Angka Kemiskinan Satu Digit

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan tetapi, setiap kali pemerintah berbagi acara, rangkaian acara umumnya tidak terfokus sehingga pada akhir tahun pencapaian tidak mengena.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s1600/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi harapan Angka Kemiskinan Satu Digit" border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s400/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" title="Angka Kemiskinan Satu Digit" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalaman ini berlangsung sangat lama. Zaman Presiden Soeharto, perencanaan dan instruksi program dilakukan sedikit demi sedikit dengan target terang sehingga pada 1997 kita menerima penghargaan PBB sebab berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 70 persen pada 1970 menjadi 11 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tak mengikuti arahan. Memang ada strategi Millennium Development Goals (MDGs), tetapi tak dikawal ketat sehingga sasaran tidak tercapai.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ada alasan kenapa kita berharap akhir tahun ini angka kemiskinan berada pada single digit. Selama tiga tahun berturut-turut, pemerintah melaksanakan pembangunan besar-besaran dan sungguh-sungguh dari desa dan kawasan pinggiran. Arahan Presiden Joko Widodo ini sangat sempurna alasannya adalah desa yang disasar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Di samping mulai dari pinggiran dan melayani desa yang lokasinya jauh dan tidak pernah terjangkau, kita perlu konsentrasi membangun dengan skala besar pada desa-desa padat penduduk dan keluarga miskin.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bangun Keluarga Miskin</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desa pinggiran yang tak pernah terjangkau dan fasilitasnya buruk memerlukan perhatian lebih. Namun, sebab penduduknya biasanya sedikit, maka perlu diimbangi perhatian besar pada desa-desa padat penduduk keluarga miskin. Jika tidak, efek nasional dalam hal pengentasan orang miskin akan sangat rendah. Biarpun dalam titik awal dan acara yang dikembangkan belum secara khusus ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara pribadi, kita mampu membaca hasil awal dari upaya pengembangan ekonomi rakyat desa itu supaya lebih sistematis pelaksanaannya ke kurun depan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Yang menggembirakan, dalam tiga tahun ini rakyat mampu melihat dan menyaksikan kesepakatan Presiden Jokowi, terbukti dari seriusnya pemerintah menawarkan peran dan tanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, yang bersama pegawanegeri dan kementerian lain mengawal pembangunan dengan prioritas tinggi di pedesaan. Bukti nyata lain ialah dana desa yang setiap tahun meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Lebih dari itu, menurut status pada 31 Desember 2017, pagu dana desa tahun anggaran 2017 adalah Rp 60 triliun. Dana itu telah ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, dan 74.910 desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dana desa yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota mencapai 100 persen. Dana desa yang ditransfer dari kabupaten/kota ke desa mencapai 94 persen. Artinya, kecepatan absorpsi dana desa pada tahun anggaran 2017 bertahan konsisten tinggi.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Dana Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan dana desa masih sangat variatif, tetapi penggunaan tertinggi—sesuai kebijakan pemerintah—ialah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, Rp 28 triliun atau 59 persen dari seluruh dana yang diturunkan. Namun, dibanding pada 2016, menurun 23 persen dari 82 persen. Penurunan persentase pembangunan sarana dan prasarana desa terjadi karena dana mulai dialihkan untuk kebutuhan dasar dan pemerintahan desa sehingga tugas dana desa untuk kebutuhan dasar naik 10 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalihan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin ini sangat sempurna, dan di lalu hari berakibat pribadi pada penurunan tingkat kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi proses, supaya pembangunan desa berjalan lancar, diusahakan ada pendamping desa dengan proporsi satu pendamping untuk 4 desa sehingga jumlah tenaga pendamping yang tersedia seluruhnya sekitar 40.000.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pendampingan diketahui mengurangi 7 persen hambatan dalam administrasi keuangan desa. Saat ini sedang dikembangkan pendampingan dari kalangan dosen dan mahasiswa KKN dari aneka macam perguruan tinggi. Diharapkan, pada 2018 akan berfungsi lebih luas dibandingkan sebelumnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Para pendamping akan dikembangkan juga dari para relawan di kemudian hari berfungsi ganda, mengawasi semoga dana dipakai tepat dan tidak diselewengkan dan membantu pemberdayaan keluarga miskin semoga dana bantuan dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif, laku jual, dan menguntungkan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kelompok sosial di desa dan mahasiswa KKN mampu menjadi pendamping sukarela dan membantu pemberdayaan keluarga miskin memanfaatkan dana desa ataupun dana yang disalurkan melalui aneka macam dinas dari banyak kementerian, ataupun banyak sekali lembaga lainnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi pelaporan yang terbuka untuk umum, dicatat hasil pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi jalan desa sepanjang 21.423 kilometer, jembatan sepanjang 103 km, dan tambatan bahtera 986 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dapat dicatat pula hasil pembangunan prasarana kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini berupa sarana PAUD 3.092 unit, prasarana kebutuhan dasar kesehatan berupa air higienis 42.209 unit, sumur 6.334 unit, sarana kakus atau MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, pelayanan untuk ibu hamil dan anak balita 20.303 unit, poliklinik desa 2.568 unit, dan sarana olahraga pada 12.794 desa yang telah dimanfaatkan anak muda setiap desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Pendidikan dan Kesehatan</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pada 2018 upaya melengkapi keperluan pendidikan dan kesehatan selain bersumber dari dana desa, ada pula yang bersumber dari dana masing-masing kementerian. Penyediaan dana dalam bidang pendidikan anak usia dini akan memungkinkan anak keluarga muda dan miskin masuk PAUD sehingga ibunya mampu bekerja meningkatkan pendapatan keluarga, dan otomatis mengurangi kemiskinan keluarganya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Perbaikan fasilitas kesehatan di desa, mirip MCK, posyandu, dan polindes, akan mengurangi risiko sakit bagi keluarga muda dan miskin sehingga mereka bisa sehat dan bekerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, ada pembangunan embung desa 881 unit, penahan tanah dari longsor 13.660 unit, pembangunan dan perbaikan irigasi 12.829 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk pengembangan hasil potensi ekonomi lokal, dana desa, biarpun pada tingkat awal, juga dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki 4.161 pasar desa sejalan dengan pembangunan tubuh perjuangan milik desa (BUMDes) pada sekitar 19.921 desa. Pembangunan BUMDes diperlukan akan diperkaya dengan menarik dan mengajak lembaga-lembaga desa di era kemudian yang dibangun oleh PKK.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Gairah pasar kerja yang makin tinggi di luar bidang pertanian memungkinkan penduduk desa bekerja di luar bidang pertanian sesudah menggarap sawah dan kebunnya. Ini otomatis meningkatkan pendapatan keluarga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya melalui BUMDes memang belum memberikan hasil luar biasa, tetapi pada 2018 pengembangan BUMDes akan lebih cepat. Apabila tidak terganggu dengan acara politik, pendapatan masyarakat dan keluarga desa akan meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Penyerapan Tenaga Kerja</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan tenaga kerja di tingkat pedesaan meningkat 0,08 persen, sebagaimana diindikasikan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (employment to population ratio/ EPR) sebesar 66,16 persen. Rasio ini menginformasikan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya selama tiga tahun ini relatif masih konsentrasi pada pengembangan sarana dan prasarana bantu-membantu belum dibutuhkan meningkatkan upah buruh. Namun, secara keseluruhan, upah buruh, karyawan, dan pegawai meningkat Rp 30.000 menjadi Rp 2,03 juta per bulan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun 0,51 persen (menjadi 4 persen). Biarpun sedikit, tetapi berdampak alasannya jumlah penganggur menurun 300.000, menjadi 2,39 juta jiwa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi efek belum dapat dilihat secara terang melalui penurunan tingkat kemiskinan alasannya adalah dana untuk pemberdayaan belum dikembangkan signifikan. Karena itu, tingkat kemiskinan hanya turun 0,18 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Jumlah penduduk miskin turun 570.000 jiwa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun 0,25 persen. Artinya, rata-rata pengeluaran bulanan orang miskin meningkat semakin mendekati garis kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun 0,12 persen, artinya ketimpangan pengeluaran di antara orang miskin menurun sehingga ketimpangan pedesaan—biarpun relatif kecil terlihat menurun, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini 0,007.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Harapan kita, apabila konsentrasi pada 2018 ditambah dengan rencana pengembangan padat karya dan diprioritaskan pada keluarga miskin di kawasan padat penduduk, tidak mustahil angka kemiskinan akan ditandai dengan angka satu digit atau setidak-tidaknya dekat dengan angka satu digit. Insya Allah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Oleh: Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999. </span><i><span sans-serif="" verdana="">(Sumber: </span><span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas, 11 Januari 2018).</span></i></div> </div> </div> </div>

Angka Kemiskinan Satu Digit

Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan...

+ Read more »

Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 mendatang menjadi Rp 120 triliun. Itu berarti, dana desa akan naik 100% dari anggaran dana desa di tahun ini yang mencapai Rp 60 triliun. Kenaikan serupa juga dilakukan oleh pemerintah di tahun-tahun sebelumnya. Yakni, dari Rp 20 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 47 triliun di tahun 2017. Sehingga secara keseluruhan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir setidaknya pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 127 triliun.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZL7-wggqGo9DOnSxshf9oYeHHpAo5tC8pgh9136K9Fe9MEiAJJbLrRSil1YLOqcpM2VxzznBk1jSjo_771UCM2fUCV4EQhe-0fk4zlgawoiq50kEzAeVKqWNCMGlm_NWHYg7JyVkTeIm/s1600/ilustrasi-rupaih-dana-desa-naik-2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa" border="0" data-original-height="389" data-original-width="588" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZL7-wggqGo9DOnSxshf9oYeHHpAo5tC8pgh9136K9Fe9MEiAJJbLrRSil1YLOqcpM2VxzznBk1jSjo_771UCM2fUCV4EQhe-0fk4zlgawoiq50kEzAeVKqWNCMGlm_NWHYg7JyVkTeIm/s400/ilustrasi-rupaih-dana-desa-naik-2016.jpg" title="Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam akal sehat yang wajar, dengan gelontoran dana sebesar itu tentu tingkat kesejahteraan masyarakat desa akan membaik. Tetapi faktanya, kesejahteraan bagi masyarakat desa masih saja jauh panggang dari api. Bukti yang tidak mampu dipungkiri, masyarakat desa masih mendominasi jumlah penduduk miskin di negara ini. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) termutakhir, jumlah penduduk miskin di desa tercatat mencapai 17,10 juta penduduk. Sementara, penduduk miskin di kota 'hanya' 10,67 juta penduduk.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pun jika ditilik dari data serupa yang dikeluarkan oleh BPS pada Maret 2014 silam. Jumlah penduduk miskin di desa masa itu tercatat sebanyak 17,17 juta orang. Itu berarti, gelontoran dana desa mencapai Rp 127 triliun dalam abad waktu tiga tahun terakhir, hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di desa sekitar 70 ribu penduduk saja.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Rawan Dikorupsi</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Boleh jadi, masifnya tindak korupsi terhadap dana desa menjadi salah satu dilema vital yang menyebabkan ketidakefektifan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), semenjak 2016 hingga pertengahan 2017 setidaknya sudah ada 110 kasus korupsi dana desa yang tertangani oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut sangat berpotensi meningkat secara signifikan mengingat laporan dugaan korupsi dana desa yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari kurun Januari-Juni 2017 saja sudah mencapai 459 laporan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Besaran dana desa yang menggiurkan, ditambah kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparatur desa memang menciptakan dana desa menjadi rawan untuk dikorupsi. Jamak disadari, di tahun ini setiap desa rata-rata mendapatkan dana desa mencapai Rp 800 juta. Jika ditambah dengan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (pasal 72 ayat 1 huruf e UU No 6/2014 perihal Desa), secara keseluruhan setiap desa mampu mendapatkan anggaran mencapai Rp 1,3 miliar.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara terkait SDM aparatur desa, sebagaimana dikemukakan oleh Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, sebanyak 40% kepala desa (kades) di Indonesia hanyalah lulusan Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) dan Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama). Berkaca dari celah kerawanan itu, pemerintah semestinya jangan terburu-buru untuk kemudian menaikkan anggaran dana desa. Sebab, kalau pun dinaikkan, tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara signifikan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Cermat dan Hati-hati</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Di sisi lain, sudah menjadi diam-diam umum apabila kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketika ini kian memprihatinkan. Selain nilai defisitnya hampir mendekati 3% sebagaimana batasan maksimal yang diizinkan oleh UU Nomor 17/2003 ihwal Keuangan Negara, nilai hutang pemerintah pun melonjak signifikan mencapai Rp 3.672 triliun. Maka, akan lebih bijak tentunya kalau pemerintah menggunakan anggaran secara cermat dan hati-hati agar tidak menjadikan kerugian yang jauh lebih besar di kurun mendatang.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Oleh sebab itu, sebelum betul-betul merealisasikan kenaikan anggaran dana desa di tahun 2018 mendatang, pemerintah mutlak harus melaksanakan evaluasi terhadap implementasi dana desa selama ini. Dalam konteks itu, pelbagai kerawanan dana desa, terutama terkait tingginya potensi korupsi dana desa mesti dicarikan jalan keluar terlebih dahulu. Pun terkait kondisi desa itu sendiri. Apabila ada peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pascaimplementasi dana desa, maka pemerintah boleh saja menaikkan alokasi anggaran dana desa untuk desa terkait. Sebaliknya, jika tidak membuahkan hasil yang maksimal, maka tidak semestinya anggaran dana desa di desa terkait dinaikkan. Bahkan, jikalau perlu tidak boleh untuk sementara waktu sembari mencari akar permasalahan implementasi dana desa di desa tersebut.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(Pangki T Hidayat. Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif di Forum Kolumnis Muda Jogja. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 22 Agustus 2017)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: <a href="http://krjogja.com/web/news/read/41766/Meninjau_Rencana_Kenaikan_Dana_Desa" target="_blank"><span style="color: #073763;">krjogja</span></a>.</span></div> </div> </div>

Meninjau Rencana Kenaikan Dana Desa

Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 mendatang menjadi Rp 120 triliun. Itu berarti, dana desa akan naik 100% d...

+ Read more »

Sudah Tahukah Anda Visi Uu Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Mewujudkan desa yang maju, besar lengan berkuasa, mampu berdiri diatas kaki sendiri, berkeadilan dan demokratis yaitu visi dari undang-undang Desa. Dengan UU Desa, desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.</span><div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWYZLQzxjVgyy_wbWwToowSKD1q3D3_9PMYqSjTbXKI26sfc7nzqMF9lp28JSw5SB49z-mbr9f1rVvp0iJCK5TcV7yZyGbcUDzOEx5KHVnfkjjQcpWv3XwZAPFi3KWKQKngIoDKzduFE/s1600/UU-Desa-No-6-Tahun-2014.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" berkeadilan dan demokratis adalah visi dari undang Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa? " border="0" data-original-height="312" data-original-width="640" height="195" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWYZLQzxjVgyy_wbWwToowSKD1q3D3_9PMYqSjTbXKI26sfc7nzqMF9lp28JSw5SB49z-mbr9f1rVvp0iJCK5TcV7yZyGbcUDzOEx5KHVnfkjjQcpWv3XwZAPFi3KWKQKngIoDKzduFE/s400/UU-Desa-No-6-Tahun-2014.png" title="Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa? " width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><span style="color: #666666; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">UU Desa/Foto: moedainstitute.or.id</span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa adalah pihak pertama dan utama dalam mengurus, mengatur dan mengelola seluruh masalah desa serta bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya. Itulah keunggulan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">UU Desa</span></a> dibandingkan dengan UU sebelumnya yang terkait dengan pengaturan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Semua pihak hendaknya dapat memahami dan bisa menerjemahkan dengan benar visi UU Desa tersebut dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Untuk memperkuat sosialisasi dan implementasi UU. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berikut pembahasan-pembahasan yang perlu diketahui oleh siapa saja. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa Visi UU Desa?</b><br />Mewujudkan desa yang maju, kuat, berdikari, berkeadilan dan demokratis; mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU terkait Desa sebelumnya?</span></b></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap hak asal undangan Desa dan kewenangan Desa berskala lokal yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan subsidiaritas.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa artinya Desa sebagai subjek pembangunan?</b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa yaitu Pihak Pertama dan Utama dalam mengurus, mengatur dan mengelola seluruh problem Desa serta bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti Azas Rekognisi?</b><br />Azas Rekognisi atau pengukuhan merupakan bentuk penghargaan dan pengesahan Negara kepada Desa terhadap Hak Asal-Usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas rekognisi penting bagi desa?</b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Karena dalam berdesa memerlukan legalisasi niscaya secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang masih berjalan termasuk adab istiadat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti azas subsidiaritas?</b><br />Penetapan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kewenangan berskala lokal Desa</span></a> untuk kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa contoh penerapan azas subsidiaritas?</b><br />Kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mirip pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi berskala desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa?</b><br />Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat diurus dan diatur sendiri oleh Desa berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti inklusi sosial?</b><br />Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan kendala dan menyenangkan alasannya adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi?</b><br />Desa yang membangun dengan sistem keterbukaan; seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa?</b><br />Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan serta diskriminasi dalam proses pembanguna tersebut.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?</b><br />Kewenangan Desa yakni kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan dan budpekerti istiadat Desa (pasal 18 UU Desa No. 6 Tahun 2014).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada Desa ?</b><br />Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:<br /><ul style="text-align: left;"> <li>Kewenangan menurut hak asal ajakan;</li> <li>Kewenangan lokal berskala Desa;</li> <li>Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, atau pemerintah tempat kabupaten/kota; dan</li> <li>Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, atau pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</li> </ul> <b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-seruan?</b><br />Kewenangan berdasarkan hak asal permintaan yakni hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa ?</b><br />Kewenangan lokal berskala Desa ialah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul alasannya perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa ?</b><br />Sesuai pasal 5 Permendesa No 1/2015 bahwa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal mencakup :<br /><ul style="text-align: left;"> <li>kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>kewenangan yang memiliki lingkup pengaturan dan aktivitas hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang memiliki dampak internal Desa;</li> <li>kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;</li> <li>aktivitas yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;</li> <li>acara aktivitas pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan</li> <li>kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-ajakan ihwal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</li> </ul> <b>Apakah masyarakat boleh atau memiliki hak untuk ikut dalam penyusunan Peraturan Desa ?</b><br />Sebagaimana yang yang diatur pada pasal 6 ayat (2) Permendagri nomor 111/2014 bahwa hal tersebut diperbolehkan dan bahkan harus dikonsultasikan kepada masyarakat, “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan mampu dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam penyusunan Peraturan Desa ?</b><br />Peran BPD dalam penyusunan Peraturan desa yaitu sangat penting alasannya Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (pasal 6 ayat (5) Permendagri nomor 111/2014.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa tugas Kepala Desa dalam menyusun produk aturan desa?</b><br />Peran Kepala Desa dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">penyusunan produk aturan desa</span></a> yakni memutuskan dan mennadatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Bagaimana proses penyusunan produk aturan desa?</b></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Proses penyusunan produk hukum desa yaitu rancangan peraturan yang sudah dibuat oleh pemeritah desa :</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /><ul style="text-align: left;"> <li>Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait pribadi dengan substansi materi pengaturan);</li> <li>Dikonsultasikan kepada Camat untuk menerima masukan;</li> <li>Kepala Desa memberikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;</li> <li>Penetapan dan penandatanganan peraturan yang sudah disepakati bersama;</li> <li>Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa;</li> <li>Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat semenjak diundangkannya di lembaran desa.</li> </ul> Nah, dari sejumlah klarifikasi diatas. <b><u>Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa?</u></b> Pasti belum mencukupi, baik saya dan siapa saja diharapkan pembelajaran lebih tinggi lagi.  </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(Diolah dari buku saku memahami undang-undang desa yang diterbitkan oleh Direktorat PPMD Kemendesa PDTT).</span></div> </div> </div> </div>

Sudah Tahukah Anda Visi Uu Desa?

Mewujudkan desa yang maju, besar lengan berkuasa, mampu berdiri diatas kaki sendiri, berkeadilan dan demokratis yaitu visi dari undang-unda...

+ Read more »

Persyaratan Dan Ketentuan Penyaluran Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Berikut beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam PMK No.225/PMK.7/2017 wacana Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 perihal Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung skema padat karya tunai (<i>Cash for Work</i>).</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIIRrcBMUmEFp8GCpATuaD_vfEs1_hoipI8SltPe7xQpRyfZTgzYN7ExV4DP4rOP0GEfg_bcQ7WkQoQh_6Y5PpjKiE94sEciJFCumDaX3XC-My9zL61kB8e-ut9T7RDCcoxOudp_IuGJo/s1600/Dana+desa.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Berikut beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam PMK No Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Dana Desa 2018" border="0" data-original-height="423" data-original-width="640" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIIRrcBMUmEFp8GCpATuaD_vfEs1_hoipI8SltPe7xQpRyfZTgzYN7ExV4DP4rOP0GEfg_bcQ7WkQoQh_6Y5PpjKiE94sEciJFCumDaX3XC-My9zL61kB8e-ut9T7RDCcoxOudp_IuGJo/s400/Dana+desa.png" title="Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Dana Desa 2018" width="400" /></a></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div> <span 12px="" arial="" font-size:="" helvetica="" pre-wrap="" sans-serif="" style="background-color: white; color: #1d2129;" white-space:=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana="">Sebagaimana di informasikan bahwa penyaluran dana desa tahun 2018 berbeda dengan penyaluran tahun sebelumnya, dari dua tahap menjadi 3 tahap.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun p</span><span sans-serif="" verdana="">ersyaratan penyaluran dana desa pada tahun 2018 dengan ketentuan, sebagai berikut:</span></div> <div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat ahad ketiga bulan Juni dengan persyaratan:</b></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">perda mengenai APBD, dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per Desa</span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana=""><b>2. Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:</b></span></div> <div> <ul> <li><span sans-serif="" verdana="">Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana=""><b>3. Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:</b></span></div> <div> <ul> <li><span sans-serif="" verdana="">Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, dan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput Dana Desa sampai dengan tahap II.</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div>

Persyaratan Dan Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Berikut beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam PMK No.225/PMK.7/2017 wacana Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 perihal Penge...

+ Read more »

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendes No.19/2017 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s1600/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangun Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" border="0" data-original-height="548" data-original-width="740" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s400/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" title="Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pembangunan Desa </b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span> <span sans-serif="" verdana="">Dana Desa dipakai untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup insan serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan acara dan kegiatan Pembangunan Desa, yang mencakup antara lain: </span><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b> <span sans-serif="" verdana="">a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:</span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Lingkungan pemukiman; </li> <li>Transportasi; </li> <li>Energi; dan</li> <li>Informasi dan komunikasi</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar  untuk pemenuhan kebutuhan:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesehatan masyarakat; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pendidikan dan kebudayaan. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif mencakup aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan.</span></li> </ol> <div> <span sans-serif="" verdana="">d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: </span></div> <div style="text-align: left;"> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penanganan bencana alam; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pelestarian lingkungan hidup. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. </span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat </b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara berdikari.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan bahan perihal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengelolaan dan pengembangan sistem gosip Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan acara pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan aktivitas pelestarian lingkungan hidup;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan perjuangan ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau forum ekonomi masyarakat Desa lainnya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kolaborasi antar Desa dan kolaborasi Desa dengan pihak ketiga; dan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana=""><span sans-serif="" verdana="">Bidang aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.</span> </span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana="">(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau tubuh kerja sama antar-Desa. <br /><br />(4) Swakelola oleh badan kolaborasi antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antardesa. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Desa, baik dalam merencanakan acara dan aktivitas pembangunan desa dan acara pemberdayaan masyarakat desa dapat mempertimbangkan <u>tipologi desa</u> menurut tingkat perkembangan kemajuan desa. </span><br /></div> </div>

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana ...

+ Read more »

“Good Governance” Dan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pembangunan tempat dan desa menjadi salah satu jadwal pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita ketiga. Bunyinya, ”Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-tempat dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pembangunan selama ini fokus di perkotaan, sekarang di balik dari perdesaan.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxg3TQMxuHJ0u8KCSlGhKlNVQRPgtb_wIfs61zq4JWEQqMNrC1zho9qiACz7nugZjEP8hpiqeUdoJA5ziwSa5CNeLmBmo82eHRZYNiiBzCSNf4Fp_84RbM5tfI4AyFceJNubGYKD0zW8/s1600/good-governance-dana-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda pemerintahan Jokowi “Good Governance” dan Dana Desa" border="0" data-original-height="462" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxg3TQMxuHJ0u8KCSlGhKlNVQRPgtb_wIfs61zq4JWEQqMNrC1zho9qiACz7nugZjEP8hpiqeUdoJA5ziwSa5CNeLmBmo82eHRZYNiiBzCSNf4Fp_84RbM5tfI4AyFceJNubGYKD0zW8/s400/good-governance-dana-desa.jpg" title="“Good Governance” dan Dana Desa" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Terkait pembangunan desa, Widjaja (2004) mengatakan desa yang otonom akan memberi ruang gerak luas perencanaan pembangunan. Dia tidak banyak terbebani acara kerja banyak sekali instansi dan pemerintah. Untuk melakukan otonomi desa segenap potensi baik kelembagaan, sumber daya alam, maupun insan harus dioptimalkan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Selama ini, desa mungkin lebih dijadikan objek pembangunan atau bahkan perhiasan penderita. Sonny Mumbunan (2010) mengatakan sekalipun desa merupakan tulang punggung republik, secara umum rapuh karena secara umum dikuasai bodoh dan miskin. Secara struktural, keterbelakangan dan kemiskinan mampu ditelusuri dari pembatasan terlembaga atas potensi desa. Pemberdayaan desa mampu dicapai, antara lain melalui politik fiskal yang secara sengaja memobilisasi sumber daya keuangan untuk dialokasikan ke desa. Mobilisasi sumber daya fiskal yang mengabdi pada tujuan-tujuan pengembangan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Realisasi Dana Desa terus naik dari 20,76 triliun rupiah pada 2015 menjadi 46,98 triliun rupiah tahun 2016. Kemudian menjadi 60 triliun tahun 2017 dan tahun depan diperkirakan mencapai 100 triliun. Namun demikian, peringatan awal mengenai penyalahgunaan dana desa sudah muncul. KPK pada 3 Agustus 2017 telah mendapatkan 362 laporan penyalahgunaan dana desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Beberapa kepala desa sudah diproses secara aturan, bahkan sudah masuk penjara alasannya termakan dana desa. Memang kecil dibanding peserta dana desa dari 74.000 desa. Pemerintah telah memutuskan good governance (GG) sebagai anutan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Bila prinsip-prinsipnya ditaati dengan baik, tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta clean and clear.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Namun, sampai kini impian tersebut jauh panggang dari api. Uang negara beredar di pusat-sentra kekuasaan provinsi dan kabupaten/kota tidak kunjung melahirkan pelayanan prima masyarakat yang menjadi tujuan GG.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai dengan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ihwal Desa</span></a>. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ayat (1) menyebabkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu, dalam Pasal 72 Ayat (1) disebutkan pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bab dari hasil pajak tempat dan retribusi daerah kabupaten/kota. Kemudian, dari alokasi dana desa yang merupakan bab dana perimbangan, sumbangan keuangan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Ada juga hibah dan tunjangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam klarifikasi Pasal 72 Ayat (2), besaran alokasi anggaran pribadi ke desa, ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer ke kawasan (on top) secara bertahap. Dalam penyusunan dana desa dari APBN mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Rata-rata setiap desa akan menerima 1,4 miliar.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pengalokasian dana desa dibutuhkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pengelolaan dana desa harus memenuhi kaidah GG yang menjadi anutan dalam tata kelola pemerintahan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Prinsip GG</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Good dalam GG berarti menjunjung tinggi cita-cita atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan warga mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Kemudian juga berarti aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Baik-buruknya pemerintahan mampu dinilai jikalau telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip GG. Menurut UNDP, prinsip-prinsip GG adalah partisipasi warga, supremasi aturan, transparan, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Menurut Talcott Parson, ciri-ciri masyarakat desa (gemeinschaft) yakni afektivitas, yakni hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Wujudnya berupa bahu-membahu. Orientasi kolektif, artinya meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak (enggan) berbeda pendapat. Partikularisme, adalah semua yang berafiliasi khusus dengan daerah tertentu saja, perasaan subjektif, dan rasa kebersamaan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Askripsi yaitu bekerjasama dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang disengaja. Namun, lebih merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keharusan. Kekaburan yaitu sesuatu yang tidak terang terutama dalam korelasi antarpribadi, tanpa ketegasan yang dinyatakan secara eksplisit.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kepala desa biasanya mengenal banyak warga. Sebaliknya, rakyat sangat mengenal kepala desa dan perangkatnya. Mereka lebih condong kepada relasi kekeluargaan daripada formal pemerintahan. Hubungan individual pamong dan warga juga sangat intensif nonformal. Mereka mampu berkomunikasi pribadi setiap saat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Di Jawa, kepala desa dan perangkatnya dikenal dengan sebutan pamong desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pamong desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan (manajemen) desa. Namun, kata pamong sendiri mempunyai arti pengasuh, pendidik, dan pengurus. Maka, pamong desa harus menjalankan fungsi mengasuh, mendidik, dan mengurus warga. Inilah yang membuat seorang kepala desa dan perangkatnya harus bisa melayani warga 24 jam. Ciri afektif ini akan mendorong prinsip peduli pada stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam prinsip GG.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kedekatan individual dan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari melahirkan kontrol sosial yang hidup menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Dalam sebuah desa mereka saling tahu sumber ekonomi setiap warga. Tanpa disadari pula telah eksis budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap desa, apalagi desa budbahasa. Kontrol sosial ini sangat efektif dan efisien.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Misalnya, ada seorang warga yang mendadak kehidupan ekonominya membubung tinggi. Ini akan menjadi pembicaraan warga. Secara cepat masyarakat tahu asal kekayaan tersebut. Kontrol sosial melekat ini menciptakan masyarakat desa akan sangat berhati-hati dalam bertindak, apalagi berbuat jahat. Budaya ini akan melahirkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu, prinsip berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan visi strategis terwujud dalam orientasi kolektif. Artinya, meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, enggan berbeda pendapat. Masyarakat desa terbiasa bermusyawarah untuk mufakat yang mengandung konsensus, kesetaraan dan visi strategis adalah bersama-sama. Prinsip bahu-membahu ini juga akan melahirkan kinerja yang efektif dan efisien. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penulis Mahasiswa Program Doktoral IPDN Jakarta</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: http://www.koran-jakarta.com.</span></div> </div> </div>

“Good Governance” Dan Dana Desa

Pembangunan tempat dan desa menjadi salah satu jadwal pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita ketiga. Bunyinya, ”Membangun Indonesia dari pin...

+ Read more »

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sudah diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVmA18mjxKYyQ-MV5liNoB5zbSBkDkami8reqm47pYqXo9EKK3dZMbecYirs-uwwewYfIUjaixO-TTuHltJMT6M6I0tdNo5h35YGhwnmdyggtb62Cxad_hosi4V6w9eRVIyfgFNh7yXTs/s1600/PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2019.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019" border="0" data-original-height="408" data-original-width="655" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVmA18mjxKYyQ-MV5liNoB5zbSBkDkami8reqm47pYqXo9EKK3dZMbecYirs-uwwewYfIUjaixO-TTuHltJMT6M6I0tdNo5h35YGhwnmdyggtb62Cxad_hosi4V6w9eRVIyfgFNh7yXTs/s400/PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2019.png" title="Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Diterbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> ini bertujuan untuk memperlihatkan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">pola bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya bertujuan untuk </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">memberikan acuan bagi Pemda Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa, dan untuk </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">menawarkan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang didanai Dana Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam Bab III Pasal 4 Permendes No 16 Tahun 2018 disebutkan Dana Desa 2019 </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">diprioritaskan untuk:</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(1) Prioritas Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan aktivitas di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu dipakai untuk membiayai pelaksanaan program dan aktivitas prioritas yang bersifat lintas bidang. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan mampu menunjukkan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 sebagai berikut:</b></span></div> <div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan menurut kewenangan Desa.  </div> <div> <br /></div> <div> (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-undangan dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-permintaan. </div> <div> <br /></div> <div> (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa</div> </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan diterbitnya prioritas penggunaan dana desa diperlukan mampu menunjukkan manfaat sebesar - besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.</span></div> </div> </div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Informasi detil perihal <b>Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019</b>, silahkan donwload disini <a href="https://drive.google.com/file/d/1iGFUzDRneeSSQ7lLPyl1TXjNW8CnIl0b/view" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019</span></a>.</span></div> </div>

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sudah diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tra...

+ Read more »

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Berikut ini admin blog akan berbagi tentang Contoh Kwitansi Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" title="Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. Kwitansi ini terdiri atas 6 kolom, Sebagai berikut:</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">nomor, </span></li> <li><span style="font-size: large;">Nomor Iinduk Kependudukan (NIK), </span></li> <li><span style="font-size: large;">Nama Kepala Keluarga/yang mewakili, </span></li> <li><span style="font-size: large;">Jumlah Penerimaan, </span></li> <li><span style="font-size: large;">Tanggal Penerimaan, dan </span></li> <li><span style="font-size: large;">Tanda Tangan/Cap Jempol.</span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT-Dana Desa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1fArZvfOQvYZNXJFCYZFIwmOt_OT9WrnM/view" target="_blank">UNDUH DISINI</a></b></span></div>

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri ...

+ Read more »

Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI52xdIsJRr38_kCxlSfaTnD-gTeBsnMs6sqpDYPh4nvmMoDBt3HNM7AVea3s4o9i4yskOZaWTZQPbCzjKq6UzjyqYosqva25rnUctUG8CwamZZFX6yp0y5n976Q8QRt0UwEXFbcJ5Wsg/s1600/blt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Si menjelaskan bahwa tata cara pendataan warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI52xdIsJRr38_kCxlSfaTnD-gTeBsnMs6sqpDYPh4nvmMoDBt3HNM7AVea3s4o9i4yskOZaWTZQPbCzjKq6UzjyqYosqva25rnUctUG8CwamZZFX6yp0y5n976Q8QRt0UwEXFbcJ5Wsg/s1600/blt.jpg" title="Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan BLT Dana Desa" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><br />Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Si menjelaskan bahwa tata cara pendataan warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa). Hal tersebut disampaikan Mendes PDTT dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020). <br /><br />Mendes Abdul mengatakan, pendataan warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa)dilakukan oleh anggota relawan desa dari tingkat RT.<br /><br />Pendataan warga tersebut, kata Mendes, tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tetap memasukkan warga yang belum terdata. <br /><br />"Mekanisme pendataan dilakukan relawan desa dengan manajemen surat peran oleh kepala desa dan ini statusnya relawan desa basisnya dari RT, dan rujukannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi dalam fleksibilitas, mereka yang sudah terima PKH sudah terima bansos tunai, lalu miskin dan tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap harus di catatan dimasukkan," kata Abdul. <br /><br />Mendes Abdul Halim kembali mengatakan, data-data yang dikumpulkan di tingkat RT tersebut akan dimasukkan dalam musyawarah desa khusus untuk dilakukan validasi, verifikasi dan penetapan calon akseptor Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa) dan ditandatangani kepala desa. </span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Langkah terakhir, kata dia, data desa tersebut harus disahkan oleh bupati atau wali kota sebagai pendelegasian kewenangan dan sinkronisasi data. "Kenapa harus ditingkat kabupaten? Di sini letak sikronisasinya supaya data tempat mampu dilakukan sinkronisasi," ujar Mendes. <br /><br />Lebih lanjut, Mendes PDTT mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa) akan diterima per bulan sebesar Rp 600.000 untuk tiga bulan ialah April hingga Juni 2020. "Besaran bantuannya Rp 600.000 sama dengan bansos tunai per bulan dan untuk 3 bulan. Desa yang dana desanya dibawah Rp 800 juta alokasi 25 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-dana desa)," kata beliau.<br /><br />Sumber: Kompas.com</span></div> </div>

Menteri Desa Jelaskan Alur Pendataan Warga Penerimaan Blt Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Si menjelaskan bahwa tata cara...

+ Read more »

Notulensi Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Akseptor Blt-Dana Desa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQuZC_I01eusMXmjWRmMn4AHHdFVFLuEcRaM_kayzDkr1_ww15oyb2vLk7JIbGgxEkauu6dV8HovYTwfsAHbO_zAW2MBjZi7Al4dXLEGr7d_JFTxZLpuHH6vOQnevLmK_hGe5Z9eW_RY/s1600/MUSDE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA Notulensi Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Penerima BLT-Dana Desa" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVQuZC_I01eusMXmjWRmMn4AHHdFVFLuEcRaM_kayzDkr1_ww15oyb2vLk7JIbGgxEkauu6dV8HovYTwfsAHbO_zAW2MBjZi7Al4dXLEGr7d_JFTxZLpuHH6vOQnevLmK_hGe5Z9eW_RY/s1600/MUSDE.jpg" title="Notulensi Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Penerima BLT-Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOTULENSI</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)</b></div> <br />Kamis, 30 April 2020 Pukul 20.00 WIB</span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Penyaji Materi </span><br /> <div> <ul> <li><span style="font-size: large;">Ketua BPD</span></li> <li><span style="font-size: large;">Kepala Desa</span></li> <li><span style="font-size: large;">Pendamping</span></li> <li><span style="font-size: large;">Pemandu (BPD)</span></li> </ul> <span style="font-size: large;">Undangan : Musyawarah Desa Khusus /Insidentil Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA)dihadiri oleh : Pendamping desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,RT-RW, RELAWAN COVID-19 Tokoh Agama, Tokoh masyarakat.<br /><br />Susunan Acara :</span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">Pembukaan dan sambutan dari Ketua BPD</span></li> <li><span style="font-size: large;">Sambutan Kepala Desa</span></li> <li><span style="font-size: large;">Penjelasan dari Pendamping Desa </span></li> <li><span style="font-size: large;">Pembahasan Materi</span></li> <li><span style="font-size: large;">Penutup dan do’a</span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menghimbau kepada seluruh anggota musyawarah supaya musyawarah nanti mampu berjalan dengan baik serta mampu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan yakni diantaranya keterbukaan, akuntabel, efisiensi dan berkelanjutan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Mengharapkan partisipasi yang hadir dalam Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA) ini tertib dan aman</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Musdes Khusus/ Insidentil Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA) yang dihasilkan nanti benar-benar Sesuai dengan ketentuanyang berlaku.</span></li> </ol> Agenda Pembahasan :<br /><ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pengusulan Data Nama Penerima BLT-DD Desa Kalisari Tahun 2020</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Validasi Data Nama Penerima BLT-DD Desa Kalisari Tahun 2020</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penetapan Data Nama Penerima BLT-DD Desa Kalisari Tahun 2020</span></li> </ul> Hasil Pembahasan : <br /><ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peserta Musyawarah menetapkan Data Nama Penerima BLT-DD Desa Kalisari Tahun 2020;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyepakati Hasil Musyawarah Desa Khusus / Insidentil Berupa Nama Penerima BLT-DD Desa Kalisari Tahun 2020 sejumlah 90 akseptor;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penutup program</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Do’a</span></li> </ul> </span><span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Silahkan Download Berita Acara Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Penerima BLT-Dana Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1KAb2k4xqFiuc5T0TKFfyXPHdyAjnZgEl" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Notulensi Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Akseptor Blt-Dana Desa

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI...

+ Read more »

Kementerian Sosial Tunjuk Bri Salurkan Bantuan Sosial Tunai (Bst) Rp316 M Ke Rekening Kpm

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqMRoSNsiLKloEqbuedhb69TyZZPg5ZhnLBsqX2r9YmFrKoapN-zVt8P3bIDeZ2LqqArr0Ce1gQ4LDbiISTCVXgJ9pyC77Cfxw_CR9DhxOp4p6ZazQ8MfjNcdqiI9NQoQdfryCMaAEfkI/s1600/bri-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" telah menyalurkan bantuan sosial tunai Kementerian Sosial Tunjuk BRI Salurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 316 M ke Rekening KPM" border="0" data-original-height="363" data-original-width="646" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqMRoSNsiLKloEqbuedhb69TyZZPg5ZhnLBsqX2r9YmFrKoapN-zVt8P3bIDeZ2LqqArr0Ce1gQ4LDbiISTCVXgJ9pyC77Cfxw_CR9DhxOp4p6ZazQ8MfjNcdqiI9NQoQdfryCMaAEfkI/s1600/bri-min.jpg" title="Kementerian Sosial Tunjuk BRI Salurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 316 M ke Rekening KPM" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyalurkan derma sosial tunai (BST) tahap pertama sebesar Rp 316 miliar buat warga terdampak COVID-19. Bantuan berupa uang Rp 600.000 tersebut ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai data dari Kementerian Sosial (Kemensos).<br /><br />Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank Himbara lainnya dalam menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi akhir penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia.<br /><br />Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI) Amam Sukriyanto menyampaikan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerima keyakinan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 1 dengan besaran mencapai Rp 316 miliar. Adapun data nama penerima pertolongan tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).<br /><br />"Perseroan telah menyalurkan pinjaman dimaksud secara keseluruhan pada tanggal 27-29 April 2020 kemudian melalui kemudahan Mass Fund Transfer sebesar Rp 600.000 ke rekening masing-masing," kata Amam dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).<br /><br />Amam menambahkan, penyaluran pertolongan dilaksanakan di setiap wilayah Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) yang terbagi atas 3 wilayah penyaluran, yakni wilayah I yang meliputi Sumatera dan Jawa Barat, telah tersalurkan kepada 161.566 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 96,9 miliar.<br /><br />Sementara itu, untuk wilayah II yang mencakup Banten, Jawa Tengah, DI Yogya, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan kepada 204.118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp122,4 miliar. Lalu wilayah III yang meliputi Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, telah disalurkan kepada 162,636 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total derma senilai Rp 97,5 miliar.<br /><br />"Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat selama masa pandemik mirip dikala ini. Kami akan terus mendukung implementasi acara-progam pemerintah khususnya yang terkait pribadi dengan penyaluran dukungan kepada masyarakat luas," pungkas Amam<br /><br />Sumber Berita: news.detik.com<br /><br />Sumber Foto: Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto</span></div>

Kementerian Sosial Tunjuk Bri Salurkan Bantuan Sosial Tunai (Bst) Rp316 M Ke Rekening Kpm

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyalurkan derma sosial tunai (BST) tahap pertama sebesar Rp 316 miliar buat warga terdampak COVID-19...

+ Read more »

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s1600/layanan+bansos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemerintah RI kembali memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s640/layanan+bansos.jpg" title="PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 6 Mei 2020. Secara nasional PT Pos Indonesia (Persero) mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 8 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<br /><br />PT Pos Indonesia (Persero) mengerahkan semua kemudahan dan sumber daya untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 adalah 200 Kantor Pos Besar, 689 Kantor Pos Cabang Dalam Kota, 2.961 Kantor Pos Cabang Luar Kota, dan 1.250 Mobile Hub serta didukung oleh 3.900 sumber daya manusia, 395 Komunitas dan 1.000 Kemitraan. Mekanisme penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST 2020) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pemerintah secara umum adalah sebagai berikut: </span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Prioritas penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 melalui loket Kantor Pos dengan didahului penyerahan surat pemberitahuan dilengkapi dengan agenda dan lokasi pembayaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). </b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Memperhatikan Protokol <i>Physical Distancing dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) </i> dengan mengatur antrian dan menyediakan tempat basuh tangan. </b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Untuk mempercepat proses distribusi, model pembayaran dilakukan dengan contoh pengantaran pribadi dan kerjasama dengan komunitas setempat. </b></span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>D</b>irektur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajrieansyah menyampaikan bahwa asumsi waktu untuk pembayaran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 dalam wilayah Jawa diperkirakan akan tamat dalam waktu 6-7 hari. “Sedangkan untuk penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Luar wilayah Jawa diperkirakan penyelesaian membutuhkan waktu 10-14 hari.” jelasnya. Dalam pelaksanaan seluruh aktifitas pendistribusian tersebut selalu berkoordinasi dengan unsur Muspida setempat dan Dinas Sosial.</span></div> <span style="font-size: large;"> <br />Sumber:ayobandung.com</span></div>

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tuna...

+ Read more »

Surat Keterangan Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Peserta Manfaat Blt Dana Desa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8a4GwXe6T2HA3aAnSlT7JZKG3xyzzFbXQjttARte5ak69IdoySdTdRccY7Xl4XY8SWCWPa5ydm-Hb1SzMw9d8_2vOs0PLJNb5x2cJtQrG5VnHxdzVKS4boaAwayoQL1DYYJwLeGONRww/s1600/Surat+Keterangan+Hasil+Evaluasi-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="SURAT KETERANGAN HASIL EVALUASI TERHADAP Surat Keterangan Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="431" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8a4GwXe6T2HA3aAnSlT7JZKG3xyzzFbXQjttARte5ak69IdoySdTdRccY7Xl4XY8SWCWPa5ydm-Hb1SzMw9d8_2vOs0PLJNb5x2cJtQrG5VnHxdzVKS4boaAwayoQL1DYYJwLeGONRww/s1600/Surat+Keterangan+Hasil+Evaluasi-min.jpg" title="Surat Keterangan Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>SURAT KETERANGAN HASIL EVALUASI TERHADAP</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>DOKUMEN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA</b></div> <div style="text-align: center;"> NOMOR:……………………….</div> <br />yang bertanda dibawah ini:<br />Nama :……………………<br />Jabatan : Camat …………..<br /><br />Dengan ini menandakan bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Kecamatan terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir pada Peraturan Kepala Desa (Perkades) Desa….. Kecamatan…nomor…… tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun rincian yang dievaluasi yakni sebagai berikut:<br /><ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Alokasi DD untuk BLT berasal dari Penyaluran DD TA. 2020 Tahap……</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jumlah Alokasi Dana Desa (DD) untuk BLT sebesar Rp………./ sesuai dengan jumlah maksimal alokasi Dana Desa untuk BLT.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat sebanyak ………Orang/ sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk BLT yang dianggarkan.</span></li> </ol> Demikian keterangan ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.<br /><br /><div style="text-align: right;"> Dibuat di :………………</div> <div style="text-align: right;"> Pada Tanggal :…………..2020</div> <div style="text-align: right;"> CAMAT………………..</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Selengkapnya: Silahkan Anda Download <span lang="EN-GB">Surat Keterangan Hasil Evaluasi Terhadap</span><span lang="EN-GB"> </span><span lang="EN-GB">Dokumen Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Blt Dana Desa. </span><b><a href="https://drive.google.com/open?id=1kYCGtOwuwN8wPJdP6ul2U9_G6NDNfWIu" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></div> </span>

Surat Keterangan Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Data Calon Keluarga Peserta Manfaat Blt Dana Desa

SURAT KETERANGAN HASIL EVALUASI TERHADAP DOKUMEN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA NOMOR:………………………. yang bertanda...

+ Read more »

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" title="Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Dalam PMK tersebut dijelaskan yang pada dasarnya Dana desa diprioritaskan untuk penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dalam rangka untuk menangani stabilitas sistem keuangan akibat efek Pandemi Covid-19. <br /><br />Berikut klarifikasi singkat wacana BLT Dana Desa bagi pemerintah desa berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>: </span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pemerintah Desa WAJIB menganggarkan dan melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 23A ayat 2), bila tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) maka akan dikenakan Sanksi berupa Penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap III pada Tahun berjalan (Pasal 47A ayat 1) dan pemotongan Dana Desa 50% (ayat 2). </span></li> <li style="text-align: justify;">Penetapan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) (Pasal 24 ayat 1 aksara c.3).</li> <li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 24A ayat 1c).</li> <li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I, II, III yang belum salur dapat disalurkan per bulan untuk kepentingan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (pasal 24A dan 24B).</li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: x-large;">Demikianlah penjelasan wacana <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Semoga Penjeklasan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.</span></div>

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang ...

+ Read more »

Keputusan Kepala Desa Penetapan Keluarga Akseptor Manfaat Blt Dana DesaTahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7v1g4aiUv-92RiiSjVH2MfZELBU9nyGF6HmfZ3KbYn6zbvGueeYD08G-u1gvasfGHmJuqh3Suksv23RWCvJIqYNVNdy2Bdgu87ov9LOqg857u4icWp0KLD2iWxium5B2GGN22JpdkEmU/s1600/Keputusan+Kepala+Desa+Penetapan+Keluarga+Penerima+Manfaat+BLT+Dana+Desa+Tahun+2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan Kepala Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020" border="0" data-original-height="426" data-original-width="672" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7v1g4aiUv-92RiiSjVH2MfZELBU9nyGF6HmfZ3KbYn6zbvGueeYD08G-u1gvasfGHmJuqh3Suksv23RWCvJIqYNVNdy2Bdgu87ov9LOqg857u4icWp0KLD2iWxium5B2GGN22JpdkEmU/s1600/Keputusan+Kepala+Desa+Penetapan+Keluarga+Penerima+Manfaat+BLT+Dana+Desa+Tahun+2020.jpg" title="Keputusan Kepala Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020" /></a></div> <span style="font-size: x-large;"><br />Memperhatikan : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, tanggal 14 April 2020.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.</b></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal …… April 2020 terkait Validasi dan Finalisasi Keluarga Penerima Manfaat dan Mekanisme Penyaluran BLT DD Tahun 2020</b></span></li> </ol> <span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Download Keputusan Kepala Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1qqSXm8xkD2zAaLnOUbGP4m6g6kJv0GSW" target="_blank">UNDUH DISINI</a></b></span></div> </div>

Keputusan Kepala Desa Penetapan Keluarga Akseptor Manfaat Blt Dana DesaTahun 2020

Memperhatikan :  Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI....

+ Read more »

Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Akseptor Bansos

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgocX9djlE0ggtt6coFfvLo1mRtG0vWBPGvbDtrW1w0AoR3Z9kGrwg9wF8M1U91fHRhfHxPpCxSXGtPdOdgJXfSz2KrSE8gJeEVn80oiDk20EtSiTbSQPoStX5xFgVysg7vdmvSYe5y9A8/s1600/Kementerian+Sosial+Beri+Keleluasaan+Pemda+Usulkan+Calon+Penerima+Bansos-min+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Penerima Bansos" border="0" data-original-height="427" data-original-width="672" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgocX9djlE0ggtt6coFfvLo1mRtG0vWBPGvbDtrW1w0AoR3Z9kGrwg9wF8M1U91fHRhfHxPpCxSXGtPdOdgJXfSz2KrSE8gJeEVn80oiDk20EtSiTbSQPoStX5xFgVysg7vdmvSYe5y9A8/s1600/Kementerian+Sosial+Beri+Keleluasaan+Pemda+Usulkan+Calon+Penerima+Bansos-min+%25281%2529.jpg" title="Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Penerima Bansos" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos RI) Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemda (PEMDA) untuk mengusulkan akseptor santunan sosial (Bansos) efek Covid-19. Pemerintah Daerah dipersilakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada peserta di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos RI).<br /><br />“Jadi bergotong-royong mekanismenya tidak sulit. Tidak benar bila dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar peserta Bantuan Sosial (Bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan kawasan,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Rabu (29/04).<br /><br />Kementerian Sosial sudah memberikan akomodasi kepada kepala kawasan (Bupati/Walikota), untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil;1, 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.<br /><br />Menteri Sosial menambahkan, sebelum proses distribusi perlindungan sosial, telah dilakukan pembicaraan melalui video conference dengan para kepala kawasan, baik itu gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Saat itu, Menteri Sosial menyerap aspirasi dari bawah (kawasan), untuk memberikan ajuan akseptor bansos.<br /><br />“Kepada para kepala kawasan, kami persilakan untuk mengusulkan data-data peserta Bantuan Sosial (Bansos)sesuai pagu alokasi di masing-masing kawasan dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku,” kata Menteri Sosial .<br /><br />Oleh alasannya adalah itu, jikalau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan data di daerah maka bisa dilakukan perbaikan oleh pemda. Sebaliknya, bila ada akseptor tunjangan belum tertera pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) , maka mampu diusulkan biar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .<br /><br />Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, Kementerian Sosial sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos.<br /><br />Seperti surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, perihal Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai). Dalam surat ini, di antaranya disebutkan, bahwa tawaran calon akseptor Bantuan Sosial (Bansos)Tunai dari Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yakni keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang dinilai layak mendapatkan santunan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP). <br /><br />Pemerintah Daerah juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai teladan untuk mengusulkan akseptor Bantuan Sosial (Bansos)di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” kata Sekjen.<br /><br />Surat yang dimaksud ialah Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 wacana Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ) dan data non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020.<br /><br />“Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbolehkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” kata Sekjen.<br /><br />Yang menjadi perhatian Menteri Sosial , katanya, jangan hingga Bantuan Sosial (Bansos) yang berbasis APBN dari banyak sekali K/L, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga akseptor dukungan. Untuk Bantuan Sosial (Bansos) dari APBD tergantung kawasan silahkan.<br /><br />“Makara daerah tidak perlu ragu, tidak perlu takut, atau khawatir. Karena Bantuan Sosial (Bansos) dari daerah kan anggarannya dari APBD. Silakan saja, ditetapkan siapa-siapa yang akan menerima Bantuan Sosial (Bansos) di tempat,” katanya.<br /><br />Yang penting adalah segera usulkan nama-nama penerima Bantuan Sosial (Bansos) bagi kawasan yang masih belum mengusulkan, agar Bantuan Sosial (Bansos) cepat disalurkan kepada yang membutuhkan.<br /><br />Sumber:kemsos.go.id</span></div>

Kementerian Sosial Beri Keleluasaan Pemda Usulkan Calon Akseptor Bansos

Kementerian Sosial (Kemensos RI) Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada Pemda (PEMDA) untuk mengusulkan akseptor santunan sosial ...

+ Read more »

Permohonan Legalisasi Dokumen Data Keluarga Calon Peserta Blt-Dana Desa

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlCCiApnBMccbNV0oG_i_UyY-hitmeUxitlSCoqH7oUnNvi7eUZuHgx1Dm-gsZGN3qqJXAC7PGGKoDBUqTAilO9WTKlWWpDQoFHs-neZE-gMXh-m4zQGYOCKpYavSdF9rXjW-pjz7tZA/s1600/pengesahan-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Permohonan Pengesahan Dokumen Data Keluarga Calon Penerima BLT Permohonan Pengesahan Dokumen Data Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa" border="0" data-original-height="424" data-original-width="766" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlCCiApnBMccbNV0oG_i_UyY-hitmeUxitlSCoqH7oUnNvi7eUZuHgx1Dm-gsZGN3qqJXAC7PGGKoDBUqTAilO9WTKlWWpDQoFHs-neZE-gMXh-m4zQGYOCKpYavSdF9rXjW-pjz7tZA/s1600/pengesahan-min.jpg" title="Permohonan Pengesahan Dokumen Data Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 252.0pt;"> <br /></div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-yfti-tbllook: 1184;"> <tbody> <tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 281.85pt;" valign="top" width="470"><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 46.95pt 2.0cm 430.35pt;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 2.0cm 63.8pt 430.35pt;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Nomor<span style="mso-tab-count: 1;">     </span>:<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>412.61/……</span><span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 2.0cm 63.8pt 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">Sifat<span style="mso-tab-count: 1;">        </span>:<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Segera<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 2.0cm 63.8pt 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">Lampiran<span style="mso-tab-count: 1;">  </span>:<span style="mso-tab-count: 1;">                </span>1 (satu) berkas<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 63.8pt; margin-right: 1.7pt; margin-top: 0cm; tab-stops: 2.0cm 63.8pt 430.35pt; text-align: justify; text-indent: -63.8pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">Perihal<span style="mso-tab-count: 1;">    </span>:<span style="color: black;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></span><span lang="EN-US"><a href=" /search?q=contoh-surat-permohonan-dokumen-data-keluarga-calon-penerima-blt-dana-desa"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-CA" style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">Permohonan Pengesahan Dokumen Data Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa</span></b></a></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">.</span></b><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;"><o:p></o:p></span></div> </td> <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 196.95pt;" valign="top" width="328"><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 430.35pt;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>Juli Tambo Tanjong, </span><span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">……. 2020<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>Kepada,<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;">Yth. Bupati </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">Bireuen<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>Cq. Camat</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">Juli<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; tab-stops: 430.35pt;"> <span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>di - <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 15.85pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; tab-stops: 430.35pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">Bandar Juli<o:p></o:p></span></u></b></div> </td> </tr> </tbody></table> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 63.8pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Insidentil untuk melakukan validasi, finalisasi dan penetapan data Keluarga calon peserta manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana D<a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack"></a>esa (BLT-Dana Desa), sebagaimana tertuang dalam informasi program dan daftar hadir terlampir, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoListParagraph" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 3.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 3.0cm; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> <!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">     </span></span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat di Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili telah dilaksanakan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Tambo Tanjong;<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoListParagraph" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 3.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 3.0cm; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> <!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-bidi-font-family: "Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family: "Bookman Old Style";"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">     </span></span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Bahwa atas hasil pendataan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Tambo Tanjong, telah dilaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah …. Kepala Keluarga calon akseptor BLT-Dana Desa.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 63.8pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu Camat untuk </span><span lang="EN-US"><a href=" /search?q=contoh-surat-permohonan-dokumen-data-keluarga-calon-penerima-blt-dana-desa"><span style="color: black; font-family: "bookman old style" , "serif";">mengesahkan Data Keluarga Calon Penerima Penerima BLT-Dana Desa</span></a></span><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">, sebagaimana berkas terlampir.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 63.8pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Demikian untuk menimbulkan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 10.0cm; text-align: center; text-indent: 4.5pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">KEUCHIEK GAMPONG<span style="mso-spacerun: yes;">                </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="EN-US">JULI TAMBO TANJONG<o:p></o:p></span></span></b></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 10.0cm; text-align: center; text-indent: 4.5pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">F A D L I<o:p></o:p></span></u></b></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> <u><span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">TEMBUSAN:<o:p></o:p></span></u></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"> <span lang="EN-US" style="font-family: "bookman old style" , "serif";">Yth. Sdr. Ketua </span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: IN;">Tuha Peut</span><span style="font-family: "bookman old style" , "serif";"> <span lang="EN-US">Juli Tambo Tanjong.</span></span><u><span lang="EN-CA" style="font-family: "bookman old style" , "serif"; mso-ansi-language: EN-CA;"><o:p></o:p></span></u></div> <span style="font-size: x-large;"><br />SELENGKAPNYA: SILAHKAN DOWNLOAD PERMOHONAN PENGESAHAN DOKUMEN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BLT-DANA DESA. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1pytfqTSXsdqP8mDK_RtGgrRBsUd53O1X" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span><br /> <br /> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 252.0pt;"> <br /></div> <br />

Permohonan Legalisasi Dokumen Data Keluarga Calon Peserta Blt-Dana Desa

Nomor      : 412.61/…… Sifat         : Segera Lampiran   :                 1 (satu) berkas Perihal     : Permohonan P...

+ Read more »