Pemberdayaan Karang Taruna Sesuai Pembagian Terstruktur Mengenai Karang Taruna

<div>Apa itu Pemberdayaan Karang Taruna?</div>Yang dimaksud dengan <b>Pemberdayaan Karang Taruna</b> ialah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan derma kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.<br /><ul style="text-align: left;"> <a name="more"></a><br /> <br /> <b>Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna</b> merupakan salah satu acara penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diadakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi.<br /> <h2 id="Klasifikasi_Karang_Taruna">Klasifikasi Karang Taruna</h2> Pemberdayaan Karang Taruna dan Klasifikasi Karang Taruna merupakan dua hal yang tidak mampu terpisahkan. Pasalnya, dalam menjalankan program/acara pemberdayaan sosial dilakukan sesuai <b>Klasifikasi Karang Taruna</b>.<br /> <br /> <b>Klasifikasi Kelompok Sosial Karang Taruna</b> dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, ialah:<br /> <ol> <li>percontohan;</li> <li>maju;</li> <li>berkembang; dan</li> <li>tumbuh.</li> </ol> <div> Penentuan Klasifikasi tersebut dilakukan melalui kriteria evaluasi terhadap aspek-aspek, diantaranya:<br /> <ul> <li>organisasi dan kepengurusan;</li> <li>sumber daya manusia;</li> <li>sarana dan prasarana;</li> <li>administrasi;</li> <li>kemitraan; dan</li> <li>program kegiatan.<br /></li></ul> <div> <br /></div> Penetapan penjabaran Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrumen penilaian penetapan pembagian terstruktur mengenai Karang Taruna. Dalam penetapan klasifikasi Karang Taruna ini melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.<br /> <br /> Dinas sosial kawasan provinsi melaksanakan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna. Hasil penetapan pembagian terstruktur mengenai Karang Taruna dilakukan secara periodik.<br /> <h2 id="Pelaksanaan_Pemberdayaan_Karang_Taruna">Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna</h2> Siapa yang pihak-pihak selaku pelaksana pemberdayaan Karang Taruna? Dan siapa saja yang terlibat atau ikut serta didalamnya?<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br /> Sesuai ketentuan diatur dalam Pasal ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 ihwal Karang Taruna, Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:<br /> <ol> <li>Pemerintah;</li> <li>pemerintah kawasan; dan</li> <li>pengurus Karang Taruna.</li> </ol> Pemerintah, Pemda, dan Pengurus Karang Taruna dalam melakukan pemberdayaan karang taruna mampu melibatkan:<br /> <ol> <li>badan usaha;</li> <li>potensi sumber Kesejahteraan Sosial;</li> <li>forum pendidikan; dan/atau</li> <li>masyarakat. </li></ol> <div> <br /></div> Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan acara Pemberdayaan Karang Taruna?<br /> <br /> Pelaksanaan acara Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan dalam bentuk peningkatan:<br /> <ol> <li>administrasi organisasi;</li> <li>kapasitas sumber daya insan (SDM);</li> <li>kapasitas sumber daya ekonomi (SDE);</li> <li>sarana dan prasarana; dan</li> <li>jejaring kerja.</li> </ol> <h3 id="Peningkatan_Manajemen_Organisasi">Peningkatan Manajemen Organisasi</h3> Peningkatan Manajemen Organisasi dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan penjabaran, dan penyediaan kelengkapan organisasi Karang Taruna.<br /> <h3 id="Peningkatan_Kapasitas_Sumber_Daya_Manusia">Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</h3> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pendidikan, training dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding. <br /> <h3 id="Peningkatan_Kapasitas_Sumber_Daya_Ekonomi">Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi</h3> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan perjuangan. <br /> <h3 id="Peningkatan_Sarana_dan_Prasarana">Peningkatan Sarana dan Prasarana</h3> Peningkatan Sarana dan Prasarana dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana organisasi Karang Taruna. <br /><h3 id="Peningkatan_Jejaring_Kerja">Peningkatan Jejaring Kerja</h3> Peningkatan jejaring kerja dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan. <br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br /> Demikian penjelasan lengkap tentang <b>Pemberdayaan Karang Taruna Sesuai Klasifikasi Karang Taruna</b>. Semoga bermanfaat dan membantu Sobat Desa, khususnya pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan.</div> </ul>

Pemberdayaan Karang Taruna Sesuai Pembagian Terstruktur Mengenai Karang Taruna

Apa itu Pemberdayaan Karang Taruna? Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Karang Taruna ialah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, ...

+ Read more »

Ukuran Dan Tata Letak Atribut Pada Seragam, Topi, Dan Pin/Lencana Karang Taruna

Bagaimana hukum Penggunaan Logo atau Lambang Karang Taruna pada baju Seragam, Topi, dan Pin/Lencana Karang Taruna? Berapa standar ketentuan desain atau bentuk ukuran-Nya?<br /> <br /> Pertanyaan itu sengaja Kami ejekan alasannya adalah beberapa alasan. Salah satunya alasannya adalah regulasi atau peraturan perihal Karang Taruna sudah berubah semenjak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 wacana Karang Taruna.<br /> <a name="more"></a><br /><br /><h2 id="Ukuran_dan_Tata_Letak_Atribut_pada_Seragam_Topi_dan_Pin_Lencana_Karang_Taruna">Ukuran dan Tata Letak Atribut pada Seragam, Topi, dan Pin/Lencana Karang Taruna</h2> Bagi Anda yang berprofesi sebagai pendesain atau penjual jas/seragam, pin/lencana, maupun topi Karang Taruna tentu saja Anda tidak ingin salah dalam mendesain/menjual produk yang sudah capek-capek Anda buat. Apalagi jikalau sampai ada complain (keberatan) dari calon pembeli yang merasa tidak sesuai dengan orderan (pesanan) sebab calon pembeli mengharapkan yang sesuai hukum. Semoga tidak terjadi!<br /> <br /> Dan bagi Anda yang mengabdi sebagai pengurus Karang Taruna atau dipercayakan sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA) untuk sumber dana Karang Taruna. Ketika hendak melakukan acara pengadaan belanja baju seragam, pin, dan Pin/Lencana juga tidak mau barang yang Anda order ternyata tidak sesuai spesifikasi atau standar yang ditentukan sesuai aturan. Jika itu dipaksakan, bisa lain ceritanya.<br /> <br /> Karena itulah penting untuk mengetahui ketentuan ukuran dan tata letak logo pada Seragam, Topi, dan Pin.Lencana Karang Taruna.<br /> <br /> Pada dasarnya, Logo Karang Taruna pada Seragam, Topi, maupun Pin/Lencana digunakan sebagai "Badge" atau "Atribut Karang Taruna".<br /> <br /> Berikut ini standar ketentuannya:<br /> <h3 id="Atribut_Karang_Taruna_pada_Seragam_Kaos">Atribut Karang Taruna pada Seragam/Kaos</h3> Lambang/Logo Karang Taruna digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian dengan ukuran diameter 7 cm (tujuh sentimeter), yang diletakkan pada lengan bab atas sebelah kiri. Ukuran dengan diameter 7 cm (tujuh sentimeter) juga mampu dipakai sebagai atribut/badge pada kaos seragam karang taruna untuk aktivitas-aktivitas tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakan lambang pada bab dada sebelah kiri kaus.<br /> <h3 id="Atribut_Karang_Taruna_pada_Topi">Atribut Karang Taruna pada Topi</h3> Logo Karang Taruna dipakai sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bab tengah depan topi dengan ukuran diameter 5 cm (lima sentimeter).<br /> <h3 id="Atribut_Karang_Taruna_pada_Pin_Lencana">Atribut Karang Taruna pada Pin/Lencana</h3> Ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) hingga dengan 4 cm (empat sentimeter) mampu dipakai sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk aktivitas-aktivitas Karang Taruna di berbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak di sebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) sampai dengan 4 cm (empat sentimeter) juga mampu digunakan sebagai logo/gambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang.<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br /> Itulah aturan mengenai Ukuran dan Tata Letak Atribut pada Seragam, Topi, dan Pin/Lencana Karang Taruna sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 wacana Karang Taruna<br /> <br /> Demikian klarifikasi wacana <b>Ukuran dan Tata Letak Atribut pada Seragam, Topi, dan Pin/Lencana Karang Taruna</b>. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaan dari Sobat Desa/Kelurahan dimanapun Anda berada. Khususnya untuk para Pengurus Karang Taruna maupun Pendesain/Penjual Produk terkait organisasi Karang Taruna.

Ukuran Dan Tata Letak Atribut Pada Seragam, Topi, Dan Pin/Lencana Karang Taruna

Bagaimana hukum Penggunaan Logo atau Lambang Karang Taruna pada baju Seragam, Topi, dan Pin/Lencana Karang Taruna? Berapa standar ketentuan...

+ Read more »

Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Wacana Pemikiran Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 wacana Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-uSifjwbgPOhaAcOteF_z9EwRSf4OXf73kkcI2029x7hfHSiVUTuoc8h9QvsfzfFw1Fw2L41csnQmxxatIAvL4q_1PbWON5hl9zSbt9z39w9IEELK-V8cVIzpeB33yevBhFuCHro_CA/s1600/permendesa-17-tahun2019.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="668" data-original-width="959" height="277" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-uSifjwbgPOhaAcOteF_z9EwRSf4OXf73kkcI2029x7hfHSiVUTuoc8h9QvsfzfFw1Fw2L41csnQmxxatIAvL4q_1PbWON5hl9zSbt9z39w9IEELK-V8cVIzpeB33yevBhFuCHro_CA/s400/permendesa-17-tahun2019.jpeg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pedoman Umum Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa dimaksudkan untuk memperlihatkan acuan bagi </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah sentra, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, bagi pendamping profesional desa dan pihak lainnya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Permendesa No.17 Tahun 2019 sebagai pemikiran dalam </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">menyelenggarakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan desa, dan menyebarkan kerjasama/kemitraan desa.</span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan untuk:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">menyebarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa,</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">meningkatkan swadaya dan tolong-menolong masyarakat, </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">mengkonsolidasikan kepentingan bersama, </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.</span></li> </ol> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Donwload disini <a href="https://drive.google.com/file/d/17Odmsn9wpg5VGsYt_tyI6F2By1YG94YN/view" target="_blank"><span style="color: #6fa8dc;">Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 perihal Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</span></a>.</span></div> </div> </div> </div>

Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Wacana Pemikiran Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 wacana Pedoman Umum Pembangu...

+ Read more »

Cara Terbaru Membuat Website Desa Dan Pemohonan Domain Desa Id

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Desa masa kini berbeda dengan desa era lalu. Sekarang, desa mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan dan merumuskan kala depan desanya m</span><span sans-serif="" verdana="">elalui kewenangan hak asal permintaan (rekognisi) dan <span style="color: black;">kewenangan lokal berskala desa</span> (subsidaritas).</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8nYiJbh7aUjk5IZI7c4CYdjJF8mFQP9stnEFcGOpkayc8UFAefVOlWvVGAnI7QWU6pVnrFY8jYYVNqxgZbrPNf5T3y_rFq07y3y3hIFtM4a1KUSYKWT9LKnYD8-3vwEq08ZICB4_fyI/s1600/inovasi+desa+dalam+teknlogi+internet.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Desa masa kini berbeda dengan desa masa lalu Cara Terbaru Membuat Website Desa dan Pemohonan Domain Desa ID" border="0" data-original-height="469" data-original-width="700" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq8nYiJbh7aUjk5IZI7c4CYdjJF8mFQP9stnEFcGOpkayc8UFAefVOlWvVGAnI7QWU6pVnrFY8jYYVNqxgZbrPNf5T3y_rFq07y3y3hIFtM4a1KUSYKWT9LKnYD8-3vwEq08ZICB4_fyI/s400/inovasi+desa+dalam+teknlogi+internet.jpg" title="Cara Terbaru Membuat Website Desa dan Pemohonan Domain Desa ID" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah Desa dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada banyak </span><span>manfaat keterbukaan isu desa</span><span sans-serif="" verdana="">. Diantaranya, mampu meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan lain sebagainya.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana=""> <div> Desa yang kreatif dengan cepat melakukan berbagai inovasi untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman. Salah satunya, melalui pemanfaatan teknologi internet. Website desa ialah salah satu bentuk inovasi desa dalam pemanfaatan internet sebagai media penyebaran gosip desa yang sangat efektif.</div> <div> <br /></div> <div> Melalui website desa berbagai potensi desa, produk unggulan desa, kreatifitas desa mampu dipublikasikan. Sehingga membuka peluang bagi desa lain untuk melaksanakan replikasi penemuan. </div> <div> <br /></div> <div> Website desa mampu difungsikan sebagai media peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara online. Dengan adanya website desa beragam kinerja pemerintahan desa mampu disampaikan, sehingga masyarakat mampu mengetahui keadaan yang terjadi di desanya, termasuk oleh pihak-pihak diluar desa atau supra desa.</div> <div> <br /></div> <div> <b>Bagaimana cara menciptakan website desa..?</b></div> <div> <b><br /></b></div> <div> Cara menciptakan website desa sebetulnya sangat gampang. Karena registrasi domain desa (desa.id) dilakukan secara online melalui situs <i>https://domain.go.id</i>. </div> <div> <br /></div> <div> Persyaratan registrasi juga tidak rumit. Desa hanya menyiapkan beberapa surat saja. Surat permohonan domain desa.id yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Surat Kuasa Kepala Desa kepada Sekretaris Desa.</div> <div> <br /></div> <div> Berikut pola format <a href="https://drive.google.com/file/d/14CmA1k1FAPngy1yYoHgXrocTpzSn0B7S/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Permohonan Domain Desa.ID</span></a> dan <a href="https://drive.google.com/file/d/1xGdGM6MElwWXOAq-2MPZIM9M_wkJKAr4/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Kuasa Kades kepada Sekretaris Desa</span></a>.</div> <div> <br /></div> <div> Sementara itu, tatacara pendaftaran domain desa.id secara lengkap silahkan <a href="https://drive.google.com/file/d/1SC52J2Ui-JASdyzCzZAdkb50jvUw2Ccw/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">donwload disini</span></a>. Sedangkan untuk tutorial registrasi domain desa.id akan kita sharing dalam posting berikutnya.</div> <div> <br /></div> <div> Demikian gosip ihwal <b>cara terbaru menciptakan website desa dan pendaftaran domain desa</b>. Semoga bermanfaat.</div> </span></div> </div> </div>

Cara Terbaru Membuat Website Desa Dan Pemohonan Domain Desa Id

Desa masa kini berbeda dengan desa era lalu. Sekarang, desa mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan dan merumuskan kala depan desa...

+ Read more »

Mental Lama Dalam Memperlakukan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrZvlZ2WsWqHPoRCXwnhLWZ4wfg32zm41YCXYhuk6AgyeUSLiaqon_O65oBOtid6kKIQMGXKkhiRqeUOodRJYlt8Qxz7_nzNE21_hxgPjFj0fnYJNl0M0SEM_fUNMParQoQsLq6v8_08k/s1600/Ilustrasi-perubahan-mental-berdesa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrZvlZ2WsWqHPoRCXwnhLWZ4wfg32zm41YCXYhuk6AgyeUSLiaqon_O65oBOtid6kKIQMGXKkhiRqeUOodRJYlt8Qxz7_nzNE21_hxgPjFj0fnYJNl0M0SEM_fUNMParQoQsLq6v8_08k/s320/Ilustrasi-perubahan-mental-berdesa.jpg" width="320" /></span></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Para pihak di luar desa selama ini mempunyai mental (cara pandang, perilaku dan tindakan) usang dalam memperlakukan desa, bahkan masih bertahan hingga kini. Setidaknya ada empat cara pandang (perspektif) yang keliru dalam memandang desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Pertama</b>, perspektif yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya “orang desa” dan bangga bernostalgia dengan cara bercerita wacana kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Fenomena pulang kampung lebaran yang hingar bingar, tetapi juga membawa korban jiwa yang tidak sedikit, setiap tahun juga menjadi pola terkemuka ihwal nostalgia para perantau terhadap kampung halamannya dan sanak saudaranya. Cara pandang ini tidak salah. Tetapi di balik cara pandang personal itu tentu ada yang salah dalam pembangunan, mengapa urbanisasi terus mengalir, mengapa pembangunan bias kota, mengapa desa tidak bisa menunjukkan kehidupan dan penghidupan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Kedua</b>, perspektif desa sebagai wilayah. Perspektif ini tidak mengenal desa, melainkan wilayah/tempat perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah perdesaan. Karena itu wajar jikalau setiap jenis pembangunan daerah perdesaan mulai dari industri, perkebunan, pertambangan dan lain-lain selalu menghadirkan konflik antara desa dengan pemerintah atau dengan swasta.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Ketiga</b>, perspektif desa sebagai pemerintahan atau unit administratif. Perspektif ini menyampaikan bahwa pemerintahan mengalir secara hirrakhis dan top down dari tangan Presiden sampai pada kepala desa. Desa yaitu unit pemerintahan yang menjalankan tugas-peran adminitratif dan membantu acara-acara pemerintah yang masuk ke desa. Pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan kontrol ini tidak memperkuat desa melainkan malah memperlemah desa dan membuat ketergantungan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Keempat</b>, perspektif sektoral atas desa. K/L secara sektoral menempatkan sebagai hilir, lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut dengan pendekatan mutilasi. Pendekatan ini memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-acara pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Keempat cara pandang itu tidak mempunyai sebuah imajinasi ihwal desa sebagai “negara kecil”. Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata. Desa laksana “negara kecil” yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Keempat perspektif yang tidak utuh memandang desa itu juga menghadirkan sikap dan tindakan yang melemahkan desa. Sikap yang tidak percaya, meremehkan dan melecehkan desa sangat secara umum dikuasai selama ini. Desa tidak dihormati dan tidak dihargai. Alam pikiran dan sistem pemerintahan yang sudah usang bersifat sentralistik dan birokratis yang menciptakan pemerintah supradesa dan orang luar tidak menghargai desa. Orang luar memandang desa dengan sebelah mata. Desa dianggap bukan sebagai “aset ekonomi” yang menjanjikan, sebaliknya desa dianggap sebagai “beban politik” yang sarat dengan banyak problem dan membikin kewajiban berat yang merepotkan pemerintah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemerintah kabupaten cenderung tidak memberikan doktrin kepada desa. Banyak kabupaten yang sampai sekarang tetap enggan memutuskan kewenangan (asal usul dan lokal) dan keuangan (ADD) kepada desa alasannya adalah didasari oleh sikap yang tidak percaya kepada desa. Ketika ADD digulirkan pada tahun 2005 dan dana desa yang sekarang sedang dilaksanakan, banyak pihak menyambutnya dengan sinis. Mereka menganggap desa itu kolot, sambil melecehkan desa dengan argumen desa tidak siap atau tidak bisa. Mereka khawatir dan membikin takut dengan kata-kata korupsi dan penjara. “Banyak gubernur dan bupati/walikota yang masuk penjara, apalagi kepala desa”, demikian argumen yang sering muncul di media massa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Argumen tentang desa tidak siap, desa tidak bisa, desa tergantung, dan argumen-argumen sejenisnya merupakan bentuk-bentuk cara pandang defisit dan pesimis terhadap desa. Cara pandang ini bukan sebatas ihwal tetapi juga melahirkan tindakan dan kebijakan pemerintah dalam memperlakukan desa. Pemerintah mempunyai beragam proyek pemberdayaan yang masuk ke ranah desa, tetapi tidak memanfaatkan dan tidak memperkuat institusi desa, bahkan mengabaikan (exclusion) terhadap desa. Pemerintah membentuk institusi-institusi baru secara instan melalui kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan, sebagai penerima manfaat dan terusan (wadah) bagi pelaksanaan proyek.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Argumen “tidak siap” itu sebenarnya ironis. Mengapa? Kalau desa tidak siap, kemudian apa yang selama ini dikerjakan pemerintah untuk desa. Jangan-jangan pemerintah selama ini hanya bisa main perintah, menipu, dan memanipulasi desa. Jika sampai kini para pejabat selalu bicara “tidak siap” sebagai stigma terhadap desa, berarti mereka memang pantas dikatakan tidak bertanggungjawab mengelola pemerintahan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kekhawatiran dan ketidakpercayaan maupun perilaku yang meremehkan desa itu diikuti dengan kontrol birokratis-administratif yang ketat. Rezim keuangan menciptakan pengaturan dan petunjuk teknis secara detail dan ketat ihwal penggunaan DD dan ADD agar kedua jenis dana ini dikelola desa secara efektif dan akuntabel, atau tidak terjadi kebocoran.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tetapi pengaturan yang detail dan ketat yang didasari oleh kekhawatiran dan ketidakpercayaan ini sungguh bertentangan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, sehingga mampu menjadi belenggu yang mematikan prakarsa dan kewenangan lokal. Orang desa hanya dijadikan operator mesin manajemen keuangan, serta menggiring kepala desa sibuk dengan mesin itu, sehingga kesempatan untuk berpikir perihal desa dan rakyat menjadi berkurang.</span></div> <blockquote class="tr_bq"> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Jika selama ini kita telah keliru dalam memandang Desa. Maka saatnya kita harus mengakui dan menghomati eksistensi desa, asal-usul desa, prakarsa desa, karya desa dan lain-lain dengan mental baru".</span></b></blockquote> </div> </div>

Mental Lama Dalam Memperlakukan Desa

Para pihak di luar desa selama ini mempunyai mental (cara pandang, perilaku dan tindakan) usang dalam memperlakukan desa, bahkan masih b...

+ Read more »