Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) </td></tr> </tbody></table> <b>KeuanganDesa.berita, JAKARTA -</b> Wajib Pajak (WP) terus didorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada 2019. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan masih jauh dari sasaran. Hingga Minggu (3 Maret 2019), jumlah Wajib Pajak yang melaporkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">SPT</a> gres mencapai 3,1 juta dari atau sekitar 17 persen dari target 17,6 juta.<br /> <br /> Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini harus mencapai 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 71 persen atau 12,5 juta Wajib Pajak.<br /> <br /> Menkeu mengingatkan bahwa Maret ini merupakan abad terakhir bagi Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Pelaporan untuk wajib pajak orang langsung tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.<br /> <br /> "Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami mengimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Senin (4 Maret 2019).<br /> <br /> Mantan eksekutif pelaksana Bank Dunia itu berpesan agar Wajib Pajak tidak melaporkan SPT pada saat tenggat waktu. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para fiskus dalam melayani para Wajib Pajak sebab harus berkejaran dengan waktu.<br /> <br /> "Karena mirip tahun lalu aku tiba ke kantor-kantor <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">pajak</a>, kasihan ia harus mengisi dan adakala mereka panik dan mengakibatkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman," terperinci Menkeu.<br /> <br /> Menurut Sri Mulyani, semenjak 2012, Ditjen Pajak juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online yakni melalui e-filling. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, melainkan bisa melalui ATM dengan e-billing.<br /> <br /> Melalui dua layanan ini, lanjut Menteri Keuangan, diharapkan mampu memudahkan masyarakat. Sebab, dengan lazimnya penggunaan ponsel bakir oleh masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing dibutuhkan bisa menghadirkan efisiensi, sempurna waktu, dan mengurangi beban manajemen serta emosional pada masyarakat.<br /> <br /> "Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus hingga jam terakhir. Namun kami mengimbau masyarakat untuk mampu melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa," tandas Menkeu.<br /> <br /> <h3> Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Menurun</h3> <br /> Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi biasanya baru melonjak pada simpulan Maret.<br /> <br /> Menurutnya, dikala ini jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat sekitar 38 juta. Dari total tersebut, hanya 17,6 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.<br /> <br /> Yoga menyebut tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang langsung karyawan mengalami penurunan, sementara Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan meningkat. Pada 2018, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 71 persen atau menurun dibandingkan pada 2017 sebesar 75 persen.<br /> <br /> Kemudian, rasio Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan mencapai 74 persen pada 2018, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 62 persen. Penurunan kepatuhan wajib pajak orang langsung karyawan disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016.<br /> <br /> Di sisi lain, rasio kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami penurunan. Pada 2018, rasio wajib pajak badan mencapai 59 persen, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 65 persen.<br /> <br /> "Penurunan kepatuhan wajib pajak badan perlu penelitian lebih jauh," ungkapnya.<br /> <br /> Guna mendorong kepatuhan, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yakni perbaikan sistem pelayanan dan pembukaan layanan konsultasi SPT di luar kantor seperti di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan atau kecamatan. Layanan konsultasi SPT di luar kantor tersebut berada di booth Pojok Pajak.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga mendorong penyampaian SPT dilakukan secara online. Yoga menargetkan penyampaian secara online mampu melebihi 80 persen dari total pelapor.<br /> <br /> Penyampaian SPT secara online dinilai lebih praktis dan efisien karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaporan secara manual.<br /> <br /> Ditjen Pajak juga menjalankan sejumlah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan berbagai cara. Antara lain, kata Hestu, meningkatkan pelayanan, hingga membuka kelas pajak di perusahaan, kantor desa atau istilahnya menjemput bola.<br /> <br /> "Di bidang pelayanan ini berbagai yang kita lakukan, Pertama channel penyampaian SPT kan kita kini sudah cantik, e-filing, dan e-form," jelas ia. ***</div>

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan)  KeuanganDesa.berit...

+ Read more »

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (Ssp)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <b>NPWP, Nama WP dan Alamat</b></div> <div style="text-align: justify;"> <b> </b> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbvST7rVYjBB18ufA5oMP8k2OmZyX9y1XoOn3IVU1aOpzbDgXJsmCMIytUwh3svB4r_ZoVAd8kb8VnQMrKIAQa3hDjecBy-ttBO3VDhXLZs6lOCeotlAZjUhz5SnpeAzpv97k4Ql4rsnys/s1600/identitaswajibpajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbvST7rVYjBB18ufA5oMP8k2OmZyX9y1XoOn3IVU1aOpzbDgXJsmCMIytUwh3svB4r_ZoVAd8kb8VnQMrKIAQa3hDjecBy-ttBO3VDhXLZs6lOCeotlAZjUhz5SnpeAzpv97k4Ql4rsnys/s1600/identitaswajibpajak.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diisi sesuai dengan:</div> <ol style="text-align: justify;" type="1"> <li>NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak.</li> <li>Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.</li> <li>Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Catatan : Bagi WP yang belum mempunyai NPWP</div> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <div style="text-align: justify;"> 1. NPWP diisi:</div> <ol style="text-align: justify;"> <ul style="list-style-type: circle;"> </ul> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li>Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000</li> <li>Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000(XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.)</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> 2. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran</b> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdOQeShc-DRLViJsQXpcjcdEcU74ABuBLCpAIQZXk_BuQK_6fsG-uPzFzs8Di1I0d_Nvr6dvhrVAOtls4wpT3mw3Uvgwlu2k12bG4DZwqVnuvCw5iOUJmkpfEFKDOWHXWO3gFhlHIVkyOc/s1600/20151223-kodeakundansetoran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdOQeShc-DRLViJsQXpcjcdEcU74ABuBLCpAIQZXk_BuQK_6fsG-uPzFzs8Di1I0d_Nvr6dvhrVAOtls4wpT3mw3Uvgwlu2k12bG4DZwqVnuvCw5iOUJmkpfEFKDOWHXWO3gFhlHIVkyOc/s1600/20151223-kodeakundansetoran.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. </li> <li>Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel berikut sesuai dengan klarifikasi dalam kolom “Keterangan”. </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Catatan : Kedua aba-aba tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap biar kewajiban perpajakan yang telah dibayar mampu diadministrasikan dengan sempurna.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)</b> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBYWDSe4-RAATmcKnmy-GnOVD06OASoVaWzh6C7-3SMJSsJ6KVK_P5vA88AuhjIc6qd37-RJJ3zr9UNOPc2F9EyeASY8rBShUbRxfM9T7Za2H-MxpzCL2NJ_NFV34CZeWBGC0vCWfn1U4s/s1600/20151223_uraianpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="69" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBYWDSe4-RAATmcKnmy-GnOVD06OASoVaWzh6C7-3SMJSsJ6KVK_P5vA88AuhjIc6qd37-RJJ3zr9UNOPc2F9EyeASY8rBShUbRxfM9T7Za2H-MxpzCL2NJ_NFV34CZeWBGC0vCWfn1U4s/s320/20151223_uraianpembayaran.png" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel berikut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Masa Pajak</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILkebiWGUnl3NbRn4SFEJyY0jRIr35FznWlJ1E2JBoYft-Mf2z0r9W1QhtUvqvqZqAAAOHufSMFBlHVYlF-CLNPlRhs1pkKcinCJ9YKgaODPd4icPV0NR5Y3B8Vo72Q4tMp3EGruI1fEG/s1600/20151223_masapajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILkebiWGUnl3NbRn4SFEJyY0jRIr35FznWlJ1E2JBoYft-Mf2z0r9W1QhtUvqvqZqAAAOHufSMFBlHVYlF-CLNPlRhs1pkKcinCJ9YKgaODPd4icPV0NR5Y3B8Vo72Q4tMp3EGruI1fEG/s1600/20151223_masapajak.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk kurun pajak yang dibayar atau disetor.<br /> Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu kala pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap abad pajak.<br /> <br /> <b>Tahun Pajak</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6MnuqLHPjfdhcM9HcUBfXU4HYQLc6r2ryyTHcLhV9COVR73MNoqgxMKSWwzCxIOiDOKvejryI4WbOCO_YwKkvFGLFwHCLdKQ95aCKGGL7d74ByAm0oZiI45NHOAKK1O1JUAXAraSmDMb5/s1600/20151223-tahunpajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6MnuqLHPjfdhcM9HcUBfXU4HYQLc6r2ryyTHcLhV9COVR73MNoqgxMKSWwzCxIOiDOKvejryI4WbOCO_YwKkvFGLFwHCLdKQ95aCKGGL7d74ByAm0oZiI45NHOAKK1O1JUAXAraSmDMb5/s1600/20151223-tahunpajak.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Diisi tahun terutangnya pajak.<br /> <br /> <b>Nomor Ketetapan</b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfm3xZQbEU3HRdg0uN09F0nCcfD0PLy50ujkRgEaBwKRLhc5GDsYPafTDlq2xlXrTGUsOAZraKNtN1mfocO6w5h0YALrVvV68yk3vcciVAd1BI1RFoxr3AsvxVygIOdXbyYd_ryubAYcbw/s1600/20151223-nomorketetapan.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfm3xZQbEU3HRdg0uN09F0nCcfD0PLy50ujkRgEaBwKRLhc5GDsYPafTDlq2xlXrTGUsOAZraKNtN1mfocO6w5h0YALrVvV68yk3vcciVAd1BI1RFoxr3AsvxVygIOdXbyYd_ryubAYcbw/s1600/20151223-nomorketetapan.png" /></a></b></div> <br /> Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor menurut surat ketetapan pajak atau STP.<br /> <br /> <b>Jumlah Pembayaran dan </b><b>Terbilang (untuk SSP Standar)</b><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVn_THxehX8iaxL5yH9-mt1OKKFnl_80J3KUPqUoy0fahlB6thFhB37ZzPPOx3LA2nPCxZlHfCyI2_4FR2WAyGBM8T1WotGZzICBG_Adhqc5jHbj6bkUZt7ioAhbm85QQUwuHwjQ4qhAL/s1600/20151223-jumlahpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVn_THxehX8iaxL5yH9-mt1OKKFnl_80J3KUPqUoy0fahlB6thFhB37ZzPPOx3LA2nPCxZlHfCyI2_4FR2WAyGBM8T1WotGZzICBG_Adhqc5jHbj6bkUZt7ioAhbm85QQUwuHwjQ4qhAL/s1600/20151223-jumlahpembayaran.png" /></a></b></div> <br /> <ol> <li><b> </b>Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap hingga dengan sen.</li> <li>Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan karakter latin dan menggunakan bahasa Indonesia.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYUMEb0JTpuIMNbdO-ZHnLBrc_OPhnyOuYfBKnkxTf4MERdo99GtIt6yYsxgCkabFirJIcDM2-wojCC7B5V2r3XH5VcOoWYOgWHx56-QaQaRaP0ffGHjlj9XOtC0OJpuf5u_8Rn7Q0b-sl/s1600/20151223-diterimakantorpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYUMEb0JTpuIMNbdO-ZHnLBrc_OPhnyOuYfBKnkxTf4MERdo99GtIt6yYsxgCkabFirJIcDM2-wojCC7B5V2r3XH5VcOoWYOgWHx56-QaQaRaP0ffGHjlj9XOtC0OJpuf5u_8Rn7Q0b-sl/s1600/20151223-diterimakantorpembayaran.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama terperinci petugas akseptor pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.<br /> <br /> <b>Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)</b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqsMhiD5cGchzqS3Pwyfm-s0_XA0eNo8IZtnswMWHusO-axZMkzsyTSikcARCo4sKaaFQi9BhQfjg7b5Qc9-Vt_D0N2SzTW29Bt__OUsSXLb0KVFIP8Z63PU2857hYKwogPLtbjSCgWDN/s1600/20151223-wajibpajakpenyetor.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqsMhiD5cGchzqS3Pwyfm-s0_XA0eNo8IZtnswMWHusO-axZMkzsyTSikcARCo4sKaaFQi9BhQfjg7b5Qc9-Vt_D0N2SzTW29Bt__OUsSXLb0KVFIP8Z63PU2857hYKwogPLtbjSCgWDN/s1600/20151223-wajibpajakpenyetor.png" /></a></b></div> <br /> Diisi daerah dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama terperinci Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.<br /> <br /> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)</b><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih9AqlTJ7nmJJTDXp_SHFzdBAgtK7CNjxQjmQTsmU6vmKNkqbw1iQ3UCefU_T9faqgaFWN8k6iBSXjNiWfRzkrS-vboAmfjkI9n_sWu5_VyUOMP9cYG_aTly9ugdKqE_L_XX9W4MI6XHe-/s1600/20151223-ruangvalidasi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih9AqlTJ7nmJJTDXp_SHFzdBAgtK7CNjxQjmQTsmU6vmKNkqbw1iQ3UCefU_T9faqgaFWN8k6iBSXjNiWfRzkrS-vboAmfjkI9n_sWu5_VyUOMP9cYG_aTly9ugdKqE_L_XX9W4MI6XHe-/s1600/20151223-ruangvalidasi.png" /></a></b></div> <br /> Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kolaborasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.<br /> <br /> <b>Pemberlakuan SSP Baru</b><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> SSP dan arahan akun pajak sebagaimana terlampir ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. </div> </div>

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (Ssp)

NPWP, Nama WP dan Alamat   Diisi sesuai dengan: NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Nam...

+ Read more »