Pemerintah Desa: Pelaporan

Tampilkan postingan dengan label Pelaporan. Tampilkan semua postingan

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Berikut ini admin blog akan berbagi tentang Contoh Kwitansi Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" title="Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. Kwitansi ini terdiri atas 6 kolom, Sebagai berikut:</span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li><span style="font-size: large;">nomor, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Nomor Iinduk Kependudukan (NIK), </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Nama Kepala Keluarga/yang mewakili, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Jumlah Penerimaan, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Tanggal Penerimaan, dan </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Tanda Tangan/Cap Jempol.</span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT-Dana Desa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1fArZvfOQvYZNXJFCYZFIwmOt_OT9WrnM/view" target="_blank">UNDUH DISINI</a></b></span></div>

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri ...

+ Read more »

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan  Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" title="Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Dalam PMK tersebut dijelaskan yang pada dasarnya Dana desa diprioritaskan untuk penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dalam rangka untuk menangani stabilitas sistem keuangan akibat efek Pandemi Covid-19. <br /><br />Berikut klarifikasi singkat wacana BLT Dana Desa bagi pemerintah desa berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>: </span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pemerintah Desa WAJIB menganggarkan dan melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 23A ayat 2), bila tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) maka akan dikenakan Sanksi berupa Penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap III pada Tahun berjalan (Pasal 47A ayat 1) dan pemotongan Dana Desa 50% (ayat 2). </span></li>
<li style="text-align: justify;">Penetapan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) (Pasal 24 ayat 1 aksara c.3).</li>
<li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 24A ayat 1c).</li>
<li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I, II, III yang belum salur dapat disalurkan per bulan untuk kepentingan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (pasal 24A dan 24B).</li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: x-large;">Demikianlah penjelasan wacana <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Semoga Penjeklasan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.</span></div>

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang ...

+ Read more »

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial  Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" border="0" data-original-height="1189" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" title="Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan hingga Desember 2020 di tengah era pandemi Covid-19. <br /><br />Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebulan sekali dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi efek wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). <br /><br />"Mulai pertengahan April ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu mencairkan Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan(PKH) setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) diberikan tiap tiga bulan sekali, adalah di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,” kata Mensos Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020). <br /><br />Menurut Mensos, percepatan penyaluran bertujuan biar keluarga Penerima Manfaat tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi.  <br /><br />Terlebih, di kala pandemi ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tak mampu bekerja sebab ada kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah.<br /><br />Mensos mengatakan, sesuai isyarat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.<br /><br />Mensos Juliari menambahkan, melalui Program Keluarga Harapan(PKH), pemerintah memberikan dukungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. <br /><br />“Untuk itu pemerintah juga menaikkan anggaran Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25 % (persen),” kata Mensos Juliari. <br /><br />Mensos kembali merinci, Bantuan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di abad ini telah diubahsuaikan untuk setiap komponennya yaitu sebagai berikut: </span><br />
<ul><span style="font-size: large;">
<li><span style="font-size: large;"><b>Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan,</b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Dasar akan menerima sebesar Rp 75.000 per bulan, </b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengah Pertama akan mendapatkan sebesar Rp 125.000 per bulan dan </b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengan Atas akan mendapatkan sebesar Rp 166.000 per bulan.</b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Penyandang disabilitas berat serta Lansia 70 tahun ke atas akan menerima sebesar Rp 200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)dari sebelumnya 9,2 juta KPM. </b></span></li>
</span></ul>
<span style="font-size: large;"> <b>P</b>enambahan peserta manfaat ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah kawasan (PEMDA) di seluruh Indonesia. <br /><br />“Makara, Bantuan Sosial mampu disalurkan lebih tepat target sebab yang mengetahui kondisi warganya yaitu masing-masing pemerintah kawasan,” kata politisi PDI-P ini. <br /><br />Selain itu, sesuai prinsip-prinsip pencegahan Covid-19, penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH) menerapkan hukum jaga jarak dalam pengambilan bansos. Kemensos pun telah menyusun anutan penyaluran Bantuan Sosialdan pemikiran pengambilan Bantuan Sosialdi ATM dan Agen Bank. <br /><br />“Kami melaksanakan koordinasi dengan pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH), supaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)mampu mencairkan Bantuan Sosialsetiap bulan dengan jaga jarak, untuk mencegah penyebaran Covid-19,” papar Mensos. <br /><br />Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, menyatakan seluruh jajaran Ditjen Linjamsos bersama pemda, Himpunan Bank Negara (Himbara), dan SDM Program Keluarga Harapan(PKH) di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan(PKH) tiap bulan. </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;"> menyebut, dikala ini Kemensos mempunyai lebih dari 38 Ribu SDM Program Keluarga Harapan(PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh ribuan Agen Bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. <br /><br />“Di setiap kecamatan, ada SDM Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) yang siap untuk mengawal proses pencairan tunjangan biar sempurna dan aman hingga di tangan KPM,” kata </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;">.</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">Sumber: KOMPAS</span></div>
<div>
<br /></div>
</div>

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bu...

+ Read more »

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) </td></tr>
</tbody></table>
<b>KeuanganDesa.berita, JAKARTA -</b> Wajib Pajak (WP) terus didorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada 2019. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan masih jauh dari sasaran. Hingga Minggu (3 Maret 2019), jumlah Wajib Pajak yang melaporkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">SPT</a> gres mencapai 3,1 juta dari atau sekitar 17 persen dari target 17,6 juta.<br />
<br />
Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini harus mencapai 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 71 persen atau 12,5 juta Wajib Pajak.<br />
<br />
Menkeu mengingatkan bahwa Maret ini merupakan abad terakhir bagi Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Pelaporan untuk wajib pajak orang langsung tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.<br />
<br />
"Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami mengimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Senin (4 Maret 2019).<br />
<br />
Mantan eksekutif pelaksana Bank Dunia itu berpesan agar Wajib Pajak tidak melaporkan SPT pada saat tenggat waktu. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para fiskus dalam melayani para Wajib Pajak sebab harus berkejaran dengan waktu.<br />
<br />
"Karena mirip tahun lalu aku tiba ke kantor-kantor <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">pajak</a>, kasihan ia harus mengisi dan adakala mereka panik dan mengakibatkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman," terperinci Menkeu.<br />
<br />
Menurut Sri Mulyani, semenjak 2012, Ditjen Pajak juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online yakni melalui e-filling. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, melainkan bisa melalui ATM dengan e-billing.<br />
<br />
Melalui dua layanan ini, lanjut Menteri Keuangan, diharapkan mampu memudahkan masyarakat. Sebab, dengan lazimnya penggunaan ponsel bakir oleh masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing dibutuhkan bisa menghadirkan efisiensi, sempurna waktu, dan mengurangi beban manajemen serta emosional pada masyarakat.<br />
<br />
"Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus hingga jam terakhir. Namun kami mengimbau masyarakat untuk mampu melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa," tandas Menkeu.<br />
<br />
<h3>
 Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Menurun</h3>
<br />
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi biasanya baru melonjak pada simpulan Maret.<br />
<br />
Menurutnya, dikala ini jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat sekitar 38 juta. Dari total tersebut, hanya 17,6 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.<br />
<br />
Yoga menyebut tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang langsung karyawan mengalami penurunan, sementara Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan meningkat. Pada 2018, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 71 persen atau menurun dibandingkan pada 2017 sebesar 75 persen.<br />
<br />
Kemudian, rasio Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan mencapai 74 persen pada 2018, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 62 persen. Penurunan kepatuhan wajib pajak orang langsung karyawan disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016.<br />
<br />
Di sisi lain, rasio kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami penurunan. Pada 2018, rasio wajib pajak badan mencapai 59 persen, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 65 persen.<br />
<br />
"Penurunan kepatuhan wajib pajak badan perlu penelitian lebih jauh," ungkapnya.<br />
<br />
Guna mendorong kepatuhan, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yakni perbaikan sistem pelayanan dan pembukaan layanan konsultasi SPT di luar kantor seperti di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan atau kecamatan. Layanan konsultasi SPT di luar kantor tersebut berada di booth Pojok Pajak.<br />
<br />
Ditjen Pajak juga mendorong penyampaian SPT dilakukan secara online. Yoga menargetkan penyampaian secara online mampu melebihi 80 persen dari total pelapor.<br />
<br />
Penyampaian SPT secara online dinilai lebih praktis dan efisien karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaporan secara manual.<br />
<br />
Ditjen Pajak juga menjalankan sejumlah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan berbagai cara. Antara lain, kata Hestu, meningkatkan pelayanan, hingga membuka kelas pajak di perusahaan, kantor desa atau istilahnya menjemput bola.<br />
<br />
"Di bidang pelayanan ini berbagai yang kita lakukan, Pertama channel penyampaian SPT kan kita kini sudah cantik, e-filing, dan e-form," jelas ia. ***</div>

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) KeuanganDesa.berit...

+ Read more »

Modul Pelaporan Pada Aplikasi Siskeudes Terbaru

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Sesuai dengan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</a>, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap tamat Tahun Anggaran.<br />
<br />
Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Laporan Keuangan</a> yang terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Laporan Realisasi APBDesa</a> dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">Catatan atas Laporan Keuangan</a>.<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
Pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">aplikasi Siskeudes</a> terdapat modul untuk menyajikan laporan-laporan tersebut, yaitu:<br />
<br />
<ol>
<li>Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi.</li>
<li>Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</li>
<li>Menu Penyesuaian dipakai untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.</li>
<li>Menu Penyesuaian dipakai juga untuk melaksanakan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.</li>
</ol>
<h2>
 A. SALDO AWAL</h2>
Menu saldo awal digunakan untuk mencatat aset desa dengan sketsa akun yang sederhana. Dalam menginput Saldo awal semoga memperhatikan data aset yang dicatat/diadministrasikan di desa.<br />
<br />
Sebelum menginput saldo awal aset pada skema akun sederhana, setiap desa semoga melakukan inventarisasi <a href="https://www.blogger.com/search?q=kumpulan-peraturan-terkait-keuangan-desa">aset desa</a> dan mengelompokkan hasil inventarisasi dalam rekening yang sudah ditetapkan.<br />
<br />
Contoh:<br />
<br />
1. Rekening Peralatan Kantor senilai Rp. xxx.xxx,xx terdiri dari :<br />
<br />
<ul>
<li>Mesin Ketik</li>
<li>Mesin Hitung, Kalkulator</li>
<li>Mesin Stensil</li>
<li>Meja Kerja</li>
<li>Meja Rapat</li>
<li>Kursi Kerja</li>
<li>Peralatan Kantor Lainnya</li>
</ul>
<br />
2. Rekening Peralatan Rumah Tangga Rp xxx.xxx.xxx,xx terdiri dari:<br />
<br />
<ul>
<li>Kompor</li>
<li>Pemanas Air</li>
<li>TV</li>
<li>Kulkas</li>
<li>Lain-lain</li>
</ul>
<br />
3. Rekening Peralatan Komputer Rp xxx.xxx.xxx,xx terdiri dari:<br />
<br />
<ul>
<li>Komputer PC</li>
<li>Komputer Laptop</li>
<li>Printer</li>
<li>Jaringan Komputer</li>
<li>Modem</li>
<li>Lain-lain</li>
</ul>
<br />
Rincian aset tersebut dibuat dalam kertas kerja tersendiri.<br />
<br />
Untuk mengisikan daftar aset tersebut buka hidangan <b>Data Entri >> Pembukuan >> Saldo Awal</b> sehingga tampak form sebagai berikut:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkFXpI6zg3TDpf4VlzLaot0MradsMjLRi_3Zm93GmTIQhpVl8iofDDTWSSxBJ6apj-Qyk5fT1wtmarInoij2cEsHKJGloDXQrg4faQMNvFxC8FXYPTC_GYaRpfZ4yT4DycFIdeuJYJhs/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-saldo-awal-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="501" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNkFXpI6zg3TDpf4VlzLaot0MradsMjLRi_3Zm93GmTIQhpVl8iofDDTWSSxBJ6apj-Qyk5fT1wtmarInoij2cEsHKJGloDXQrg4faQMNvFxC8FXYPTC_GYaRpfZ4yT4DycFIdeuJYJhs/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-saldo-awal-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan form Data Entri >> Pembukuan >> Saldo Awal</td></tr>
</tbody></table>
Isian saldo awal harus dicatat dalam jumlah total yang seimbang antara total debet dengan total kredit. Oleh sebab itu, untuk akun Persediaan dengan kode rekening "1.1.3.xx" semoga dinputkan juga rekening lawan pada akun "3.x.x.xx Ekuitas" sebagai rekening lawan.<br />
<br />
Untuk aset tetap dengan rekening "1.3.x.xx" supaya diinputkan juga rekening lawan "3.x.x.xx Ekuitas" sebagai pengimbang.<br />
<h2>
 B. PENYESUAIAN</h2>
Menu pembiasaan dipakai untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, adaptasi Laporan Aset Desa. Menu ini juga digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif, adaptasi Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<br />
<br />
Buka menu Data Entri >> Pembukuan >> Penyesuaian sehingga tampak form sebagai berikut:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3-k66aq1110bmp1UI_a-mGbHBzC7cwAC2V2ml_cRWwGUk3CD8cnF-Y07wKYYhL3_whqVWgrll29Cqo2cNkKndAK2x758hxcXuRAzWUknDA9262eu3TBdZcSonnQ3FhGcRl43XSL1C3aY/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-penyesuaian-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="717" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3-k66aq1110bmp1UI_a-mGbHBzC7cwAC2V2ml_cRWwGUk3CD8cnF-Y07wKYYhL3_whqVWgrll29Cqo2cNkKndAK2x758hxcXuRAzWUknDA9262eu3TBdZcSonnQ3FhGcRl43XSL1C3aY/s1600/20190214-form-menu-data-entri-pembukuan-penyesuaian-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan form Menu >> Data Entri >> Pembukuan >> Penyesuaian</td></tr>
</tbody></table>
Penyesuaian dan penambahan aset akan ditambahkan dalam laporan keuangan apabila telah di-Posting.<br />
<h2>
 C. LAPORAN PEMBUKUAN</h2>
Menu Laporan Pembukuan dipakai untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:<br />
<br />
<ul>
<li>Laporan Realisasi Anggaran Desa;</li>
<li>Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan;</li>
<li>Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran);</li>
<li>Laporan Kekayaan Milik Desa;</li>
<li>Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana;</li>
<li>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;</li>
<li>Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225.</li>
</ul>
<br />
Untuk mencetak laporan pembukuan klik hidangan Laporan Pembukuan sehingga tampak tampilan berikut.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc_mlUmPNEg30shgzvHGg7lJZ43kSsUDosPWJ6x5NdgiVw8qwtZsTohuEtfS-EPbmdVZ1Ce0VTEmRw1y3N6mvDzIrTpi21obFBZypZpt_HVtAW8kjbQWwgGGuscf7SF3gGn8Swk54eWHY/s1600/20190214-form-menu-laporan-pembukuan-siskeudes-terbaru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc_mlUmPNEg30shgzvHGg7lJZ43kSsUDosPWJ6x5NdgiVw8qwtZsTohuEtfS-EPbmdVZ1Ce0VTEmRw1y3N6mvDzIrTpi21obFBZypZpt_HVtAW8kjbQWwgGGuscf7SF3gGn8Swk54eWHY/s1600/20190214-form-menu-laporan-pembukuan-siskeudes-terbaru.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tampilan Form Menu >> Laporan Pembukuan </td></tr>
</tbody></table>
Tahapan proses pencetakan laporan:<br />
<br />
<ol>
<li>Pilih jenis laporan yang akan dicetak;</li>
<li>Pilih aba-aba kecamatan dan desa;</li>
<li>Klik Cetak untuk menayangkan laporan;</li>
<li>Print ke Media Printer.</li>
</ol>
<div style="text-align: center;">
***</div>
</div>

Modul Pelaporan Pada Aplikasi Siskeudes Terbaru

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 , Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota me...

+ Read more »

Laporan Realisasi Anggaran Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIaISoYVOqVgwsQ0gLPnicmzdfo_TZYk_BYHBkPEOUq5qw-LGPheprfxvXDgIgXyG-IkxEAiYsIWnMR_u9SMnjD4JEu6nM8grzNG47PDbz-S6YvtI0xStyv-QXD-jy2NPAUS52guscEXo/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIaISoYVOqVgwsQ0gLPnicmzdfo_TZYk_BYHBkPEOUq5qw-LGPheprfxvXDgIgXyG-IkxEAiYsIWnMR_u9SMnjD4JEu6nM8grzNG47PDbz-S6YvtI0xStyv-QXD-jy2NPAUS52guscEXo/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> menyajikan acara keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><b style="text-align: justify;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</b><span style="text-align: justify;"> menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu kurun pelaporan.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas:</div>
<div style="text-align: justify;">
a. Pendapatan Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
b. Belanja Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
c. Surplus/Defisit Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
d. Pembiayaan Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan diakui pada ketika diterima di rekening Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa menurut Bidang terdiri atas:</div>
<div style="text-align: justify;">
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;</div>
<div style="text-align: justify;">
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja diakui pada ketika dikeluarkan dari rekening Pemerintah Desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa disebut Surplus/Defisit Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan pembiayaan diakui pada ketika diterima di rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran pembiayaan diakui pada ketika dikeluarkan dari rekening kas desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-pemerintah">Laporan Keuangan Desa</a>. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran mirip alasannya adalah-alasannya adalah terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Contoh <b>Laporan Realisasi Anggaran Desa</b> sebagai gambaran disajikan pada gambar di bawah  untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqX5i4b1dbRKsPEiOqtl99IsXSeGWNrPpluTBaEJjeKTOVMI3tc09ayqZnPU3rMa6PLgUrg9rxNKAUc5pdU7_1niaqvAZRjuRPLUfWSlYYmrEFBzR1TYvjLWKlyKUlSynmVJYSpdIxJIc/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa_Lampiran.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqX5i4b1dbRKsPEiOqtl99IsXSeGWNrPpluTBaEJjeKTOVMI3tc09ayqZnPU3rMa6PLgUrg9rxNKAUc5pdU7_1niaqvAZRjuRPLUfWSlYYmrEFBzR1TYvjLWKlyKUlSynmVJYSpdIxJIc/s1600/20180829-Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa_Lampiran.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Contoh <span style="font-size: small; text-align: justify;">Laporan Realisasi Anggaran Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Laporan Realisasi Anggaran Desa

Laporan Realisasi Anggaran Desa Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan acara keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan...

+ Read more »

Gosip Penggunaan Dana Wajib Dibuka Pemerintah Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdbrMPlKfbCngQqy_0iomST3E9IWrCJ3KzqniQ5EZTJtxuaTYe5egJxMs_23NOwQw55gHWflAz-KSl2LZbgWVUQTGdRko8nAurBO56PqqT_JwNmMxTWioZ3_3YjEU4IzQ_dz4Q4PBdZoc/s1600/20170405-Informasi-Penggunaan-Dana-Wajib-Dibuka-Pemerintah-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdbrMPlKfbCngQqy_0iomST3E9IWrCJ3KzqniQ5EZTJtxuaTYe5egJxMs_23NOwQw55gHWflAz-KSl2LZbgWVUQTGdRko8nAurBO56PqqT_JwNmMxTWioZ3_3YjEU4IzQ_dz4Q4PBdZoc/s1600/20170405-Informasi-Penggunaan-Dana-Wajib-Dibuka-Pemerintah-Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Informasi Penggunaan Dana Wajib Dibuka Pemerintah Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.gosip, MAGELANG</b> - Setiap desa diminta untuk membuat papan atau ruang <a href="https://www.blogger.com/search?q=video-sistem-informasi-desa&sa=U&ved=0ahUKEwic1Nmw5IzTAhXJwlQKHe8XCH0QFggKMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGgkGG6EOpuJ-_nNA9rZqZfYgfc7w">gosip terbuka</a> terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian penggunakan dana desa yang telah digelontorkan pemerintah dapat diketahui dengan terperinci oleh masyarakat.Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh irektorat Jenderal Pelayanan Sosial Dasar Kementrian Desa dan Transmigrasi, Hanibal Hamdi.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah desa punya kewajiban membuka gosip penggunaan dana desa kepada masyarakat dan mengawasinya, di mana setiap desa di gelontori sebesar Rp 700 juta. Kaprikornus masyarakat tahu digunakan untuk apa saja dana desa itu," kata Hanibal di Kabupaten Magelang, Kamis (8/12/2016).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanibal mengatakan, dalam penggunaan dana desa juga sebaiknya melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut guna mengantisipasi perkara penyelewangan dana desa. Meskipun prosentase penyelewengan dana desa saat ini sudah jauh berkurang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ada penyelewangan tapi prosentasenya sangat kecil. Dibandingkan dengan 75.000 desa di Indonesia, penyalahgunaan penggunaan dana desa tersebut bukan menjadi gangguan yang luar biasa," kata Hanibal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Hanibal, hal itu justru menjadi dasar untuk terus memperbaiki penggunaan dana desa, seperti prosedur musyawarah desa, pertanggungjawaban dalam buku keuangan dan lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanibal Hamdi menyebut, tahun 2016 jumlah dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 41 triliun, dan akan bertambah di tahun 2017 menjadi antara Rp 60 triliun sampai Rp 80 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh karena itu, Hanibal meminta kepada desa untuk menciptakan <a href="https://www.blogger.com/search?q=video-sistem-informasi-desa&sa=U&ved=0ahUKEwiv66XP5IzTAhVK0FQKHZj6DwYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGW8_5-BS8vvhIu6qaDS1sk6nSe9g">program pembangunan</a> dengan menggunakan dana desa secara terus menerus atau paling tidak sampai tahun 2019. Bahkan dana untuk setiap desa kemungkinan akan bertambah menjadi Rp 1,3 miliar per tahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Alokasinya setiap desa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, kondisi geografis, tipologi dan seterusnya. Kedepan kami mendorong supaya prosentase kontekstual lokalnya ditambah dari 10 persen menjadi 20-30 persen," ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanibal Hamdi mengatakan, sebagian besar dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, terutama desa di wilayah Indonesia bagian timur. Namun infrastruktur yang dibangun itu tidak serta merta tidak berkorelasi dengan kepentingan sosial. Misal infrastruktur jalan untuk menjangkau puskesmas atau ke sekolah. <i>[kom] ***</i></div>
</div>

Gosip Penggunaan Dana Wajib Dibuka Pemerintah Desa

Informasi Penggunaan Dana Wajib Dibuka Pemerintah Desa KeuanganDesa.gosip, MAGELANG - Setiap desa diminta untuk membuat papan atau ru...

+ Read more »

Menyelami Logika Laporan Keuangan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<strong>Menyelami Logika Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-desa">Laporan keuangan</a>, dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk selesai dari proses akuntansi. Dengan membaca laporan keuangan, pihak administrasi, pemilik badan perjuangan, dan siapapun pihak yang berkepentingan, bisa mengetahui kondisi keuangan tubuh perjuangan. Ironinya, dari sekian banyak pihak yang berkentingan terhadap laporan keuangan ini, yang sungguh-sungguh memahami nalar laporan keuangan tidak banyak. Dan itu bisa difahami sebab mereka memang berasal dari banyak sekali kalangan yang berbeda, mungkin malah lebih banyak yang berlatar belakang dari luar akuntansi dan keuangan</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika ada orang <i>accounting</i> (yang menciptakan laporan keuangan) yang tidak sungguh-sungguh memahami nalar di balik laporan keuangan, ini hal yang sulit untuk dimengerti. Namun hal tersebut, bukan hal yang mustahil terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"<em>Mana mungkin. Bukankah orang-orang accounting memang dididik dan ditempa--sejak di kursi kuliah--untuk sungguh-sungguh menguasai akuntansi?</em>"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin ini kenyataan pahit yang harus ditelan, sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh rekan-rekan akuntan pendidik (pengajar akuntansi di kampus-kampus) bahwa, apa yang selama ini diajarkan lebih banyak kulit ketimbang isinya. Sehingga output yang dihasilkan ialah anak-anak akuntansi yang bisa menjurnal dan membuat laporan keuangan tetapi tidak sungguh-sungguh memahami nalar atas apa yang mereka buat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jurnal dan laporan keuangan yang mereka hasilkan, secara teknis, benar. Tetapi begitu ada masalah mereka mengalami kesulitan untuk menelusuri darimana sumber masalahnya. Al hasil mereka tidak (belum) bisa memberikan masukan yang diharapkan oleh pihak administrasi badan perjuangan. Lebih parahnya lagi, bahkan untuk sekadar menjelaskan "mengapa mampu demikian?"-pun tidak mampu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Misalnya</strong>:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ol>
<li> Angka pendapatan tinggi, tetapi mengapa Laporan Laba Rugi menandakan angka laba yang sangat kecil? (Tolong jangan buru-buru menjawab "sebab cost-nya tinggi," nanti terjebak sendiri.)</li>
<li>Angka penjualan rendah, tetapi mengapa Laporan Laba Ruginya pertanda angka minus alias rugi? Bukankah bila penjualan rendah berarti aktivitas produksi juga rendah sehingga mestinya tidak rugi?</li>
<li>Penjualan begitu tinggi, Laporan Laba Rugi menandakan angka laba yang signifikan, tetapi mengapa begitu banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?</li>
<li>Ekuitas Pemilik mengambarkan peningkatan yang cukup besar, tetapi mengapa tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham?</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat pertanyaan di atas bergotong-royong hanya memerlukan akal <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-desa">akuntansi</a> yang sangat sederhana dan lumrah terjadi di hampir semua tubuh perjuangan. Kenyataannya, dikala ditanya pegawai accounting seringkali gelagapan, risikonya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Setidaknya, minimal mereka bisa menjelaskan "mengapa bisa terjadi demikian?".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Idealnya, bila mereka memahami logika-logika dibalik sebuah laporan keuangan, mestinya mereka bisa memberi saran dan masukan bagi manajemen mengenai apa yang perlu (atau tak perlu) dilakukan di masa-kala yang akan datang agar dilema yang sama tidak terjadi lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Mengingat kembali abad-kala kuliah dahulu (mampu jadi sekarang sudah jauh lebih baik)</strong>, bahan mata kuliah begitu banyak sementara waktu yang tersedia sangat sempit, "<em>so little time, so many things to do</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mata kuliah '<strong>Akuntansi Dasar</strong>' (<em>Basic Accounting</em>) contohnya. Dengan bahan yang begitu banyak, harus mampu diselesaikan hanya dalam 48 kali pertemuan. Setiap pertemuan selalu dipakai untuk mengejar penyelesaian materi yang isinya memang semuanya bersifat teknikal. Samasekali tidak ada ruang untuk menanamkan pemahaman-pemahaman nalar akuntansi (mulai dari siklus akuntansi, menjurnal hingga menciptakan laporan keuangan).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahwa kematangan nalar bertumbuh seiring dengan pengalaman kerja, BETUL. Bahwa kursi kuliah hanya menawarkan bekal dasar, boleh jadi IYA (terutama untuk universitas non-elite, tanpa AC, tanpa dasi, masih pakai kapur tulis, seperti tempat aku berkuliah dahulu).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><span style="text-decoration: underline;">Di sinilah hasilnya bermuara</span>: TERGANTUNG MASING-MASING INDIVIDU</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tantangan utamanya--terutama bagi kita yang sudah bekerja: <strong><em>Bagimana caranya mengasah kemampuan logika akuntansi diantara himpitan peran rutin sehari-hari yang seolah tak ada habisnya?</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><em><br /></em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah semangat dasar yang menjadi latar belakang mengapa '<em>KeuanganDesa.gosip'</em> (KDI) ada, ialah: menjadi kawasan untuk sharing dan diskusi sambil mengasah skill akuntansi (hard maupun soft skill) di sela-sela rutinitas sehari-hari. Pengelola KDI sadar sepenuhnya bahwa keberadaan KDI pastinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan mampu menjadi alternatif sekaligus awal yang baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Melalui tulisan ini, aku pribadi ingin mengajak siapa saja yang tertarik untuk mengksplorasi nalar-nalar di balik sebuah laporan keuangan</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti telah aku sampaikan di awal, produk simpulan dari akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, mereka yang berkepentingan bisa mengetahui kondisi keuangan badan usaha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Kondisi apa saja yang bisa dilihat dengan membaca laporan keuangan?</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong><br /></strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk sungguh-sungguh memahami logikanya, anda harus memposisikan diri sebagai sesorang yang sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan tubuh usaha. Untuk sementara lupakan status anda saat ini (sebagai pegawai accounting), anggap diri anda yaitu pemilik perjuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nah, sebagai pemilik perjuangan, apa yang ingin anda ketahui mengenai kondisi keuangan badan usaha?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya coba menebak-nebak (dengan menggunakan kelaziman). Sebagai pengusaha, minimal anda ingin tahu 2 hal berikut ini:</div>
<h3 style="text-align: justify;">
 <strong>1. Kekayaan Badan Usaha</strong></h3>
<div style="text-align: justify;">
Pertanyaan paling fundamental di wilayah ini yaitu: Apakah badan usaha dalam kondisi baik-baik saja? "Baik-baik saja" dalam hal ini maksudnya: Dapat beroperasi secara lancar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Usaha hanya akan mampu lancar beroperasi kalau:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ul>
<li>Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari;</li>
<li>Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yakni: bisa membayar utang kepada vendor/supplier, bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham;</li>
<li>Memiliki persediaan (bahan baku untuk diproduksi atau barang jadi untuk di jual);</li>
<li>Memiliki sarana dan kemudahan yang cukup untuk menunjang kelancaran operasional badan perjuangan.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan kata lain, apakah tubuh usaha memiliki "kekayaan" yang cukup untuk bisa beroperasi dengan lancar? Jawaban atas pertanyaan itu ada di NERACA—yang sering juga disebut sebagai "Laporan Posisi Keuangan."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Masih ingat dengan persamaan akuntansi di bawah ini?</strong></div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><strong>Aktiva (asset) = Kewajiban (Liability) + Ekuitas Pemilik (equity)</strong></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
Itulah isi utama dari sebuh Neraca. Untuk visualisasi, silahkan lihat contoh necara sederhana di bawah ini:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qps8cF61x8cwh5oTiLrDAxRsYQCysYLgRWLdu2vbm4VfRLCTDmemtPDKpMMrLCofYX7q8wMU93dnkaffcEtu43-1veY4Q63F4jQazy7ItgPmlF78j2-rk5vWUpVUbcEaajJh22Ev0AXx/s1600/20161006-memahami-logika-neraca-001.jpg"><img alt=" dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk akhir dari proses akuntansi Menyelami Logika Laporan Keuangan" height="499" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qps8cF61x8cwh5oTiLrDAxRsYQCysYLgRWLdu2vbm4VfRLCTDmemtPDKpMMrLCofYX7q8wMU93dnkaffcEtu43-1veY4Q63F4jQazy7ItgPmlF78j2-rk5vWUpVUbcEaajJh22Ev0AXx/s1600/20161006-memahami-logika-neraca-001.jpg" title="Menyelami Logika Laporan Keuangan" width="475" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari teladan Neraca di atas anda sebagai pemilik BUMDES KDI bisa melihat posisi keuangan badan usaha dan memperoleh informasi sebagai berikut:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Kekayaan kotor tubuh usaha sama dengan total nilai aktiva (asset)-nya</strong>. Dalam pola ini yaitu 137. Jika dibandingkan dengan total kewajiban (utang) yang sebesar 67, masih ada selisih kekayaan sebesar 70. Selisih yang 70 inilah yang disebut dengan "<strong>Kekayaan Bersih (<em>Net Asset</em> atau <em>Net Worth</em>)</strong>" badan perjuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sini terperinci tergambar bahwa tubuh perjuangan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya, dengan perkiraan: kalau semua asset dijual maka semua utang bisa dilunasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika kembali ke pola pertanyaan yang saya sampaikan di awal goresan pena: <em><strong>Mestinya tubuh perjuangan bisa memenuhi kewajibannya, tetapi mengapa banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong><br /></strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menjawab pertanyaan spesifik seperti ini, perhatian harus diarahkan ke elemen-elemen neraca yang lebih kecil. Pada sisi aktiva nampak akun "Kas" saldonya hanya 10, sementara akun "Utang Dagang" di sisi sisi Kewajiban nampak sebesar 30. Jelas badan perjuangan akan mengalami defisit (kekurangan) kas sebesar 20, sehingga banyak vendor yang mengalami penundaan pembayaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Mengapa terjadi demikian? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang perlu dilakukan oleh administrasi biar kondisi ini tidak terjadi lagi di periode yang akan tiba?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Bentuk Neraca sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjawab semua kemungkinan pertanyaan yang ada. Dengan catatan, anda harus memahami logikanya. Dari total aktiva (asset) sebesar 137, mengapa akun kas nilainya hanya 10, dimana sisanya? Perhatian di alihkan ke elemen-elemen aktiva (asset) lainnya, adalah:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Piutang = 85</li>
<li style="text-align: justify;">Persediaan = 32</li>
<li style="text-align: justify;">Aktiva Tetap = 10.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Nah tertangkap tangan sudah, asset menumpuk di akun "Piutang" sebesar 85. Sehingga pertanyaan "mengapa"-nya sudah terjawab. Tinggal berpikir bagaimana cara mengatasinya dan cara mencegahnya di waktu yang akan datang. Untuk mengatasinya administrasi badan usaha perlu memfokuskan perhatian pada proses penagihan piutang--mungkin dengan menunjukkan bagian untuk pembayaran lebih awal, jika perlu panggil debt collector bila mengalami kesulitan penagihan. Untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi di abad yang akan datang, manajemen perlu mengubah kebijakan kredit--mungkin dibentuk lebih ketat lagi, lebih selektif terhadap pinjaman kredit, termin pembayaran di perpendek, dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, dari Neraca yang sama anda juga bisa melihat bahwa total "Ekuitas Pemilik" meningkat 20. Dari modal awal sebesar 50 sekarang menjadi 70. Mengapa angkanya sama dengan "Kekayaan Bersih" tubuh perjuangan yakni 70, apakah alasannya kebetulan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak. Ini berasal dari persamaan dasar akuntansi: Asset = Kewajiban + Equitas Pemilik. Dengan demikian, maka: Equitas Pemilik = Asset - Kewajiban. Nah bila Kekayaan Bersih = Asset - Kewajiban, Maka otomatis: Kekayaan Bersih = Ekuitas Pemilik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika kembali ke pertanyaan di awal tulisan: "<strong>Mengapa ekuitas pemiliki meningkat tetapi tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham</strong>"? (dengan kata lain tubuh perjuangan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jawabannya kembali ke masalah ketersediaan kas. Badan Usaha tidak memiliki cukup persediaan Kas. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti solusi sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih detail mengenai ketersediaan kas dan pengalokasiannya (apakah sudah mirip yang direncanakan, apakah dipergunakan secara efeisien, dan lain sebagainya) bisa dilihat di "Laporan Arus Kas".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Laporan Arus Kas, untuk tubuh usaha yang sudah Go Publik (listing di bursa saham) wajib ada. Sedangkan untuk badan usaha non-publik bisa ada bisa tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? Karena "Laporan Arus Kas" hanya merupakan rincian lebih detail dari akun "Kas" di Neraca. Sehingga intinya, nilai akhir dari laporan arus kas sama dengan saldo yang ada pada akun "Kas" di Neraca. (Catatan: Saya akan membahas laporan arus kas secara terpisah (di tulisan lain).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Hal yang tak kalah pentingnya untuk diketahui dari sebuah Neraca</strong> yaitu "Tanggal Neraca" (di bawah goresan pena "NERACA BUMDES KDI"), dalam teladan ini yakni "Per 31 Januari 2012." Artinya: Kekayaan Kotor sebesar 137 dan Kekayaan Bersih sebesar 70 adalah "Kekayaan Badan Usaha" per tanggal 31 Januari 2012. Itu sebabnya mengapa dalam teori akuntansi, Neraca didefinisikan sebagai "Laporan yang menyajikan posisi keuangan tubuh perjuangan pada tanggal tertentu." Di U.S. sana sering disebut dengan "<em>Snapshot of Financial Position</em>."</div>
<h3 style="text-align: justify;">
 <strong>2. Untung atau Rugi</strong></h3>
<div style="text-align: justify;">
Mengetahui berapa besarnya kekayaan tubuh usaha, mengetahui apakah badan perjuangan bisa melunasi utang-utangnya saja, belumlah cukup. Sebagai pengusaha anda juga ingin tahu:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Apakah bulan/tahun ini anda untung atau rugi? Jika rugi, mengapa?</li>
<li style="text-align: justify;">Apakah operasional badan perjuangan berjalan dengan efisien atau sebaliknya, boros?</li>
<li style="text-align: justify;">Apakah sumber daya tubuh perjuangan lebih banyak dipakai untuk aktivitas yang menghasilkan barang/jasa atau untuk hal-hal di luar itu?</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Semua jawabanya ada di '<strong>Laporan Laba Rugi</strong>.' Untuk visualisasi silahkan lihat contoh Laporan Laba Rugi BUMDES KDI di bawah ini:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJVHWsCxYmfvhxrZaDkEAGqpSlf-_HsT0k5th8E1gq379RHX5yGzaMRw7OBFB1fu5mOpv-QYOPie44uemz38sr_R8YOvltOdZ_BnGS4-fHsigY8cZkk8K0CKnANwuRsV593TCPSnjvHaB/s1600/20161007-Memahami-Logika-Laporan-Laba-Rugi.jpg"><img alt=" dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk akhir dari proses akuntansi Menyelami Logika Laporan Keuangan" height="551" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJVHWsCxYmfvhxrZaDkEAGqpSlf-_HsT0k5th8E1gq379RHX5yGzaMRw7OBFB1fu5mOpv-QYOPie44uemz38sr_R8YOvltOdZ_BnGS4-fHsigY8cZkk8K0CKnANwuRsV593TCPSnjvHaB/s1600/20161007-Memahami-Logika-Laporan-Laba-Rugi.jpg" title="Menyelami Logika Laporan Keuangan" width="479" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Memperhatikan Laporan Laba Rugi di atas, anda mampu melihat dengan terperinci bahwa:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ul>
<li>Pendapatan (Revenue) sebesar 187</li>
<li>Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) sebesar 50</li>
<li>Laba Kotor (Gross Profit) sebesar 137</li>
<li>Biaya-biaya 132</li>
<li>Laba Bersih (Net Profit) sebesar 5</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Diantara kelima angka-angka di atas, mana yang paling penting bagi anda sebagai pengusaha?</strong> Sudah pasti "<strong>Laba Bersih</strong>". Laba bersih pertanda angka 5. Ini sangat kecil jikalau dibandingkan dengan nilai Revenue anda yang membuktikan angka 187. Dengan kata lain, <em>profit margin</em> anda hanya 3% (=5/187). Kalau begini ceritanya mah mendingan uangnya di taruh di deposito kan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu anda tanya orang accounting "<em>Mengapa labanya hanya 5, padahal revenuenya tinggi? Pasti ada yang tidak beres di sini</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin dengan cekatan mereka menjawab "<em>Karena biayanya tinggi, boss</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ya iyalah. Revenue tinggi, masuk akal kalau biaya juga tinggi (kecuali yang bikin barang dari golongan jin.) Tidak usah orang manajemen, Mbok Jum warung sebelah juga tahu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Tapi, bukankah kalau revenue tinggi, biaya tinggi, mestinya laba masih tetap tinggi?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertama, mungkin mereka akan menilik kembali angka-angka di laporan, dibandingkan dengan neraca saldo, dibandingkan dengan buku besar, bahkan bukti transaksi dibandingkan dengan catatan transaksi (jurnal) satu-per-satu. Semua perhitungan diperiksa satu per satu. Beberapa hari lalu mereka kembali dengan balasan "Semua angka sudah aku periksa, alhasil benar dan akurat. Semua jurnal sudah benar, tidak ada transaksi yang tertinggal atau diposting dua kali".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Nah inilah yang aku sebutkan di awal: menguasai teknis akuntansi, hebat menjurnal dan membuat laporan keuangan, tetapi tidak (belum) memahami nalar akuntansi dengan baik</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Andai sudah memahami akal di balik Laporan Keuangan (Laba Rugi dalam hal ini), mereka tidak perlu hingga mengusut transaksi satu-per-satu, bahkan mungkin tidak sampai perlu menilik saldo buku besar. Cukup hanya dengan melihat Laporan secara sepintas (<i>scanning</i>) dari atas kebawah:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertama anda lihat "Pendapatan (<i>revenue</i>)", kemudian anda bandingkan dengan "Harga Pokok Penjualan", apakah angkanya terlihat logis? Dengan pendapatan sebesar 187, apakah logis jikalau harga pokok penjualannya 50 sehingga laba kotornya menjadi 137? Permasalahan dilokalisir hingga di sini dahulu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mengetahui logis-atau-tidak logis, bergotong-royong sudah disediakan alat bantu di bawah "Laba Kotor (Gross Profit)" yang disebut dengan "Gross Profit Margin" yang menunjukan angka 73%. Angka ini tidak akan ada di sana bila tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah perbandingan antara pendapatan dengan keuntungan kotor. Pertanyaaan selanjutnya: apakah gross profit margin sebesar 73% itu masuk akal? Anda bisa memanggil cost accountant anda, merekalah yang paling tahu berapa besarnya gross profit margin untuk produk yang dijual. Separah-parahnya, anda bisa membandingkan angka 73% ini dengan angka gross profit margin bulan kemudian--kalau perlu, tarik sampai satu tahun ke belakang untuk melihat 'ekspresi dominan'-nya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya pribadi, untuk penelusuran cepat, menentukan menggunakan kelaziman dan benchmark. Dari sana saya tahu bahwa untuk jenis perjuangan manufaktur gross profit margin ada di kisaran 25 hingga 50%. Untuk jenis tubuh usaha jasa ada di kisaran 50 sampai 70%. Dan untuk jenis usaha trading (termasuk retail) ada di kisaran 70 sampai 200%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nah bila BUMDES KDI dalam pola ini adalah tubuh usaha manufaktur, maka angka gross profit margin sebesar 73% tergolong tinggi. Sehingga akar masalahnya sudah niscaya tidak ada di antara wilayah revenue hingga harga pokok penjualan. Lalu dimana? Sudah pasti ada di wilayah biaya-biaya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya tinggal scanning wilayah akun-akun biaya yang ada di laporan laba rugi. Diantara biaya-biaya tersebut mana yang terlihat tidak wajar? Jika anda punya laporan laba rugi bulan sebelumnya, anda tinggal meletakannya secara bersisian dengan laporan laba rugi Januari 2012 ini, kemudian bandingkan. Dalam pola ini aku tidak buatkan laporan laba rugi bulan sebelumnya sebagai pembanding. Angka yang janggal langsung saja aku beri warna merah, ialah "Biaya Telepon" sebesar 35. Mengapa ini janggal? Bandingkan dengan "Biaya Gaji?"--apakah logis biaya telepon lebih besar dibandingkan biaya gaji dalam sebuah tubuh perjuangan manufaktur? Tidak logis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bukankah tadi sudah diperiksa oleh orang accounting dan mereka mengatakan semua transaksi sudah diperiksa sampai ke nota-nya dan risikonya akurat?"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yup. Jika jurnal dan angka di nota benar, berarti yang salah ialah: ORANG YANG BOROS MENGGUNAKAN TELEPHONE. Biaya telephone nanah begitu besar sudah niscaya ada pemakaian yang luar biasa tinggi di luar kebutuhan badan usaha. Selanjutnya tinggal kirim memo ke HRD untuk pemeriksaan lebih lanjut (siapa yang menelpon pacar berjam-jam setiap hari?). Untuk mencegah semoga tidak tejadi lagi di periode yang akan tiba, mungkin HRD perlu membuat hukum pemakaian telepon. Misalnya: Akses inetrlokal, handphone dan SLI hanya untuk manajer ke atas dengan memakai PIN--sehingga penggunaannya bisa diketahui. Sedangkan untuk staff, jika perlu interlokal, SLI atau handphone harus via operator (front office) dengan approval dari manajer.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7047919111593558972#" rel="attachment wp-att-2119" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/memahami-logika-laporan-laba-rugi/index.html" rel="attachment wp-att-2120" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
<strong>Logika-logika dasar seperti ini sangat perlu terus diasah, semoga penguasaan akuntansi dan keuangan menjadi semakin matang, sehingga mampu menjalankan fungsi dengan baik, mampu memberi masukan yang bermanfaat bagi tubuh usaha. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Ini gres sebagian kecil dan masih di permukaan. Semakin dalam menyelam, semakin detail, sudah niscaya semakin banyak pula ragam akal akuntansi yang harus dipelajari. Tentunya ini bukan sesuatu yang mampu dikuasai secara instant. Butuh waktu, kesabaran dan kesungguhan. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Bagi mereka yang sudah bekerja, dan masih merasa perlu mengasah kemampuan akuntansi melalui pemahaman nalar-logikanya, tidak ada cara selain "<em>Learn as you go</em>." Modal awalnya hanya satu: selalu ingin tau/ingin tahu. Selanjutnya tergantung pada seberapa besar keberanian kita dalam mengikuti naluri rasa ingin tahu itu. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Semoga sukses!</div>
</div>

Menyelami Logika Laporan Keuangan

Menyelami Logika Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). Laporan keuangan , dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk s...

+ Read more »

Standar Pelaporan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>Standar Pelaporan Keuangan Desa</b> diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan  <a href="https://www.blogger.com/search?q=bagaimana-mengelola-keuangan-desa">transparansi keuangan desa</a>. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 wacana Desa yang menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan pemikiran dana APBN kepada desa. <br />
<br />
Setiap desa memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar Rp1 miliar ditambah sumber dana lain, yang ditinjau dari sisi manfaat sangat luar biasa. Dengan adanya dana desa, diharapkan pengangguran dan kemiskinan berkurang. Apabila desa sejahtera terwujud semua masyarakat senang maka mampu dikatakan ekonomi kerakyatan sudah berhasil. <br />
<br />
Dana desa ini harus didukung terus supaya masyarakat desa tidak perlu urbanisasi ke kota. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan adanya dana desa yang besar, dengan kondisi desa yang bermacam-macam, dengan berbagai dana pendamping yang masih banyak permasalahan serta penguatan kelembagaan yang masih baru, yakni bagaimana dengan akuntabilitasnya?<br />
<br />
Pada 2016 (tahun kedua) ini, DJPK akan menyalurkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=bagaimana-mengelola-keuangan-desa">dana desa</a> dengan skema 60% pada bulan Maret dan 40% di bulan Agustus yang berubah dari tahun sebelumnya adalah 40%, 40%, dan 20%. Sampai ketika ini belum banyak disalurkan alasannya adalah belum ada pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya (tahun 2015) yang merupakan salah satu syarat pencairan dana. Artinya, yang diharapkan masyarakat desa adalah laporannya dulu, sistemnya dulu, yang sesederhana mungkin. Uang masuk dari mana dan dipakai untuk apa. <br />
<br />
<b>Beberapa pertanyaan dari sisi  <a href="https://www.blogger.com/search?q=bagaimana-mengelola-keuangan-desa">akuntansi desa</a> :</b><br />
<br />
<i>Pertama</i>, desa sebagai entitas yang harus diaudit atau tidak? Apakah entitas akuntansi atau entitas pelaporan? <br />
<br />
<i>Kedua</i>, bila memang sebagai entitas yang diaudit, apakah desa itu sendiri? Ada opini BPK untuk masing-masing desa? Atau desa bab integral dari kabupaten/kota? <br />
<br />
Bahwa perlu <a href="https://www.blogger.com/search?q=bagaimana-mengelola-keuangan-desa">akuntabilitas keuangan desa</a>. Namun, masalahnya siapa yang meng-<i>approve</i> akuntabilitasnya. Inilah yang perlu dikembangkan. Kalau pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa diaudit BPK maka harus ada standar, apabila tidak maka cukup dengan ajaran sistem keuangan saja.<br />
<br />
Bahwa desa itu sebagai entitas pelaporan, artinya harus menciptakan <a href="https://www.blogger.com/search?q=bagaimana-mengelola-keuangan-desa">laporan keuangan</a> dan melaporkannya. Pertanggungjawaban keuangan desa selama ini mengacu pada Permendagri. Desa membuat Peraturan Desa APBDes untuk penyusunan dan pertanggungjawaban.<br />
<br />
Peran Camat akhir-selesai ini seperti tidak berfungsi, gaji besar namun tidak punya tugas apa-apa. Ke depan koordinasi dan penilaian dana desa akan diarahkan ke Camat. Apabila nanti standar akuntansi desa sudah dibuat, siapa yang meyakini bahwa desa dalam menciptakan laporan keuangan telah sesuai dengan standar. Telah terjadi beberapa kali sosialisasi Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan tertengarai bahwa semangat desa itu luar biasa. Tertengarai pula bahwa di antara berbagai desa, terdapat kompetisi yang sehat. Tertengarai bahwa kompetisi tersebut berakibat baik pada pembangunan dan pemeliharaan fasos-fasum, antara lain ditemukan bahwa kualitas pekerjaan jalan desa menjadi lebih baik alasannya dikerjakan sendiri oleh desa tersebut daripada diborongkan. Dengan demikian dana desa berpotensi memberi pengaruh biliar atau multiplier effect. Pembangunan desa juga bertujuan memerangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.<br />
<br />
Bahwa untuk menyusun standar akuntansi desa, satu satunya standar setter yang dibentuk berdasar amar UU Keuangan Negara memang Komite Standar Akuntanasi Pemerintahan (KSAP). KSAP yang mesti menyusun Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa. Perlu sekali standar keuangan desa. Kemudian dasar hukumnya yaitu harus Peraturan Pemerintah.<br />
<br />
Standar ideal yakni standar yang dibuat supaya diterima (<i>general accepted</i>) desa se-Indonesia dengan segala heterogonitasnya. Dalam UU Desa, pendidikan minimal perangkat desa Sekolah Menengan Atas sedangkan kepala desa yaitu SMP. Kaprikornus standar dibentuk sesederhana mungkin, artinya standar Sekolah Menengah Pertama. Yang paling penting bahwa penyusunan laporan keuangan bukan paksaan tetapi sukarela, bukan pada <i>rule based</i> tetapi <i>principle based </i>dan voluntary based. Standar Pelaporan Keuangan Desa harus dibentuk se-<i>low level</i> mungkin, diterima semua pihak tanpa sumbangan konsultan atau pakar.<br />
<br />
Selain BPKP yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat komputerisasi ajaran dan aplikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai Permendagri, IAI juga telah memfasilitasi dan mendampingi desa. Direncanakan bahwa pada bulan Mei 2016 akan diresmikan kelembagaan atau fungsi pendamping desa, yang akan diwisuda oleh Gubernur di depan Presiden NKRI.<br />
<br />
IAI sudah mempunyai <i>Quality Assurance</i>, agar terjadi sinkronisasi antar semua perwakilan IAI. Apabila ada perbedaan, mampu disamakan dalam Panduan Pendamping Desa, dengan pelatihan dan sertifikasi IAI. Bahwa KSAP sedang dalam proses penyusunan standar yang sudah dikomunikasikan dengan BPK.<br />
<br />
Dalam area <i>governance</i>, KSAP membahas beberapa hal yang menyangkut aturan yang sebaiknya disusun sebagai panduan berbentuk Standar Akuntansi bagi pegawapemerintah desa. Siapa dan bagaimana yang akan menyusun standar akuntansi. Meski dalam aturan UU, jelas bahwa KSAP sudah diberi peran dan mandat untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP). Jika bicara pemerintahan maka lingkupnya Pemerintah Pusat dan pemerintah tempat. Namun alasannya adalah kesantunannya, KSAP ingin mengajak bicara agar keputusan yang diambil ownershipnya disemua regulator. Apakah implikasinya kemudian desa itu tidak akan diaudit jikalau tidak ada standar? Jika desa merupakan entitas sendiri yang terpisah dari kabupaten/kota, suka tidak suka harus diaudit. KSAP meneruskan planning yang telah dilakukan. Rencana untuk terus melakukan konsultasi pada stakeholder akan terus dilakukan. Pada saatnya nanti kalau akan dilakukan public hearingtentu akan disampaikan kepada stakeholder.<br />
<br />
Bahwa kita melihat adanya fenomena dana-dana dari pemerintah ke desa. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri perlu dipayungi oleh standar. Praktik yang ada harus ada standarnya. Secara Undang-undang, standar akuntansi pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar. Dari sudut pandang proses, KSAP sudah menyiapkan tim dan melaksanakan riset sebagai persiapan menyusun standar akuntansi pelaporan keuangan desa. Sebagai langkah selanjutnya, KSAP ingin memastikan bahwa setiap stakeholder mempunyai kesamaan pendapat dan pikiran. Bahwa KSAP sudah menghubungi Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk bantu-membantu mendorong akuntabilitas di desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun belum ada standarnya. Bagaimana kita menyamakan persepsi perlu atau tidak menciptakan standar. Bahwa Permendagri telah mengatur mengenai penatausahaan keuangan dan aset desa, suatu praktik yang mengarah pada sistem di desa. <br />
<br />
Bahwa desa ialah entitas pelaporan. Dalam kerangka konseptual jelas disebutkan yang membedakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Salah satu ciri dari entitas pelaporan bahwa pemimpinnya dipilih melalui pemilihan, terlepas bagaimana nanti auditnya. Desa itu yaitu entitas pelaporan ada pada Paragraf 11 PSAP 11. Sebagai entitas pelaporan yakni dibiayai oleh APBN/APBD, dibentuk dengan peraturan perundang-seruan, pimpinan yakni pejabat pemerintah yang diangkat dan dipilih oleh rakyat, entitas membuat pertanggungjawaban, baik langsung atau tidak pribadi kepada wakil rakyat.<br />
<br />
Mengapa perlu Standar Pelaporan Keuangan Desa. Untuk desa dibentuk standar sendiri, namun, jika setara Standar ETAP  DSAK-IAI mungkin terlalu tinggi, lebih tepat selevel dengan standar akuntansi UMKM yang disusun IAI. Laporan ini akan menunjukkan citra perihal performance namun hanya highlight. Tidak cukup dari sisi keuangan, ada kinerja kunci dari laporan keuangan ini. Mungkin cover muka 1-2 lembar cerita apa yang dikerjakan desa dalam aspek kinerja.<br />
<br />
<br />
<div style="background-color: greenyellow; border: 1px solid black; padding: 15px;">
<div style="text-align: center;">
<b>Mengapa Perlu Standar Pelaporan Keuangan Desa:</b></div>
<ol>
<li>Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan menciptakan pertanggungjawaban;</li>
<li>Terdapat alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemda;</li>
<li>Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengeloaan keuangan Desa;</li>
<li>Desa yakni unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai bab integral dari akuntansi pemerintah tempat Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur secara nasional.</li>
<li>Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Desa.</li>
</ol>
</div>
<br />
<br />
Dari perspektif Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri telah menciptakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Desa berkewajiban untuk memberikan laporan desa (LRA dan neraca) untuk dievaluasi oleh Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan Desa lepas, tidak terintegrasi dan tidak digabungkan, dilampirkan juga tidak. Dalam perspektif seperti itu, desa tidak diletakkan sebagai entitas akuntansi namun entitas pelaporan. Yang minus dari regulasi yakni standar. Betul-betul gres dalam tataran sistem dan prosedur, standar pelaporan keuangan desa belum ada. Peraturan Desa ada dua ; ialah Peraturan wacana APBDes yang dibentuk dengan Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perihal pelaporan keuangan Desa. Permendagri memang tidak menyinggung wacana audit dan standar, hanya terbatas pada sistem.<br />
<br />
Jika dilihat dari naturenya – transaksi bisnis pendapatan dan belanja – pemerintah desa itu independen, desa sebagai entitas pelaporan. Terpisah dari entitas kabupaten/kota. Dari sisi peraturan perundang-seruan, desa sebagai pemerintah tersendiri. Bahkan proses penganggarannya pun ada tubuh tersendiri. Makara tidak masuk dalam APBD Kab/Kota. Dalam peraturan disebutkan bahwa pertanggungjawaban sampai pelaporannya di Menteri Dalam Negeri. Namun, tidak ada pernyataan harus diaudit oleh BPK dan tidak dibilang disusun sesuai standar. Hal itu menjadi salah satu lubang dari sisi peraturan perundang-permintaan. Aspek ketiga adalah kapasitas. Adanya Standar Pelaporan Keuangan Desa biar ada contoh dalam membuat laporan keuangan desa. Jika berbentuk standar, KSAP harus melihat PSAP Nomor 01, Kerangka Konseptual dan melihat lagi hukum Pemerintah, apakah ada pembatasan ruang lingkup atau mampu dibentuk standar sendiri. Walaupun di bawah kabupaten/kota tapi desa merupakan entitas sendiri yang mampu berdiri diatas kaki sendiri. Kekhawatiran jikalau tidak ada hukum/standar – mirip pemerintah pada saat pertama kali membuat laporan keuangan – repot dalam mengisi angka-angka di neraca. Terakhir ihwal kapasitas desa, jangan hingga akuntansi justru membebani penyelenggaraan pembangunan di desa. Jangan sampai sumber daya di desa habis untuk menyusun laporan keuangan saja. Desa merupakan entitas independen dan entitas pelaporan maka harus diaudit. Yang masih jadi pertanyaan, mengapa pertanggungjawabannya ke kabupaten/kota, seharusnya pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada semacam dewan perwakilan rakyat/Badan Permusyawaratan Desa. <br />
<br />
Perlunya standar pemerintah desa lebih sempurna ditanggapi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai end user. Dulu desa hanya mengelola 50 juta, namun sekarang mengelola hampir 800 juta. Terjadi gungangan budaya (culture shock) dalam pemerintahan desa Gubernur Jawa Timur sampai menyampaikan kepada pegawanegeri desa supaya tidak takut memakai dana desa. Jika dibuat standar maka standar tidak terlalu tinggi dan perlu pentahapan. Jangan sampai uang di desa itu habis untuk konsultannya.<br />
<br />
NKRI perlu standar desa dan harus ada opini dari BPK untuk Laporan Keuangan Desa. Bahwa Desa merupakan entitas independen bukan bab dari kabupaten/kota. Berita baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa opininya tidak dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Desa. Independensi desa menjadikan tidak dikaitkan dengan kabupaten/kota. Apabila laporan keuangan desa dilampirkan juga indah, tapi tanpa imbas opini atas kabupaten/kota.<br />
<br />
Standar Laporan Keuangan Desa sebaiknya dibuat seringan mungkin. Mengambil nasihat bahwa standar syariah dan standar ETAP tidak perlu memakai fair value accounting seperti SAK (besar), Laporan Keuangan desa tak perlu akrual paripurna, apabila KSAP nanti setuju membuat sebuah set standar lebih sederhana seperti Standar ETAP dibanding SAK (besar). KSAP selalu berjuang untuk tidak mempersulit desa, sebaliknya kalau dapat Standar Laporan Keuangan Desa meningkatkan kedigdayaan desa – sebagai ujung tombak NKRI. Dalam sejarah pembangunan standar, KSAP selalu bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terkait akuntansi pemerintahan, semua pihak sadar, bahwa derajat dari Peraturan Pemerintah (Standar) akan mengungguli Peraturan Menteri. Maka jikalau ada perbedaan maka Peraturan Menteri tersebut diamandemen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Standar). Dalam praktik yang ada sebelumnya, sudah biasa Peraturan Menteri muncul lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah.<br />
<br />
Konsultan akuntansi desa sebaiknya dibatasi, jangan hingga konsultan oportunis yang memanfaatkan kesempatan anutan dana desa. Desa membutuhkan aplikasi/sistem akuntansi gratis.<br />
<br />
Masalah sumber daya, sebagai masalah utama, APBDes mampu mengalokasikan dana pengadadaan SD Desa. Untuk pengadaan SDM, desa mungkin mampu mempekerjakan akuntan khusus yang mengurus pelaporan desa.<br />
<br />
Gagasan pembuatan Standar Akuntansi Desa. Bahwa terkait standar pelaporan keuangan desa menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus melihat SDM yang ada di desa, karena itu seyogyanya standar yang dibuat mewakili desa dari Sabang hingga Merauke. Bahwa Laporan Keuangan Desa itu penting, pelaporan keuangan tersebut tidak hanya sekedar pelaporan anutan dana APBN karena desa sendiri punya kepemilikan atas desa itu sendiri. Dalam pembangunan transparansi, siapa pun di desa dan masyarakat dapat melihat laporan tersebut. Standar akuntansi & pelaporan memang harus sederhana. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan pendamping desa, untuk kabupaten ada 4-6 orang, kecamatan 2 orang, dan 1 orang untuk mendampingi 3 desa, sehingga standar akuntansi sederhana mampu disampaikan dan dilatihkan oleh para pendamping tersebut kepada pegawapemerintah dan kepala desanya.<br />
<br />
BPKP telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyebarkan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam aplikasi sekali entry sumber dana mampu terinput. SISKEUDES telah diuji coba di Kabupaten Mamasa. Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke seluruh Gubernur dan walikota untuk mengimplementasikan SISKEUDES ke seluruh desa. Jika KSAP ingin berdiskusi BPKP membuka tangan lebar.<br />
<br />
KSAP dapat meneruskan rencana penyusunan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa, dan biar dalam penyusunan standar  senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders keuangan Desa. Standar dibutuhkan sederhana sehingga gampang diterapkan oleh Desa.<br />
<br />
Amar UU Keuangan Negara tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan ihwal pendirian Komite Standar nan indipenden menghasilkan PP 24/2005 dan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). UU Keuangan Negara tidak memberi batasan ihwal entitas Laporan Keuangan. Pada tahun 2003 KSAP menetapkan entitas pelaporan Laporan Keuangan adalah pemerintah sentra dan pemerintah tempat, yaitu kementerian, lembaga nonkementerian, kabupaten dan kota.<br />
<br />
Desa dan kelurahan tidak disebut-sebut secara eksplisit dalam SAP umumnya, pada konsep entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintahan khususnya.  Rancang berdiri SAP secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat cq kementerian, lembaga negara non kementerian, pemerintah tempat cq kabupaten dan/atau kota mandiri.<br />
<br />
SAP sebaliknya, juga tidak menyebut secara eksplisit bahwa entitas Desa dan Kelurahan berada di luar ruang lingkup peran KSAP.<br />
<br />
Sejak awal (yaitu 2003), KSAP menyadari bahwa desa (sekitar 72.944 desa), kelurahan (8.309 kelurahan)  dan dusun (mungkin sekitar 150.000 dusun) merupakan bagian integral pemerintah kawasan otonom. Pada cetak biru atau rancang bangkit 2003 menuju PP 24/2005,  KSAP memilih batas terbawah entitas yakni Kabupaten dan Kota, bukan desa apalagi dusun, dengan pertimbangan sebagai berikut:</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sebuah standar akuntansi harus mencakupi berbagai acara keuangan entitas Laporan Keuangan. Karena itu dasar standar yaitu entitas yang diwajibkan melakukan standar. KSAP membatasi dengan sengaja pada tataran KL, Kabupaten dan Kota saja.</li>
<li>KSAP secara sengaja tidak menyebut-nyebut desa sebagai batasan entitas Laporan Keuangan karena menengarai senjang kemampuan desa untuk tatakelola keuangan dan perbendaharaan. Apabila Desa berdampingan dengan K/L, Kabupaten/Kota dipertimbangkan sebagai entitas dalam rancang berdiri PP 24/2005, maka desain tiap nomor PSAP (dengan memertimbangkan ukuran dan SD Desa yang jauh lebih kecil dari Kabpuaten/ Kota) menjadi mustahil dilakukan (impossible design).</li>
<li>Sebaliknya, tingkat resistensi pelaku akuntansi dan KL membawahi pemda akan optimal, apabila pada PP 24/2005 SAP telah mewajibkan desa untuk mengikuti PP tersebut, dipastikan berakibat SAP akan ditolak untuk diterapkan. Dugaan tersebut amat benar, alasannya adalah tanpa memasukkan entitas desapun terjadi resistensi tinggi penerapan PP 24/2005 pada aneka macam kabupaten atau kota.</li>
<li>Terdapat kemungkinan besar BPK akan menolak bakalan PP 24/2005 apabila Desa masuk sebagai entitas Laporan Keuangan.</li>
<li>Perlu dicatat, ada periode 2005/2010, desa masih berstatus obyek, bukan subyek pembangunan. Dengan UU Desa 2014, Desa menjadi subyek, menjadi bintang film pembangunan NKRI.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pada kala waktu 2007-2010, rancang bangkit bakalan PP 71/2010 akrual disusun KSAP berdasar pemantauan KSAP akan tingkat keterterapan PP 24/2005 pada tataran K/L, Kabupaten dan Kota, disimpulkan bahwa penerapan SAP belum memuaskan, belum merata, belum diterapkan sebagian entitas, dan perolehan opini WTP masih amat sedikit. Hal ini menjadikan PP 71/2010 juga belum memasukkan Desa dalam definisi entitas.<br />
<br />
Tujuan utama KSAP yaitu supaya seluruh entitas pelaporan berbentuk K/L dan Pemerintah Daerah (belum termasuk desa) mampu menerapkan PP 24/2005 dan selanjutnya bisa melakukan akuntansi berbasis akrual mulai tahun buku 2015.KSAP bekerja keras melengkapi PSAP dan memberi sarana kemudahan dengan pembuatan berbagai buletin teknis.<br />
<br />
Tiba datang pada tahun 2014/2015  muncul fenomena baru adalah (1) dewan perwakilan rakyat mengesahkan UU Desa, (2) Kabinet mendirikan Kementerian Desa dan (3) alokasi APBN kepada desa. Maka muncul kebutuhan sarana pertanggungjawaban  keuangan desa, mungkin dalam bentuk Administrasi Keuangan atau Perbendaharaan Desa atau Standar Akuntansi Pemerintah Desa.<br />
<br />
Risalah urgensi sebuah Standar Akuntansi Pemerintah Desa:</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bahwa pembangunan GCG pemerintah Desa yaitu perwujudan pemerintahan NKRI berbasis tatakelola nan baik dan UU Desa.</li>
<li>Bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai UU Keuangan Negara, Perbendaharaan, Pemeriksaan Keuangan Negara umumnya, alokasi APBN kepada Desa khususnya merupakan tolok ukur sukses PP dan Pemerintahan Daerah.</li>
<li>Bahwa pertanggungjawaban Keuangan Desa termasuk dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah, sebab itu harus selaras dengan Laporan Keuangan Pemerintahan cq Standar Akuntansi Pemerintah NKRI.</li>
<li>Agar sinkronisasi Pelaporan Keuangan Desa dgn Laporan Keuangan pemerintahan selebihnya, pengaturan pertanggungjawaban keuangan Desa harus dirumuskan dalam  bentuk Standar.</li>
<li>Bahwa KSAP harus melakukan peran tersebut dalam tempo sesingkat – singkatnya dalam bentuk PSAP Desa dalam rumpun PP 71 Akuntansi Pemerintahan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Lima Belas alasan mengapa KSAP sebaiknya diminta pemangku kepentingan untuk menyusun PP tentang Akuntansi keuangan Desa adalah sebagai berikut :</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Karena KSAP satu-satunya standard setter SAP NKRI didirikan berdasar UU Keuangan Negara, alasannya adalah Desa yaitu unit pemerintahan kawasan terkecil, sebagai bab integral dari akuntansi pemerintah tempat Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur oleh sebuah PSAP dalam SAP yang telah memberi standar akuntansi bagi Kabupaten/Kota.</li>
<li>Pertanggungjawaban keuangan desa sudah diatur dalam UU Desa, yang akan menjadi dasar penyusunan PSAP Desa. Terdapat dua kemungkinan PSAP Desa, (1) PSAP wacana Laporan Keuangan Desa, atau (2) PSAP wacana Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagai Lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.</li>
<li>Sinkronisasi hukum akuntabilitas desa dengan SAP adalah penting, sebab terdapat kemungkinan Laporan Keuangan Desa dilampirkan kepada Laporan Keuangan Kabupaten atau Laporan Keuangan Kota Mandir, apabila KSAP memutuskan Laporan Keuangan Desa dalam PSAP Desa.   </li>
<li>Apabila terdapat kemungkinan Desa tidak menciptakan Laporan Keuangan Desa, apabila KSAP – dalam PSAP Desa  –  menetapkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.</li>
<li>Agar akuntansi Desa terintegrasi dengan SAP, adalah agar akuntansi desa koheren, serasi, tidak bertentangan dengan SAP,PSAP atau Buletin Teknis. Apabila penyusun standar akuntansi desa bukan KSAP, maka muncul dua standard setter akuntansi pemerintahan, yang tak selalu mampu seiring sejalan, akan menjadi fenomena jelek bagi NKRI. Apabila sebuah kementerian berinisiatif membangun ajaran akuntansi desa, atau sistem akuntansi desa, dikhawatirkan rancang bangun tersebut tak selaras dengan SAP dan Buletin teknis PSAP. Karena peserta amar UU Keuangan Negara untuk urusan akuntansi pemerintahan yaitu sebuah komite yang dibentuk pemerintah NKRI cq KSAP, maka sebaiknya pertanggungjawaban keuangan desa berderajat PSAP.</li>
<li>Apabila diserahkan kepada KSAP, draft PSAP Desa akan ( sesuai UU Keuangan Negara) menerima pertimbangan BPK sebelum disahkan KSAP, alasannya adalah itu memeroleh legitimasi sesuai UU Keuangan Negara.</li>
<li>Apabila diserahkan kepada KSAP, maka proses penyusunan akan sesuai dengan due process KSAP yang mencakupi dengar pendapat publik dan gugus kendali mutu paripurna, sebelum disahkan sebagai standar.</li>
<li>Apabila diserahkan kepada KSAP, pengaturan perihal keuangan desa tersebut berderajat Peraturan Pemerintah yang berlegitimasi & diakui lintas K/L dan pemerintah tempat. Standar Akuntansi Desa tidak mungkin dibuat suatu kementerian.</li>
<li>KSAP telah berpengalaman dalam penyusunan dan memikul beban etika dan teknis akhir pemberlakuan suatu produk KSAP sepanjang 10 tahun, sehingga merupakan forum paling ideal di Indonesia untuk ditugasi menyusun peraturan akuntansi dan pelaporan keuangan Desa.</li>
<li>Kemampuan akuntansi dan bahasa adalah utama. Penyusunan suatu produk hukum berdimensi akuntansi membutuhkan kumpulan pakar (1) berpengetahuan standar akuntansi dunia dan NKRI, (2) berpengalaman praktik akuntansi pemerintahan sebagai pekerjaan sehari hari, dan (3) berkesadaran bahasa nan tinggi, mengetahui konsekuensi pembuatan kalimat dan berkemampuan menentukan kosakata akuntansi dan kosakata hukum tatanegara. Kumpulan pakar tersebut terbagi menjadi Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, Manajemen KSAP berjumlah kurang lebih 50 orang melalui seleksi ketat perilaku negarawan nan berhati hati dan kepakaran akuntansi yang kemudian dibuktikan oleh  IKU dan IKI nan memuaskan.</li>
<li>Sepanjang hampir 15 tahun KSAP biasa bekerja sepenuh tahun, dengan pertemuan minimum mingguan, biasanya hari Rabu, sehingga rancang bangkit PSAP Desa dipastikan berkualitas. KSAP mengadakan rapat luar bniasa, temuwicara dengan pemangku kepentingan, dalam contoh tidak dipastikan, sepanjang tahun. Dengan demikian, aspirasi dan kesulitan lapangan dari kepala Desa dan aparatnya, dapat ditampung oleh KSAP.</li>
<li>Dari aspek tabiat dan budbahasa, KSAP memenuhi syarat sebagai petugas penyusun akuntansi dan pelaporan keuang desa karena persyaratan indipendensi dari kepentingan kelompok (jabatan, K/L atau Pemerintah Daerah kawasan kerja) atau langsung (vested interest), mengakibatkan rancang bangun produk berciri penekanan kepentingan nasional NKRI.</li>
<li>Pada waktu UU Desa terbit tahun 2014, Ketua KSAP meminta studi pustaka, studi lapangan dan naskah akademis perihal keuangan Desa, sebagian sudah dimuat pada majalah maya KSAP. Dengan demikian, KSAP sekarang berada dalam posisi siap ditugasi  untuk menyusun PSAP Desa. Sesuai butir 7 tersebut di atas, KSAP akan melaksanakan Dengar Pendapat Publik untuk menampung aneka macam aspirasi  sebagai bahan penyusunan dan/atau finalisasi PSAP Desa. Di dalamnya termaktub kepedulian dan pertimbangan KSAP akan kondisi SDM Desa, besar desa, endowmen desa dan besar ajaran APBN pertahun ke desa.</li>
<li>Apabila KSAP tidak mengatur dan/atau menciptakan PSAP Desa, KSAP berwenang untuk menciptakan BuletinTeknis PSAP CALK perihal Informasi Keuangan Desa Yang Wajib Dilaporkan dalam Laporan Keuangan cq  CALK Kabupaten.</li>
<li>Dalam tugasnya, KSAP akan selalu berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian Desa sedemikian rupa biar PSAP Desa menjadi semacam nota kesepahamanan ihwal pertanggungjawaban keuangan desa.</li>
</ol>
<br />
<ol style="text-align: justify;"> </ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8u9z4K2XG_8NrhLGk7mGlYtFr3bU5N8lCs5eZ0qis_wdq7_6nIqipm0DKOelaW8kKXgRJk1qR5z8ICKNyLAbqjkykxDJEbrb5z2mJI4pPQ7cegbdiR1GmR_-TzU8Gdo9INtZNh4ygnxY/s1600/20151218_Siklus_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8u9z4K2XG_8NrhLGk7mGlYtFr3bU5N8lCs5eZ0qis_wdq7_6nIqipm0DKOelaW8kKXgRJk1qR5z8ICKNyLAbqjkykxDJEbrb5z2mJI4pPQ7cegbdiR1GmR_-TzU8Gdo9INtZNh4ygnxY/s1600/20151218_Siklus_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siklus Pengelolaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
 ***<br />
<br />
<br />
<br /></div>
</div>

Standar Pelaporan Keuangan Desa

Standar Pelaporan Keuangan Desa diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa . Sebagaimana amanat U...

+ Read more »

Batas Selesai Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa TahapI Dan Ii

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hD8qyjtqMUe1z1r9fJjvOhWg3Ywo1s1jwBlOpKau7FTKZ49_JosOYnpE6ttQZfBrjK9Xn_Ki423DpgiON0Ae_hQLCwO9DFlDl1aPzUOK72Y179g3DgKxUBYX6wCssIIb5LUZwglWql_X/s1600/20151219_batas_akhir_laporan_dd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hD8qyjtqMUe1z1r9fJjvOhWg3Ywo1s1jwBlOpKau7FTKZ49_JosOYnpE6ttQZfBrjK9Xn_Ki423DpgiON0Ae_hQLCwO9DFlDl1aPzUOK72Y179g3DgKxUBYX6wCssIIb5LUZwglWql_X/s1600/20151219_batas_akhir_laporan_dd.jpg" /></a></div>
<b>KD, Jakarta</b> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau supaya pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan II untuk kelancaran proses pencairan Dana Desa tahap III. Laporan paling lambat disampaikan 18 Desember 2015.<br />
<br />
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Per tanggal 16 Desember 2015, masih terdapat 64 pemerintah kabupaten/kota yang belum memberikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan 90 tempat kabupaten/kota yang belum memberikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap II. Hal tersebut menjadikan pencairan sebagian dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota masih tertunda.<br />
<br />
Sisa (pencairan dana desa tahap III dari RKUN ke RKUD) Rp1 triliun yang belum disalurkan hingga dengan tanggal 16 Desember itu sebab kawasan belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran tahap I dan II sebagaimana ditetapkan (dipersyaratkan) dalam SKB 3 menteri," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (17 Desember 2015).<br />
<br />
Budiarso menunjukan, Kemenkeu sendiri, semenjak 23 Oktober 2015 kemudian telah mengirimkan surat kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera memberikan laporan realisasi penyaluran dana desanya. Oleh alasannya itu, ia mengimbau biar daerah-kawasan yang belum memberikan laporannya dapat segera memberikan kepada Kemenkeu, paling lambat 18 Desember 2015 pukul 21.00 WIB.<br />
<br />
"Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat besok (hari Jumat) tanggal 18 Desember 2015, jadi besok (hari Jumat) itu sampai malam, kita akan extend hingga dengan pukul 21.00 untuk mendapatkan laporan-laporan untuk pencairan dana," tambahnya.<br />
<br />
Sebagai berita, daftar daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan II dapat dilihat pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=117-daerah-belum-sampaikan-laporan" target="_blank">tautan ini</a>. [djp]</div>
</div>

Batas Selesai Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa TahapI Dan Ii

KD, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau supaya pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan laporan realisasi penyalur...

+ Read more »

117 Daerah Belum Sampaikan Laporan Realisasi Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2JIWhv_6N-LNcEblG3HTPNKRfGEFGk7rlpObRD8HiqDeQLT1OV59WPvkCskRsrbTH7aleRt1jbBbZmET6WbNmYpMHMk1moJ73LQQP30hbXAeUI9tNeWjojpAi0mzJdAJgK5bIWo1e18t/s1600/20151219_laporan_dana_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2JIWhv_6N-LNcEblG3HTPNKRfGEFGk7rlpObRD8HiqDeQLT1OV59WPvkCskRsrbTH7aleRt1jbBbZmET6WbNmYpMHMk1moJ73LQQP30hbXAeUI9tNeWjojpAi0mzJdAJgK5bIWo1e18t/s1600/20151219_laporan_dana_desa.jpg" /></a></div>
Sebanyak 117 kawasan belum menyampaikan  <b>Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II</b> Tahun 2015. Sehingga desa-desa di 117 kawasan tersebut  mengalami penundaan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2015. Hal tersebut menurut informasi dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut ini daftar tempat yang belum memberikan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2015. Dikarenakan belum menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II, Dana Desa Tahap III Tahun 2015 belum disalurkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/628/Daerah%20belum%20lapor%20DD%203.pdf" target="_blank">Daerah Yang Belum Menyampaikan Laporan</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Batas tamat penyampaian laporan dimaksud paling lambat tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00 WIB. [***]</div>
</div>

117 Daerah Belum Sampaikan Laporan Realisasi Dana Desa

Sebanyak 117 kawasan belum menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2015. Sehingga desa-desa di 117 kawasan...

+ Read more »

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp2e0khSv0vYBauRBogdu-___bX72V7TDpQv1icK9m3iSjhSd6CWi-Dr6Gu7S7PMnWZvh-imdUOEe6uGH8rWYtbyM8_4fZrqbZ-bBk5aPadLVwk_tEDeAoi7RHZSjBzdGzdCwEQ53yRT-m/s1600/20151229_dana-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp2e0khSv0vYBauRBogdu-___bX72V7TDpQv1icK9m3iSjhSd6CWi-Dr6Gu7S7PMnWZvh-imdUOEe6uGH8rWYtbyM8_4fZrqbZ-bBk5aPadLVwk_tEDeAoi7RHZSjBzdGzdCwEQ53yRT-m/s1600/20151229_dana-desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>KD, JAKARTA</b>  - Dana Desa jangan hingga lari ke kontraktor, hal tersebut diminta Rahmat Hamka (Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat RI). Jika Dana Desa lari ke kontraktor akan membuat sasaran penambahan peredaran uang di desa menjadi terhambat. Aturan dari pemerintah sentra untuk mencegah Dana Desa lari ke kontraktor pun didesak Rahmat untuk diterbitkan. <br />
<br />
Rahmat mengungkapkan adanya indikasi para kepala desa tidak mau repot dan rumit untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa. Berbagai kegiatan pembangunan di desa dilakukan dengan melalui sistem kontrak. Pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut pun bukan orang dari desa bersangkutan. Para kontraktor tersebut membawa pekerjanya dari kawasan asalnya dari luar desa.<br />
<br />
"Kalau hal ini yang terjadi, keinginan kita, desa bisa mandiri sulit untuk terwujud," ujar Rahmat, Minggu (27 Desember 2015). Pemerintah menaikkan anggaran Dana Desa dua kali lipat pada 2016 menjadi 46 triliun rupiah dari 20,7 triliun rupiah pada 2015. <br />
<br />
Untuk tahun 2015, pencairan Dana Desa sudah mencapai tahap ketiga. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menyalurkan 100% Dana Desa. Dari pagu Dana Desa tahap ketiga 4,1 triliun rupiah, pemerintah sentra gres menyalurkan 3,1 triliun rupiah kepada pemerintah kabupaten/kota. <br />
<br />
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo menginformasikan, Kemenkeu menunda sebagian penyaluran Dana Desa. Penundaan ini disebabkan masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa tahap satu dan tahap dua.<br />
<br />
Rahmat setuju adanya penaikan Dana Desa sehingga desa menjadi kekuatan ekonomi baru secara nasional. Dengan demikian, desa pun bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hanya, Rahmat mengingatkan, peningkatan alokasi anggaran harus diikuti oleh peningkatan kapasitas aparatur desa.<br />
<br />
"Kita mengingatkan kepada aparatur desa agar membuat program berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian juga program harus sempurna waktu, sempurna target, dan tepat guna, yang mengarah pada mewujudkan kemandirian desa," ucap Rahmat.<br />
<br />
Selain terkait pencairan, problem Dana Desa juga tengah menuai polemik antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Usulan Kemendes PDTT untuk mengubah persentase formulasi Dana Desa ditolak Kemenkeu. Padahal, ajuan tersebut sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia. <i>[rep]</i></div>
</div>

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

KD, JAKARTA - Dana Desa jangan hingga lari ke kontraktor, hal tersebut diminta Rahmat Hamka (Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat...

+ Read more »

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dana Desa</b> dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menambah alokasi dana desa menjadi Rp20 Triliun. Dana desa sebesar tersebut akan dibagikan kepada sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain dari dana desa, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan yang lainnya. Apa saja sumber pendapatan di desa dan bagaimana desa membelanjakannya, goresan pena singkat ini menawarkan gambaran umum mengenai <b>pengelolaan keuangan desa</b>.<b> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Keuangan desa</b> yakni semua hak dan kewajiban desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. <b>Keuangan desa</b> dikelola menurut azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</div>
<h2>
 Perencanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun menurut hasil komitmen dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam lembaga musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat pembagian terstruktur mengenai visi dan misi Kepala Desa terpilih, planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling usang 3 bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.<br />
<br />
RKP Desa merupakan pembagian terstruktur mengenai dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, aktivitas, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.</div>
<h2>
 Penganggaran</h2>
<div style="text-align: justify;">
APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa wacana APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:<br />
<br />
<b>1. Pendapatan asli desa (PADes)</b><br />
<br />
<i>PADes terdiri dari:</i><br />
<br />
a. Hasil perjuangan<br />
<br />
b. Hasil aset<br />
<br />
c. Swadaya dan partisipasi<br />
<br />
d. Gotong royong<br />
<br />
e. Lain-lain PADes<br />
<br />
<b>2. Alokasi APBN (Dana Desa)</b><br />
<br />
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.<br />
<br />
<b>3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan bab hasil dari hasil pajak dan retribusi tempat kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi kawasan kabupaten/kota. Pengalokasian bab hasil pajak dan retribusi kawasan tersebut dilakukan menurut ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional menurut realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.<br />
<br />
<b>4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD sehabis dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.<br />
<br />
<b>5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemprov dan Pemkab/Pemkot mampu memberikan pertolongan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa akseptor santunan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah kawasan di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah darah pemberi santunan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<br />
<br />
<b>6. Hibah dan pertolongan yang tidak mengikat dari pihak ketiga</b><br />
<br />
<b>7. Lain-lain PADes</b><br />
<br />
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.<br />
<br />
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja eksklusif dan belanja tidak eksklusif. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, derma sosial, santunan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes dipakai minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan dukungan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, perlindungan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.</div>
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya mampu dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan peran kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.</div>
<h2>
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap selesai tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.<br />
<br />
<b>Kesimpulan</b><br />
<br />
Keuangan desa mempunyai ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah sentra maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kelemahan dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ialah masih digunakannya pendekatan pencatatan single entry. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang desa hendaknya sudah menggunakan pencatatan double entry agar proses pelaporan dan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel.<br />
<br />
<b>Referensi:</b><br />
<br />
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa.<br />
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 wacana Desa.<br />
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa.</div>
</div>

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Dana Desa dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menamb...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Modul Pelaporan Pada Aplikasi Siskeudes Terbaru

Laporan Realisasi Anggaran Desa

Gosip Penggunaan Dana Wajib Dibuka Pemerintah Desa

Menyelami Logika Laporan Keuangan

Standar Pelaporan Keuangan Desa

Batas Selesai Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa TahapI Dan Ii

117 Daerah Belum Sampaikan Laporan Realisasi Dana Desa

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya