Pemerintah Desa: RPJM

Tampilkan postingan dengan label RPJM. Tampilkan semua postingan

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RKPDes Perubahan Tahun 2020" border="0" data-original-height="351" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" title="RKPDes Perubahan Tahun 2020" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span> <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KEPALA DESA ….. (Nama Desa)</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN/KOTA </b></span><b style="font-size: x-large;">….(Nama Kab/Kota)</b></div>
<span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;">
<b>PERATURAN DESA… (Nama Desa)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>NOMOR ………… 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TENTANG</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TAHUN ANGGARAN 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>KEPALA DESA ……………,</b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Menimbang :<br /><ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, mirip musibah, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kawasan kabupaten/kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan pengaruh pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 ihwal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, b, c, d, e dan aksara f perlu memutuskan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .............. Kecamatan ..... Kabupaten ............. Tahun Anggaran 2020;</span></li>
</ol>
</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download RKPDes Perubahan Tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1iZSIGvuHxhwaCEqwukbmzTdMdul-2tHS" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA ….(Nama Kab/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR ………… 2020 TENTANG PERUBAH...

+ Read more »

Pembangunan Desa Tertinggal Dan Berdikari Melampaui Target Rpjm Nasional

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span sans-serif="" verdana="">Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo - Yusuf Kalla mengalami keberasilan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia.</span><br />
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1LFHHSkHWcRRZJsbxg5GLaYhjbHXqSaCOqrAyMC_VOY3wG7zmznsCHxtALKT34fe__ZDbTIyOwhVtqzoatm6A4_qlJxfdUB0Ygr8AXjtU9seXPFA48uAculAUgK5Of6jiHZFPKSTuKz8/s1600/rilis+data+hasil+potensi+desa+tahun+2018.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo  Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" border="0" data-original-height="492" data-original-width="740" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1LFHHSkHWcRRZJsbxg5GLaYhjbHXqSaCOqrAyMC_VOY3wG7zmznsCHxtALKT34fe__ZDbTIyOwhVtqzoatm6A4_qlJxfdUB0Ygr8AXjtU9seXPFA48uAculAUgK5Of6jiHZFPKSTuKz8/s400/rilis+data+hasil+potensi+desa+tahun+2018.jpeg" title="Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" width="400" /></a></div>
<div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (12/12) tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Jika melihat sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 adalah mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mampu berdiri diatas kaki sendiri. </span><span sans-serif="" verdana="">Dengan demikian, </span><span sans-serif="" verdana="">target yang ada dalam RPJMN telah terlampaui pada tahun 2018 ini.</span><br />
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iRXTyaAZHtB1cp7Nsj29loHhUkzPQf6sLAxGBZLqH7mtoH5-SuMsxvjO4Em_dOSD-0lN1ER5hXyD_Vr_ahaPLupzC37NWXIUPG2WfngVEcVL-Lz4YTYIuoaZNnYxmfbTCfvt05TSsg4/s1600/infografis-pembangunan-desa+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo  Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" border="0" data-original-height="479" data-original-width="640" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iRXTyaAZHtB1cp7Nsj29loHhUkzPQf6sLAxGBZLqH7mtoH5-SuMsxvjO4Em_dOSD-0lN1ER5hXyD_Vr_ahaPLupzC37NWXIUPG2WfngVEcVL-Lz4YTYIuoaZNnYxmfbTCfvt05TSsg4/s400/infografis-pembangunan-desa+%25282%2529.jpg" title="Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" width="400" /></a></div>
<br /></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Atas keberhasilan dalam mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan desa berdikari. </span><span sans-serif="" verdana="">Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa maupun acara pembangunan desa lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para Kepala Daerah dan Desa serta masyarakat dalam membangun desanya. </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimis bahwa status desa tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan bila semangat untuk membangun desa mampu terus dipertahankan.</span></div>
<span sans-serif="" verdana=""><br />"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia," katanya.<br /><br />Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui mirip di Indonesia Timur, Menteri Eko memberikan bahwa acara dana desa maupun program lainnya yang masuk ke desa akan sulit bila tidak ada pemberian infrastruktur jalan atau saluran jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan materi bakar minyak dengan harga terjangkau yang sampai ketika ini pemerintah masih terus memprioritaskan supaya proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar desa terus semakin berkembang dan mampu berdiri diatas kaki sendiri.</span><br />
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_s0-_ZaKzOF223o9fcvp4EjugU33Zp7BUXYZaalUr7l-tQYGlimHHM3tiS2gUNFX1Cafsm4TJFXFPQLp9RmoO5VJfjoYNX9gynrdmWPrM-brGAgwD6UzSMlXqdhnZv0toqk6bQIymPGc/s1600/infografis-pembangunan-desa+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo  Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" border="0" data-original-height="479" data-original-width="640" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_s0-_ZaKzOF223o9fcvp4EjugU33Zp7BUXYZaalUr7l-tQYGlimHHM3tiS2gUNFX1Cafsm4TJFXFPQLp9RmoO5VJfjoYNX9gynrdmWPrM-brGAgwD6UzSMlXqdhnZv0toqk6bQIymPGc/s400/infografis-pembangunan-desa+%25281%2529.jpg" title="Pembangunan Desa Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional" width="400" /></a></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto memberikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi desa 2018 yang salah satu tujuannya adalah mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia. IPD ini ialah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini ialah ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh 3 kategori ialah Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan desa berdikari.</span><span sans-serif="" verdana=""><br /></span><span sans-serif="" verdana=""><br />Pendataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut desa tertinggal berkurang sebesar 6.518.<br /><br />"Artinya, banyak sekali pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.<br /><br />Dengan berkurangnya desa tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berdikari.<br /><br />"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik aneka macam problem yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mampu berdiri diatas kaki sendiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis," katanya.(*/Kemendes)</span></div>
</div>
</div>

Pembangunan Desa Tertinggal Dan Berdikari Melampaui Target Rpjm Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo - Yusuf Kalla mengalami kebe...

+ Read more »

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

RPJM Desa Tidak Akan Dihapus JAKARTA - Tidak benar jikalau Kementerian Dalam Negeri akan mencabut klausul ihwal RPJM Desa . Hal terse...

+ Read more »

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3>
 Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Menu Data Entri Perencanaan pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes"><b>Aplikasi Siskeudes</b></a> dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Data yang harus dientri terlebih dahulu mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran desa sesuai Renstra yang telah disusun. <br />
<br />
<i>Petunjuk pengoperasian -> masuk sajian Data Entri –  Perencanaan –  Renstra dan RPJM Desa.</i><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3aKKXQLs_yLtQtivPeoLJbQRB4deJv7y0HZDB3A9Cj9tUyKPdxA_lfiUKIGvVZxOesjQGsqoEX6PXi6BgPHexiBX52N9abypWyK5hOI68OlZgALHM42kmTGtL5vNtXcfpTCgczce6x_xa/s1600/20161024-siskeudes-Menu-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Pilih hidangan Renstra Desa dan isikan data simulasi berikut: <br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUq8OjXo4rHjxqOFzjTH34e2PNFgINXbvsE1HWjcgB6RJdhuGbJ9XtLt44HPscR40c32-aiJMM8xbvC0FIkVzt_gac9aZZg2PFX9DfIKLohsc5xHskd16Z2PC9W2rPkJf06JyT_u-pa41l/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-Renstra-Desa.jpg" /></a></div>
<pre><b>Visi : Tahun 2015 - 2021</b> </pre>
<pre><b>Terciptanya Desa Simulasi yang makmur dan sejahtera</b>  Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa   Tujuan 1 : Terwujudnya aktivitas pemerintahan desa yang tertib dan lancar     Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat     Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang mampu melayani masyarakat desa   Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik     Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan isu desa     Sasaran 2.2 : Tersedianya perencanaan pembangunan desa  Misi 2  :  Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai   Tujuan 1  :  Terwujudnya sarana jalan  yang dapat mendukung perekonomian warga desa     Sasaran 1.1  :  Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai     Sasaran 1.2  :  Tersedianya jalan lingkungan yang baik   Tujuan 2  :  Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.1  :  Tersedianya susukan irigasi sawah yang baik     Sasaran 2.2  :  Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja   Tujuan 3  :  Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik     Sasaran 3.1  :  Tersedianya jalan masuk air lingkungan warga     Sasaran 3.2  :  Tersedianya sarana MCK umum warga     Sasaran 3.3  :  Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga  Misi 3  :  Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa   Tujuan 1  :  Meningkatnya perjuangan ekonomi produktif warga     Sasaran 1.1  :  Terselenggaranya training perjuangan produksi rumah tangga desa     Sasaran 1.2  :  Terbinanya kelompok perjuangan industri rumah tangga desa   Tujuan 2  :  Meningkatnya pasar produksi desa     Sasaran 2.1  :  Terkelolanya pasar desa yang baik     Sasaran 2.2  :  Tersalurkannya hasil perjuangan produksi pertanian masyarakat desa     Sasaran 2.3  :  Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga </pre>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya masuk ke sajian <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RPJM Desa</a> Simulasi dan masukkan data RPJM Desa dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">RKP Desa</a> dari tahun 2015 s.d 2021.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-Pwncg-G9CPgE28zRaAvIYjmcHSgMFYfNKwtxrIkcc-Bl2fXdagy1P8hTRdjbevEqIVcMhqmM9uKw5tjgxT0ORWIX-uAvJY-X7XNnFNgtCcwLVEWjlAOnNnOOon7uufOOw3oa96jaZSr/s1600/20161024-Siskeudes-Menu-RPJM-Desa.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
</div>
Masukkan data Bidang sebagai berikut:<br />
<ul>
<li> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li>
<li> Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li>
<li> Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li>
</ul>
Masukkan data kegiatan pada Bidang Penyelenggaaan Pemerintah Desa dengan dilengkapi atributnya sebagai berikut:<br />
<br />
> Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. <br />
<br />
> Kegiatan Operasional Kantor Desa<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun ke-1 s.d 5 secara swakelola, target renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
> Kegiatan Operasional BPD<br />
<br />
Lokasi Desa Simulasi, dilaksanakan tahun  ke-1 s.d 5 secara swakelola, sasaran renstra Tersedianya kantor desa melayani masyarakat.<br />
<br />
Masukkan pagu indikatif masing-masing kegiatan dari tahun 1 s.d 5. <br />
<br />
Masukkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya ....<br />
<br />
Setelah Data-data <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">Perencanaan</a> dientri hasilnya bisa dilihat melalui menu Laporan >> Perencanaan.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQeDib9LuwwxDJXvZhx2guQ45MRwC1GLIgKAegdoeD73rOJQapF9cOdjgqmxkDRRn4v7xYJjYzXL5cCA7WrF3oouPkiprVYUCjQmkdouZOJqCdj2pQA1vVE7KDv-C7sR2_O9idgO2vKLO/s1600/20161024-siskeudes-menu-Laporan-Perencanaan.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br />
Selanjutnya, silakan pilih Laporan Perencanaan yang ingin ditampilkan, seperti pada gambar berikut:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" digunakan untuk memasukkan data Restra Desa Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP0ZfJaf5j0HSL3tIHFwEUrD8AW9uJ_1ztNnhlpSbIqvFpOxmOJzLfX-_Fid6CxMlsB7Cx7PKwOh3kAD6fPDxqAVwGp4HB9mWQwceEcoWNYrPRPzsWeIR077ljmixiFk5KrZEyujulDd3Q/s1600/20161024-siskeudes-menu-laporan-perencanaan-rpjm.jpg" title="Siskeudes : Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa" /></a></div>
<br /></div>

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Menu Data Entri Perencanaan pada Aplikasi Siskeudes dipakai untuk memasukkan data Restra Desa, RPJM ...

+ Read more »

Perencanaan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws425TO0wUQzBUZtHqtbfo4tSCfpNAZarbByyDmLHfuoVb8lL4omAwtblQDXyCsRn-xrqD3gp-aTPkU76A80v3DpMRe3l5Bxcbv8YYDppkW2u4WU88zFbr9w141_BUuSy3XopGq-URbEL/s1600/20160715-perencanaan-pembangunan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws425TO0wUQzBUZtHqtbfo4tSCfpNAZarbByyDmLHfuoVb8lL4omAwtblQDXyCsRn-xrqD3gp-aTPkU76A80v3DpMRe3l5Bxcbv8YYDppkW2u4WU88zFbr9w141_BUuSy3XopGq-URbEL/s1600/20160715-perencanaan-pembangunan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Perencanaan Pembangunan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span class="first-letter">P</span>emerintah Desa menyusun <b>perencanaan pembangunan desa</b> sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. <a href="https://www.blogger.com/search?q=pokok-pokok-pengelolaan-keungan-desa">Perencanaan Pembangunan Desa</a> meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). <b>Perencanaan pembangunan desa</b> disusun menurut hasil akad dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. ***</div>
</div>

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa P emerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada p...

+ Read more »

Rpjm Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rKOA61FtW7cNJOLnWVfduYXOLvcsqnW0x13l7E0npa9Y3GwdZCsFWLWOMlgKgv01Qd57gR-4a28lmUWF1BPk4cGyMn8rGpAGCrVfOKEg4Z2w-Dv0eTJC-AI6vh40df9xEKXuANH9Y3kU/s1600/20160716-RPJM-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4rKOA61FtW7cNJOLnWVfduYXOLvcsqnW0x13l7E0npa9Y3GwdZCsFWLWOMlgKgv01Qd57gR-4a28lmUWF1BPk4cGyMn8rGpAGCrVfOKEg4Z2w-Dv0eTJC-AI6vh40df9xEKXuANH9Y3kU/s1600/20160716-RPJM-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, tahapan  penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa</li>
<li>Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota</li>
<li>Pengkajian Keadaan Desa</li>
<li>Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa</li>
<li>Penyusunan Rancangan RPJM Desa</li>
<li>Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</li>
<li>Penetapan dan Perubahan RPJM Desa  </li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h2 style="text-align: justify;">
 <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a> 1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan  orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.<br />
<br />
Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa ialah:</div>
<ol type="a">
<li>Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;</li>
<li>Pengkajian keadaan Desa;</li>
<li>Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan</li>
<li>Penyempurnaan rancangan RPJM Desa. </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tujuan: Mengintegrasikan acara dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.<br />
<br />
Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="A">
<li>Rencana pembangunan jangka menengah kawasan kabupaten/kota;</li>
<li>Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;</li>
<li>Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li>
<li>Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li>
<li>Rencana pembangunan tempat perdesaan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2 style="text-align: justify;">
 3. Pengkajian Keadaan Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa. <br />
Langkah kerja:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="A">
<li>Penyelerasan data desa.</li>
<li>Penggalian gagasan masyarakat; dan</li>
<li>Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Output: Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h2>
 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa</h2>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa menurut laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung semenjak diterimanya laporan dari kepala Desa.<br />
<br />
Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="a">
<li>Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;</li>
<li>Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;</li>
<li>Rencanaprioritas aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. </li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Musyawarah desa Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, training kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. <br />
<br />
Diskusi kelompok membahas sebagai berikut:  <br />
<ul type="a">
<li>Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;</li>
<li>Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;</li>
<li>Sumber pembiayaan planning aktivitas pembangunan Desa;</li>
<li>Rencana pelaksana aktivitas Desa yang akan dilaksanakan uleh perangkat</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. <br />
<br />
Output: Hasil janji dalam musyawarah Desa dituangkan dalam gosip acara dan menjadi aliran bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.</div>
<h2 style="text-align: justify;">
 <div style="text-align: justify;">
</div>
<br /> 5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tahapan:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="a">
<li>Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa menurut info program hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. </li>
<li>Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.</li>
<li>Kepala Desa menyelidiki dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uleh </li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Tim Penyusun RPJM Desa, bila ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.<br />
<br />
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta planning aktivitas yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh etika, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa </h2>
<div style="text-align: justify;">
Tahapan:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="a">
<li>Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil janji musyawarah perencanaan pembangunan Desa. </li>
<li>Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa ihwal RPJM Desa.</li>
<li>Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa wacana RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perihal RPJM Desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:</div>
<ul style="text-align: justify;" type="a">
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti petaka, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau</li>
<li>Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan/atau pemerintah tempat kabupaten/kota.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. ***</div>
</div>

Rpjm Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana ...

+ Read more »

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dana Desa</b> dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menambah alokasi dana desa menjadi Rp20 Triliun. Dana desa sebesar tersebut akan dibagikan kepada sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain dari dana desa, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan yang lainnya. Apa saja sumber pendapatan di desa dan bagaimana desa membelanjakannya, goresan pena singkat ini menawarkan gambaran umum mengenai <b>pengelolaan keuangan desa</b>.<b> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Keuangan desa</b> yakni semua hak dan kewajiban desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. <b>Keuangan desa</b> dikelola menurut azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</div>
<h2>
 Perencanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun menurut hasil komitmen dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam lembaga musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat pembagian terstruktur mengenai visi dan misi Kepala Desa terpilih, planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling usang 3 bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.<br />
<br />
RKP Desa merupakan pembagian terstruktur mengenai dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, aktivitas, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.</div>
<h2>
 Penganggaran</h2>
<div style="text-align: justify;">
APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa wacana APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:<br />
<br />
<b>1. Pendapatan asli desa (PADes)</b><br />
<br />
<i>PADes terdiri dari:</i><br />
<br />
a. Hasil perjuangan<br />
<br />
b. Hasil aset<br />
<br />
c. Swadaya dan partisipasi<br />
<br />
d. Gotong royong<br />
<br />
e. Lain-lain PADes<br />
<br />
<b>2. Alokasi APBN (Dana Desa)</b><br />
<br />
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.<br />
<br />
<b>3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan bab hasil dari hasil pajak dan retribusi tempat kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi kawasan kabupaten/kota. Pengalokasian bab hasil pajak dan retribusi kawasan tersebut dilakukan menurut ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional menurut realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.<br />
<br />
<b>4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD sehabis dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.<br />
<br />
<b>5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemprov dan Pemkab/Pemkot mampu memberikan pertolongan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa akseptor santunan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah kawasan di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah darah pemberi santunan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<br />
<br />
<b>6. Hibah dan pertolongan yang tidak mengikat dari pihak ketiga</b><br />
<br />
<b>7. Lain-lain PADes</b><br />
<br />
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.<br />
<br />
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja eksklusif dan belanja tidak eksklusif. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, derma sosial, santunan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes dipakai minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan dukungan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, perlindungan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.</div>
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya mampu dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan peran kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.</div>
<h2>
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap selesai tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.<br />
<br />
<b>Kesimpulan</b><br />
<br />
Keuangan desa mempunyai ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah sentra maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kelemahan dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ialah masih digunakannya pendekatan pencatatan single entry. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang desa hendaknya sudah menggunakan pencatatan double entry agar proses pelaporan dan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel.<br />
<br />
<b>Referensi:</b><br />
<br />
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa.<br />
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 wacana Desa.<br />
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa.</div>
</div>

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Dana Desa dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menamb...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

Pembangunan Desa Tertinggal Dan Berdikari Melampaui Target Rpjm Nasional

Rpjm Desa Tidak Akan Dihapus

Siskeudes : Cara Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa

Perencanaan Pembangunan Desa

Rpjm Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya