Belajar Transparansi Dari Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span face="Verdana, sans-serif">T</span><span face="Verdana, sans-serif">anpa transparansi memang sulit menciptakan akuntabilitas. </span><span face="Verdana, sans-serif">Transparansi tidak hanya yang berafiliasi dengan keuangan, tetapi juga perencanaan. T</span><span face="Verdana, sans-serif">ransparansi yakni salah satu wujud pertanggungjawaban tatakelola pemerintah dengan rakyat.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGQazNoTZWbp_8GYj4_9dtSRjG0B85yWU5vRm8IlXJGgFYm0QXIpZ2rT2V6hfcslKeo99jRbw_yLsCYeLEpFEaWm_e1wFyaxQftgo8dICy4Im1eMqbzyTUax-S84VwIMMJ4lkCWP6gGKs/s1600/pentingnya-transparansi-dalam-pengelolaan-dana-desa-risehtunong-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="648" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGQazNoTZWbp_8GYj4_9dtSRjG0B85yWU5vRm8IlXJGgFYm0QXIpZ2rT2V6hfcslKeo99jRbw_yLsCYeLEpFEaWm_e1wFyaxQftgo8dICy4Im1eMqbzyTUax-S84VwIMMJ4lkCWP6gGKs/s400/pentingnya-transparansi-dalam-pengelolaan-dana-desa-risehtunong-ilustrasi.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Paska ditemukan indikasi penyelewengan dana desa. Orang-orang begitu bersemangat menserapi pemerintah desa dengan banyak sekali macam ungkapan piawai. </span><span face="Verdana, sans-serif">Seperti p</span><span face="Verdana, sans-serif">emerintah desa wajib transparan dalam pengelolaan keuangan anggaran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Transparansi keuangan hanya dimiliki oleh segelintir orang dan elit-elit saja.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Lalu seperti apa sih transparansi yang dihajati dari desa? ada yang mengatakan transparansi pengelolaan anggaran desa berpedoman pada </span><span face="Verdana, sans-serif">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU Desa, PP Permendagri, Permendes, Permenkeu, Perka LKPP atau hukum-aturan lain.</span><div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penerapan transparansi desa, dengan cara memampangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di baliho besar yang diletakkan di halaman balai desa, dipersimpangan jalan, rumah ibadah, website, atau mampu juga melalui mensos milik desa, dll.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Transparansi desa ialah keputusan atau kebijakan yang diambil bersama masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau prosedur yang mengikuti hukum atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Dengan adanya transparansi akan meningkatkan akidah masyarakat terhadap tatakelola pemerintah desa yang baik dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">T</span><span face="Verdana, sans-serif">ransparansi di desa dapat dilihat dengan terbukanya kanal bagi masyarakat desa dalam memperoleh gosip mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).</span></div> </div> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Ternyata kita masih sulit mendefinisikan transparansi untuk desa. K</span><span face="Verdana, sans-serif">ata </span><span face="Verdana, sans-serif">Ahmad Erani Yustika "Desa tak lancar mendefinisikan transparansi, tapi fasih menyajikan bukti. Pemerintah mampu berguru, bukan menghajar." </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><i>Ayo Belajar Transparansi dari Desa! </i></span></div> </div>

Belajar Transparansi Dari Desa

T anpa transparansi memang sulit menciptakan akuntabilitas.  Transparansi tidak hanya yang berafiliasi dengan keuangan, tetapi juga perenc...

+ Read more »

Aturan Pendirian Bumdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan BUMDes akan sangat strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.</span><span face="Verdana, sans-serif"> </span><div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s1600/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrO8lByjSuEYv-t2t6035CUMLCPY8A0jRG7SG70pOTD-4SGSnwQ_rBzQHrpyzfZi_N3qGLQ21qvpNMD-bN23UEMNYSL-vBODEcgmdF4CxdqtUUXc2fRBDouNM_WCddHIr0BesWAF_FTt4/s400/Pedoman-Pendirian-Badan-Usaha-Milik-Desa-05.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">BUMDes mampu menjadi benteng bagi desa. Karena dengan BUMDes dapat mencekal monopoli potensi-potensi desa dari dan oleh kelompok orang yang ingin menguasai potensi desa untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat banyak.  </span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">UU Desa No.6/2014</span></a> disebutkan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.</span> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Usulan pendirian BUMDes hendaknya didahului oleh prakarsa atau inisiatif masyarakat desa. Berdasarkan anjuran tersebut, lalu pemerintah desa melakukan aktivitas untuk melakukan pemetaan terhadap penggalian potensi perjuangan ekonomi desa, sumberdaya alam yang ada di desa, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Setelah proses tersebut terpetakan dengan baik, langkah selanjutnya adalah membahas dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa</span></a> seberapa besar penyertaan modal yang pantas dan layak disertakan untuk membiayai kegiatan perjuangan BUMDes.   </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Secara lengkap langkah-langkah yang perlu dilakukan, sebelum BUMDes ditetapkan menjadi badan resmi usaha Desa, sebagai berikut:</span></div> <span face="Verdana, sans-serif"><ul style="text-align: left;"> <li>Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat;</li> <li>Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes;</li> <li>Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha BUMDes;</li> <li>Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat;</li> <li>Penyusunan Draf AD/ ART dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes);</li> <li>Sosialisasi Drat AD/ART dan Rancangan Peraturan Desa;</li> <li>Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes); </li> <li>Musyawarah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</li> </ul> </span><span face="Verdana, sans-serif">Untuk meningkatkan kualitas Perdes dan AD-ART BUMDes sebelum ditetapkan menjadi badan ekonomi desa yang sah, dapat meminta masukan dari masyarakat maupun para andal yang mengerti. Karena dengan cara ini akan meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penetapan pendirian BUMDes yakni melalui Peraturan Desa (Perdes) bukan dengan Akta Notaris. Itulah <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">aturan baru pendirian Badan Usaha Milik Desa</span></a> (BUMDes) yang benar sesuai UU Desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Jangan hingga kita gagal paham tentang hukum pendirian BUMDes.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Desa mandiri dan masyarakat sejahtera yakni impian semua kita.(*)</span></div> </div> </div> </div>

Aturan Pendirian Bumdes

Setiap Desa dibutuhkan mempersiapkan diri untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jika dapat dikelola dengan baik, keberadaan B...

+ Read more »

Kriteria Kewenangan Desa Etika

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s1600/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" imageanchor="1"><img alt="Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan Kriteria Kewenangan Desa Adat" border="0" data-original-height="445" data-original-width="660" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s320/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" title="Kriteria Kewenangan Desa Adat" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ihwal Desa, diatur di Bab IV Kewenangan Desa yang mencakup 5 (lima) pasal, yakni pasal 18 hingga pasal 22. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sampai awal tahun 2016, Peraturan Menteri ini menjadi acuan legal dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah dalam menerbitkan Peraturan tentang Kewenangan Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa</span></a>. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No. 44 tahun 2016. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Jenis kewenangan Desa sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 6 Permendagri No. 44/2016 berlaku <i>mutatis mutandis </i>bagi jenis kewenangan Desa Adat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adapun perincian kewenangan berdasarkan hak asal-ajakan Desa Adat, mencakup: </span></div> <div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil; </li> <li>Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah budbahasa; </li> <li>Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; </li> <li>Penyelesaian sengketa budbahasa berdasarkan aturan akhlak yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; </li> <li>Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan; </li> <li>Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut aturan etika yang berlaku di Desa Adat; dan </li> <li>Pengembangan kehidupan aturan akhlak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. </li> </ul> <div> Dalam penyelenggaraan hak asal undangan Desa Adat di atas paling sedikit meliputi:</div> </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat budbahasa; </li> <li>Pranata aturan budbahasa; </li> <li>Pemilikan hak tradisional; </li> <li>Pengelolaan tanah ulayat; </li> <li>Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;</li> <li>Pengelolaan tanah kas Desa Adat; </li> <li>Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan </li> <li>Masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.  </li> </ul> Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><u>Kriteria Kewenangan Desa Adat</u> </b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-seruan antara lain: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat; </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak sosial budaya  masyarakat Desa Adat; dan </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  </span></li> </ul> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(<a href=" /search?q=donwload-modul-pratugas-tenaga" target="_blank">D<span style="color: #134f5c;">onwload Modul Pratugas Tenaga Pendamping Profesional 2017</span></a>)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adab beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini (Permendagri No. 44/2016), juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan tempat Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa mampu melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat menurut peraturan perundang-usul. <br /> </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Informasi lengkap mampu dibaca dalam <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 wacana Kewenangan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><br /></u></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><i>Referensi:</i></u></span></div> </div> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Kemendesa, PDTT Tahun 2016.<br />Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.</span></div> </div>

Kriteria Kewenangan Desa Etika

Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatua...

+ Read more »

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR055R6z3UzKeRms5g_6BirXkaloMl_80YGWF5GVgkm9q8yH23NyPcd3Qq5CrmJR4lFtObN5n4VMVf3UPtg0m_H1-BgbZpf8GeXqv80Aayqh8fUNhGFFu0XeBTHygKChYcT0utcq14Rs/s1600/PMK+NOMOR+40+TAHUN+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="657" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR055R6z3UzKeRms5g_6BirXkaloMl_80YGWF5GVgkm9q8yH23NyPcd3Qq5CrmJR4lFtObN5n4VMVf3UPtg0m_H1-BgbZpf8GeXqv80Aayqh8fUNhGFFu0XeBTHygKChYcT0utcq14Rs/s1600/PMK+NOMOR+40+TAHUN+2020-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: x-large;"><br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. </span><br /> <div> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: x-large;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020<br />MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />ttd. SRI MULYANI INDRAWATI<br /><br />Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020<br /><br />DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />ttd. WIDODO EKATJAHJANA<br /><br />BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384</span></div> <div> <span style="font-size: x-large;"><br /></span></div> <span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Silahkan Download PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /PMK.07/ 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/ PMK.07/ 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/19_KdLc6fO0JFSdt7b6JGIhf-4v8kHcF6/view?usp=sharing" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indon...

+ Read more »

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan PPID wajib memberikan jawaban (baca juga: akhir) atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pertanyaan lalu yaitu: bagaimana pola <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b> itu?<br /> <a name="more"></a>Berikut ini cuplikan pola surat jawaban/balasan atasan PPID atas keberatan layanan gosip publik desa:<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</div> <div style="text-align: center;"> (<i>Nama Desa, Alamat, Nomor Telepon</i>) </div> <h2 style="text-align: center;"> SURAT TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h2> <br /> <div style="text-align: center;"> Nomor Surat : ....*</div> <h3> I. IDENTITAS PEMOHON</h3> Nama : .........<br /> Nomor Register Keberatan : ...........<br /> Alamat : ...........<br /> Pekerjaan : ...........<br /> No Telp/Email : ...........<br /> Rincian Informasi yang Dimohonkan : ..................<br /> <h3> II. TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN</h3> Bahwa menurut permohonan isu Pemohon dan surat jawaban PPID, maka atasan PPID menawarkan tanggapan sebagai berikut:**<br /> .......................................<br /> <h3> III. KEPUTUSAN ATASAN PPID</h3> Bahwa berdasarkan tanggapan atasan PPID atas keberatan Pemohon, disampaikan keputusan sebagai berikut:<br /> <b>⬜ Menolak Keberatan Pemohon***</b><br /> <b>⬜ Memberikan sebagian informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> <b>⬜ Memberikan seluruh informasi yang Dimohonkan Pemohon</b><br /> ........................<br /> <h3> IV. JANGKA WAKTU</h3> Berdasarkan Keputusan Atasan PPID, dengan ini memerintahkan kepada PPID untuk memperlihatkan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta pada ... (tanggal), ... (bulan), ... (tahun)****<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> ... (kawasan), ... (tanggal, bulan, tahun)*****</div> <div style="text-align: center;"> <b>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>(Atasan PPID)</b></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> ....</div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> (nama dan tanda tangan)<br /> <br /></div> <h2> Cara Mengisi Format Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</h2> * : Diisi oleh petugas menurut nomor surat permohonan Informasi Publik.<br /> ** : Diisi oleh Atasan PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 abjad a-i UU KIP.<br /> *** : Diisi oleh Atasan PPID penolakan berdasarkan pengecualian isu pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP atau peraturan perundang-seruan dan dikarenakan gosip belum dikuasai/didokumentasikan.<br /> **** : Diisi oleh Atasan PPID apabila keberatan Pemohon diterima.<br /> ***** : Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas wacana jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.<br /> Jika Sobat Desa memerlukan contoh dokumennya dalam bentuk file format PDF atau Doc (Microsoft Word). Sobat Desa dapat mendownload secara gratis (free download) melalui link download dibawah ini:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/11X7FCTzaxtdmIB9KcJEsSaCat2n1FVZu/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan Doc</a></b><br /> <br /> atau:<br /> <br /> <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Z4MBtgBTA0Nvk9bRsUWaPZD75TpTA6QK/view?usp=sharing" rel="nofollow">Surat Tanggapan Keberatan atas Layanan Informasi PDF</a></b><br /> <br /> <span style="background-color: yellow;">Password:</span> formatadministrasidesa<br /> <br /> Demikian ulasan ihwal <b>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan</b>. Semoga pola format Doc dan PDF yang Kami bagikan tersebut mampu membantu Sobat Desa yang membutuhkan.<br /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8766336379054241" data-ad-format="auto" data-ad-slot="3854403152" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><br />

Surat Jawaban Atasan Ppid Atas Keberatan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 wacana Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Atasan...

+ Read more »

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" border="0" data-original-height="430" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVHTYNYl52yZZw1LAZfifjjuMexnN1fEZmPNDHYEYRaKreSh0OdZWvr12kpOJn_tTDiVaUWwvxOnN2sBRz_ygb7Nj1G-GydAt_HJGytJzKb-yrn65L9fWYqSz9gkJqUDNLplTCBDVfhc/s1600/se+baru-min.jpg" title="SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">SURAT EDARAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Coronavirus Disease 2O19 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai peristiwa non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan masalah. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, dibutuhkan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVI D-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar termasuk keluarga.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumbangan dan kolaborasi lintas sektor dan Pemda pada penanganan COVID-19, khususnya dalam dukungan info kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri. Mengingat ketentuan:</span><br /> <ol style="font-size: x-large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 perihal Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 ihwal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O18 perihal Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 perihal Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O19 ihwal Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 2O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah , Mendeteksi , dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15O1/Menkes/Per/X/2O1O wacana Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5O3);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1 .O7/Menkes/1O4/2O2O ihwal Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2O19-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya .</span></li> </ol> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download SE HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1auBdpdwrpBUmdt6CsG1DWnbq2t7o3FhD/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Se Hk.O2.O1/Menkes/2O2/2O2o Ihwal Protokol Isolasi Diri Sendiri DalamPenanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

SURAT EDARAN NOMOR HK.O2.O1/MENKES/2O2/2O2O TENTANG PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)...

+ Read more »

Download Acuan Format Pendataan Blt Dana Desa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaIvaJqsiJ0F4Wt16k3AusE6pB5EDoB0GoCkiYWU8Ks0OLGU_0vocq97sr9B1wBLfL_qLYdM6kevU6vhEqCkQ3-TOyxTpIL7zGmZGI07FDzCtRI3c91f713iDzqqFozgoDSQ74RL6egtI/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Download Contoh Format Pendataan BLT Dana Desa Download Contoh Format Pendataan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaIvaJqsiJ0F4Wt16k3AusE6pB5EDoB0GoCkiYWU8Ks0OLGU_0vocq97sr9B1wBLfL_qLYdM6kevU6vhEqCkQ3-TOyxTpIL7zGmZGI07FDzCtRI3c91f713iDzqqFozgoDSQ74RL6egtI/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" title="Download Contoh Format Pendataan BLT Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Mekanisme Pendataan calon akseptor Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa) diatur dalam lampiran klarifikasi Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebagai berikut:</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">pendataan calon peserta BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">pendataan calon peserta BLT-Dana Desa terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">hasil pendataan target keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa (MUSDES) khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan jadwal tunggal, adalah validasi dan finalisasi data calon penerima BLT-Dana Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">legalitas dokumen hasil pendataan calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">dokumen hasil pendataan calon peserta BLT-Dana Desa diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan aktivitas BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.</span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Anda Download Format Pendataan BLT Dana Desa. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1-YrHa6fICtA73_hpA2RGcRrEEI_9csPe/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span>

Download Acuan Format Pendataan Blt Dana Desa

Mekanisme Pendataan calon akseptor Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa) diatur dalam lampiran klarifikasi Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020...

+ Read more »

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" border="0" data-original-height="492" data-original-width="667" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgGvUu7UBD2idUBxaa5n6C7ohilZ_cmF9PICCXjj5y1nNfveCBhSxJug6zd2QgtDRtwkclQY1p76d8h8Yh6UY8SU4aR5bRKR8amZ8o8LDy-cJSrZBY19cvDaP7sEq_1_yrSgU-a0ni6q4/s1600/KEPMEN-min.jpg" title="KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu</span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">NOMOR HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <br /> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa penyakit yang mampu menimbulkan wabah mampu berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2O16 wacana Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu memutuskan Keputusan Menteri Kesehatan perihal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download KMK HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. </span><b style="font-size: x-large;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1X5O4-mf6ncdSxmmVZXzox_RhmNzv5uCO/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></div> </div>

Kmk Hk.01.07/Menkes/169/2020 Ihwal Penetapan Rumah Sakit TumpuanPenanggulangan Penyakit Jerawat Emerging Tertentu

KMK HK.O1.O7/MENKES/169/2O2O ihwal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu KEPUTUSAN MENTERI ...

+ Read more »

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5rRlLxciFcBgncyh-7vGaQHx71eAwa2OsvTAVus9-XwJd6_ayDHq1sze9b4kgImM2uekilAPZb20H82903qz4dzb2nRXM5mLLT7IfM2PRBc5OkYLl9yMj4Kkjt3FAYRvfRrzyImfzMNI/s1600/rilis.jpg" title="Surat Mendes tentang Tanggap COVID-19, PKTD dan BLT Dana Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menjadi PermendesaPDTT Nomor 6 tahun 2020 ihwal perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.</span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur perihal penggunaan dana desa untuk:</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;"><b>Pencegahan dan Penanganan COVID-19 </b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Penegasan Padat Karya Tunai Desa; dan</b></span></li> <li><span style="font-size: large;"><b>Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)</b></span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> Untuk poin 1 dan 2 telah dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa besrta protokol relawan desa lawan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<br /><br />Selengkapnya, anda bisa lihat surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berikut ini:</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1011" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFl7ZwlZ_34RiYSOqa2zzcM9ov_eFq8-sAl25uSFRGKGu43di3RadvPjAyTMsM7y3D1Tc7k6YgyoLN9JBRlShyphenhyphenLGQmO4-jJrUvZ9aNfHLt9eB0t6o1mYk-7K1r3-SXAK2GE_EPISbDxwQ/s1600/rilis.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpOQPZO_5zO7CmxlMDkYUlpPj5Q03tBONOd2h12xKBIhRwJtC_hyphenhyphenlLLCJC6TURLaQbmYu0hi6lD-ymJdFaiqAQF6TpNx28gFuViK3zX_Wn8Ed0Zsmyif0-PRg6UsG2pgvA5HFYZl-7TCw/s1600/RILIS2.jpg" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1386" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1UzLR9DrFB0r5Z7zDDvI7eH5Hgimn3wQgUUd2oi0jNBKhs6yLxLvE5DuBfpWoY5RR8TRk3m91AjEFqEyI3VpK-WXliTkWtYBZU9vbnUVIYar9Af4H99vUHSivEu_51nnv4VZJ92vrTrM/s1600/RILIS3.jpg" /></a></div> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> </div>

Surat Mendes Tentang Tanggap Covid-19, Pktd Dan Blt Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan perubahan atas PermendesaPDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal ...

+ Read more »

Isi Surat Edaran Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2O2o Tentan PerubahanAtas Surat Edaran Menteri Desa Ihwal Desa Tanggap Covid-19 DanPenegasaan Padat Karya Tunai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kfdDv20Ku0wK4oimLNlqU5o_wRf8cFqYIkFtMyRf4LJPj9wiRAPi-MRgFmv9Sm1qAswv-K42vyLuBqUgL55K6tGZHsTijKoVg6GdyEbl57eiHEzGQFCk9sYrFjTvL37Lg-IE4MzZjhI/s1600/buku-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai " border="0" data-original-height="504" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kfdDv20Ku0wK4oimLNlqU5o_wRf8cFqYIkFtMyRf4LJPj9wiRAPi-MRgFmv9Sm1qAswv-K42vyLuBqUgL55K6tGZHsTijKoVg6GdyEbl57eiHEzGQFCk9sYrFjTvL37Lg-IE4MzZjhI/s1600/buku-min.jpg" title="Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Pada kesempatan ini admin blog juragan berdesa akan berbagi perihal penjelasan Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai yakni sebagai berikut:<br /><br />Latar Belakang<br /><br />Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempetimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<br /><br />Merubah angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mendata penduduk rentan sakit, mirip orang renta, balita, serta orang mempunyai penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak menerima manfaat atas banyak sekali kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah sentra maupun tempat, baik yang telah maupun yang belum mendapatkan.<br /><br />Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2O wacana Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.<br /><br />Demikian, supaya Surat Edaran ini mampu dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. Isi Lengkap perubahan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai.<br /><br />Demikianlah klarifikasi ihwal Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. Semoga tulisan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...<br /><br />Selengkapnya: Silahkan Download Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1Jq7DqGqTnHjpwvEfNLT3uEMANoa4xX9Q/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Isi Surat Edaran Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2O2o Tentan PerubahanAtas Surat Edaran Menteri Desa Ihwal Desa Tanggap Covid-19 DanPenegasaan Padat Karya Tunai

Pada kesempatan ini admin blog juragan berdesa akan berbagi perihal penjelasan Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2O2O ten...

+ Read more »

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" border="0" data-original-height="501" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAavHntmYzL7k2_xUbvgZJW7Bum4mbV7pA4BWllzapdEUiVMO3CbCWBLb6_JjSSxUAS93NKoozDnGTUSyxYIKVoyswfgntxDl1r_XlVPykMnirCkG12ai7gTX2RyYwazGP4PHDDtj2Mg/s1600/PERMEN-min.jpg" title="Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">NOMOR 81 TAHUN 2O15</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">TENTANG</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;">MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penilaian perkembangan desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa bahwa untuk menerima hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan</span></li> </ol> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 81 Tahun 2O15 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1E2E0zLUHEN2Kjv72rtz0rBiW5VE5J4Ok/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 81 Tahun 2O15 Perihal Evaluasi Perkembangan Desa DanKelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2O15 TENTANG EVALUASI ...

+ Read more »

Permendesa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas DanaDesa 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpwaNvHEllukM7hRzW9cRYGFHdCWNkdAV__NcE_1YmQw-bZAX2evRXnzs7H1WA9PAlAs4NHMjWAfvNR2op7dip_XRqc-l4c9fbSPddqM78lNzpy-DAo3hba9DOKJeY610xx_avvQythA/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020" border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpwaNvHEllukM7hRzW9cRYGFHdCWNkdAV__NcE_1YmQw-bZAX2evRXnzs7H1WA9PAlAs4NHMjWAfvNR2op7dip_XRqc-l4c9fbSPddqM78lNzpy-DAo3hba9DOKJeY610xx_avvQythA/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" title="Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOMOR 6 TAHUN 2O2O</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH </b><b>TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2O19 </b></div> </span><br /> <div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2O2O</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <br />Menimbang : </span></div> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa penyebaranCorona Virus Disease 2O19 (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O perihal Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa mampu dipakai untuk perlindungan eksklusif tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu adaptasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2O19 ihwal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O;</span></li> </ol> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2O2O ihwal Perubahan Prioritas Dana Desa 2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/19Q0N5zazLV6Uje18VEmAU-TjcoAOVzxB/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendesa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas DanaDesa 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ...

+ Read more »

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" border="0" data-original-height="457" data-original-width="668" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MMl0EiYsolf9EugSxpZaarYn27MyWPH1kgpj4JR-6qAqokUvruj6GhAOewxWHp3cgO3YU-a7vTTxW7RHDhfetAdeuw1FNCxePMmb9ZP_kTE59Fi5Km4wj85rZjQxM3CA1OD31arYEak/s1600/kerjasama-min.jpg" title="Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 96 TAHUN 2O17</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> <br />Menimbang : </span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 wacana Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 perihal Desa, perlu disusun pedoman tentang kolaborasi Desa di bidang Pemerintahan Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2OO7 wacana Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-usul sehingga perlu diganti;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ihwal Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 ihwal Tatacara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TM1hpWnZSYUhfYnM/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Perihal Tatacara Kerjasama Desa DiBidang Pemerintahan Desa

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2O17 TENTANG TATA ...

+ Read more »

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" border="0" data-original-height="496" data-original-width="901" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" title="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O perihal Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O, telah ditetapak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.</span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">Dengan Rincian Lampiran:</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Bagi Hasil</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Fisik</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Nonfisik termasuk BOK Tambahan</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Insentif Daerah</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Desa</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Khusus</span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Anda Download PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1fmTZ6PY7I1VErudBDu1nPfm6kprWy_w9" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Download Juga: Lampiran </span><span style="font-size: large;">PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1l34Ew1fbYKlRLpTp_Scr726tXh1v4QHY" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebij...

+ Read more »

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijD5eSN5d2tmZHM1_W60cwuipweIKPQKnaYhbazxEN-rwTEV7-7L61vFiJRn2s0OKaBGM8nApy40dQYBrEjFMafLCvko1ieqa3WAs5xmQSoiuZia0NuT4N3F-2tHEKXdlPi4MrNbUovpM/s1600/KECAMATAN-min.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>NOMOR 17 TAHUN 2O18</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>KECAMATAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang :</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 23O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Kecamatan;</span></div> <span style="font-size: large;">Mengingat : </span></div> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</span></li> </ol> </div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2O18 tentang Kecamatan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1l_80lcHISX4nLEeP4NbMdW6Bb6sHv6zY/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Ihwal Kecamatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O18 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

+ Read more »

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " border="0" data-original-height="482" data-original-width="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUY06x3OaAuxkcRMwGp_EzmfadT-srpl0BSS-moqp17k2PK-F7OMaDBj-dVj44R_6ff7b5yzNLE7TaJBEkLBUvof3ikbsWxsqE8kbF1rAozkWw70h_fqWlm3K4ZVVQE2c0xhdtxy-g0Y/s1600/lurah-min.jpg" title="Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan " /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>SALINAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b></div> </b></span><br /> <div> <div style="text-align: center;"> <b style="font-size: x-large;">NOMOR 13O TAHUN 2O18</b></div> <span style="font-size: large;"></span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>TENTANG</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <b><div style="text-align: center;"> <b>KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</b></div> </b></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Menimbang : </span></div> <div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3O ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O18 tentang Kecamatan, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri wacana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;</span></blockquote> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1cSOHSV89QVYrwSHl28NCG2YShULLd91g/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permendagri 130 Tahun 2018 Wacana Dana Kelurahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13O TAHUN 2O18 TENT...

+ Read more »

Permendes Pdtt Nomor 6 Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-0l4n4rZzYc7Mmur-NgCBMcG-0WkiK_QcXCnIbEmnaoq5AXP2EcKRVrJo0hhTUvxNODsu5mvsCijfv_4j-wciypA7T6Y_eB2DWII1ZF-iEHJ-gErzVBi_LxCBzdadOkPMaxxj_4uwhVY/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN Download Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020" border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-0l4n4rZzYc7Mmur-NgCBMcG-0WkiK_QcXCnIbEmnaoq5AXP2EcKRVrJo0hhTUvxNODsu5mvsCijfv_4j-wciypA7T6Y_eB2DWII1ZF-iEHJ-gErzVBi_LxCBzdadOkPMaxxj_4uwhVY/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" title="Download Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>LAMPIRAN I</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI DESA,</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>REPUBLIK INDONESIA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 6 TAHUN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020</b></div> <br /><div style="text-align: center;"> <b>PEDOMAN UMUM</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANADESATAHUN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>BAB I</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA</b></div> <br />A. Pendahuluan<br /><br />Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa yakni Desa yang berpengaruh, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa ialah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.<br /><br />Desa sebagai kesatuan masyarakat aturan menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek aturan menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bab dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan ihwal kedudukan Desa ini mengakibatkan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa menentukan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi forum penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara berdikari menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.<br /><br />Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan aktivitas pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya insan di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa bisa menjalankan kewenangannya, termasuk bisa menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah supaya Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui prosedur pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.<br /><br />Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020ini dipedomani oleh Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.</span></div>

Permendes Pdtt Nomor 6 Tahun 2020

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 ...

+ Read more »

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /Pmk.03/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCEyixexAf_ezBes_7QWxkLoRRocywcVjSnKieZVpZEE8GAJy_1UPhflm_FMLpVKn6aMTr-HQNG_rGg_Gxbw1pJZM1NRcsmm5W29lQ1FqIw2fhAgKcX0JFiOz7mc-skvgWW6RnuxT4C9U/s1600/PMK+28-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020" border="0" data-original-height="384" data-original-width="523" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCEyixexAf_ezBes_7QWxkLoRRocywcVjSnKieZVpZEE8GAJy_1UPhflm_FMLpVKn6aMTr-HQNG_rGg_Gxbw1pJZM1NRcsmm5W29lQ1FqIw2fhAgKcX0JFiOz7mc-skvgWW6RnuxT4C9U/s1600/PMK+28-min.jpg" title="Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA </b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 28 /PMK.O3/2O2O </b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG </b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG  DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN  PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2O19 </b></div> <div style="text-align: center;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN·YANG MAHA ESA </b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, </b></div> <br />Menimbang:</span><br /> <div> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman pandemi Corona Virus Disease 2O19 ( COVID-19), diharapkan bantuan pemerintah dalam penanganan pandemi virus tersebut; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat  kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk  penanganan pandemi Corona Virus Disease 2O19 ( COVID19), perlu menawarkan kemudahan perpajakan untuk mendukung penanganan imbas virus dimaksud; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan  Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pengalokasian anggaran penanggulangan peristiwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 21 ayat (8), </span><span style="font-size: large;">Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang  </span><span style="font-size: large;">Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  </span><span style="font-size: large;">sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  </span><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 wacana  </span><span style="font-size: large;">Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7  </span><span style="font-size: large;">Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu mengatur  </span><span style="font-size: large;">pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud pada </span><span style="font-size: large;">karakter b; </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan karakter c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ihwal  Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19; </span></li> </ol> </div> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 /PMK.O3/2O2O Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 . <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1NUu-7Ew-yzBCAxRqIzKOWsjIlmUNhsg-" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> <br /></div> </div>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /Pmk.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28 /PMK.O3/2O2O  TENTANG  PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JAS...

+ Read more »

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data TerpaduKesejahteraan Sosial

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDqR7jeeqOwKnNy80LpeyzyaMfOe-IJw2ILJZh8oMlKMAB7VMrLhpwUkKSj2A-Un5n5Pdiz4JwGIzG-YM4Uh9o-sNZwhAiB1AzsZiCA-1ZXqPbxsqLOBke4D6Ed2giJWVesqO7Q4Dksjs/s1600/permensos-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial" border="0" data-original-height="475" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDqR7jeeqOwKnNy80LpeyzyaMfOe-IJw2ILJZh8oMlKMAB7VMrLhpwUkKSj2A-Un5n5Pdiz4JwGIzG-YM4Uh9o-sNZwhAiB1AzsZiCA-1ZXqPbxsqLOBke4D6Ed2giJWVesqO7Q4Dksjs/s1600/permensos-min.jpg" title="Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA</b></span></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR 5 TAHUN 2019</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,</b></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> Menimbang :<br /><ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar teladan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan karakter b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Sosial ihwal Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</span></li> </ol> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Mengingat :</span><br /> <ol><span style="font-size: large;"> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 perihal Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ihwal Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</span></li> </span></ol> <span style="font-size: large;"> </span></div> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1QpOk4U9Uk-mw45Wex_k7PmUUEA-OveHz/view" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data TerpaduKesejahteraan Sosial

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RA...

+ Read more »

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RKPDes Perubahan Tahun 2020" border="0" data-original-height="351" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" title="RKPDes Perubahan Tahun 2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>KEPALA DESA ….. (Nama Desa)</b></span></div> <span style="font-size: large;"> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN/KOTA </b></span><b style="font-size: x-large;">….(Nama Kab/Kota)</b></div> <span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;"> <b>PERATURAN DESA… (Nama Desa)</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>NOMOR ………… 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>TAHUN ANGGARAN 2020</b></div> <div style="text-align: center;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: center;"> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>KEPALA DESA ……………,</b></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> Menimbang :<br /><ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, mirip musibah, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kawasan kabupaten/kota.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan pengaruh pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 ihwal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, b, c, d, e dan aksara f perlu memutuskan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .............. Kecamatan ..... Kabupaten ............. Tahun Anggaran 2020;</span></li> </ol> </span><br /> <div> <span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download RKPDes Perubahan Tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1iZSIGvuHxhwaCEqwukbmzTdMdul-2tHS" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA  ….(Nama Kab/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR ………… 2020 TENTANG PERUBAH...

+ Read more »