Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s1600/layanan+bansos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemerintah RI kembali memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s640/layanan+bansos.jpg" title="PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 6 Mei 2020. Secara nasional PT Pos Indonesia (Persero) mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 8 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<br /><br />PT Pos Indonesia (Persero) mengerahkan semua kemudahan dan sumber daya untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 adalah 200 Kantor Pos Besar, 689 Kantor Pos Cabang Dalam Kota, 2.961 Kantor Pos Cabang Luar Kota, dan 1.250 Mobile Hub serta didukung oleh 3.900 sumber daya manusia, 395 Komunitas dan 1.000 Kemitraan. Mekanisme penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST 2020) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pemerintah secara umum adalah sebagai berikut: </span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Prioritas penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 melalui loket Kantor Pos dengan didahului penyerahan surat pemberitahuan dilengkapi dengan agenda dan lokasi pembayaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). </b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Memperhatikan Protokol <i>Physical Distancing dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) </i> dengan mengatur antrian dan menyediakan tempat basuh tangan. </b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Untuk mempercepat proses distribusi, model pembayaran dilakukan dengan contoh pengantaran pribadi dan kerjasama dengan komunitas setempat. </b></span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>D</b>irektur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajrieansyah menyampaikan bahwa asumsi waktu untuk pembayaran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 dalam wilayah Jawa diperkirakan akan tamat dalam waktu 6-7 hari. “Sedangkan untuk penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Luar wilayah Jawa diperkirakan penyelesaian membutuhkan waktu 10-14 hari.” jelasnya. Dalam pelaksanaan seluruh aktifitas pendistribusian tersebut selalu berkoordinasi dengan unsur Muspida setempat dan Dinas Sosial.</span></div> <span style="font-size: large;"> <br />Sumber:ayobandung.com</span></div>

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tuna...

+ Read more »

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" title="Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Dalam PMK tersebut dijelaskan yang pada dasarnya Dana desa diprioritaskan untuk penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dalam rangka untuk menangani stabilitas sistem keuangan akibat efek Pandemi Covid-19. <br /><br />Berikut klarifikasi singkat wacana BLT Dana Desa bagi pemerintah desa berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>: </span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pemerintah Desa WAJIB menganggarkan dan melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 23A ayat 2), bila tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) maka akan dikenakan Sanksi berupa Penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap III pada Tahun berjalan (Pasal 47A ayat 1) dan pemotongan Dana Desa 50% (ayat 2). </span></li> <li style="text-align: justify;">Penetapan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) (Pasal 24 ayat 1 aksara c.3).</li> <li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 24A ayat 1c).</li> <li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I, II, III yang belum salur dapat disalurkan per bulan untuk kepentingan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (pasal 24A dan 24B).</li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: x-large;">Demikianlah penjelasan wacana <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Semoga Penjeklasan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.</span></div>

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang ...

+ Read more »

Sk Penetapan Akseptor Blt Dana Desa Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhymt18RIGtKyDUHQYdjg56e6QM3POYLizgIq27DVsp_WOd-OZIFF7K16B4UFpgCmehEOXR_aJplHwGEt5S7QuaG55tZ7edEQh4YyL-2X63n81p1ut7U69ZR0Xq90EVIMwIkXMuMFf9O6I/s1600/BLTTT.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG SK Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhymt18RIGtKyDUHQYdjg56e6QM3POYLizgIq27DVsp_WOd-OZIFF7K16B4UFpgCmehEOXR_aJplHwGEt5S7QuaG55tZ7edEQh4YyL-2X63n81p1ut7U69ZR0Xq90EVIMwIkXMuMFf9O6I/s1600/BLTTT.jpeg" title="SK Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN BIREUEN</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR: … TAHUN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>(BLT- DANA DESA)</b></div> <div style="text-align: center;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: center;"> <b>KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG</b></div> <br />Menimbang : </span><br /> <div> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa tragedi non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan tragedi yang terjadi sebagai akibat peristiwa luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengacam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemik Corona Virus Disease 2019;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Penanganan efek Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada abjad a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-usul;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Keluarga miskin yang mendapatkan BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pngan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, aksara b, dan aksara c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ihwal Penetapan Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa).</span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Download Surat </span><span style="font-size: large;">Keputusan Kepala Desa perihal Penetapan Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa). <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1nC8GChW0tx21dE2t9ckW8JMZNEBgVuor" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div> </div>

Sk Penetapan Akseptor Blt Dana Desa Tahun 2020

KABUPATEN BIREUEN KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG NOMOR: … TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG T...

+ Read more »

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" border="0" data-original-height="1189" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" title="Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan hingga Desember 2020 di tengah era pandemi Covid-19. <br /><br />Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebulan sekali dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi efek wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). <br /><br />"Mulai pertengahan April ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu mencairkan Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan(PKH) setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) diberikan tiap tiga bulan sekali, adalah di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,” kata Mensos Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020). <br /><br />Menurut Mensos, percepatan penyaluran bertujuan biar keluarga Penerima Manfaat tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi. <br /><br />Terlebih, di kala pandemi ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tak mampu bekerja sebab ada kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah.<br /><br />Mensos mengatakan, sesuai isyarat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.<br /><br />Mensos Juliari menambahkan, melalui Program Keluarga Harapan(PKH), pemerintah memberikan dukungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. <br /><br />“Untuk itu pemerintah juga menaikkan anggaran Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25 % (persen),” kata Mensos Juliari. <br /><br />Mensos kembali merinci, Bantuan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di abad ini telah diubahsuaikan untuk setiap komponennya yaitu sebagai berikut: </span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;"><b>Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan,</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Dasar akan menerima sebesar Rp 75.000 per bulan, </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengah Pertama akan mendapatkan sebesar Rp 125.000 per bulan dan </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengan Atas akan mendapatkan sebesar Rp 166.000 per bulan.</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Penyandang disabilitas berat serta Lansia 70 tahun ke atas akan menerima sebesar Rp 200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)dari sebelumnya 9,2 juta KPM. </b></span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> <b>P</b>enambahan peserta manfaat ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah kawasan (PEMDA) di seluruh Indonesia. <br /><br />“Makara, Bantuan Sosial mampu disalurkan lebih tepat target sebab yang mengetahui kondisi warganya yaitu masing-masing pemerintah kawasan,” kata politisi PDI-P ini. <br /><br />Selain itu, sesuai prinsip-prinsip pencegahan Covid-19, penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH) menerapkan hukum jaga jarak dalam pengambilan bansos. Kemensos pun telah menyusun anutan penyaluran Bantuan Sosialdan pemikiran pengambilan Bantuan Sosialdi ATM dan Agen Bank. <br /><br />“Kami melaksanakan koordinasi dengan pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH), supaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)mampu mencairkan Bantuan Sosialsetiap bulan dengan jaga jarak, untuk mencegah penyebaran Covid-19,” papar Mensos. <br /><br />Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, menyatakan seluruh jajaran Ditjen Linjamsos bersama pemda, Himpunan Bank Negara (Himbara), dan SDM Program Keluarga Harapan(PKH) di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan(PKH) tiap bulan. </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;"> menyebut, dikala ini Kemensos mempunyai lebih dari 38 Ribu SDM Program Keluarga Harapan(PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh ribuan Agen Bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. <br /><br />“Di setiap kecamatan, ada SDM Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) yang siap untuk mengawal proses pencairan tunjangan biar sempurna dan aman hingga di tangan KPM,” kata </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;">.</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Sumber: KOMPAS</span></div> <div> <br /></div> </div>

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bu...

+ Read more »

Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicA0Y1-rcioF_Bc7m3-ydm91vEnIgolET1omp6lRd4Yz9pkVffBykIh5CZG0YAv2_67MwWQq7VI4NLsr6f6Yy6nBhCd3npGl-4agf8CH4o3bhBCkUr-osolnCpQ6Bjkojg5kcvC4uW0J8/s1600/program+sembako-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19" border="0" data-original-height="391" data-original-width="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicA0Y1-rcioF_Bc7m3-ydm91vEnIgolET1omp6lRd4Yz9pkVffBykIh5CZG0YAv2_67MwWQq7VI4NLsr6f6Yy6nBhCd3npGl-4agf8CH4o3bhBCkUr-osolnCpQ6Bjkojg5kcvC4uW0J8/s1600/program+sembako-min.jpg" title="Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah-langkah antisipasi melalui jaring pengaman sosial yang merupakan kebijakan berupa sumbangan-tunjangan Sosial antara lain :<br /><br /><b>1. Program Keluarga Harapan (PKH)</b><br /><br />PKH atau program keluarga impian, merupakan pinjaman tunai yang diberikan menurut komponen yang terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang tunai eksklusif masuk rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak melalui Kepala desa atau aparatur desa Dan PKH ini yang bertindak dan bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial (Kemensos).<br /><br /><b>2. BPNT/Sembako</b><br /><br />BPNT/Sembako (dulu namanya Rastra) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui E-Warung yang ditunjuk oleh HIMBARA yang berafiliasi dengan TKSK kecamatan.<br /><br /><b>3. Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)</b><br /><br />BLT Dana Desa yaitu Bantuan Tunai dari dana Desa Masing-masing, dan ini bukan bersumber dari DANA TAMBAHAN lain yang di trasnfer, tetapi murni dari dana desa yang sudah ada dan dianggarkan dalam APBDes. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebesar 600 ribu per bulan direncanakan selama 3 bulan. <br /><br /><b>4. Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian/kemensos</b><br /><br />Bantuan Sosial Tunai (BST) kementerian adalah pertolongan bentuk Tunai diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan/desa.<br /><br /><b>5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD</b><br /><br />Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD adalah juga santunan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan bagi masyarakat yangg belum Dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) (BLT-Dana Desa) atau lainnya.<br /><br /><b>8. Sembako APBN</b><br /><br />Sembako APBN yaitu perlindungan berupa materi kuliner yang bersumber dari pemerintah pusat yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br /><br /><b>9. Sembako APBD</b><br /><br />Sembako APBD yaitu juga santunan berupa materi kuliner yang bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten<br /><br />Beberapan jenis pemberian sebagaimana tersebut di atas harus dibedakan supaya kalau mau protes tidak salah sasaran.</span></div>

Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19

Akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah-langkah antisipasi melalui jaring pengaman sosial yang mer...

+ Read more »

Aktivitas Tanggap Darurat Tragedi Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvIPa4dvtJlmZzVNZE6Y9imMbpQuOSL1OXf8QPWnDP_N-B6ifo-JUYH1BcD9JCXXWTDm-HpuIHkT6BpmN56bSV8EWl1D3FPYA-ZZziRbq7ysC36DYpww7NTau2mGHO9yHO9YG88BabPnM/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvIPa4dvtJlmZzVNZE6Y9imMbpQuOSL1OXf8QPWnDP_N-B6ifo-JUYH1BcD9JCXXWTDm-HpuIHkT6BpmN56bSV8EWl1D3FPYA-ZZziRbq7ysC36DYpww7NTau2mGHO9yHO9YG88BabPnM/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Penjelasan tentang Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa Menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020</a>.<br /><br />Bencana alam disebabkan oleh insiden alam mirip gempa bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah kejadian yang gampang untuk diperkirakan. Karenanya, segera sehabis terjadi bencana alam dilakukan aktivitas tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya ialah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa mampu dipakai untuk membiayai kegiatan tanggap darurat musibah dan/atau nonalam sebagai berikut :<br /><br />1. Kegiatan Tanggap Darurat:<br /><br />a. Keadaan Bencana</span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk sumbangan dan evakuasi berdikari.</span></li> <li><span style="font-size: large;">Pelatihan keterampilan pasca-peristiwa.</span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">b. Keadaan Darurat</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan MCK komunal sederhana.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelayanan kesehatan</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, mirip: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.</span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> </span></div> <div> <span style="font-size: large;">c. Keadaan Mendesak</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Memberikan perlindungan pertama, Memberikan dukungan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau kemudahan kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter), </span><span style="font-size: large;">Menyediakan lokasi kondusif sebagai lokasi pengungsian dan </span><span style="font-size: large;">menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi </span><span style="font-size: large;">pengungsian.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan dapur umum, </span><span style="font-size: large;">Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban </span><span style="font-size: large;">bencana alam.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk </span><span style="font-size: large;">pengaturan distribusinya.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anakanak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pengamanan Lokasi, </span><span style="font-size: large;">Menyiapkan perlindungan keamanan lokasi terdampak bencana.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menerima dan menyalurkan perlindungan.</span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> </span></div> <div> <span style="font-size: large;">Demikianlah klarifikasi wacana Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020</a></span></div> </div>

Aktivitas Tanggap Darurat Tragedi Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun2020

Penjelasan tentang Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan at...

+ Read more »

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt/view?usp=sharing"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="754" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_gt55aaylF4-NQhj0vHScuxs4XMTNC5Kjg5hkMQnEcm_aIM4ybqgtrHYnn9kYm3SMO8HZ138p-gcoVF2Ke5QjE8e0y0f7cnVxhVWH6A6ysvqiaQZp-pn1WRDAk5niO4HVbAQe0MIhbYoL/s1600/20200110-Penyaluran-Dana-Desa-2020.jpg" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020 </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Pelaksanaan Dana Desa</b> (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia. Alokasi untuk <b>dana desa</b> dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp.72 triliun dengan rata-rata per desa memperoleh sebesar Rp.960 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan perihal Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019) telah menetapkan kebijakan <b>penyaluran Dana Desa 2020</b>, yakni dalam tiga tahap. Komposisinya adalah sebagai berikut: pencairan Tahap I (40%) Januari-Juni, dan Tahap II (40%) pada Maret-Agustus. Sisanya di Tahap III (20%) pada Juli-setelahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khusus untuk desa berstatus berdikari, <b>pelaksanaan</b> <b>penyaluran Dana Desa 2020</b> dilakukan dalam dua tahap. Tahap I (60%) paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sisanya di Tahap II (40%) paling cepat pada bulan Juli. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Unduh <b>Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019)</b> <a href="https://drive.google.com/open?id=1Osuk9ud4NpJvkgCl6sdSy8WeDf5auQJX">di sini</a>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">Klik di sini untuk melihat Infografis Kebijakan penyaluaran Dana Desa 202</a><a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">0</a>.</div> </div>

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020  Pelaksanaan Dana Desa (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan ...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGiQi7G_ZU1cBoQwQtSMr5MYAduvJBUBDn4jAkmxmY-p7YeBdTRRaBoTH2FEK1YbNsWWM_ujvceyFKKxbKdObMMLXQdcP3ZCD-EgVxf3DAYMGS7MpQIIbV1VRu3Awr8abDzK3WMyha-24/s1600/20200110-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-dan-Dana-Desa-APBN-Tahun-2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGiQi7G_ZU1cBoQwQtSMr5MYAduvJBUBDn4jAkmxmY-p7YeBdTRRaBoTH2FEK1YbNsWWM_ujvceyFKKxbKdObMMLXQdcP3ZCD-EgVxf3DAYMGS7MpQIIbV1VRu3Awr8abDzK3WMyha-24/s1600/20200110-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-dan-Dana-Desa-APBN-Tahun-2020.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Download Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Transfer ke Daerah dan <b>Dana Desa</b> (TKDD) merupakan salah satu bab penting dari belanja negara tersebut. TKDD tersebut jumlahnya mencapai Rp856,94 triliun terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan <b>dana desa </b>sebesar Rp72,00 triliun. Adapun transfer ke kawasan meliputi:</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ul> <li>Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp117,58 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 triliun, adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di tahun 2020.</li> <li>Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp427,09 triliun, termasuk DAU Tambahan sebesar Rp8,38 triliun. DAU Tambahan tersebut, terdiri dari: (1) Bantuan Pendanaan Kelurahan, (2) Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, (3) Bantuan Pendanaan untuk Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</li> <li>Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 (tiga belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 (tujuh) Bidang DAK Afirmasi.</li> <li>Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp130,28 triliun, arah kebijakan gres adalah dengan menambah hidangan kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.</li> <li>Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,75 triliun.</li> <li>Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,00 triliun, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan tempat, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li><b>Dana Desa</b> sebesar Rp72,00 triliun, yang dialokasikan melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. <b>Dana Desa</b> dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.</li> </ul> <br /> <div style="text-align: justify;"> Rincian alokasi TKDD TA 2020 mampu diunduh melalui tautan di bawah ini:</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ul> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Surat-Menteri-S-702_MK.07_2019.pdf">Surat Menteri Keuangan tentang Rincian TKDD 2020</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/1.-DBH.pdf">Dana Bagi Hasil (DBH)</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/2.-DAU.pdf">Dana Alokasi Umum (DAU)</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/3.-DAK-FISIK.pdf">Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/4.-DAK-NON-FISIK-1.pdf">Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/5.-DID.pdf">Dana Insentif Daerah (DID)</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/6.-DANA-OTSUS-DTI-DAIS-DIY.pdf">Dana Otsus, DTI, Dais DIY</a></li> <li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf">Dana Desa</a></li> </ul> </div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Download Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanj...

+ Read more »

Dana Desa Jangan Salah Urus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya, sehingga tujuan penguatan otonomi orisinil desa mampu diwujudkan secara sistematis, terencana, dan terstruktur.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9K4URBvjs85iIXzsK6hDxcQBuHOXuku_Vxa77qTLjq9M9bLdTdVTpff8BmpqafrjZofvhe1nvdpbxsgURUPtXjrGK5gXWdoUchkBmqdvz0IUkbe6dUNqEWrgWXtMrfgUy-oEJAQ6cwVFi/s1600/Screenshot_2017-06-19-12-38-11-53-02-01.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="561" data-original-width="561" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9K4URBvjs85iIXzsK6hDxcQBuHOXuku_Vxa77qTLjq9M9bLdTdVTpff8BmpqafrjZofvhe1nvdpbxsgURUPtXjrGK5gXWdoUchkBmqdvz0IUkbe6dUNqEWrgWXtMrfgUy-oEJAQ6cwVFi/s400/Screenshot_2017-06-19-12-38-11-53-02-01.jpeg" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana="">Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat strategis ke depan. Jangan hingga dana desa yang seharusnya menjadi “berkah” menjelma “bencana” akibat salah urus dan aneka macam penyimpangan (korupsi).<br /><br />Oleh karena itu, kesiapan administrasi dan sumber daya pengelolaan keuangan desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan, sistematis, dan terarah. Bagi pemerintah, momentum UU Desa harus dikelola serius. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br />Keberpihakan anggaran untuk desa, baik yang berasal dari pusat maupun kawasan, haruslah menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Apalagi, UU juga telah menawarkan ruang bagi desa nantinya untuk mendapatkan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa yang merupakan hasil perjuangan yang dilakukan di desa.</span></div>

Dana Desa Jangan Salah Urus

Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya, sehingga tujuan penguatan otonomi orisi...

+ Read more »

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) </td></tr> </tbody></table> <b>KeuanganDesa.berita, JAKARTA -</b> Wajib Pajak (WP) terus didorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada 2019. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan masih jauh dari sasaran. Hingga Minggu (3 Maret 2019), jumlah Wajib Pajak yang melaporkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">SPT</a> gres mencapai 3,1 juta dari atau sekitar 17 persen dari target 17,6 juta.<br /> <br /> Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini harus mencapai 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 71 persen atau 12,5 juta Wajib Pajak.<br /> <br /> Menkeu mengingatkan bahwa Maret ini merupakan abad terakhir bagi Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Pelaporan untuk wajib pajak orang langsung tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.<br /> <br /> "Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami mengimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Senin (4 Maret 2019).<br /> <br /> Mantan eksekutif pelaksana Bank Dunia itu berpesan agar Wajib Pajak tidak melaporkan SPT pada saat tenggat waktu. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para fiskus dalam melayani para Wajib Pajak sebab harus berkejaran dengan waktu.<br /> <br /> "Karena mirip tahun lalu aku tiba ke kantor-kantor <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">pajak</a>, kasihan ia harus mengisi dan adakala mereka panik dan mengakibatkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman," terperinci Menkeu.<br /> <br /> Menurut Sri Mulyani, semenjak 2012, Ditjen Pajak juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online yakni melalui e-filling. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, melainkan bisa melalui ATM dengan e-billing.<br /> <br /> Melalui dua layanan ini, lanjut Menteri Keuangan, diharapkan mampu memudahkan masyarakat. Sebab, dengan lazimnya penggunaan ponsel bakir oleh masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing dibutuhkan bisa menghadirkan efisiensi, sempurna waktu, dan mengurangi beban manajemen serta emosional pada masyarakat.<br /> <br /> "Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus hingga jam terakhir. Namun kami mengimbau masyarakat untuk mampu melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa," tandas Menkeu.<br /> <br /> <h3> Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Menurun</h3> <br /> Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi biasanya baru melonjak pada simpulan Maret.<br /> <br /> Menurutnya, dikala ini jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat sekitar 38 juta. Dari total tersebut, hanya 17,6 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.<br /> <br /> Yoga menyebut tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang langsung karyawan mengalami penurunan, sementara Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan meningkat. Pada 2018, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 71 persen atau menurun dibandingkan pada 2017 sebesar 75 persen.<br /> <br /> Kemudian, rasio Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan mencapai 74 persen pada 2018, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 62 persen. Penurunan kepatuhan wajib pajak orang langsung karyawan disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016.<br /> <br /> Di sisi lain, rasio kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami penurunan. Pada 2018, rasio wajib pajak badan mencapai 59 persen, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 65 persen.<br /> <br /> "Penurunan kepatuhan wajib pajak badan perlu penelitian lebih jauh," ungkapnya.<br /> <br /> Guna mendorong kepatuhan, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yakni perbaikan sistem pelayanan dan pembukaan layanan konsultasi SPT di luar kantor seperti di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan atau kecamatan. Layanan konsultasi SPT di luar kantor tersebut berada di booth Pojok Pajak.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga mendorong penyampaian SPT dilakukan secara online. Yoga menargetkan penyampaian secara online mampu melebihi 80 persen dari total pelapor.<br /> <br /> Penyampaian SPT secara online dinilai lebih praktis dan efisien karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaporan secara manual.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga menjalankan sejumlah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan berbagai cara. Antara lain, kata Hestu, meningkatkan pelayanan, hingga membuka kelas pajak di perusahaan, kantor desa atau istilahnya menjemput bola.<br /> <br /> "Di bidang pelayanan ini berbagai yang kita lakukan, Pertama channel penyampaian SPT kan kita kini sudah cantik, e-filing, dan e-form," jelas ia. ***</div>

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan)  KeuanganDesa.berit...

+ Read more »

Modul Pelaporan Pada Aplikasi Siskeudes Terbaru

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> Sesuai dengan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</a>, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap tamat Tahun Anggaran.<br /> <br /> Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Laporan Keuangan</a> yang terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Laporan Realisasi APBDesa</a> dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Catatan atas Laporan Keuangan</a>.<br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <br /> Pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">aplikasi Siskeudes</a> terdapat modul untuk menyajikan laporan-laporan tersebut, yaitu:<br /> <br /> <ol> <li>Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi.</li> <li>Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</li> <li>Menu Penyesuaian dipakai untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.</li> <li>Menu Penyesuaian dipakai juga untuk melaksanakan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.</li> </ol> <h2> A. SALDO AWAL</h2> Menu saldo awal digunakan untuk mencatat aset desa dengan sketsa akun yang sederhana. Dalam menginput Saldo awal semoga memperhatikan data aset yang dicatat/diadministrasikan di desa.<br /> <br /> Sebelum menginput saldo awal aset pada skema akun sederhana, setiap desa semoga melakukan inventarisasi <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">aset desa</a> dan mengelompokkan hasil inventarisasi dalam rekening yang sudah ditetapkan.<br /> <br /> Contoh:<br /> <br /> 1. Rekening Peralatan Kantor senilai Rp. xxx.xxx,xx terdiri dari :<br /> <br /> <ul> <li>Mesin Ketik</li> <li>Mesin Hitung, Kalkulator</li> <li>Mesin Stensil</li> <li>Meja Kerja</li> <li>Meja Rapat</li> <li>Kursi Kerja</li> <li>Peralatan Kantor Lainnya</li> </ul> <br /> 2. Rekening Peralatan Rumah Tangga Rp xxx.xxx.xxx,xx terdiri dari:<br /> <br /> <ul> <li>Kompor</li> <li>Pemanas Air</li> <li>TV</li> <li>Kulkas</li> <li>Lain-lain</li> </ul> <br /> 3. Rekening Peralatan Komputer Rp xxx.xxx.xxx,xx terdiri dari:<br /> <br /> <ul> <li>Komputer PC</li> <li>Komputer Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Komputer</li> <li>Modem</li> <li>Lain-lain</li> </ul> <br /> Rincian aset tersebut dibuat dalam kertas kerja tersendiri.<br /> <br /> Untuk mengisikan daftar aset tersebut buka hidangan <b>Data Entri >> Pembukuan >> Saldo Awal</b> sehingga tampak form sebagai berikut:<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkFXpI6zg3TDpf4VlzLaot0MradsMjLRi_3Zm93GmTIQhpVl8iofDDTWSSxBJ6apj-Qyk5fT1wtmarInoij2cEsHKJGloDXQrg4faQMNvFxC8FXYPTC_GYaRpfZ4yT4DycFIdeuJYJhs/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-saldo-awal-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="501" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkFXpI6zg3TDpf4VlzLaot0MradsMjLRi_3Zm93GmTIQhpVl8iofDDTWSSxBJ6apj-Qyk5fT1wtmarInoij2cEsHKJGloDXQrg4faQMNvFxC8FXYPTC_GYaRpfZ4yT4DycFIdeuJYJhs/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-saldo-awal-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan form Data Entri >> Pembukuan >> Saldo Awal</td></tr> </tbody></table> Isian saldo awal harus dicatat dalam jumlah total yang seimbang antara total debet dengan total kredit. Oleh sebab itu, untuk akun Persediaan dengan kode rekening "1.1.3.xx" semoga dinputkan juga rekening lawan pada akun "3.x.x.xx Ekuitas" sebagai rekening lawan.<br /> <br /> Untuk aset tetap dengan rekening "1.3.x.xx" supaya diinputkan juga rekening lawan "3.x.x.xx Ekuitas" sebagai pengimbang.<br /> <h2> B. PENYESUAIAN</h2> Menu pembiasaan dipakai untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, adaptasi Laporan Aset Desa. Menu ini juga digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif, adaptasi Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<br /> <br /> Buka menu Data Entri >> Pembukuan >> Penyesuaian sehingga tampak form sebagai berikut:<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3-k66aq1110bmp1UI_a-mGbHBzC7cwAC2V2ml_cRWwGUk3CD8cnF-Y07wKYYhL3_whqVWgrll29Cqo2cNkKndAK2x758hxcXuRAzWUknDA9262eu3TBdZcSonnQ3FhGcRl43XSL1C3aY/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-penyesuaian-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="717" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3-k66aq1110bmp1UI_a-mGbHBzC7cwAC2V2ml_cRWwGUk3CD8cnF-Y07wKYYhL3_whqVWgrll29Cqo2cNkKndAK2x758hxcXuRAzWUknDA9262eu3TBdZcSonnQ3FhGcRl43XSL1C3aY/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-penyesuaian-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan form Menu >> Data Entri >> Pembukuan >> Penyesuaian</td></tr> </tbody></table> Penyesuaian dan penambahan aset akan ditambahkan dalam laporan keuangan apabila telah di-Posting.<br /> <h2> C. LAPORAN PEMBUKUAN</h2> Menu Laporan Pembukuan dipakai untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:<br /> <br /> <ul> <li>Laporan Realisasi Anggaran Desa;</li> <li>Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan;</li> <li>Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran);</li> <li>Laporan Kekayaan Milik Desa;</li> <li>Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana;</li> <li>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;</li> <li>Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225.</li> </ul> <br /> Untuk mencetak laporan pembukuan klik hidangan Laporan Pembukuan sehingga tampak tampilan berikut.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc_mlUmPNEg30shgzvHGg7lJZ43kSsUDosPWJ6x5NdgiVw8qwtZsTohuEtfS-EPbmdVZ1Ce0VTEmRw1y3N6mvDzIrTpi21obFBZypZpt_HVtAW8kjbQWwgGGuscf7SF3gGn8Swk54eWHY/s1600/20190214-form-menu-laporan-pembukuan-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc_mlUmPNEg30shgzvHGg7lJZ43kSsUDosPWJ6x5NdgiVw8qwtZsTohuEtfS-EPbmdVZ1Ce0VTEmRw1y3N6mvDzIrTpi21obFBZypZpt_HVtAW8kjbQWwgGGuscf7SF3gGn8Swk54eWHY/s1600/20190214-form-menu-laporan-pembukuan-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan Form Menu >> Laporan Pembukuan </td></tr> </tbody></table> Tahapan proses pencetakan laporan:<br /> <br /> <ol> <li>Pilih jenis laporan yang akan dicetak;</li> <li>Pilih aba-aba kecamatan dan desa;</li> <li>Klik Cetak untuk menayangkan laporan;</li> <li>Print ke Media Printer.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> ***</div> </div>

Modul Pelaporan Pada Aplikasi Siskeudes Terbaru

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 , Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota me...

+ Read more »

Siskeudes : Administrasi Data User

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> Menu Administrasi Data User dipakai untuk menentukan user_id, password dan level pengguna Aplikasi Siskeudes sebagaimana sebelumnya dijelaskan pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=cara-login-aplikasi-sisekudes">menu Login</a>.<br /> <br /> Menu Parameter Data hanya bisa diakses oleh user_id dengan level direktur yang ditempatkan pada Admin Tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan sajian lain diakses operator pada tingkat kecamatan (level supervisor) dan desa (level operator).<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcvCe9f_qVQNo7jynFcftvAjbj1wItr91gfwnrCuhL_SLUY5wzpiKB4t0we9aFOgaE7mNEBUCKUtZIlnwJLe6ggMTcAESSdD6NzXPtTMiTPDppxhYTbkKMFe6N9qkNS4aPKYIKZzC2KlQ/s1600/20190115-Siskeudes-Menu-Pengaturan-User-ID.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcvCe9f_qVQNo7jynFcftvAjbj1wItr91gfwnrCuhL_SLUY5wzpiKB4t0we9aFOgaE7mNEBUCKUtZIlnwJLe6ggMTcAESSdD6NzXPtTMiTPDppxhYTbkKMFe6N9qkNS4aPKYIKZzC2KlQ/s1600/20190115-Siskeudes-Menu-Pengaturan-User-ID.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jendela Pengaturan User ID</td></tr> </tbody></table> Dalam sajian ini juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi <a href="https://www.blogger.com/search?q=cara-login-aplikasi-sisekudes">Siskeudes</a> untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Administrator memutuskan batasan hidangan yang mampu diakses oleh user level supervisor/operator pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=cara-login-aplikasi-sisekudes">Aplikasi Siskeudes</a>.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinz5WkbUlb3Ub1FthaUZBVhojiMZBLuUk97ySRKZhMTnWkl3PN19HyEh1isQjnKZNeMww59ORX3u3gFXYA0O_aHd4jNq8FmatVg6QsbjU_FRRFLgV_0n6APNVv79_5aYEnrVGVLXlJnoY/s1600/20190115-Siskeudes-Menu-Pengaturan-Otoritas-User.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinz5WkbUlb3Ub1FthaUZBVhojiMZBLuUk97ySRKZhMTnWkl3PN19HyEh1isQjnKZNeMww59ORX3u3gFXYA0O_aHd4jNq8FmatVg6QsbjU_FRRFLgV_0n6APNVv79_5aYEnrVGVLXlJnoY/s1600/20190115-Siskeudes-Menu-Pengaturan-Otoritas-User.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jendela Pengaturan Otoritas User</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /></div>

Siskeudes : Administrasi Data User

Menu Administrasi Data User dipakai untuk menentukan user_id, password dan level pengguna Aplikasi Siskeudes sebagaimana sebelumnya dijelas...

+ Read more »

Siskeudes : Database Dan Sistem Koneksi Data

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi siskeudes dipakai. Koneksi database disimpan dalam file <i>config.ini</i> pada folder aplikasi Siskeudes. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi <i>Microsoft Access</i> Database seperti tampak pada gambar berikut:<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivWbvXd0IXnObxUMBa3N7WSuLieJyStl7ReNl4Ochq4EH56XRbqty7tOroL_hSMVM9bVzhqGOQEuDRrM9rTCZGm-Nd84jIL8RHJckofiQ7czK8iRaOSryHrcpGY-MEEfldz6-rSwJZfhI/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivWbvXd0IXnObxUMBa3N7WSuLieJyStl7ReNl4Ochq4EH56XRbqty7tOroL_hSMVM9bVzhqGOQEuDRrM9rTCZGm-Nd84jIL8RHJckofiQ7czK8iRaOSryHrcpGY-MEEfldz6-rSwJZfhI/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-01.jpg" /></a></div> <br /> Pada <i>inteface</i> koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (<i>Open Database Connectivity</i>) atau <i>Direct Access</i>. Dengan koneksi via ODBC, Aplikasi Siskeudes melakukan pembacaan data tidak secara pribadi ke <i>Driver MsAccess</i>, akan tetapi memakai mesin ODBC pada sistem operasi <i>Windows</i>. Sedangkan <i>Direct Access</i>, aplikasi Siskeudes akan melakukan pembacaan file secara langsung pada file database yang bersangkutan.<br /> <br /> Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstall <i>Microsoft Jet OleDB 4.0</i> pada <i>Microsoft Office 2000-2003</i>. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall <i>Microsoft Office 2003</i> tidak mampu memakai fitur ini. Apabila ingin tetap memakai fitur ini yakni dengan cara menambahkan instalasi <i>Microsoft Office Access 2003</i> atau <i>Access Database Engine</i>. Untuk memastikan apakah fitur ini mampu dipakai dapat dilihat pada <i>Control Panel Windows</i> pada tab <i>System & Security</i> => <i>Adminstratif Tools </i>=> <i>Datasource (ODBC)</i> seperti tampak pada gambar berikut.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLk1Wbd84aqAY1YI9f3KG4DffppP3sXlc78pFGPopQ2j7GwTpqxeONQJYqot_6k75PLhI2jNuXr0TgVJaCeadOyjPEe_PBL1TR0x1KK31jm-S6jGo9f81DZzHSsJPCSuJqvhN3ho-NcVo/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLk1Wbd84aqAY1YI9f3KG4DffppP3sXlc78pFGPopQ2j7GwTpqxeONQJYqot_6k75PLhI2jNuXr0TgVJaCeadOyjPEe_PBL1TR0x1KK31jm-S6jGo9f81DZzHSsJPCSuJqvhN3ho-NcVo/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-02.jpg" /></a></div> <br /> Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (<i>corrupt</i>) dan dapat dipakai pada mode <i>multiuser</i> dengan cara melakukan <i>sharing folder</i> database "<i>DataAPBDes.mde</i>".<br /> <br /> Penggunaan opsi <i>Direct Access</i> membuat aplikasi pribadi melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini dipakai apabila dalam komputer tidak tersedia <i>Microsoft Jet Oledb4.0</i> untuk <i>"*.mdb"</i> pada komputer yang hanya terinstall <i>Microsoft Office</i> 2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini <i><b>tidak disarankan</b></i> alasannya pada kondisi tertentu dapat mengakibatkan permasalahan seperti komputer lambat, <i>low memory</i> atau komputer yang terinfeksi virus mampu membuat database rusak atau <i>corrupts</i>. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau Laptop secara <i>stand alone</i> (tidak menggunakan jaringan).<br /> <br /> Penggunaan aplikasi dengan mode ODBC lebih disarankan kalau dibandingkan dengan mode <i>Direct Access</i> demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terpasang <i>Microsoft Office</i> 2007 s.d 2013, semoga menambahkan <i>Microsoft Office Access</i> 2003 sehingga mampu memakai fitur ODBC. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer dilakukan oleh admin pemerintah daerah biar berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak BPKP/Kemendagri.<br /> <br /> Untuk pemeliharaan data keuangan desa pada database <i>Microsoft Access</i>, pengguna aplikasi agar melaksanakan <i>compact and repair</i> database secara terpola untuk memampatkan database. Proses ini dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali. Cara melaksanakan <i>compact and repair</i> database adalah dengan membuka database aplikasi keuangan desa "DataAPBDes.mde" pada folder aplikasi dan menentukan menu yang tersedia mirip tampak pada gambar dibawah ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7TCju5yl-UWpHCzU-G5qg_RCaUeQpOr3QPYBKA3-wANPEYiq-vseEIigSiDMMDfcxvukDViRVQfhQW-sc02Jby-qbj3pHaiHeu6XzvQpFRU0h6NprNuCVUDXserctmX4lczeB3yZfOvM/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-03.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7TCju5yl-UWpHCzU-G5qg_RCaUeQpOr3QPYBKA3-wANPEYiq-vseEIigSiDMMDfcxvukDViRVQfhQW-sc02Jby-qbj3pHaiHeu6XzvQpFRU0h6NprNuCVUDXserctmX4lczeB3yZfOvM/s1600/20190115-Siskeudes-Database-Sistem-Koneksi-Data-03.jpg" /></a></div> <br /> Proses pemampatan data hanya mampu dilakukan dikala aplikasi sedang tidak aktif. Oleh alasannya adalah itu, Aplikasi Siskeudes harus ditutup dengan sempurna terlebih dahulu sebelum proses <i>compact and repair</i> database dilakukan. ***</div>

Siskeudes : Database Dan Sistem Koneksi Data

Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi siskeudes dipakai. Koneksi database disimpan dalam file config.ini pada f...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwv2Qu_2R50kLGyCFAwvVFA1pMlSM46_WU4VReOJjCxh46RScikPDeIlscwCM_79kS3aMfaiRrsMLvxuaTIc6toCTr6D09kdK9ceQDFa-MoIomZtXAGTiVwBJa0YnI7f7ToK_Vh319xdU/s1600/20181101-Rincian-Alokasi-Transfer-Daerah-Dana-Desa-APBN-2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwv2Qu_2R50kLGyCFAwvVFA1pMlSM46_WU4VReOJjCxh46RScikPDeIlscwCM_79kS3aMfaiRrsMLvxuaTIc6toCTr6D09kdK9ceQDFa-MoIomZtXAGTiVwBJa0YnI7f7ToK_Vh319xdU/s1600/20181101-Rincian-Alokasi-Transfer-Daerah-Dana-Desa-APBN-2019.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2019</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>JAKARTA</b> - Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2018. Pagu belanja negara dalam APBN 2019 sebesar Rp2.461,11 triliun dan sasaran pendapatan negara sebesar Rp 2.165,11 triliun. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <div style="text-align: justify;"> Transfer ke Daerah dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=desa-mandiri-dengan-dana-desa">Dana Desa</a> (TKDD) yang jumlahnya mencapai Rp826,77 triliun merupakan salah satu bab penting dari belanja negara tersebut. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp70,0 triliun. Adapun transfer ke daerah mencakup:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ul> <li>Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp106,35 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp52,44 triliun dan DBH SDA sebesar Rp53,91 triliun.</li> <li>Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp417,87 triliun, termasuk DAU Tambahan untuk pertolongan pendanaan kelurahan sebesar Rp 3,00 triliun bagi 8.212 kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.</li> <li>Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp69,33 triliun, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp43,60 triliun meliputi 11 bidang, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp19,02 triliun mencakup 10 bidang, DAK Fisik Afirmasi sebesar 6,69 triliun meliputi 5 bidang.</li> <li>Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp131,04 triliun, meliputi 12 jenis DAK Nonfisik, termasuk penambahan 4 jenis dana gres meliputi BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).</li> <li>Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,18 triliun.</li> <li>Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10 triliun, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan tempat, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Dana Desa 2019 sebesar Rp70,0 triliun, yang dialokasikan kepada kawasan melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui penyempurnaan skema padat karya tunai, peningkatan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring, penilaian, dan pengawasan. ***</div> <div style="text-align: justify;"> </div> </div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2019 JAKARTA - Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne...

+ Read more »

Pemerintah Akan Tingkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipnREH25YJaZjM1eHMWlJldA8JbJT6HtzTNPdEXp2CUD-lNHSHBGBJBIZuKe6LQ7QWJgWVC37kMVLZqopuXOHhCse3U-4u4p-khkU146IruyZ4T00PUoDOWjXofARHh82TparXE0HehEA/s1600/20181009-Pemerintah-Tingkatkan-Pembangunan-Pemberdayaan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipnREH25YJaZjM1eHMWlJldA8JbJT6HtzTNPdEXp2CUD-lNHSHBGBJBIZuKe6LQ7QWJgWVC37kMVLZqopuXOHhCse3U-4u4p-khkU146IruyZ4T00PUoDOWjXofARHh82TparXE0HehEA/s1600/20181009-Pemerintah-Tingkatkan-Pembangunan-Pemberdayaan-Desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Menko PMK Puan Maharani dikala menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Senin (8/10/2018). [DOK Humas Kemenko PMK]</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>KeuanganDesa.info, LUBUK PAKAM </b>- Pemerintah melaksanakan aneka macam upaya untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan desa, hal tersebut dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dikala menghadiri rapat koordinasi (rakor) "Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, Senin (8/10/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Melalui peningkatan kualitas rekruitmen pendamping desa, kerja sama formal dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa kementerian terkait. Lalu peningkatan partisipasi masyarakat serta kapasitas pendamping desa dengan pembinaan-training, pemerintah berusaha meningkatkan pendampingan dan pengawasan acara pemberdayaan desa," kata Menko PMK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Puan Maharani menyampaikan, melalui upaya tersebut peresapan dan kualitas penggunaan dana desa terus meningkat. Menko PMK mencontohkan, pada 2016 misalnya, absorpsi dan kualitas penggunaan dana desa sudah meningkat menjadi 97.65 persen. Kemudian pada 2017 meningkat lagi menjadi 98.54 persen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Peningkatan perembesan ini memperlihatkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Puan Maharani. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sambutannya, Puan Maharani memaparkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memasuki tahun yang ke-4. Pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tercatat pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20.67 triliun, meningkat menjadi Rp 46.98 triliun pada 2016. Kemudian pada 2017 menjadi Rp 60 trilirun dan pada 2018 naik lagi menjadi Rp 60 triliun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Tahun 2019, Insya Allah akan ditingkatkan kembali menjadi Rp 73 triliun," tambah Puan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxRBhE5DPlRSHvnaIfq1xLKCm4Lh6oqIb7RnznF1auCeCdPcEL7JQf4X8FrT52joti96oYil0hnQiGXNB5497a8yCfd-loJPQ8gc8DwBB4Y0Fvy0Auk9cxqvG84w2VMKYwWYfBvOcW6F4/s1600/20181009-Pemerintah-Tingkatkan-Pembangunan-Pemberdayaan-Desa-02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxRBhE5DPlRSHvnaIfq1xLKCm4Lh6oqIb7RnznF1auCeCdPcEL7JQf4X8FrT52joti96oYil0hnQiGXNB5497a8yCfd-loJPQ8gc8DwBB4Y0Fvy0Auk9cxqvG84w2VMKYwWYfBvOcW6F4/s1600/20181009-Pemerintah-Tingkatkan-Pembangunan-Pemberdayaan-Desa-02.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Menko PMK Puan Maharani menjelaskan capaian penggunaan dana desa dalam rapat koordinasi pengendalian acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Senin (9/10/2018). [DOK Humas Kemenko PMK]</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Selain alokasi yang terus meningkat selama 4 tahun, <a href="https://www.blogger.com/search?q=pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri"><b>dana desa</b></a> juga telah bisa membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antaranya pembangunan 158.618 kilometer (KM) jalan desa, 1.028 KM jembatan, ribuan pasar, dan Badan perjuangan milik desa (BUMDes). Kemudian pembangunan sarana air higienis, PAUD, Posyandu, Polindes, MCK dan dana infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> "Dengan tercukupi infrastruktur dasar di banyak desa, pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa," tambah Puan Maharani. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun terkait pemanfaatan dana desa, Presiden Jokowi menunjukkan arahan semoga dana desa benar-benar menunjukkan efek bagi masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ingat dana desa sebaiknya dibelanjakan di desa tersebut. Kaprikornus nantinya mampu menggerakkan ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Jangan hingga justru dibelanjakan di kota alasannya adalah nanti yang menikmati justru kota," ujar Presiden Jokowi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai info, selain Menko PMK rakor tersebut dihadiri pula oleh Menteri Kemendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Rakor dihadiri juga oleh anggota dewan perwakilan rakyat RI/DPD, 3.000 pendamping desa, kader penggagas Posyandu, kader aktivis Paud, Kepala Dinas dan lain sebagainya. ***</div> </div>

Pemerintah Akan Tingkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa

Menko PMK Puan Maharani dikala menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di aula pert...

+ Read more »

Desa Akan Menjadi Pusat Aktivitas Ekonomi Produktif

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUacnYY_gRQsn0aPKgE6kRlwlFqAk7zuxHNc6nrUFuFx0e69dUQydzl23z1kTADq2r_UhR4qL38Ewfx8L8p7qlsXGB29zsRl7uebA9YQrIFdQS_Frl4nltPAXH2hpjmoplnxT2NM1FMg8/s1600/20180723-keuangan-desa-desa-akan-menjadi-pusat-kegiatan-ekonomi-produktif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUacnYY_gRQsn0aPKgE6kRlwlFqAk7zuxHNc6nrUFuFx0e69dUQydzl23z1kTADq2r_UhR4qL38Ewfx8L8p7qlsXGB29zsRl7uebA9YQrIFdQS_Frl4nltPAXH2hpjmoplnxT2NM1FMg8/s1600/20180723-keuangan-desa-desa-akan-menjadi-pusat-kegiatan-ekonomi-produktif.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Menkominfo Rudiantara memberikan pidato kunci mewakili Presiden Jokowi pada peluncuran buku Rhenald Kasali, The Great Shifting. Sabtu (21 Juli 2018).</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>KeuanganDesa.berita, BEKASI</b> - Kehidupan akan terus berubah dan berpindah dengan cepat. Shifting (peralihan) ialah perubahan alamiah. Tidak hanya pada sisi teknologi tapi sisi yang lainnya. Hal tersebut dikupas dalam buku terbaru Rhenald Kasali "The Great Shifting". </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Buku ini mengingatkan tentang teori evolusi di mana ada survival of the fittest. Yang menarik di dalam evolusi tidak semua species yang besar dan besar lengan berkuasa bisa survive dan tidak semua yang kecil dan lemah punah. Di dunia yang sudah sangat maju ini juga demikian," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dikala menghadiri acara launching buku "The Great Shifting" karangan Rhenald Kasali di Rumah Perubahan, Bekasi, Sabtu (21 Juli 2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita melihat banyak perusahaan besar dan usang tidak mampu survive dan diakuisisi oleh perusahaan baru dan relatif lebih kecil. Seperti Volvo diakuisisi Gili dari China, Jaguar diakuisisi Tata dari India," lanjut Mendes PDTT.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Menteri yang telah malang melintang terlebih dulu di dunia bisnis, kuncinya adalah yang cepat mengalahkan yang lambat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kaprikornus untuk mampu maju, just do it and take immediate action. Belajar dari buku Pak Rhenald Kasali, kita harus bisa mengantisipasi perubahan dan harus cepat kalau tidak mau tertindas oleh perubahan itu sendiri. Selamat Pak Rhenald atas peluncuran bukunya yang sangat inspiratif," papar Eko.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyatakan bahwa kehidupan memang berubah. Menurut ia, Indonesia beruntung punya Rhenald Kasali seorang pemikir dan penulis yang melaksanakan gerakan dan perubahan di Indonesia. Dia pun yakin bahwa perubahan itu bukan hanya alasannya adalah teknologi/digital tapi alasannya adalah ajaran manusianya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Perubahan tidak hanya di masyarakat, cara pikir pemerintah juga berubah. Pemerintah melakukan proses-proses perubahan, tidak hanya sebagai regulator tapi fasilitator dan akselelator," terperinci Menkominfo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penulis buku yang merupakan guru besar ekonomi UI sekaligus motivator Rhenald Kasali, saat meluncurkan bukunya itu menyampaikan, kendati sebagian perubahan-perubahan itu berpindah ke dunia cyber, tetapi cara-cara cyber tidak bisa menggantikan humanistik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia mengatakan, dalam buku Shifting dijelaskan bagaimana melihat desa, bagaimana berbagi desa agrowisata, bagaimana manfaat dana desa dan sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Eko ke desa-desa, itu juga shifting. Tiap tahun <a href="https://www.blogger.com/search?q=manajemen-dana-desa">dana desa</a> turun, mencapai 187 T dana yang turun ke desa (era waktu 3 tahun)," ungkap Rhenald.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika global disruption memindahkan penduduk ke kota dan melahirkan megacities, lanjut Rhenald, Indonesia justru berpaling ke desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kalau acara dana desa berhasil maka Indonesia mampu memberi perspektif lain pada dunia. Ya, shifting yang terjadi bisa berkebalikan dengan gejala megacity, dari kota ke desa. Desa akan menjadi sentra kegiatan ekonomi yang produktif, dan gejalanya sudah mulai terlihat," terang Rhenald Kasali optimistis.***</div> </div>

Desa Akan Menjadi Pusat Aktivitas Ekonomi Produktif

Menkominfo Rudiantara memberikan pidato kunci mewakili Presiden Jokowi pada peluncuran buku Rhenald Kasali, The Great Shifting. Sabtu (21...

+ Read more »

Laporan Realisasi Anggaran Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIaISoYVOqVgwsQ0gLPnicmzdfo_TZYk_BYHBkPEOUq5qw-LGPheprfxvXDgIgXyG-IkxEAiYsIWnMR_u9SMnjD4JEu6nM8grzNG47PDbz-S6YvtI0xStyv-QXD-jy2NPAUS52guscEXo/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIaISoYVOqVgwsQ0gLPnicmzdfo_TZYk_BYHBkPEOUq5qw-LGPheprfxvXDgIgXyG-IkxEAiYsIWnMR_u9SMnjD4JEu6nM8grzNG47PDbz-S6YvtI0xStyv-QXD-jy2NPAUS52guscEXo/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> menyajikan acara keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><b style="text-align: justify;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</b><span style="text-align: justify;"> menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu kurun pelaporan.</span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas:</div> <div style="text-align: justify;"> a. Pendapatan Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> b. Belanja Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> c. Surplus/Defisit Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> d. Pembiayaan Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan diakui pada ketika diterima di rekening Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belanja Desa menurut Bidang terdiri atas:</div> <div style="text-align: justify;"> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;</div> <div style="text-align: justify;"> e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belanja diakui pada ketika dikeluarkan dari rekening Pemerintah Desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa disebut Surplus/Defisit Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penerimaan pembiayaan diakui pada ketika diterima di rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengeluaran pembiayaan diakui pada ketika dikeluarkan dari rekening kas desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-pemerintah">Laporan Keuangan Desa</a>. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran mirip alasannya adalah-alasannya adalah terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Contoh <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> sebagai gambaran disajikan pada gambar di bawah  untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqX5i4b1dbRKsPEiOqtl99IsXSeGWNrPpluTBaEJjeKTOVMI3tc09ayqZnPU3rMa6PLgUrg9rxNKAUc5pdU7_1niaqvAZRjuRPLUfWSlYYmrEFBzR1TYvjLWKlyKUlSynmVJYSpdIxJIc/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa_Lampiran.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqX5i4b1dbRKsPEiOqtl99IsXSeGWNrPpluTBaEJjeKTOVMI3tc09ayqZnPU3rMa6PLgUrg9rxNKAUc5pdU7_1niaqvAZRjuRPLUfWSlYYmrEFBzR1TYvjLWKlyKUlSynmVJYSpdIxJIc/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa_Lampiran.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Contoh <span style="font-size: small; text-align: justify;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Laporan Realisasi Anggaran Desa

Laporan Realisasi Anggaran Desa Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan acara keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan...

+ Read more »

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <b>Pengelolaan Keuangan Desa</b> sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri<b> (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018</b>. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri ihwal Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</div> <h2> Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa</h2> Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div> <!-- gambar isu strategis 1 hal 2--><br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" /></a></div> <!-- gambar isu strategis 2 hal 3--> <br /> <h2> Definisi pengelolaan Keuangan Desa</h2> Definisi pengelolaan Keuangan Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th><a href="https://ciburial.desa.id/sdm_downloads/permendagri-no-20-tahun-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/">Permendagri 20/2018</a></th> </tr> <tr> <td>Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td> <td>Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td> </tr> </tbody></table> <h2> Azas Pengelolaan Keuangan Desa</h2> Azas Pengelolaan Keuangan Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Keuangan desa dikelola menurut asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td> <td>Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam kala 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</td> <td>APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam era 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember</td> </tr> </tbody></table> <h2> Pengelola Keuangan Desa</h2> Pengelola Keuangan Desa <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div> <!-- gambar Pengelola Keuangan Desa hal 7--> <br /> <h3> Kepala Desa</h3> Kepala Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.</td> <td>Kepala Desa yakni PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.</td> </tr> <tr> <td>Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.</td> <td>Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</td> </tr> <tr> <td>PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: <br /> <ul> <li>Sekretaris Desa;</li> <li>Kepala Seksi; dan</li> <li>Bendahara Desa.</li> </ul> </td> <td>PPKD terdiri atas: <br /> <ul> <li>Sekretaris Desa;</li> <li>Kaur dan Kasi; dan</li> <li>Kaur Keuangan.</li> </ul> </td> </tr> </tbody></table> <h3> Sekretaris Desa</h3> Sekretaris Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.</td> <td>Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: <br /> <ul> <li>menyusun dan melakukan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;</li> <li>menyusun Rancangan Peraturan Desa wacana APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;</li> <li>melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan dalam APBDesa;</li> <li>menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan</li> <li>melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.</li> </ul> </td> <td>Sekretaris Desa memiliki tugas: <br /> <ul> <li>mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;</li> <li>mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;</li> <li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa perihal APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;</li> <li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa wacana Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;</li> <li>mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan</li> <li>mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: <br /> <ul> <li>melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;</li> <li>melaksanakan verifikasi terhadap RAK Desa; dan</li> <li>melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.</li> </ul> </td> </tr> </tbody></table> <h3> Kaur Keuangan dan Bendaharawan</h3> Kaur Keuangan dan Bendaharawan <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.</td> <td>Kaur keuangan melakukan fungsi kebendaharaan.</td> </tr> <tr> <td>Bendahara mempunyai tugas: mendapatkan, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</td> <td>Kaur keuangan mempunyai peran: <br /> <ul> <li>menyusun RAK Desa; dan</li> <li>melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kaur Keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.</td> </tr> </tbody></table> <h3> Pelaksana</h3> Pelaksana <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana aktivitas sesuai dengan bidangnya.</td> <td>Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana acara anggaran.</td> </tr> <tr> <td>Kepala Seksi mempunyai tugas: <br /> <ul> <li>menyusun planning pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>melakukan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;</li> <li>melakukan tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban anggaran belanja aktivitas;</li> <li>mengendalikan pelaksanaan acara;</li> <li>melaporkan perkembangan pelaksanaan acara kepada Kepala Desa; dan</li> <li>menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan acara.</li> </ul> </td> <td>Kaur dan Kasi memiliki peran: <br /> <ul> <li>melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</li> <li>melakukan anggaran aktivitas sesuai bidang tugasnya;</li> <li>mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li> <li>menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</li> <li>menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk aktivitas yang berada dalam bidang tugasnya; dan</li> <li>menyusun laporan pelaksanaan acara sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.</td> </tr> </tbody></table> <h2> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)</h2> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) <br /> <h3> Pendapatan Desa</h3> Pendapatan Desa terdiri dari: <br /> <ul> <li>Pendapatan Asli Desa</li> <li>Transfer: <ul> <li>Dana Desa;</li> <li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li> <li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan</li> <li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul> </li> <li>Pendapatan lain-lain.</li> </ul> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Pendapatan Asli Desa hal 14--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Pendapatan lain-lain hal 15--> <br /> <h3> Belanja Desa</h3> Belanja Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.</td> <td>Belanja Desa, adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok: <br /> <ul> <li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li> <li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li> <li>Belanja Tak Terduga.</li> </ul> </td> <td>Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: <br /> <ul> <li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li> <li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li> <li>penanggulangan tragedi, keadaan darurat dan mendesak Desa.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klasifikasi belanja <u>dibagi dalam sub bidang dan kegiatan</u> sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.</td> </tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Bidang 1 hal 17--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Bidang 2 hal 18 --> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan hal 19--> <br /> <h3> Jenis Belanja Desa</h3> Jenis Belanja Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Belanja Pegawai;</td> <td>Belanja Pegawai</td> </tr> <tr> <td>Belanja Barang dan Jasa; dan</td> <td>Belanja Barang/Jasa;</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal.</td> <td>Belanja Modal; dan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belanja Tak Terduga.</td> </tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Illustrasi Belanja Desa hal 21--> <br /> <h3> Pembiayaan Desa</h3> Pembiayaan Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: <br /> <ul> <li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li> <li>Pengeluaran Pembiayaan.</li> </ul> </td> <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: <br /> <ul> <li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li> <li>Pengeluaran Pembiayaan.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Pembiyaan, mencakup: <br /> <ul> <li>Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;</li> <li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li> <li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li> </ul> </td> <td>Penerimaan Pembiayaan, mencakup: <br /> <ul> <li>SiLPA tahun sebelumnya;</li> <li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li> <li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: <br /> <ul> <li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li> <li>Penyertaan Modal Desa.</li> </ul> </td> <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: <br /> <ul> <li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li> <li>Penyertaan Modal</li> </ul> </td> </tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Kode Klasifikasi Utama, Sub, dan Objek hal 23--> <br /> <h2> Pengelolaan Keuangan Desa </h2> Pengelolaan Keuangan Desa <br /> <ul> <li>Pengelolaan Keuangan Desa mencakup: <ul> <li>Perencanaan;</li> <li>Pelaksanaan;</li> <li>Penatausahaan;</li> <li>Pelaporan; dan</li> <li>Pertanggungjawaban;</li> </ul> </li> <li>Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas.</li> <li>Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada dikala kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.</li> <li>Pengelolaan keuangan Desa mampu dilakukan dengan memakai sistem berita yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul> <h2> Perencanaan</h2> Perencanaan <br /> <ul> <li>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: <ul> <li>sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>Hal-hal khusus lainnya.</li> </ul> </li> <li>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.</li> </ul> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Proses Penyususnan Perdes APB Desa 1 hal 28--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Proses Penyususnan Perdes APB Desa 2 hal 29--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Format Perdes dan Perkades hal 30--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Rancangan APB Desa hal 31--> <br /> <h2> Perubahan Anggaran</h2> <h3> Perubahan Perdes</h3> Perubahan Peraturan Desa : <br /> <ul> <li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: <ul> <li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li> <li>sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan dipakai dalam tahun berkenaan;</li> <li>keadaan yang menjadikan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar acara, dan antar jenis belanja; dan</li> <li>keadaan yang menjadikan SiLPA tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun anggaran berjalan.</li> </ul> </li> <li>Perubahan APB Desa hanya mampu dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</li> <li>Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.</li> </ul> <h3> Perubahan PerKaDes</h3> Perubahan Peraturan Kepala Desa : <br /> <ul> <li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa perihal perubahan klasifikasi APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa wacana Perubahan APB Desa ditetapkan.</li> <li>Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa mampu dilakukan apabila terjadi: <ul> <li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li> <li>keadaan yang menimbulkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;</li> <li>kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.</li> </ul> </li> <li>Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa.</li> </ul> <!-- Gambar Ilustrasi Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan hal 33--> <br /> <h2> Pelaksanaan</h2> Pelaksanaan <br /> <h3> Rekening Kas Desa</h3> Rekening Kas Desa <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.</td> <td>Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</td> </tr> <tr> <td>Khusus bagi desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</td> <td>Rekening kas Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td> </tr> <tr> <td>Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa</td> <td>Desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di daerahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td> </tr> <tr> <td>Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.</td> <td>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</td> </tr> </tbody></table> Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. <br /> <h3> DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des</h3> DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des. <br /> <ul> <li>Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana aktivitas anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja sesudah Peraturan Desa wacana APB Desa dan Peraturan Kepala Desa perihal Penjabaran APB Desa ditetapkan.</li> <li>DPA terdiri atas: <ul> <li>Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan planning penarikan dana untuk acara yang telah dianggarkan.</li> <li>Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana aktivitas anggaran.</li> <li>Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap acara.</li> </ul> </li> <li>Prosedur: <ul> <li>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja sehabis penugasan.</li> <li>Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</li> <li>Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</li> </ul> </li> </ul> <!-- Gambar Ilustrasi Prosedur Penyusunan DPA dan RAK Desa hal 37--> <!-- Gambar Ilustrasi Format DPA hal 38--> <!-- Gambar Ilustrasi Rencana Kerja Kegiatan Desa hal 39--> <!-- Gambar Ilustrasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal 40--> <!-- Gambar Ilustrasi RAK Desa hal 41--> <br /> <h3> Realisasi Penerimaan </h3> Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara: <br /> <ul> <li>disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>disetor melalui bank lain, tubuh, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan</li> <li>disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.</li> </ul> <h3> Realisasi Pengeluaran</h3> Realisasi Pengeluaran. <br /> <ul> <li>Kaur dan Kasi melakukan aktivitas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.</li> <li>Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</li> <li>Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.</li> <li>Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan tolong-menolong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</li> <li>Dalam hal pelaksanaan aktivitas tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap bisa.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-usul mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.</li> </ul> <!-- Gambar Ilustrasi Realisasi Pengeluaran Swakelola hal 44--> <!-- Gambar Ilustrasi Realisasi Pertanggungjawaban Pengeluaran Swakelola hal 45--> <!-- Gambar Ilustrasi Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang hal 46--> <!-- Gambar Ilustrasi Format SPP hal 47--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran hal 48--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja hal 49--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran hal 50--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan hal 51--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Buku Pembantu Kegiatan hal 52--> <br /> <h2> Penatausahaan</h2> Penatausahaan <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.</td> <td>Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</td> </tr> <tr> <td>Bendahara Desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap simpulan bulan secara tertib.</td> <td>Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kaur Keuangan wajib menciptakan buku pembantu kas umum yang terdiri atas: <br /> <ul> <li>buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan belahan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ul> </td> </tr> </tbody></table> <!-- Gambar Ilustrasi Format Buku Kas Umum hal 55--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Buku Pembantu Umum hal 56--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Buku Pembantu Pajak hal 57--> <!-- Gambar Ilustrasi Format Buku Pembantu Panjar hal 58--> <br /> <h2> Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018</h2> Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018 <br /> <h3> Pelaporan</h3> Pelaporan <br /> <table><tbody> <tr> <th>Pasal 37 - Permendagri 113/2014</th> <th>Pasal 68 dan 69 - Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa: <br /> <ul> <li>laporan semester pertama; dan</li> <li>laporan semester final tahun.</li> </ul> </td> <td>Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</td> </tr> <tr> <td>Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</td> <td>Laporan semester pertama terdiri dari: <br /> <ul> <li>laporan pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>laporan realisasi acara.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada simpulan bulan Juli tahun berjalan.</td> <td>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</td> </tr> <tr> <td>Laporan semester selesai tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.</td> <td>Bupati/Wali Kota memberikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan Agustus tahun berjalan.</td> </tr> </tbody></table> <!-- Gambar Ilustrasi Alur Pelaporan hal 62--> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk laporan Semester I Pelaksanaan APBDes hal 63--> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk Laporan Semester I – Laporan Kegiatan hal 64--> <br /> <h3> Pertanggungjawaban</h3> Pertanggungjawaban <br /> <table><tbody> <tr> <th>Pasal 38 - Permendagri 113/2014</th> <th>Pasal 70 - Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap final tahun anggaran.</td> <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap simpulan tahun anggaran.</td> </tr> <tr> <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</td> <td>Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tamat tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</td> </tr> <tr> <td>Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: <br /> <ul> <li>format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;</li> <li>format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan</li> <li>format Laporan Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa.</li> </ul> </td> <td>Peraturan Desa disertai dengan: <br /> <ul> <li>laporan keuangan, terdiri atas: <ul> <li>laporan realisasi APB Desa; dan</li> <li>catatan atas laporan keuangan.</li> </ul> </li> <li>laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>daftar program sektoral, acara tempat dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li> </ul> </td> </tr> </tbody></table> Pertanggungjawaban <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bab tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Pasal 39)</td> <td>Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tamat tahun anggaran. (Pasal 71)</td> </tr> <tr> <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang gampang diakses oleh masyarakat. (Pasal 40)</td> <td>Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan April tahun berjalan. (Pasal 71)</td> </tr> <tr> <td>Media isu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media gosip lainnya. (Pasal 40)</td> <td>Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media isu. (Pasal 72)</td> </tr> <tr> <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. (Pasal 41)</td> <td>Informasi paling sedikit memuat: (Pasal 72) <br /> <ul> <li>laporan realisasi APB Desa;</li> <li>laporan realisasi acara;</li> <li>kegiatan yang belum tamat dan/atau tidak terealisasi;</li> <li>sisa anggaran; dan</li> <li>alamat pengaduan.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah simpulan tahun anggaran berkenaan (Pasal 41)</td> <td></td> </tr> </tbody></table> <!-- Gambar Ilustrasi Alur Pertanggungjawaban hal 68--> <br /> <h3> Bentuk Laporan Pertanggungjawaban</h3> Bentuk Laporan Pertanggungjawaban <br /> <ul> <li>laporan keuangan, terdiri atas: <ul> <li>laporan realisasi APB Desa; dan</li> <li>catatan atas laporan keuangan.</li> </ul> </li> <li>laporan realisasi aktivitas; dan</li> <li>daftar acara sektoral, acara daerah dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li> </ul> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Laporan Realisasi APB Desa hal 70--> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Catatan Atas Laporan Keuangan hal 71-77--> <!-- Gambar Ilustrasi Lampiran Aset Desa hal 78--> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Laporan Realisasi Kegiatan hal 79--> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" /></a></div> <!-- Gambar Ilustrasi Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa hal 80--> <br /> <h2> Pembinaan dan Pengawasan</h2> Pembinaan dan Pengawasan <br /> <table><tbody> <tr> <th>Permendagri 113/2014</th> <th>Permendagri 20/2018</th> </tr> <tr> <td>Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi sumbangan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.</td> <td>Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi.</td> </tr> <tr> <td>Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.</td> <td>Pemda Provinsi melakukan training dan pengawasan terhadap pinjaman dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bab dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota, dan dukungan keuangan kepada Desa.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bupati/Wali Kota melaksanakan training dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.</td> </tr> </tbody></table> <h2> Lain-Lain</h2> Lain-Lain <br /> <ul> <li>Kerugian Desa yang terjadi alasannya adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Ketentuan Peralihan: <ul> <li>Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku hingga tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</li> <li>Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.</li> <li>Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sesudah Peraturan Menteri ini ditetapkan.</li> </ul> </li> </ul> Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa, Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti selain dari pengaturan atas Permendagri 20/2018 yaitu: <br /> <ul> <li>Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5:<br /> <ul> <li>Kriteria musibah dan bencana sosial;</li> <li>Kriteria acara yang mampu didanai untuk penanggulangan petaka dan peristiwa sosial;</li> <li>Kriteria keadaan darurat;</li> <li>Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;</li> <li>Kriteria keadaan mendesak;</li> <li>Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan</li> <li>Tata cara penggunaan anggaran.</li> </ul> </li> <li>Tata cara penyertaan modal:<br /> <ul> <li>Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan</li> <li>Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.</li> </ul> </li> <li>Pedoman penyusunan APB Desa:<br /> <ul> <li>Sinkronisasi kebijakan pemerintah tempat kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>Prinsip penyusunan APB Desa;</li> <li>Kebijakan penyusunan APB Desa;</li> <li>Teknis penyusunan APB Desa; dan</li> <li>Hal-hal khusus lainnya.</li> </ul> </li> <li>Kriteria keadaan luar biasa.</li> <li>Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa</li> </ul> <h3> Peraturan Bupati/Wali Kota yang berafiliasi dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa</h3> Peraturan Bupati/Wali Kota yang bekerjasama dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa <br /> <ol> <li>Kewenangan Desa</li> <li>Pengadaan Barang/jasa di Desa</li> <li>Standar Harga di Desa</li> <li>Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD)</li> <li>Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan.</li> <li>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa</li> <li>Tata Cara Penyusunan APBDesa</li> <li>Pengelolaan Aset Desa</li> </ol> </div>

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meru...

+ Read more »