Tujuan Musrembangdes?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana=""><b>Musrembangdes</b> yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s1600/perencanaan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk Tujuan Musrembangdes?" border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s400/perencanaan+desa.jpg" title="Tujuan Musrembangdes?" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Stakeholder desa ialah semua pihak yang ada dalam masyarakat, baik itu individu, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai relasi terhadap permasalahan dan kepentingan bersama dalam pembangunan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan <span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa yang ideal</span>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Namun dalam pelaksanaan musrembangdes dihampir semua desa masih sebatas acara rutinitas dan ruang pertemuan dialogis elit-elit desa dengan pihak supradesa (kecamatan dan pendamping). Sehingga perencanaan desa yang partisipatif menjadi sepi di desa, terutama dalam perlibatan kaum perempuan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Imbas dari sepinya perencanaan desa yang tidak partisipatif. Membuat proses perencanaan dan penganggaran desa rentan terhadap kepentingan kades, aparatur desa, BPD dan elit-elit desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Maka tak heran jika tawaran-tawaran dari masyarakat sering tersingkirkan pada ketika penetapan prioritas acara pembangunan desa. Jika mirip yang terjadi, masuk akal jikalau masyarakat bertanya <span style="color: #3d85c6;">Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal?</span></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Padahal musrembangdes itu sebagai media pertemuan bagi pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk merembugkan dan memikirkan masalah-persoalan terkait pembangunan desa sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama di desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Tujuan Musrembang Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Beberapa tujuan dari pelaksanaan musrembangdes dapat diuraikan sebagai berikut:</span></div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li><span sans-serif="" verdana="">Menetukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui dana swadaya/gotong royong masyarakat desa.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan memutuskan prioritas acara desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan prioritas masalah tempat yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrembang kecamatan untuk menjadi aktivitas pemerintah daerah dan didanai melalui APBD kabupaten/kota, Provinsi dan APBN.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menyepakati perwakilan atau utusan Desa untuk memaparkan dilema-duduk perkara yang dihadapi masyarakat di desanya dalam forum musyawarah kecamatan untuk menjadi penyusunan program pemerintah kawasan/SKPD tahun berikutnya.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian tanggapan singkat atas pertanyaan <b>Apa Tujuan Musrembangdes?</b>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam artikel sebelumnya kita juga sudah membahas secara lengkap dan tutas perihal <span style="color: #3d85c6;">Pedoman Pelaksanaan Musrembang Desa</span> berserta langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa.</span><span sans-serif="" verdana="">Semoga  bermanfaat.</span></div> </div> </div>

Tujuan Musrembangdes?

Musrembangdes yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan men...

+ Read more »

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWcgr8wPkXgOhLDe6ssSWJOcwXHYeDLHN8FE6Tk2wXVRp-4QdFLP4wiV7ZK7E1BfRQy0hvnGd_AyO-080T-mpmIjr3i_H6DE_8ICMzURrd1mO0lFuCKPj18fquiDLjlddLjjNf4T4ukQ/s1600/20180210-RPJM-Desa-Tidak-Akan-Dihapus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWcgr8wPkXgOhLDe6ssSWJOcwXHYeDLHN8FE6Tk2wXVRp-4QdFLP4wiV7ZK7E1BfRQy0hvnGd_AyO-080T-mpmIjr3i_H6DE_8ICMzURrd1mO0lFuCKPj18fquiDLjlddLjjNf4T4ukQ/s1600/20180210-RPJM-Desa-Tidak-Akan-Dihapus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RPJM Desa Tidak Akan Dihapus</td></tr> </tbody></table> <b>JAKARTA</b> - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa"><b>RPJM Desa</b></a>. Hal tersebut, ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Penegasan Mendagri merupakan tanggapan terkait beredarnya isu yang menyebut menyebut dirinya akan menghilangkan RPJM Desa. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><span style="text-align: justify;"><br /> </span> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="text-align: justify;">Mendagri mengakui ada saran dari Bappenas agar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait itu direvisi. Tapi saran dari Bappenas lebih kepada untuk memotong alur birokrasi yang panjang, misal soal laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Bukan menghapus</span><b style="text-align: justify;"> RPJM Desa</b><span style="text-align: justify;">.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> "Saya perlu tegaskan pencabutan atau peniadaan Permendagri itu untuk birokrasinya yang panjang. Kaprikornus ini dalam upaya memangkas birokrasi," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (9 Februari 2018).</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> Terkait Permendagri tentang Desa, kata Tjahjo dalam rapat koordinasi dana desa, Menteri Bappenas memang sempat mengajukan proposal untuk revisi. Tapi proposal revisi lebih kepada untuk memangkas alur urusan yang sangat birokratis di desa. Diusulkan supaya lebih ringkas, tidak birokratis. Bukan menghapus RPJM Desa. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> "Usulan awal dari Menteri Bappenas, Kemendagri lalu merespons yang penting jalur birokrasi mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota hingga Desa harus diperpendek. Siapa bilang kami akan menghapus RPJM Desa, tidak benar" katanya. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditegaskan Tjahjo,  RPJM  kawasan prinsipnya harus dilaksanakan sampai desa. Dan, harus diawali dari musyawarah desa yang mesti melibatkan warga desa dan tokoh masyarakat. Intinya perencanaan pembangunan desa mesti bersifat partisipatif, tidak elitis. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Terkait revisi, semangatnya ialah mempermudah alur birokrasinya. Ia mencontohkan, misal dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemberian desa bisa dibuat lebih ringkas dan mudah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Cukup selembar saja misalnya," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara terkait dengan 51 Permendagri yang kemarin ia umumkan telah dibatalkan, pencabutan fokusnya lebih kepada jalur birokrasinya yang panjang. Fokusnya memang agar urusan dan layanan tidak bertele-tele. Begitu pun dengan planning merevisi Permendagri ihwal Desa, titik tekannya menghilangkan urusan atau ketentuan yang sangat birokratis. Sehingga mempermudah aparatur desa. <b>Bukan menghapus RPJM Desa</b>. Karena itu Tjahjo merasa kaget, muncul berita dia akan menghapus RPJM Desa.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembatalan, pencabutan peraturan itu  yang jalur birokrasi panjang, maka kami cabut. Makara tidak termasuk  perihal RPJM Desa," ungkapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tentu, pihaknya dalam merevisi atau membatalkan aturan, tidak bisa sepihak. Akan dikaji dengan mendalam melibatkan banyak pihak terkait. Termasuk jikalau kemudian peraturan wacana desa akan direvisi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya akan berdialog dulu dengan banyak sekali pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Desa dan pihak terkait. Sehingga ada masukan yang komprehensif. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Itu awal tawaran Bappenas. Kami tentunya akan hati-hati  dan pastinya akan  menghimpun dulu aneka macam  masukan yang  komprehensif.  Dan 51 Permendagri yang sudah  dicabut atau revisi, itu  belum termasuk Permendagri soal desa. Kalau tidak salah aku sebut 52, yang sudah 50 dan satunya soal penelitian,"  kata Tjahjo. ***</div> </div>

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

RPJM Desa Tidak Akan Dihapus JAKARTA - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal RPJM Desa . Hal terse...

+ Read more »

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;">  Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap kekhawatiran permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa.</div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <div style="text-align: justify;"> "Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Karena itu, sangat diharapkan pengawasan administrasi secara ketat," kata anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar, Minggu 30 Oktober 2016.<br /> <br /> Bahrullah memaparkan adanya indikasi hambatan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa yang sifatnya administratif. Ketidaktahuan kepala desa untuk mengelola derma yang dikucurkan pemerintah pusat sehingga dikhawatirkan terjadi duduk perkara. <br /> <br /> "Masih adanya, kepala desa yang menggunakan teladan tambal-sulam anggaran untuk menutupi acara program lainnya. Mereka berpikir nanti anggaran akan ditutupi dari alokasi anggaran lainnya. Tapi, nyatanya anggaran tersebut menjadi terganggu alias tekor," kata Bahrullah.<br /> <br /> Pola-contoh yang keliru yang dilakukan oleh kepala desa itulah, kata Bahrullah perlu disikapi dan perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, BPK dan DPR yang memiliki fungsi pengawasan, terus mengupayakan persamaan persepi dalam konteks pemahaman dan pemantapan kepada para kepala desa semoga lebih tertib administrasi.<br /> <br /> "Memang menyusun perencanaan anggaran tahunan di tingkat desa bukan kasus gampang. Kita dorong seluruh kepala desa untuk membuat laporan administrasi lebih baik lagi. BPK akan selalu mengingatkan itu," katanya.<br /> <br /> Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengatakan besaran derma dana desa dialokasikan sebesar Rp.255 miliar dan alokasi dana desa sebesar Rp.202 miliar. Bantuan tersebut seluruhnya diperuntukan bagi 381 desa. Dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik yang diperkirakan mencapai 70 persen dan sisanya untuk non fisik. "Sedangkan pencairan alokasi dana desa dilakukan dalam tiga termin (40%-40%-20%)," kata Iyos.<br /> <br /> Iyos Somantri menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan sehingga pada risikonya kepala desa harus berurusan dengan pegawapemerintah penegak aturan. Namun permasalahan yang terjadi disebabkan minimnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia.<br /> <br /> Dalam upaya pengawasan, kata Iyos Somantri, pihaknya telah membentuk sistem pengawasan yang melibatkan lintas SKPD. Untuk pelatihan, leading sector-nya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan administrasi serta kinerja leading sector-nya Inspektorat sebagai APIP (abdnegara pemeriksa internal pemerintah). <br /> <br /> "Kamipun melibatkan seluruh camat untuk melakukan langkah serupa. Termasuk melakukan pengawalan, proses pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tanggung jawab," kata Iyos.<br /> <br /> Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, menegasakan besaran pinjaman dana desa yang dialokasikan dari APBN setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun dikhawatirkan menjadi buah simalakama bagi kepala desa. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Tapi di sisi lain bisa menjadi problem jika pengelolaannya tidak benar.<br /> <br /> "Dana desa itu dialokasikan dari uang negara. Setiap satu rupiah pun harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Kalau masalahnya administrasi, mungkin bisa diganti. Tapi kalau masalahnya pidana, maka harus berhadapan dengan hukum," kata Heri.***</div> </div>

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa  Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Bad...

+ Read more »

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h3> Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa</h3> <div style="text-align: justify;"> Menu Data Entri Perencanaan pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes"><b>Aplikasi Siskeudes</b></a> dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Data yang harus dientri terlebih dahulu mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran desa sesuai Renstra yang telah disusun. <br /> <br /> <i>Petunjuk pengoperasian -> masuk sajian Data Entri –  Perencanaan –  Renstra dan RPJM Desa.</i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div> <br /> Pilih hidangan Renstra Desa dan isikan data simulasi berikut: <br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" /></a></div> <pre><b>Visi : Tahun 2015 - 2021</b> </pre> <pre><b>Terciptanya Desa Simulasi yang makmur dan sejahtera</b> Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa Tujuan 1 : Terwujudnya aktivitas pemerintahan desa yang tertib dan lancar Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang mampu melayani masyarakat desa Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan isu desa Sasaran 2.2 : Tersedianya perencanaan pembangunan desa Misi 2 : Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai Tujuan 1 : Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa Sasaran 1.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai Sasaran 1.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik Tujuan 2 : Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa Sasaran 2.1 : Tersedianya susukan irigasi sawah yang baik Sasaran 2.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja Tujuan 3 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan masuk air lingkungan warga Sasaran 3.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga Sasaran 3.3 : Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga Misi 3 : Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Tujuan 1 : Meningkatnya perjuangan ekonomi produktif warga Sasaran 1.1 : Terselenggaranya training perjuangan produksi rumah tangga desa Sasaran 1.2 : Terbinanya kelompok perjuangan industri rumah tangga desa Tujuan 2 : Meningkatnya pasar produksi desa Sasaran 2.1 : Terkelolanya pasar desa yang baik Sasaran 2.2 : Tersalurkannya hasil perjuangan produksi pertanian masyarakat desa Sasaran 2.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga </pre> <br /> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya masuk ke sajian <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RPJM Desa</a> Simulasi dan masukkan data RPJM Desa dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RKP Desa</a> dari tahun 2015 s.d 2021.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div> </div> Masukkan data Bidang sebagai berikut:<br /> <ul> <li> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li> Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> <li> Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</li> <li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul> Masukkan data kegiatan pada Bidang Penyelenggaaan Pemerintah Desa dengan dilengkapi atributnya sebagai berikut:<br /> <br /> > Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan<br /> <br /> Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. <br /> <br /> > Kegiatan Operasional Kantor Desa<br /> <br /> Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, target renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br /> <br /> > Kegiatan Operasional BPD<br /> <br /> Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br /> <br /> Masukkan pagu indikatif masing-masing kegiatan dari tahun 1 s.d 5. <br /> <br /> Masukkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya ....<br /> <br /> Setelah Data-data <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">Perencanaan</a> dientri hasilnya bisa dilihat melalui menu Laporan >> Perencanaan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div> <br /> Selanjutnya, silakan pilih Laporan Perencanaan yang ingin ditampilkan, seperti pada gambar berikut:<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div> <br /></div>

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Menu Data Entri Perencanaan pada Aplikasi Siskeudes dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM ...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <h2> A. Proses Penyusunan APB Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div> <ol type="a"> <li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li> <li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li> <li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li> <li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li> <li><div style="text-align: justify;"> Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div> </li> <li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h2> B. STRUKTUR APB DESA</h2> <div style="text-align: justify;"> APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikut disajikan format APB Desa: </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div> <h3> 1. Pendapatan Desa</h3> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div> <ol type="a"> <li>Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li> <li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>Alokasi Dana Desa;</li> <li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li> <li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li> <li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div> <ol> <li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li> <li>Transfer</li> <li>Pendapatan Lain-Lain</li> </ol> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4> a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4> <div style="text-align: justify;"> Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div> <h5> 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5> <div style="text-align: justify;"> Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div> <h5> 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5> <h5> 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5> <h5> 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5> <h4> b. Pendapatan Transfer Desa</h4> <div style="text-align: justify;"> Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div> <ol type="(1)"> <li>Dana Desa;</li> <li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li> <li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li> <li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li> <li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <h5> 1) Dana Desa</h5> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div> <div style="text-align: justify;"> Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div> <ul> <li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li> <li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li> <li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div> <h5> 2) Alokasi Dana Desa</h5> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div> <ul> <li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li> <li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div> <h5> 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: </div> <ul> <li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li> <li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div> <h5> 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div> <h4> c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4> <div style="text-align: justify;"> Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div> <h3> 2. Belanja Desa</h3> <div style="text-align: justify;"> Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div> <ul> <li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-"> <li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li> <li>Operasional pemerintah desa;</li> <li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li> </ol> </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div> <h4> a. Kelompok Belanja</h4> <div style="text-align: justify;"> Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div> <div style="text-align: justify;"> Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div> <ol type="1)"> <li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li> <li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li> <li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li> <li>Bidang Belanja Tak Terduga</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div> <h5> 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5> <ul> <li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li> <li>Pendataan desa;</li> <li>Penyusunan tata ruang desa;</li> <li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li> <li>Pengelolaan gosip desa;</li> <li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li> <li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li> <li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li> <li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ul> <h5> 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5> <ul> <li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain: <ol type="(a)"> <li>Tambatan perahu;</li> <li>Jalan pemukiman;</li> <li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li> <li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li> <li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li> <li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> <li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)"> <li>Air bersih berskala desa;</li> <li>Sanitasi l ingkungan;</li> <li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li> <li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> <li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)"> <li>Taman bacaan masyarakat;</li> <li>Pendi dikan anak usia dini;</li> <li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li> <li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li> <li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> <li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)"> <li>Pasar desa;</li> <li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li> <li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li> <li>Pembibitan flora pangan;</li> <li>Penggilingan padi;</li> <li>Lumbung desa;</li> <li>Pembukaan lahan pertanian;</li> <li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li> <li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li> <li>Kapal penangkap ikan;</li> <li>Cold storage (gudang pendingin); </li> <li>Tempat pel elangan ikan;</li> <li>Tambak garam; </li> <li>Kandang ternak; </li> <li>Instalasi biogas;</li> <li>Mesin pakan ternak;</li> <li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> <li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)"> <li>Penghijauan;</li> <li>Pembuatan terasering;</li> <li>Pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>Perlindungan mata air;</li> <li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li> <li>Perlindungan terumbu karang;</li> <li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> </ul> <h5> 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5> <ul> <li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li> <li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li> <li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li> <li>Pembinaan lembaga akhlak;</li> <li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li> <li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li> </ul> <h5> 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5> <ul> <li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li> <li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li> <li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li> <li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul> <li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li> <li>Kelompok wanita;</li> <li>Kelompok tani;</li> <li>Kelompok masyarakat miskin;</li> <li>Kelompok nelayan;</li> <li>Kelompok pengrajin; </li> <li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li> <li>Kelompok perjaka;</li> <li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li> </ul> </li> </ul> <h5> 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5> <div style="text-align: justify;"> Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div> <h4> b. Jenis Belanja</h4> <div style="text-align: justify;"> Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div> <h5> 1) Belanja Pegawai</h5> <div style="text-align: justify;"> Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div> <h5> 2) Belanja Barang dan Jasa</h5> <div style="text-align: justify;"> Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div> <ul> <li>Alat tulis kantor;</li> <li>Benda pos;</li> <li>Bahan/material;</li> <li>Pemeliharaan;</li> <li>Cetak/penggandaan;</li> <li>Sewa kantor desa;</li> <li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li> <li>Makanan dan minuman rapat;</li> <li>Pakaian dinas dan atributnya;</li> <li>Perjalanan dinas;</li> <li>Upah kerja;</li> <li>Honorarium narasumber/jago;</li> <li>Operasional pemerintah desa;</li> <li>Operasional BPD;</li> <li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li> <li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div> <h5> 3) Belanja Modal</h5> <div style="text-align: justify;"> Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div> <h3> 3. Pembiayaan</h3> <div style="text-align: justify;"> Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div> <h4> a. Penerimaan Pembiayaan</h4> <div style="text-align: justify;"> Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div> <h5> 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5> <div style="text-align: justify;"> SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div> <ul> <li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li> <li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li> <li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li> </ul> <h5> 2) Pencairan Dana Cadangan</h5> <div style="text-align: justify;"> Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div> <h5> 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5> <div style="text-align: justify;"> Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div> <h4> b. Pengeluaran Pembiayaan</h4> <div style="text-align: justify;"> Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div> <h5> 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div> <ul> <li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li> <li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li> <li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li> <li>Sumber Dana Cadangan;</li> <li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div> <h5> 2) Penyertaan Modal Desa</h5> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div> <h2> C. PERUBAHAN APB DESA</h2> <div style="text-align: justify;"> APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div> <ol type="a"> <li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li> <li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li> <li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li> <li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li> <li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan: </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div> <br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Pencairan Dana Desa 2016 Di Biak Numfor Tunggu Peraturan Bupati

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2fa1W23J84wOn4ifhTYfWEohvO345EFxJzP85_y_htNofgv86NgZJfOgkNe6CR01xyQv8bUlA4M9XK6JUIb3tXn2D8E7oeXdik6MyeYxz92EWhzw9M8pjaA638JBb7CA4lsI1RQokAInP/s1600/20160712_dana_desa-Biak-Numfor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2fa1W23J84wOn4ifhTYfWEohvO345EFxJzP85_y_htNofgv86NgZJfOgkNe6CR01xyQv8bUlA4M9XK6JUIb3tXn2D8E7oeXdik6MyeYxz92EWhzw9M8pjaA638JBb7CA4lsI1RQokAInP/s1600/20160712_dana_desa-Biak-Numfor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>KeuanganDesa.gosip, PAPUA -</b> Kepastian pencairan dana desa tahun 2016 masih ditunggu sejumlah kepala kampung di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dana Desa tahun 2016 akan digunakan untuk membiayai acara pembangunan kampung sesuai kebutuhan bersama warga setempat.<br /> <br /> Diakui oleh Kepala Kampung Opuri distrik Biak Barat, S Womsiwor di Biak, Minggu (10/7/016), berita pencairan dana desa tahun 2016 diperkirakan bulan Juli. Sebagaimana disitat dari laman netralnews.com. <br /> <br /> "Ya untuk waktu yang niscaya pencairan dana desa 2016 menunggu keputusan bupati, untuk alokasi dana desa Kampung Opuiri mencapai di atas Rp 500 juta," ungkap Kepala Kampung Opuri S Womsiwor.<br /> <br /> Womsiwor menyampaikan, jikalau dana desa cair maka akan dikelola untuk membiayai berbagai acara pembangunan infrastruktur warga seperti perumahan, pemberdayaan ekonomi warga, jalan kampung, pendidikan, kesehatan serta pembinaan kelembagaan aparatur kampung.<br /> <br /> Womsiwor menambahkan, pembiayaan dana desa tahun 2015 telah terealisasi 100 persen dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di kampung Opuri.<br /> <br /> "Untuk penggunaan pemanfaatan dana desa anggaran tahun 2016 sudah dibuatkan dalam acara perencanaan kampung Opuri," tambah Womsiwor.<br /> <br /> Sementara itu, Rumbino, Kepala Desa Dernafi mengatakan, pemerintahan Kampung Dernafi Distrik Biak Utara akan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi pengelolaan dana desa tahun 2016.<br /> <br /> "Badan Usaha Milik Desa akan menjadi forum keuangan kampung dalam mendistribusikan kegiatan pemberdayaan perekonomian masyakarat kampung," ungkap Rumbino.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Pemkab Biak, Yermias Rumbiak mengakui, pencairan dana desa masih menunggu penyelesaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2015.<br /> <br /> "Ya secara keseluruhan pemanfaatan dana desa sudah dilaporkan ke pemerintah sentra di Jakarta, ya untuk pencairan dana desa 2016 segera dilakukan Pemkab Biak Numfor sehabis adanya peraturan bupati," ujar Yermias Rumbiak.<br /> <br /> Berdasarkan data alokasi penerimaan dana desa Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2016 mencapai sebesar Rp 120 Miliar. [sd]</div> </div>

Pencairan Dana Desa 2016 Di Biak Numfor Tunggu Peraturan Bupati

Ilustrasi KeuanganDesa.gosip, PAPUA - Kepastian pencairan dana desa tahun 2016 masih ditunggu sejumlah kepala kampung di Kabupaten Bi...

+ Read more »

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" title="RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa</td></tr> </tbody></table> Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan berita dari pemerintah kawasan kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. </div> <br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a> <br /> <div style="text-align: justify;"> RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat selesai bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi: </div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan planning pembangunan Desa yang menjadi ajaran bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar ajuan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Musyawarah Desa melaksanakan acara sebagai berikut: </div> <ol type="a"> <li>mencermati ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li> <li>Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li> <li>Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis acara dan keahlian yang diharapkan.</li> </ol> <br /> <div style="text-align: justify;"> Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Hasil kesepakatan dituangkan dalam gosip program, yang menjadi menjadi anutan kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. </div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 2. Pembentukkan Tim Penyusun RKP Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari: </div> <ol type="a"> <li>Kepala Desa selaku pembina;</li> <li>Sekretaris Desa selaku ketua;</li> <li>Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan</li> <li>Anggota yang mencakup: perangkat desa, forum pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.</li> </ol> <br /> <div style="text-align: justify;"> Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Tim penyusun RKP Desa melakukan aktivitas sebagai berikut: </div> <ol type="a"> <li>Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan acara/acara masuk ke desa;</li> <li>Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li> <li>Penyusunan rancangan RKP Desa; dan</li> <li>Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.</li> </ol> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan info dari kabupaten/kota wacana: </div> <ol type="a"> <li>pagu indikatif Desa;</li> <li>planning program/aktivitas Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah tempat kabupaten/kota yang masuk ke Desa.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:</div> <ol type="a"> <li>planning dana Desa yang bersumber dari APBN;</li> <li>Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;</li> <li>Rencana bagian dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota; dan</li> <li>Rencana santunan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja kawasan provinsi dan anggaran pendapatan belanja kawasan kabupaten/kota.</li> </ol> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 4. Pencermatan Ulang RPJM Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas anjuran planning kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.</div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 5. Penyusunan Rancangan RKP Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: </div> <ol type="a"> <li>hasil kesepakatan musyawarah Desa;</li> <li>Pagu indikatif Desa;</li> <li>Pendapatan orisinil Desa;</li> <li>Rencana aktivitas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</li> <li>Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;</li> <li>Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li> <li>Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan</li> <li>Hasil janji kerjasama Desa dengan pihak ketiga.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar tawaran pelaksana acara Desa sesuai jenis rencana aktivitas. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:</div> <ol type="a"> <li>Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;</li> <li>Prioritas acara, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;</li> <li>Prioritas program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kolaborasi antar-Desa dan pihak ketiga;</li> <li>Rencana program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>Pelaksana acara Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:</div> <ol type="a"> <li>rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.</li> <li>Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melaksanakan kerja sama antar Desa. </li> <li>Rencana aktivitas dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi. </li> </ol> <h2 style="text-align: justify;"> 6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh budbahasa, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.</div> <h2 style="text-align: justify;"> 7. Penetapan RKP Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Langkah:</div> <ol type="a"> <li>Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.</li> <li>Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa menurut hasil akad musyawarah perencanaan pembangunan Desa.</li> <li>Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa perihal RKP Desa.</li> <li>Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa wacana RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa ihwal RKP Desa. ***</li> </ol> </div>

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai RPJM Desa . RKP Desa...

+ Read more »

Perencanaan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws425TO0wUQzBUZtHqtbfo4tSCfpNAZarbByyDmLHfuoVb8lL4omAwtblQDXyCsRn-xrqD3gp-aTPkU76A80v3DpMRe3l5Bxcbv8YYDppkW2u4WU88zFbr9w141_BUuSy3XopGq-URbEL/s1600/20160715-perencanaan-pembangunan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws425TO0wUQzBUZtHqtbfo4tSCfpNAZarbByyDmLHfuoVb8lL4omAwtblQDXyCsRn-xrqD3gp-aTPkU76A80v3DpMRe3l5Bxcbv8YYDppkW2u4WU88zFbr9w141_BUuSy3XopGq-URbEL/s1600/20160715-perencanaan-pembangunan-desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Perencanaan Pembangunan Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span class="first-letter">P</span>emerintah Desa menyusun <b>perencanaan pembangunan desa</b> sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. <a href="https://www.blogger.com/search?q=pokok-pokok-pengelolaan-keungan-desa">Perencanaan Pembangunan Desa</a> meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). <b>Perencanaan pembangunan desa</b> disusun menurut hasil akad dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. ***</div> </div>

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa P emerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada p...

+ Read more »

Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTxGO3HeD-HxVDxk1RSRWn3p02lmnWpNVng5W5MseXIQ5tvFCcS35BTafm33dEfhtkFPNZ7m49JwBbFs9AvGrnOR-q7DmmQA96IOfSLEMiqjy2VXheUtnySIAghSJEpBCISDBmrT9cMBU/s1600/20160525_siltap_kades_prades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTxGO3HeD-HxVDxk1RSRWn3p02lmnWpNVng5W5MseXIQ5tvFCcS35BTafm33dEfhtkFPNZ7m49JwBbFs9AvGrnOR-q7DmmQA96IOfSLEMiqjy2VXheUtnySIAghSJEpBCISDBmrT9cMBU/s1600/20160525_siltap_kades_prades.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa</b> dianggarkan dalam <b>APB Desa</b> yang bersumber dari Alokasi  Dana Desa (ADD). Pengalokasian ADD untuk <b>penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa</b> memakai penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol type="a"> <li>ADD yang berjumlah  hingga dengan  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipakai paling banyak 60% (enam puluh perseratus);</li> <li>ADD yang berjumlah  lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dipakai antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga dengan paling banyak  50% (lima puluh perseratus);</li> <li>ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) hingga dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan  antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan</li> <li>ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) hingga dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).</li> </ol> <br /> <div style="text-align: justify;"> Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol type="a"> <li>Kepala Desa;</li> <li>Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;</li> <li>Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50%.</li> </ol> <br /> <div style="text-align: justify;"> Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.</div> </div>

Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang be...

+ Read more »

Rpjm Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rKOA61FtW7cNJOLnWVfduYXOLvcsqnW0x13l7E0npa9Y3GwdZCsFWLWOMlgKgv01Qd57gR-4a28lmUWF1BPk4cGyMn8rGpAGCrVfOKEg4Z2w-Dv0eTJC-AI6vh40df9xEKXuANH9Y3kU/s1600/20160716-RPJM-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rKOA61FtW7cNJOLnWVfduYXOLvcsqnW0x13l7E0npa9Y3GwdZCsFWLWOMlgKgv01Qd57gR-4a28lmUWF1BPk4cGyMn8rGpAGCrVfOKEg4Z2w-Dv0eTJC-AI6vh40df9xEKXuANH9Y3kU/s1600/20160716-RPJM-desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, tahapan  penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:</div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa</li> <li>Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota</li> <li>Pengkajian Keadaan Desa</li> <li>Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa</li> <li>Penyusunan Rancangan RPJM Desa</li> <li>Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</li> <li>Penetapan dan Perubahan RPJM Desa  </li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <h2 style="text-align: justify;"> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a> 1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan  orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.<br /> <br /> Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa ialah:</div> <ol type="a"> <li>Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;</li> <li>Pengkajian keadaan Desa;</li> <li>Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan</li> <li>Penyempurnaan rancangan RPJM Desa. </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota</h2> <div style="text-align: justify;"> Tujuan: Mengintegrasikan acara dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.<br /> <br /> Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota:</div> <ul style="text-align: justify;" type="A"> <li>Rencana pembangunan jangka menengah kawasan kabupaten/kota;</li> <li>Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li> <li>Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>Rencana pembangunan tempat perdesaan.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h2 style="text-align: justify;"> 3. Pengkajian Keadaan Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa. <br /> Langkah kerja:</div> <ul style="text-align: justify;" type="A"> <li>Penyelerasan data desa.</li> <li>Penggalian gagasan masyarakat; dan</li> <li>Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Output: Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h2> 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa</h2> </div> <div style="text-align: justify;"> Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa menurut laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung semenjak diterimanya laporan dari kepala Desa.<br /> <br /> Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:</div> <ul style="text-align: justify;" type="a"> <li>Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;</li> <li>Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;</li> <li>Rencanaprioritas aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Musyawarah desa Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, training kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. <br /> <br /> Diskusi kelompok membahas sebagai berikut: <br /> <ul type="a"> <li>Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;</li> <li>Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;</li> <li>Sumber pembiayaan planning aktivitas pembangunan Desa;</li> <li>Rencana pelaksana aktivitas Desa yang akan dilaksanakan uleh perangkat</li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. <br /> <br /> Output: Hasil janji dalam musyawarah Desa dituangkan dalam gosip acara dan menjadi aliran bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.</div> <h2 style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> 5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Tahapan:</div> <ul style="text-align: justify;" type="a"> <li>Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa menurut info program hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. </li> <li>Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.</li> <li>Kepala Desa menyelidiki dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uleh </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Tim Penyusun RPJM Desa, bila ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.<br /> <br /> Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta planning aktivitas yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</h2> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh etika, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> <h2 style="text-align: justify;"> 7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa </h2> <div style="text-align: justify;"> Tahapan:</div> <ul style="text-align: justify;" type="a"> <li>Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil janji musyawarah perencanaan pembangunan Desa. </li> <li>Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa ihwal RPJM Desa.</li> <li>Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa wacana RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perihal RPJM Desa.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:</div> <ul style="text-align: justify;" type="a"> <li>Terjadi kejadian khusus, seperti petaka, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau</li> <li>Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan/atau pemerintah tempat kabupaten/kota.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. ***</div> </div>

Rpjm Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana ...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2016

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPa4vxOD2b8NaEHGyxadyaTcBsRS9Nlg-bqjhUrNO1dK8IrfqLW6VSwG0z6c_OPSNfwsSOAJhbemfN78LpV1GJ4OFpwbaZ44w64x1DnzmKug_zdglOtxrXJhpPhvAiOGosyAIjMH0mcjg/s1600/20151216_RincianDanaDesa2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPa4vxOD2b8NaEHGyxadyaTcBsRS9Nlg-bqjhUrNO1dK8IrfqLW6VSwG0z6c_OPSNfwsSOAJhbemfN78LpV1GJ4OFpwbaZ44w64x1DnzmKug_zdglOtxrXJhpPhvAiOGosyAIjMH0mcjg/s1600/20151216_RincianDanaDesa2016.jpg" /></a></div> Berikut ini disajikan berita mengenai <b>Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016</b>. Informasi ini sebagaimana disajikan dari website <b>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan</b> (<code>http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=109</code>) sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> RUU wacana APBN Tahun Anggaran 2016 telah disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ihwal APBN Tahun Anggaran 2016, berikut ialah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: </div> <ol> <li>Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/DID2016.pdf" target="_blank">Download DIDTA 2016</a> </div> <li>Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DAU2016.pdf" target="_blank">Download DAU TA 2016</a> </div> <li>Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANADESA2016.pdf">Download DD TA 2016</a></div> <li>Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/dakfisik1.pdf" target="_blank">Download DAK Fisik 1 TA 2016</a><br /> <br /> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/dakfisik2.pdf" target="_blank">Download DAK Fisik 2 TA 2016</a> </div> </ol> <div class="clear"> </div> </div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2016

Berikut ini disajikan berita mengenai Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 . Informasi ini sebagaimana...

+ Read more »