-serif">ransparansi yakni salah satu wujud pertanggungjawaban tatakelola pemerintah dengan rakyat.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGQazNoTZWbp_8GYj4_9dtSRjG0B85yWU5vRm8IlXJGgFYm0QXIpZ2rT2V6hfcslKeo99jRbw_yLsCYeLEpFEaWm_e1wFyaxQftgo8dICy4Im1eMqbzyTUax-S84VwIMMJ4lkCWP6gGKs/s1600/pentingnya-transparansi-dalam-pengelolaan-dana-desa-risehtunong-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="648" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGQazNoTZWbp_8GYj4_9dtSRjG0B85yWU5vRm8IlXJGgFYm0QXIpZ2rT2V6hfcslKeo99jRbw_yLsCYeLEpFEaWm_e1wFyaxQftgo8dICy4Im1eMqbzyTUax-S84VwIMMJ4lkCWP6gGKs/s400/pentingnya-transparansi-dalam-pengelolaan-dana-desa-risehtunong-ilustrasi.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Paska ditemukan indikasi penyelewengan dana desa. Orang-orang begitu bersemangat menserapi pemerintah desa dengan banyak sekali macam ungkapan piawai. </span><span face="Verdana, sans-serif">Seperti p</span><span face="Verdana, sans-serif">emerintah desa wajib transparan dalam pengelolaan keuangan anggaran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Transparansi keuangan hanya dimiliki oleh segelintir orang dan elit-elit saja.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Lalu seperti apa sih transparansi yang dihajati dari desa? ada yang mengatakan transparansi pengelolaan anggaran desa berpedoman pada </span><span face="Verdana, sans-serif">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU Desa, PP Permendagri, Permendes, Permenkeu, Perka LKPP atau hukum-aturan lain.</span><div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penerapan transparansi desa, dengan cara memampangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di baliho besar yang diletakkan di halaman balai desa, dipersimpangan jalan, rumah ibadah, website, atau mampu juga melalui mensos milik desa, dll.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Transparansi desa ialah keputusan atau kebijakan yang diambil bersama masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau prosedur yang mengikuti hukum atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Dengan adanya transparansi akan meningkatkan akidah masyarakat terhadap tatakelola pemerintah desa yang baik dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">T</span><span face="Verdana, sans-serif">ransparansi di desa dapat dilihat dengan terbukanya kanal bagi masyarakat desa dalam memperoleh gosip mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).</span></div> </div> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Ternyata kita masih sulit mendefinisikan transparansi untuk desa. K</span><span face="Verdana, sans-serif">ata </span><span face="Verdana, sans-serif">Ahmad Erani Yustika "Desa tak lancar mendefinisikan transparansi, tapi fasih menyajikan bukti. Pemerintah mampu berguru, bukan menghajar." </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Ayo Belajar Transparansi dari Desa! </i></span></div> </div>

Belajar Transparansi Dari Desa

T anpa transparansi memang sulit menciptakan akuntabilitas.  Transparansi tidak hanya yang berafiliasi dengan keuangan, tetapi juga perenc...

+ Read more »

Aturan Logo Untuk Amplop Dan Kop Surat Karang Taruna

Dalam format Amplop dan Kop Surat Karang biasanya kita menemukan logo/lambang yang posisinya berada di bagian atas sebelah kiri amplop dan kop surat. Sebenarnya adakah aturan logo untuk Kop Surat Karang Taruna maupun Kop Surat di Desa maupun Kelurahan? Jika ada, lantas bagaimana standar ketentuan logo Karang Taruna, baik bentuk ukuran maupun penggunaannya?<br /> <br /> Pertanyaan-pertanyaan ini barangkali juga sempat Anda tanyakan. Karena itulah, tulisan hadir untuk baca sekaligus dapat menjawab permasalahan yang sering ditanyakan oleh pengurus organisasi Karang Taruna.<br /> <a name="more"></a><br /> <br /> Oke, mari kita jawab bersama.<br /> <br /> Sebagai organisasi kepemudaan yang penting di Desa/Kelurahan yang merupakan bab dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Karang Taruna mempunyai hukum main tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 perihal Karang Taruna.<br /><br /> <br /> Sebenarnya, salah satu ketentuan yang diatur dalam Lampiran Permensos Nomor 25 Tahun 2019 juga menyangkut Aturan Logo untuk Kop Surat Karang Taruna.<br /><br /> Berikut ini ketentuan ukuran minimal dan maksimal serta penggunaan Logo untuk Kop Surat Karang Taruna dan Amplop Surat:<br /> <ul> <li><b><span style="font-size: large;">Ukuran Logo untuk Amplop dan Kop Surat Karang Taruna:</span></b></li> </ul> Ukuran Logo atau Lambang Karang Taruna untuk digunakan sebagai logo/lambang pada Amplop dan Kop Surat memiliki ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) hingga dengan 2,5 cm (sentimeter).<br /> <ul> <li><b><span style="font-size: large;">Aturan Tata Letak Logo untuk Amplop dan Kop Surat Karang Taruna</span></b></li> </ul> Mengenai penempatan atau tata letak logo berada pada bagian atas sebelah kiri amplop dan kop surat Karang Taruna.<br /> <br /> Itu aturannya!<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br /> Jika bertanya, apa dasar dari klarifikasi Kami ini. Anda mampu membuka Permensos Nomor 25 Tahun 2019.<br /> <br /> Semoga penjelasan singkat dari Kami ini dapat mudah dipahami.<br /> <br /> Demikian ulasan mengenai Aturan Logo untuk Amplop dan Kop Surat Karang Taruna. Praktis-mudahan mampu menjawab pertanyaan dari Sobat Desa/Kelurahan dimanapun Anda berada.

Aturan Logo Untuk Amplop Dan Kop Surat Karang Taruna

Dalam format Amplop dan Kop Surat Karang biasanya kita menemukan logo/lambang yang posisinya berada di bagian atas sebelah kiri amplop dan ...

+ Read more »

Aturan Pendirian Bumdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan BUMDes akan sangat strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.</span><span face="Verdana, sans-serif"> </span><div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s1600/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s400/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">BUMDes mampu menjadi benteng bagi desa. Karena dengan BUMDes dapat mencekal monopoli potensi-potensi desa dari dan oleh kelompok orang yang ingin menguasai potensi desa untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat banyak.  </span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">UU Desa No.6/2014</span></a> disebutkan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.</span> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Usulan pendirian BUMDes hendaknya didahului oleh prakarsa atau inisiatif masyarakat desa. Berdasarkan anjuran tersebut, lalu pemerintah desa melakukan aktivitas untuk melakukan pemetaan terhadap penggalian potensi perjuangan ekonomi desa, sumberdaya alam yang ada di desa, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Setelah proses tersebut terpetakan dengan baik, langkah selanjutnya adalah membahas dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa</span></a> seberapa besar penyertaan modal yang pantas dan layak disertakan untuk membiayai kegiatan perjuangan BUMDes.   </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Secara lengkap langkah-langkah yang perlu dilakukan, sebelum BUMDes ditetapkan menjadi badan resmi usaha Desa, sebagai berikut:</span></div> <span face="Verdana, sans-serif"><ul style="text-align: left;"> <li>Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat;</li> <li>Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes;</li> <li>Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha BUMDes;</li> <li>Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat;</li> <li>Penyusunan Draf AD/ ART dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes);</li> <li>Sosialisasi Drat AD/ART dan Rancangan Peraturan Desa;</li> <li>Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes); </li> <li>Musyawarah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</li> </ul> </span><span face="Verdana, sans-serif">Untuk meningkatkan kualitas Perdes dan AD-ART BUMDes sebelum ditetapkan menjadi badan ekonomi desa yang sah, dapat meminta masukan dari masyarakat maupun para andal yang mengerti. Karena dengan cara ini akan meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penetapan pendirian BUMDes yakni melalui Peraturan Desa (Perdes) bukan dengan Akta Notaris. Itulah <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">aturan baru pendirian Badan Usaha Milik Desa</span></a> (BUMDes) yang benar sesuai UU Desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Jangan hingga kita gagal paham tentang hukum pendirian BUMDes.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Desa mandiri dan masyarakat sejahtera yakni impian semua kita.(*)</span></div> </div> </div> </div>

Aturan Pendirian Bumdes

Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan B...

+ Read more »

Kriteria Kewenangan Desa Etika

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s1600/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" imageanchor="1"><img alt="Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan Kriteria Kewenangan Desa Adat" border="0" data-original-height="445" data-original-width="660" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s320/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" title="Kriteria Kewenangan Desa Adat" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ihwal Desa, diatur di Bab IV Kewenangan Desa yang mencakup 5 (lima) pasal, yakni pasal 18 hingga pasal 22. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sampai awal tahun 2016, Peraturan Menteri ini menjadi acuan legal dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah dalam menerbitkan Peraturan tentang Kewenangan Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa</span></a>. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No. 44 tahun 2016. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Jenis kewenangan Desa sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 6 Permendagri No. 44/2016 berlaku <i>mutatis mutandis </i>bagi jenis kewenangan Desa Adat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adapun perincian kewenangan berdasarkan hak asal-ajakan Desa Adat, mencakup: </span></div> <div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil; </li> <li>Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah budbahasa; </li> <li>Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; </li> <li>Penyelesaian sengketa budbahasa berdasarkan aturan akhlak yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; </li> <li>Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan; </li> <li>Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut aturan etika yang berlaku di Desa Adat; dan </li> <li>Pengembangan kehidupan aturan akhlak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. </li> </ul> <div> Dalam penyelenggaraan hak asal undangan Desa Adat di atas paling sedikit meliputi:</div> </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat budbahasa; </li> <li>Pranata aturan budbahasa; </li> <li>Pemilikan hak tradisional; </li> <li>Pengelolaan tanah ulayat; </li> <li>Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;</li> <li>Pengelolaan tanah kas Desa Adat; </li> <li>Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan </li> <li>Masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.  </li> </ul> Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><u>Kriteria Kewenangan Desa Adat</u> </b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-seruan antara lain: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat; </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak sosial budaya  masyarakat Desa Adat; dan </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  </span></li> </ul> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(<a href=" /search?q=donwload-modul-pratugas-tenaga" target="_blank">D<span style="color: #134f5c;">onwload Modul Pratugas Tenaga Pendamping Profesional 2017</span></a>)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adab beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini (Permendagri No. 44/2016), juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan tempat Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa mampu melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat menurut peraturan perundang-usul. <br /> </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Informasi lengkap mampu dibaca dalam <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 wacana Kewenangan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><br /></u></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><i>Referensi:</i></u></span></div> </div> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Kemendesa, PDTT Tahun 2016.<br />Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.</span></div> </div>

Kriteria Kewenangan Desa Etika

Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatua...

+ Read more »

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR055R6z3UzKeRms5g_6BirXkaloMl_80YGWF5GVgkm9q8yH23NyPcd3Qq5CrmJR4lFtObN5n4VMVf3UPtg0m_H1-BgbZpf8GeXqv80Aayqh8fUNhGFFu0XeBTHygKChYcT0utcq14Rs/s1600/PMK+NOMOR+40+TAHUN+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="657" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR055R6z3UzKeRms5g_6BirXkaloMl_80YGWF5GVgkm9q8yH23NyPcd3Qq5CrmJR4lFtObN5n4VMVf3UPtg0m_H1-BgbZpf8GeXqv80Aayqh8fUNhGFFu0XeBTHygKChYcT0utcq14Rs/s1600/PMK+NOMOR+40+TAHUN+2020-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: x-large;"><br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. </span><br /> <div> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: x-large;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020<br />MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />ttd. SRI MULYANI INDRAWATI<br /><br />Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020<br /><br />DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />ttd. WIDODO EKATJAHJANA<br /><br />BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384</span></div> <div> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Silahkan Download PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /PMK.07/ 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/ PMK.07/ 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/19_KdLc6fO0JFSdt7b6JGIhf-4v8kHcF6/view?usp=sharing" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indon...

+ Read more »

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan PPID wajib memberikan jawaban (baca juga: akhir) atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pertanyaan lalu yaitu: bagaimana pola <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b> itu?<br /> <a name="more"></a>Berikut ini cuplikan pola surat jawaban/balasan atasan PPID atas keberatan layanan gosip publik desa:<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</div> <div style="text-align: center;"> (<i>Nama Desa, Alamat, Nomor Telepon</i>) </div> <h2 style="text-align: center;"> SURAT TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h2> <br /> <div style="text-align: center;"> Nomor Surat : ....*</div> <h3> I. IDENTITAS PEMOHON</h3> Nama : .........<br /> Nomor Register Keberatan : ...........<br /> Alamat : ...........<br /> Pekerjaan : ...........<br /> No Telp/Email : ...........<br /> Rincian Informasi yang Dimohonkan : ..................<br /> <h3> II. TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h3> Bahwa menurut permohonan isu Pemohon dan surat jawaban PPID, maka atasan PPID menawarkan tanggapan sebagai berikut:**<br /> .......................................<br /> <h3> III. KEPUTUSAN ATASAN PPID</h3> Bahwa berdasarkan tanggapan atasan PPID atas keberatan Pemohon, disampaikan keputusan sebagai berikut:<br /> <b>⬜ Menolak Keberatan Pemohon***</b><br /> <b>⬜ Memberikan sebagian informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> <b>⬜ Memberikan seluruh informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> ........................<br /> <h3> IV. JANGKA WAKTU</h3> Berdasarkan Keputusan Atasan PPID, dengan ini memerintahkan kepada PPID untuk memperlihatkan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta pada ... (tanggal), ... (bulan), ... (tahun)****<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> ... (kawasan), ... (tanggal, bulan, tahun)*****</div> <div style="text-align: center;"> <b>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>(Atasan PPID)</b></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> ....</div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> (nama dan tanda tangan)<br /> <br /></div> <h2> Cara Mengisi Format Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</h2> * : Diisi oleh petugas menurut nomor surat permohonan Informasi Publik.<br /> ** : Diisi oleh Atasan PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 abjad a-i UU KIP.<br /> *** : Diisi oleh Atasan PPID penolakan berdasarkan pengecualian isu pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP atau peraturan perundang-seruan dan dikarenakan gosip belum dikuasai/didokumentasikan.<br /> **** : Diisi oleh Atasan PPID apabila keberatan Pemohon diterima.<br /> ***** : Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas wacana jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.<br /> Jika Sobat Desa memerlukan contoh dokumennya dalam bentuk file format PDF atau Doc (Microsoft Word). Sobat Desa dapat mendownload secara gratis (free download) melalui link download dibawah ini:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/11X7FCTzaxtdmIB9KcJEsSaCat2n1FVZu/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Doc</a></b><br /> <br /> atau:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Z4MBtgBTA0Nvk9bRsUWaPZD75TpTA6QK/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Keberatan atas Layanan Informasi PDF</a></b><br /> <br /> <span style="background-color: yellow;">Password:</span> formatadministrasidesa<br /> <br /> Demikian ulasan ihwal <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b>. Semoga pola format Doc dan PDF yang Kami bagikan tersebut mampu membantu Sobat Desa yang membutuhkan.<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br />

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan...

+ Read more »

Peraturan Desa Ihwal Forum Kemasyarakatan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMluc6TqSljB3BanauNSTWeCoTs4blJ4r5ncxmXh3B4rH5mSNVwlFM5bbSoejKV0l4Fbl0vyd9GlLPAaWf2YUMvcELs4WO40Rrd-AckLwSmw0CIH3WE0bb8YxLrelu9DGET9kTuONLLJo/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa" border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMluc6TqSljB3BanauNSTWeCoTs4blJ4r5ncxmXh3B4rH5mSNVwlFM5bbSoejKV0l4Fbl0vyd9GlLPAaWf2YUMvcELs4WO40Rrd-AckLwSmw0CIH3WE0bb8YxLrelu9DGET9kTuONLLJo/s1600/dana+desa.jpg" title="Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa" /></a></div> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KEPALA DESA ................ </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KABUPATEN ....................................... </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PERATURAN DESA ............................ </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR ....... TAHUN 2020 </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA </span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KEPALA DESA ...................... , </span></b></div> <div style="font-size: x-large; text-align: center;"> <br /></div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ihwal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibuat oleh Pemerintah Desa menurut aliran yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 perihal Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa dalam upaya mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan kawan Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat , ikut serta merencanakan dan melakukan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.</span></li> </ul> <span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Download Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=14PIlJDrrUeLBmnJu80Bt2xYcSnWgMboL" target="_blank">UNDUH DISINI</a></b></span></div> </div>

Peraturan Desa Ihwal Forum Kemasyarakatan Desa

KEPALA DESA ................  KABUPATEN .......................................  PERATURAN DESA ............................  NO...

+ Read more »

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" border="0" data-original-height="430" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" title="SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">SURAT EDARAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Coronavirus Disease 2O19 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai peristiwa non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan masalah. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, dibutuhkan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVI D-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar termasuk keluarga.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumbangan dan kolaborasi lintas sektor dan Pemda pada penanganan COVID-19, khususnya dalam dukungan info kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri. Mengingat ketentuan:</span><br /> <ol style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 perihal Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 ihwal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O18 perihal Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 perihal Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O19 ihwal Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 2O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah , Mendeteksi , dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15O1/Menkes/Per/X/2O1O wacana Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1 .O7/Menkes/1O4/2O2O ihwal Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2O19-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya .</span></li> </ol> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1auBdpdwrpBUmdt6CsG1DWnbq2t7o3FhD/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

SURAT EDARAN NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O TENTANG PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)...

+ Read more »

Kumpulan Peraturan - Peraturan Mengenai Penanganan Covid-19 Di Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkLxxyPCB_NavshxwI_ueQlUouKYn_AzVqoA4ZKwvweE6cI78u0u8FRYS3b6iHYnWYTSpfJTLNCE8S7dwNG4qPMedD5oeeW89gzQM9oHGYluPV9N0DOOKbJr782_VnOx2H8duQ5WmqW4/s1600/kumpulannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Kumpulan Peraturan - Peraturan Mengenai Penanganan Covid-19 Di Desa" border="0" data-original-height="475" data-original-width="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkLxxyPCB_NavshxwI_ueQlUouKYn_AzVqoA4ZKwvweE6cI78u0u8FRYS3b6iHYnWYTSpfJTLNCE8S7dwNG4qPMedD5oeeW89gzQM9oHGYluPV9N0DOOKbJr782_VnOx2H8duQ5WmqW4/s1600/kumpulannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg" title="Kumpulan Peraturan - Peraturan Mengenai Penanganan Covid-19 Di Desa" /></a></div> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">DAFTAR ISI</span></b></div> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 wacana Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 perihal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 perihal wacana Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.</b></span></li> </ul> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">KEMENTERIAN DALAM NEGERI</span></b><br /> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemda.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.</b></span></li> </ul> <div> <b><span style="font-size: x-large;">KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</span></b></div> <div> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ihwal Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 hal Pemberitahuan.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 wacana Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.</b></span></li> </ul> <b><span style="font-size: x-large;">KEMENTERIAN KEUANGAN</span></b><br /> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 wacana Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.</b></span></li> </ul> <b><span style="font-size: x-large;">KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</span></b><br /> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.</b></span></li> </ul> <b><span style="font-size: x-large;">BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA</span></b><br /> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.</b></span></li> </ul> <b><span style="font-size: x-large;">LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</span></b><br /> <ul style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.</b></span></li> </ul> <b><span style="font-size: x-large;">SELENGKAPNYA: SILAHKAN DOWNLOAD KUMPULAN PERATURAN - PERATURAN MENGENAI PENANGANAN COVID-19 DI DESA. <a href="https://drive.google.com/open?id=1bnu6Zy9VOrEFtwRwG22ZRZkLjrQ3_eoo" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></span></b></div> </div>

Kumpulan Peraturan - Peraturan Mengenai Penanganan Covid-19 Di Desa

DAFTAR ISI Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik ...

+ Read more »

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" border="0" data-original-height="492" data-original-width="667" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" title="KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu</span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa penyakit yang mampu menimbulkan wabah mampu berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2O16 wacana Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu memutuskan Keputusan Menteri Kesehatan perihal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. </span><b style="font-size: x-large;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1X5O4-mf6ncdSxmmVZXzox_RhmNzv5uCO/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></div> </div>

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KEPUTUSAN MENTERI ...

+ Read more »

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" title="Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menjadi PermendesaPDTT Nomor 6 tahun 2020 ihwal perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur perihal penggunaan dana desa untuk:</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;"><b>Pencegahan dan Penanganan COVID-19 </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Penegasan Padat Karya Tunai Desa; dan</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)</b></span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> Untuk poin 1 dan 2 telah dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa besrta protokol relawan desa lawan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<br /><br />Selengkapnya, anda bisa lihat surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berikut ini:</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> </div>

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal ...

+ Read more »

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" border="0" data-original-height="1189" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" title="Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan hingga Desember 2020 di tengah era pandemi Covid-19. <br /><br />Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebulan sekali dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi efek wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). <br /><br />"Mulai pertengahan April ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu mencairkan Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan(PKH) setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) diberikan tiap tiga bulan sekali, adalah di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,” kata Mensos Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020). <br /><br />Menurut Mensos, percepatan penyaluran bertujuan biar keluarga Penerima Manfaat tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi. <br /><br />Terlebih, di kala pandemi ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tak mampu bekerja sebab ada kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah.<br /><br />Mensos mengatakan, sesuai isyarat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.<br /><br />Mensos Juliari menambahkan, melalui Program Keluarga Harapan(PKH), pemerintah memberikan dukungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. <br /><br />“Untuk itu pemerintah juga menaikkan anggaran Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25 % (persen),” kata Mensos Juliari. <br /><br />Mensos kembali merinci, Bantuan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di abad ini telah diubahsuaikan untuk setiap komponennya yaitu sebagai berikut: </span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;"><b>Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan,</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Dasar akan menerima sebesar Rp 75.000 per bulan, </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengah Pertama akan mendapatkan sebesar Rp 125.000 per bulan dan </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengan Atas akan mendapatkan sebesar Rp 166.000 per bulan.</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Penyandang disabilitas berat serta Lansia 70 tahun ke atas akan menerima sebesar Rp 200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)dari sebelumnya 9,2 juta KPM. </b></span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> <b>P</b>enambahan peserta manfaat ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah kawasan (PEMDA) di seluruh Indonesia. <br /><br />“Makara, Bantuan Sosial mampu disalurkan lebih tepat target sebab yang mengetahui kondisi warganya yaitu masing-masing pemerintah kawasan,” kata politisi PDI-P ini. <br /><br />Selain itu, sesuai prinsip-prinsip pencegahan Covid-19, penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH) menerapkan hukum jaga jarak dalam pengambilan bansos. Kemensos pun telah menyusun anutan penyaluran Bantuan Sosialdan pemikiran pengambilan Bantuan Sosialdi ATM dan Agen Bank. <br /><br />“Kami melaksanakan koordinasi dengan pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH), supaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)mampu mencairkan Bantuan Sosialsetiap bulan dengan jaga jarak, untuk mencegah penyebaran Covid-19,” papar Mensos. <br /><br />Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, menyatakan seluruh jajaran Ditjen Linjamsos bersama pemda, Himpunan Bank Negara (Himbara), dan SDM Program Keluarga Harapan(PKH) di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan(PKH) tiap bulan. </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;"> menyebut, dikala ini Kemensos mempunyai lebih dari 38 Ribu SDM Program Keluarga Harapan(PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh ribuan Agen Bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. <br /><br />“Di setiap kecamatan, ada SDM Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) yang siap untuk mengawal proses pencairan tunjangan biar sempurna dan aman hingga di tangan KPM,” kata </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;">.</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Sumber: KOMPAS</span></div> <div> <br /></div> </div>

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bu...

+ Read more »

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" border="0" data-original-height="501" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" title="Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">NOMOR 81 TAHUN 2O15</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penilaian perkembangan desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa bahwa untuk menerima hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan</span></li> </ol> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1E2E0zLUHEN2Kjv72rtz0rBiW5VE5J4Ok/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2O15 TENTANG EVALUASI ...

+ Read more »

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" border="0" data-original-height="457" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" title="Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 96 TAHUN 2O17</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> <br />Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 wacana Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 perihal Desa, perlu disusun pedoman tentang kolaborasi Desa di bidang Pemerintahan Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2OO7 wacana Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-usul sehingga perlu diganti;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ihwal Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 ihwal Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TM1hpWnZSYUhfYnM/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2O17 TENTANG TATA ...

+ Read more »

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" border="0" data-original-height="496" data-original-width="901" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" title="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O perihal Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O, telah ditetapak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.</span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">Dengan Rincian Lampiran:</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Bagi Hasil</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Fisik</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Nonfisik termasuk BOK Tambahan</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Insentif Daerah</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Desa</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Khusus</span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Anda Download PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1fmTZ6PY7I1VErudBDu1nPfm6kprWy_w9" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Download Juga: Lampiran </span><span style="font-size: large;">PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1l34Ew1fbYKlRLpTp_Scr726tXh1v4QHY" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebij...

+ Read more »

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOMOR 17 TAHUN 2O18</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>KECAMATAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang :</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 23O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Kecamatan;</span></div> <span style="font-size: large;">Mengingat : </span></div> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2O18 tentang Kecamatan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1l_80lcHISX4nLEeP4NbMdW6Bb6sHv6zY/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O18 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

+ Read more »

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " border="0" data-original-height="482" data-original-width="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" title="Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>SALINAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></div> </b></span><br /> <div> <div style="text-align: center;"> <b style="font-size: x-large;">NOMOR 13O TAHUN 2O18</b></div> <span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </b></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span></div> <div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3O ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O18 tentang Kecamatan, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri wacana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;</span></blockquote> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1cSOHSV89QVYrwSHl28NCG2YShULLd91g/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13O TAHUN 2O18 TENT...

+ Read more »