Pemerintah Desa: Penatausahaan

Tampilkan postingan dengan label Penatausahaan. Tampilkan semua postingan

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020 Pelaksanaan Dana Desa (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan ...

+ Read more »

2 Cara Membangun Branding Produk Desa Populer

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Punya potensi dan produk desa, jika tidak dikenal pasar dan diketahui masyarakat luas tentu tidak memperoleh nilai yang maksimal dalam peningkatan pendapatan desa dan ekonomi masyarakat. </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdwYF7XxdXU40qMrngOak40CxM6yKLy1K914TVtqWq0bEmawcSt8xWftx9l2iVe_nsNZPJEDTrD-lsiwEWxPwpOSMeZqvwNz6OJFwJEaZ9OsVV2plZ0CL1yYKikbV8ZXGPyREP_TVSJw/s1600/branding-produk-desa-ilustrasi1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="840" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdwYF7XxdXU40qMrngOak40CxM6yKLy1K914TVtqWq0bEmawcSt8xWftx9l2iVe_nsNZPJEDTrD-lsiwEWxPwpOSMeZqvwNz6OJFwJEaZ9OsVV2plZ0CL1yYKikbV8ZXGPyREP_TVSJw/s640/branding-produk-desa-ilustrasi1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif; font-size: x-small;"><i>Foto Ilustrasi: simon-page.com</i></span></td></tr>
</tbody></table>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lalu bagaimana cara menciptakan produk desa terkenal. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jawabannya ialah produk dan potensi desa itu harus di branding. Karena </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">branding itu merupakan salah satu hal penting yang harus dibangun dalam bisnis apapun di masa digitalisasi.</span></div>
<div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun, sebelum kita bahas <b><i>2 cara membangun branding produk desa terkenal</i></b>. Karena a</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">da kalimat yang mengatakan branding itu lebih penting dari pemasaran dan penjualan. Oleh sebab itu, a</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">da baiknya kita pahami dulu apa itu branding? </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam buku <i>"The Brand Called You"</i> (2005) Peter Mantoya menyatakan bahwa ada perbedaan antara pemasaran, penjualan dan branding.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Menurut Peter Mantoya, Branding yaitu mensugesti</i>. </span><i style="font-family: Verdana, sans-serif;">Branding</i><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> ialah proses menciptakan sebuah indentitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap indentitas tertentu. Branding terjadi sebelum pemasaran dan penjualan. Tanpa sebuah merek yang besar lengan berkuasa, pemasaran tidaklah efektif dan penjualan layaknya seperti membenturkan kepala Anda ke sebuah tembok barikade penjualan.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Sedangkan memasarkan yakni mempresentasikan</i>. Menciptakan pasar dengan mengirimkan pesan yang dirancang secara hati-hati kepada pasar target yang sesuai melalui banyak susukan untuk menciptkan kesadaran, rasa suka dan pemahaman. Pemasaran merupakan aktivitas menanam benih untuk dapat melakukan penjualan dengan cara menciptakan pelanggan tahu bahwa produk mereka ada.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Menjual yaitu menyakinkan.</i> Menjual yakni memakai strategi bertanya, keterampilan mendengarkan, dan keahlian membujuk guna menyakinkan para audien bahwa mereka tidak mampu melaksanakan sesuatu bila tidak mennngunakan produk atau jasa tertentu. Menjual ialah kegiatan menutup transaksi.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah, dari penjelasan diatas dapat kita disimpulkan, bahwa sehebat jago apapun sistem pemasaran yang dibangun dalam menjual sebuah produk atau jasa, tanpa mempunyai merek yang besar lengan berkuasa, penjualan dan pemasaran sebuah produk sering tidak efektif. </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Karena itu, mengapa membranding produk dan potensi desa penting dilakukan. Karena branding itu sendiri bahagian dari salah satu upaya dalam mempertahankan sebuah produk semoga </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">mudah diingat oleh konsumen atau pasar.</span></div>
<div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b>2 Cara yang dapat digunakan dalam membangun branding produk Desa terkenal, sebagai berikut:</b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b>1. Membangun Branding Produk melalui Website Desa</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Setiap desa memiliki potensi dan produk yang menarik, baik itu tentang kearifan lokal, produk unggulan desa (prukdes), wisata desa, inovasi desa dan lain sebagainya. </span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Website desa salah satu media yang paling efektif untuk membangun branding produk desa. Melalui website desa, p</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">emerintah mampu mempromosikan desa wisata dan potensi lainnya yang dimilikinya untuk diketahui pihak-pihak diluar desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sehingga akan menarik minat masyarakat luar desa untuk berkunjung ke desa. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dan d</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">engan sendirinya akan memberikan laba ekonomi bagi warga dan dapat meningkatkan pendapatan desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Membangun Branding Produk Desa melalui Media Sosial</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Media sosial merupakan market potensial untuk memperkenalkan potensi dan menjual produk desa kepada khalayak ramai. Meskipun tidak semua media umum cocok dipakai untuk membranding produk desa. Karena setiap media sosial itu memiliki karakteristik berbeda-beda.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Instagram contohnya, sangat cocok digunakan untuk mempromosikan konten-konten yang bersifat fotografi dan sebagai salah satu platform media umum yang paling digemari oleh kaum muda selain </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Snapchat.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Setidaknya terdapat sejumlah media sosial populer yang banyak pengemarnya, seperti Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Qzone, LinkedIn, Quora, hingga S</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">hoelace nantinya. </span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Itulah sejumlah platform media sosial </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk usaha bumdes dan potensi desa. </span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selebihnya, cara lain untuk membangun branding produk desa biar terkenal dan diminati konsumen luar desa, yakni </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">mencar ilmu strategi pemasaran dari bumdes-bumdes </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">yang sudah berkembang dan maju.</span></div>
</div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i><br />Semoga bermanfaat. Terus bergerak membangun kemandirian desa.</i></span></div>
</div>

2 Cara Membangun Branding Produk Desa Populer

Punya potensi dan produk desa, jika tidak dikenal pasar dan diketahui masyarakat luas tentu tidak memperoleh nilai yang maksimal dalam pen...

+ Read more »

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jumlah alokasi Dana Desa selama empat tahun terakhir naik terus. Sejak 2015, puluhan triliun Dana Desa dari APBN digelontorkan untuk desa. Dana Desa pertama kali dianggarkan sebesar Rp20,77 triliun pada 2015. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016. Peningkatan juga terjadi pada tahun anggaran 2017 dan 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peningkatan alokasi anggaran ini tentunya beserta cita-cita imbas kasatmata bagi desa. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, seiring meningkatnya alokasi anggaran, potensi terjadinya korupsi juga akan semakin besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKVIXl9ihW80KoabDjTw_-x6icci-hfROwRPFqQe__AtbkUr0d8HWuDwk9zQf4MY-PH0hQYcWVWcHESrLipbynGHmM3ahhnGd4SSoswgFk6KFdFE1c_4MSnSRCHMTlzeoY2QOTr8rZ5vy/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKVIXl9ihW80KoabDjTw_-x6icci-hfROwRPFqQe__AtbkUr0d8HWuDwk9zQf4MY-PH0hQYcWVWcHESrLipbynGHmM3ahhnGd4SSoswgFk6KFdFE1c_4MSnSRCHMTlzeoY2QOTr8rZ5vy/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-01.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h3 style="text-align: justify;">
 Persoalan Dana Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mampu menemukenali potensi korupsi <a href="https://www.blogger.com/search?q=buku-pintar-dana-desa&sa=U&ved=0ahUKEwjWzqu6zcrZAhUMwLwKHUr3DacQFggUMAU&client=internal-uds-cse&cx=012986247084594959022:_qw5vgnzdnu&usg=AOvVaw0-UMjb15yvPfAD8D7Sm1by">Dana Desa</a>, mampu berkaca pada perkara-masalah penyalahgunaan dana tunjangan sosial (bansos) atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mudah terjadi di berbagai tempat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan hasil kajian "Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa terdapat", terdapat 14 temuan persoalan pengelolaan Dana Desa. Ada empat aspek yang menjadi sorotan, yakni (1) regulasi dan kelembagaan, (2) tata laksana, (3) pengawasan, dan (4) sumber daya manusia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada aspek tata laksana, ada duduk perkara kerangka waktu pengelolaan anggaran yang sulit dipatuhi oleh tiap-tiap desa. Selain itu, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan pola dalam menyusun anggaran belum tersedia. Belum lagi permasalahan seputar transparansi planning dan penggunaan dana, juga soal laporan keuangan desa yang belum sesuai standar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam aspek pengawasan, KPK menyoroti masih rendahnya efektivitas kerja inspektorat di tempat. Mekanisme pengaduan masyarakat pun belum terkelola dengan baik, cenderung mengarah pada pengaduan ke level pemerintah pusat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak hanya KPK yang menyorot soal pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggarisbawahi 82,2 persen penggunaan dana desa diperuntukkan dalam konteks pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan aspal, irigasi, talud, dan sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanya 7,7 persen penggunaan Dana Desa yang meliputi pemberdayaan, contohnya pelatihan untuk kelompok PKK, karang taruna, pembinaan perangkat desa, dan lain-lain.  Artinya, penggunaan Dana Desa masih bekerja dalam konteks "uang acara" atau "proyek". </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cara pandang yang umum terhadap "uang acara" atau "proyek" sebaiknya menyalakan alarm potensi penyalahgunaan Dana Desa. Pemerintah mampu berkaca pada masalah-kasus yang terjadi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
 Korupsi Dana Desa dan Usulan Melibatkan Kepolisian</h3>
<div style="text-align: justify;">
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada 2017 ada sebanyak 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang terjadi di Indonesia. Jika dilihat lebih rinci, penyalahgunaan anggaran menduduki posisi teratas dengan 154 perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sampai Rp1,2 triliun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan sektornya, anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp39,3 miliar. Artinya, dana desa merupakan lahan lembap dan sangat potensial dikorup.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai langkah awal penanganan permasalahan dana desa, pada 20 Oktober 2017, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan duduk perkara dana desa. MoU itu mengatur bahwa pelibatan pegawapemerintah kepolisian dirasakan diperlukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Unsur Polisi Republik Indonesia yang dilibatkan adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) hingga Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kapolri Tito menyambut baik nota kesepahaman tersebut. Ia menyatakan akan memberi penghargaan bagi jajarannya yang berhasil mengamankan dana desa. “Wilayah Kapolda, Kapolsek, Babinkamtibmas yang aku anggap berprestasi, bisa mengawal dan mendukung semoga dana betul-betul efektif saya akan berikan reward,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kesepakatan itu mengasumsikan bahwa pegawanegeri terkecil Polisi Republik Indonesia, Babinkamtibmas, akan menjadi ujung tombak pengawasan di setiap desa. Permasalahannya, Polisi Republik Indonesia sendiri belum bisa mencukupi rasio keterwakilan aparatnya di setiap desa: untuk 1 Bhabinkamtibmas untuk 1 desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam paparan kebijakan Kapolri, jumlah personel Bhabinkamtibmas sebanyak sebanyak 54.285 personel. Bahkan, dari jumlah yang ada tersebut, masih ada 14.956 personel yang merangkap tugas. Untuk target acara kamtibnas Polisi Republik Indonesia yang menjangkau 81.711 desa di seluruh Indonesia, berarti Polisi Republik Indonesia masih masih kekurangan 27.426 personel Bhabinkamtibnas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, untuk acara dana desa 2018 yang menjangkau 74.958 desa, Polisi Republik Indonesia mempunyai kekurangan 20.673 personel Bhabinkamtibnas. Perbandingan ini belum memperhitungkan personel yang selama ini merangkap peran, baik bekerja untuk lebih dari satu wilayah desa, ataupun tugas lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain kekurangan petugas, infrastruktur penunjang kinerja kepolisian juga masih jauh dari cukup. Sampai hari ini, diketahui masih banyak daerah yang tidak mempunyai pos polisi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Data statistik kriminal BPS memperlihatkan, pada 2014, hanya sekitar 10,6 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat pos polisi, termasuk polsek, polres, dan polda. Keberadaan pos polisi yang paling banyak ada di provinsi Jawa Timur yakni 949 pos polisi dan Jawa Barat sebanyak 813 pos. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Aceh dan Gorontalo hanya mempunyai masing-masing 59 pos polisi. Secara keseluruhan, memang sebanyak 71,3 persen desa/kelurahan yang tidak mempunyai pos polisi menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat cenderung mudah.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzZgjmbm3TM2MwAYb9dFvTgYIXIx9BbWwtZEJ8x-v58Y1PHsgEwMgJ5fcZnfOTfDk2l-uhxdNwzr-FVeIkY225xJATwcxddGNQINvxgmy-2EHJq9iN_5FV0Or2sn17dcQ0-ob06gDfWUx/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzZgjmbm3TM2MwAYb9dFvTgYIXIx9BbWwtZEJ8x-v58Y1PHsgEwMgJ5fcZnfOTfDk2l-uhxdNwzr-FVeIkY225xJATwcxddGNQINvxgmy-2EHJq9iN_5FV0Or2sn17dcQ0-ob06gDfWUx/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-02.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini, selain menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian menerima amanat tambahan untuk melaksanakan pengawalan dana desa. Apakah kepolisian mampu menanggung tugas itu, di samping tugas yang sudah ada sebelum pemberlakuan dana desa? </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 pasal 27, abdnegara Bhabinkamtibmas mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan training masyarakat serta menjaga situasi desa/kelurahan biar tetap aman. Menurut pasal 26, beliau juga berperan sebagai mediator untuk menjaga hubungan baik antar-masyarakat serta menjadi kepanjangan tangan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelibatan Bhabinkamtibnas cukup beralasan. Pemerintah sentra memerlukan deteksi dan pelaporan dini cepat dari tenaga aparat yang bekerja memakai garis komando terpusat atau top-down. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Merujuk penelitian Benjamin A. Olken yang berjudul "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia" (2005); traditional top-down monitoring berperan dalam mengurangi potensi korupsi, bahkan dalam situasi yang dikenal sangat koruptif sekalipun. Olken memang tidak sedang membicarakan acara dana desa, tapi hasil studinya yang melihat 600 proyek pembangunan jalan desa di Indonesia menarik untuk diperhatikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan, apalagi jika melihat kurangnya personel Bhabinkamtibnas dan infrastruktur pos polisi di atas. Masyarakat bisa terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanpa pelibatan masyarakat, Dana Desa akan dilihat sekadar sebagai bagi-bagi uang proyek. Alih-alih memberdayakan dan membikin makmur desa, mampu-mampu dana desa malah merusaknya.***</div>
</div>

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

Jumlah alokasi Dana Desa selama empat tahun terakhir naik terus. Sejak 2015, puluhan triliun Dana Desa dari APBN digelontorkan untuk desa....

+ Read more »

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3>
 Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Menu Data Entri Perencanaan pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes"><b>Aplikasi Siskeudes</b></a> dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Data yang harus dientri terlebih dahulu mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran desa sesuai Renstra yang telah disusun. <br />
<br />
<i>Petunjuk pengoperasian -> masuk sajian Data Entri –  Perencanaan –  Renstra dan RPJM Desa.</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Pilih hidangan Renstra Desa dan isikan data simulasi berikut: <br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" /></a></div>
<pre><b>Visi : Tahun 2015 - 2021</b> </pre>
<pre><b>Terciptanya Desa Simulasi yang makmur dan sejahtera</b>  Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa   Tujuan 1 : Terwujudnya aktivitas pemerintahan desa yang tertib dan lancar     Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat     Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang mampu melayani masyarakat desa   Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik     Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan isu desa     Sasaran 2.2 : Tersedianya perencanaan pembangunan desa  Misi 2  :  Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai   Tujuan 1  :  Terwujudnya sarana jalan  yang dapat mendukung perekonomian warga desa     Sasaran 1.1  :  Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai     Sasaran 1.2  :  Tersedianya jalan lingkungan yang baik   Tujuan 2  :  Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.1  :  Tersedianya susukan irigasi sawah yang baik     Sasaran 2.2  :  Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja   Tujuan 3  :  Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik     Sasaran 3.1  :  Tersedianya jalan masuk air lingkungan warga     Sasaran 3.2  :  Tersedianya sarana MCK umum warga     Sasaran 3.3  :  Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga  Misi 3  :  Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa   Tujuan 1  :  Meningkatnya perjuangan ekonomi produktif warga     Sasaran 1.1  :  Terselenggaranya training perjuangan produksi rumah tangga desa     Sasaran 1.2  :  Terbinanya kelompok perjuangan industri rumah tangga desa   Tujuan 2  :  Meningkatnya pasar produksi desa     Sasaran 2.1  :  Terkelolanya pasar desa yang baik     Sasaran 2.2  :  Tersalurkannya hasil perjuangan produksi pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.3  :  Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga </pre>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya masuk ke sajian <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RPJM Desa</a> Simulasi dan masukkan data RPJM Desa dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RKP Desa</a> dari tahun 2015 s.d 2021.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
</div>
Masukkan data Bidang sebagai berikut:<br />
<ul>
<li> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li>
<li> Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li>
<li> Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li>
</ul>
Masukkan data kegiatan pada Bidang Penyelenggaaan Pemerintah Desa dengan dilengkapi atributnya sebagai berikut:<br />
<br />
> Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. <br />
<br />
> Kegiatan Operasional Kantor Desa<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, target renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
> Kegiatan Operasional BPD<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun  ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
Masukkan pagu indikatif masing-masing kegiatan dari tahun 1 s.d 5. <br />
<br />
Masukkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya ....<br />
<br />
Setelah Data-data <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">Perencanaan</a> dientri hasilnya bisa dilihat melalui menu Laporan >> Perencanaan.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Selanjutnya, silakan pilih Laporan Perencanaan yang ingin ditampilkan, seperti pada gambar berikut:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br /></div>

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Menu Data Entri Perencanaan pada Aplikasi Siskeudes dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM ...

+ Read more »

Penatausahaan Pendapatan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa"><b>Penatausahaan</b></a> pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa yaitu pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana aktivitas/kepala dusun) dan bank.<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a></div>
<h3>
 A. JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PA Desa mencakup Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Pendapatan Asli Desa</a>. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha misalnya yakni pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman keuntungan BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.<br />
<br />
Pendapatan yang berasal dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Hasil Aset Desa</a> antara lain tambatan bahtera, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset tersebut umumnya yakni berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yakni pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/akseptor manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Sedangkan seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa. Prosedur penerimaan pendapatan sewa, <br />
retribusi, dan pungutan yaitu sebagai berikut.<br />
<span id="goog_173790473"></span><span id="goog_173790474"></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pungutan dan Sewa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Swadaya dan partisipasi ialah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya ialah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat ialah santunan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan pribadi kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil adalah tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun lalu dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.<br />
<br />
Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas perlindungan-tunjangan baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau menurut RAB yang telah telah dibuat <br />
sebelumnya.<br />
<br />
Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa. Prosedur penerimaan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya Masyarakat</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain ialah pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pelaksana pungutan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.<br />
<br />
Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan bantuan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.</div>
<h4>
 2. Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan transfer desa terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Dana Desa</a>; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau tunjangan keuangan kepada desa. <br />
<br />
Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa, yakni 10 hari sesudah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ihwal Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. <br />
<br />
Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.<br />
<br />
Untuk dana desa yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota, prosedur penyaluran beserta persyaratan pencairannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Transfer dari Provinsi Kabupaten Kota</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 3. Pendapatan Lain-Lain</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai tersebut, oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain berupa kuitansi penerimaan.</div>
<h3>
 B. KODE REKENING PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok pendapatan desa adalah:</div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PA Desa).</li>
<li>Pendapatan Transfer.</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain. </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan ialah:<br />
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa), terdiri dari:<br />
a. Hasil Usaha<br />
b. Hasil Aset<br />
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong<br />
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa<br />
<br />
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:<br />
a. Dana Desa<br />
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah<br />
c. Alokasi Dana Desa (ADD)<br />
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi<br />
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota<br />
<br />
3. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:<br />
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat<br />
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah<br />
<ol></ol>
Rincian hingga ke tingkat objek pendapatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. Leveling arahan rekening pendapatan desa ialah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leveling Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kode rekening pendapatan hingga ke level objek pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<h3>
 C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA</h3>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">APB Desa</a>, Bendahara Desa menerima pendapatan antara lain berupa pendapatan sewa, pendapatan retribusi, pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat, pendapatan transfer, hibah, pertolongan dari pihak ketiga, dan pendapatan lainnya. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan berupa pencatatan ke dalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan pendapatan tersebut.<br />
<br />
Atas penerimaan tunai yang diterimanya, Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Bendahara Desa akan mendapat gosip dari bank berupa Nota Kredit. Berdasarkan nota kredit, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank. Penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib.<br />
<br />
Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pendapatan. Tujuannya yakni supaya diperoleh berita mengenai pendapatan menurut klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah acuan format Buku Rincian Pendapatan.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Buku Rincian Pendapatan</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak diatur mengenai Buku Rincian Pendapatan. Namun demikian buku pembantu ini penting dibentuk alasannya adalah mampu mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan. Sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi APB Desa.<br />
<br />
Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan. Namun pendapatan yang dicatat oleh Pelaksana Kegiatan yakni berupa penerimaan panjar (yang diterima dari Bendahara Desa) dan penerimaan dari swadaya masyarakat. Atas penerimaan berupa nonkas yang diterima dari masyarakat, Pelaksana Kegiatan harus mengkonversinya ke dalam nilai rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Selain itu Pelaksana Kegiatan juga harus menyusun Laporan Kegiatan sehabis aktivitas tamat dilaksanakan. ***</div>
</div>

Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan...

+ Read more »

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp2e0khSv0vYBauRBogdu-___bX72V7TDpQv1icK9m3iSjhSd6CWi-Dr6Gu7S7PMnWZvh-imdUOEe6uGH8rWYtbyM8_4fZrqbZ-bBk5aPadLVwk_tEDeAoi7RHZSjBzdGzdCwEQ53yRT-m/s1600/20151229_dana-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp2e0khSv0vYBauRBogdu-___bX72V7TDpQv1icK9m3iSjhSd6CWi-Dr6Gu7S7PMnWZvh-imdUOEe6uGH8rWYtbyM8_4fZrqbZ-bBk5aPadLVwk_tEDeAoi7RHZSjBzdGzdCwEQ53yRT-m/s1600/20151229_dana-desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>KD, JAKARTA</b>  - Dana Desa jangan hingga lari ke kontraktor, hal tersebut diminta Rahmat Hamka (Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat RI). Jika Dana Desa lari ke kontraktor akan membuat sasaran penambahan peredaran uang di desa menjadi terhambat. Aturan dari pemerintah sentra untuk mencegah Dana Desa lari ke kontraktor pun didesak Rahmat untuk diterbitkan. <br />
<br />
Rahmat mengungkapkan adanya indikasi para kepala desa tidak mau repot dan rumit untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa. Berbagai kegiatan pembangunan di desa dilakukan dengan melalui sistem kontrak. Pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut pun bukan orang dari desa bersangkutan. Para kontraktor tersebut membawa pekerjanya dari kawasan asalnya dari luar desa.<br />
<br />
"Kalau hal ini yang terjadi, keinginan kita, desa bisa mandiri sulit untuk terwujud," ujar Rahmat, Minggu (27 Desember 2015). Pemerintah menaikkan anggaran Dana Desa dua kali lipat pada 2016 menjadi 46 triliun rupiah dari 20,7 triliun rupiah pada 2015. <br />
<br />
Untuk tahun 2015, pencairan Dana Desa sudah mencapai tahap ketiga. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menyalurkan 100% Dana Desa. Dari pagu Dana Desa tahap ketiga 4,1 triliun rupiah, pemerintah sentra gres menyalurkan 3,1 triliun rupiah kepada pemerintah kabupaten/kota. <br />
<br />
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo menginformasikan, Kemenkeu menunda sebagian penyaluran Dana Desa. Penundaan ini disebabkan masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa tahap satu dan tahap dua.<br />
<br />
Rahmat setuju adanya penaikan Dana Desa sehingga desa menjadi kekuatan ekonomi baru secara nasional. Dengan demikian, desa pun bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hanya, Rahmat mengingatkan, peningkatan alokasi anggaran harus diikuti oleh peningkatan kapasitas aparatur desa.<br />
<br />
"Kita mengingatkan kepada aparatur desa agar membuat program berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian juga program harus sempurna waktu, sempurna target, dan tepat guna, yang mengarah pada mewujudkan kemandirian desa," ucap Rahmat.<br />
<br />
Selain terkait pencairan, problem Dana Desa juga tengah menuai polemik antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Usulan Kemendes PDTT untuk mengubah persentase formulasi Dana Desa ditolak Kemenkeu. Padahal, ajuan tersebut sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia. <i>[rep]</i></div>
</div>

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

KD, JAKARTA - Dana Desa jangan hingga lari ke kontraktor, hal tersebut diminta Rahmat Hamka (Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat...

+ Read more »

Penatausahaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrxGFqjFnyMzTQPFo0d_M8_cxK4Etp2l4nVUIvtYJSLpdmRz9QNnfkU7mhVvvncQmO2nBFD64CctC7Bjz1nKFZsP4r-Eo9yP_kyw9sFq2VqFhvcLFPl7ynn0O-r2sX-zASETjc_-Xh6j5Z/s1600/20151130_Penatausahaan_Keuangan_Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrxGFqjFnyMzTQPFo0d_M8_cxK4Etp2l4nVUIvtYJSLpdmRz9QNnfkU7mhVvvncQmO2nBFD64CctC7Bjz1nKFZsP4r-Eo9yP_kyw9sFq2VqFhvcLFPl7ynn0O-r2sX-zASETjc_-Xh6j5Z/s1600/20151130_Penatausahaan_Keuangan_Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi Penatausahaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Penatausahaan</b> yakni aktivitas yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan aktivitas ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan tanggung jawab Pengelola, mekanisme dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci pada goresan pena ini.<br />
<br />
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.</div>
<h2 style="text-align: justify;">
 Ketentuan Pokok Penatausahaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pengelola Keuangan Desa,</b> khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, supaya aktivitas Penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini:<br />
<br />
[Tabel Ketentuan Pokok Penatausahaan Keuangan Desa]</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 Tugas, Tanggungjawab, dan Prosedur Penatausahaan</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran.</li>
<li>Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</li>
<li>Kepala Seksi, selaku <b>Pelaksana Kegiatan</b> bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja aktivitas dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas di desa. </li>
</ul>
<h3>
 Prosedur penatausahaan penerimaan</h3>
<h4>
 a. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penyetoran pribadi melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai mekanisme dan tatacara sebagai berikut:</div>
<br />
<ol>
<li>Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.</li>
<li>Bendahara Desa mendapatkan uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya.</li>
<li>Bendahara Desa mencatat semua penerimaan</li>
<li>Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa</li>
<li>Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.</li>
</ol>
Dilarang..!!<br />
Bendahara Desa tidak boleh:<br />
<ul>
<li>Membuka rekening atas nama eksklusif di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes.</li>
<li>Menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-ajakan.</li>
</ul>
<h4>
 b. Prosedur Penerimaan melalui Bank</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai mekanisme dan tata cara sebagai berikut:</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dlm rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.</li>
<li>Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yg berlaku.</li>
<li>Dokumen yg digunakan oleh bank mencakup : * STS/Slip setoran * Bukti penerimaan lain yg syah</li>
<li>Pihak ketiga/penyetor memberikan pemberitahuan penyetoran yg dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank yg syah.</li>
<li>Bendahara desa mencatat semua penerimaan yg disetor melalui bank di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank.</li>
</ol>
<h3>
 Buku Kas</h3>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan:<br />
<h4>
 1. Buku Kas Umum</h4>
Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
[Format Buku Kas Umum]</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
  2. Buku Kas Pembantu Pajak</h4>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;">[Format Buku Kas Pembantu Pajak]</span></div>
<h4>
 3. Buku Bank</h4>
Buku Bank Berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll).<br />
<br />
[Format Buku Bank]<br />
<br />
<h3>
 Bukti Transaksi</h3>
Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bab dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi mampu dianggap tidak sah.<br />
<br />
Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibentuk setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang menciptakan. Bukti transaksi yang baik yaitu di dalamnya tertulis pihak yang menciptakan, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang mendapatkan.<br />
<br />
<b>Contoh Bukti Transaksi:</b><br />
<ul style="text-align: justify;">
<li><b>Kuitansi</b> : Merupakan bukti transaksi yang muncul balasan terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang.</li>
<li><b>Nota Kontan (Nota)</b> : Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara tunai.</li>
<li><b>Faktur</b> : Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit.</li>
<li><b>Memo Internal (Memo</b>) : Merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihak dalam internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, peniadaan piutang, dll.</li>
<li><b>Nota Debit</b> : Merupakan bukti pengembalian barang yang dibentuk oleh pembeli. Barang dikembalikan biasanya sebab cacat atau tidak sesuai pesanan.</li>
<li><b>Nota Kredit </b>: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibentuk oleh penjual. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.</li>
</ul>
 [Gambar Nota/Kuitansi]<br />
<br />
<h2>
 Status dan Fungsi Dokumen Penatausahaan</h2>
Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transakasi yakni dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses aturan, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud yaitu tindakan melawan hukum.<br />
<br />
<h2>
 Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Penatausahaan</h2>
Bagaimana biar azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa mewujud dalam kegiataan Penatausahaan?<br />
<br />
[Tabel Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Penatausahaan]<br />
<br />
<br />
[***] <br />
<h4>
  </h4>
<h4 style="text-align: justify;">
 <span style="font-weight: normal;"> </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;">
 <span style="font-weight: normal;"> </span></h4>
<h4 style="text-align: justify;">
 <span style="font-weight: normal;"> </span></h4>
</div>
</div>

Penatausahaan Keuangan Desa

Ilustrasi Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan yakni aktivitas yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bert...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

2 Cara Membangun Branding Produk Desa Populer

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Penatausahaan Pendapatan Desa

Dana Desa Jangan Hingga Lari Ke Kontraktor

Penatausahaan Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya