Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sifat pengelolaan pembangunan desa mencakup banyak aspek dan mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak mampu dihindari bila metode perencanaan partisipatif yang diperkenalkan ke desa juga banyak jenisnya. </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dengan banyak sekali macam metode atau cara perencanaan partisipatif ini tentu sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sesuai dengan kepentingannya.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9dj7eITCcU8XbL7TWXeoGZwIGvg_Y20O_mVQV-PPFoZy2yAKlLCHcFMQZ8CLjlfqBiH3ZBL_Rs1SluSK8-Qm0u0RXZj9kyq2U7B6aEA3Jo0ca_EpCeUbm02LOChRhWP0h04naAYsDUTZR/s1600/Musyawarah-Di-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sifat pengelolaan pembangunan desa meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan b Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif" border="0" data-original-height="349" data-original-width="510" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9dj7eITCcU8XbL7TWXeoGZwIGvg_Y20O_mVQV-PPFoZy2yAKlLCHcFMQZ8CLjlfqBiH3ZBL_Rs1SluSK8-Qm0u0RXZj9kyq2U7B6aEA3Jo0ca_EpCeUbm02LOChRhWP0h04naAYsDUTZR/s400/Musyawarah-Di-Desa.jpg" title="Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berbagai metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan tugas masyarakat, telah banyak dikenal. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berikut beberapa metode perencanaan partisipatif:</span></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>1. Metode ZOPP</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Yaitu </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">sebuah perencanaan proyek yang berorentasi kepada tujuan. ZOPP yakni singkatan dari kata-kata Ziel (tujuan), Orienterte (berorentasi), Projekt (proyek), dan Planung (perencanaan).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu kajian permasalahan, kajian tujuan, kajian alternatif (pilihan-pilihan) dan kajian tugas.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian permasalahan;</i> dimaksudkan untuk menyidik masalah-persoalan yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian tujuan;</i> untuk meneliti tujuan-tujuan yang mampu dicapai sebagai balasan dari pemecahan masalah-persoalan tersebut.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian alternatif (pilihan-pilihan); </i>untuk memutuskan pendekatan proyek yang paling memberi keinginan untuk berasil.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian tugas;</i> untuk mendata banyak sekali pihak (lembaga, kelompok masyarakat dan sebagainya) yang berkaitan dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perencanaan dengan metode ZOPP mempuyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil dari perencanaan itu sangat tergantung pada info yang tersedia dan yang diberikan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Yaitu sebuah metode pendekatan berguru perihal kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian mencar ilmu di sini mempuyai arti yang luas, alasannya mencakup juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan bertindak. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Tujuan metode PRA (</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Participatory Rural Appraisal</i>) yakni untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">PRA juga bertujuan memberdayaakan masyarakat, yaitu dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, lalu melakukan perencanaan dan tindakan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan metode ZOPP. Perbedaanya, jika m</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">etode PRA penekanannya lebih pada proses berguru masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan acara.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penerapan metode PRA yakni untuk mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, biar mereka mampu menyusun rencana dan tindakan. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode PRA bersifat terbuka untuk mendapatkan cara-cara dan metode baru yang dianggap cocok.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">adalah sebuah metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat, pelaksanaanya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode ini dilaksanakan dengan menggali info terhadap hal-hal yang terjadi, lalu mengamati dan melakukan wawancara eksklusif. Semua informasi tersebur diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode RRA ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji-tindak untuk menyelaraskan antara cita-cita masyarakat dan penentu kebijakan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada prinsipnya ketiga jenis metode perencanaan partisipatif tersebut, memiliki tujuan yang sama, yaitu memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Namun, metode perencanaan partisipatif yang telah ada ini, perlu diramu lebih sedemikian rupa dengan mendasarkan prinsip musyawarah dan bantu-membantu yang telah hidup berurat-berakar di masyarakat perdesaan. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i><br /></i></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>(Diringkas dari buku perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, P3MD, 1996).</i></span></div> </div> </div> </div>

Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif

Sifat pengelolaan pembangunan desa mencakup banyak aspek dan mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak mampu dihindari bila met...

+ Read more »

Bumdes Sebagai Konektor 4.0

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Revolusi </span><span sans-serif="" verdana="">Industri</span><span sans-serif="" verdana=""> 4.0 bukan h</span><span sans-serif="" verdana="">anya duduk perkara teknologi baru, tetapi duduk perkara gagasan baru.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span sans-serif="" verdana=""><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuXfa95qIzcOEXa1yX2M98yAnX2F0QSBm6AqH9p4l9R4TfRiOoZLCwbMbujFtqi9cI6P7KL4nox19tYcJEf1A6r-lxBipeUtOI3hubypkx6lIpm6_m3RfJ6uIdc0qVbOJ6wGNkT1wdsiw/s1600/IMG_20180928_175923.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Berbeda dengan pemahaman banyak orang tentang disrupsi Industri BUMDes sebagai Konektor 4.0" border="0" data-original-height="405" data-original-width="720" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuXfa95qIzcOEXa1yX2M98yAnX2F0QSBm6AqH9p4l9R4TfRiOoZLCwbMbujFtqi9cI6P7KL4nox19tYcJEf1A6r-lxBipeUtOI3hubypkx6lIpm6_m3RfJ6uIdc0qVbOJ6wGNkT1wdsiw/s640/IMG_20180928_175923.jpg" title="BUMDes sebagai Konektor 4.0" width="640" /></a></span></div> </div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Berbeda dengan pemahaman banyak orang tentang disrupsi Industri 4.0, disrupsi tersebut tidak terjadi dengan acak. </span><span sans-serif="" verdana="">Disrupsi menyasar industri yang tidak efisien, contohnya industri transportasi, pemesanan tiket dan hotel dan sebentar lagi perbankan dan pendidikan. </span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Customer sekarang berpikir mengapa aku harus membayar mahal, menunggu usang dan repot repot untuk hal hal yang bisa saya mampu lebih murah, cepat dan tidak repot.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Pebisnis lama, terjebak pada iman-iman usang. Bisnis hotel perlu modal besar, naik pesawat terbang memang biayanya mahal, buat supermarket perlu gudang besar. Keyakinan-akidah usang itu yang "membunuh" bisnis pemain-pemain usang.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Hal yang sama terjadi di desa. Berbeda dengan akidah banyak orang bahwa Revolusi Industri 4.0 akan menyulitkan desa, justru Revolusi Industri 4.0 akan membuka banyak peluang bagi desa.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Saat ini banyak start up didukung kemampuan teknologi tinggi dan pendanaan besar siap masuk desa. </span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Mereka berbagi drone, dengan kemampuan pencitraan dan sensor yang super sensitif, sehingga mampu memotret warna daun, mengukur suhu, kelembapan dan mengkonversinya, dengan dukungan kecerdasan buatan, untuk menghitung jenis pupuk, komposisi dan takaran yang sempurna untuk tiap pohon!</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Sistem pengairan yang terhubung dengan kendali elektro jarak jauh, mampu dikendalikan secara otomatis atau dimodifikasi lewat tablet dan handphone. Hasil pertaniannya sudah terkoneksi dengan pasar nasional dan global lewat e-commerce. Inilah pola pertanian para millenial, mereka bertani dengan gadget.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Akan semakin banyak anak muda millenial, membawa teknologi digital untuk masuk ke desa, khususnya pertanian. Mereka melihat inefisensi terbesar industri di Indonesia ada di pertanian. Mengapa harga Alpokat Soe di NTT hanya Rp3.600 per kg dan menjadi Rp50.000 per kg di Jakarta?</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Desa bukan miskin potensi, ataupun sumber daya manusia. Desa hanya tidak mempunyai konektivitas yang sempurna. Infrastrukur yang buruk, skala produksi yang kecil-kecil dan menyebar, sehingga membuat produk desa kalah bersaing atau tidak menemukan ceruk pasar yang sempurna. </span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Sebesar-besarnya potensi di desa, tetapi jikalau tidak konek dengan pasar yang membutuhkan maka akan sia-sia. </span><span sans-serif="" verdana="">Disinilah peluang terbesar generasi millenial dan teknologi digital untuk melaksanakan intervensi. </span><span sans-serif="" verdana="">Argumen kami yang terakhir disinilah tugas strategis BUMDes.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">BUMDes bisa menjadi konektor, untuk menghubungkan potensi desa yang belum optimal dengan pasar, anak muda dengan teknologi digital dan jejaring pemasaran nasional. Inilah yang kami sebut BUMDed sebagai Konektor 4.0</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> </div> <span sans-serif="" verdana="">Jangan hingga dengan hadirnya Revolusi Industri masuk ke desa, desa menjadi maju teapi kehilangan jati dirinya. Harga itu akan menjadi sangat mahal di periode depan, karena selama ratusan tahun desa sudah mengajarkan pada Indonesia, bahwa kearifan lokal, semangat persatuan dan tolong-menolong, serta konsisten menjaga kelestarian alam yaitu modal terbesar untuk bertahan dan berkelanjutan.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Demikian ringkasan bahan yang disampaikan di "Konferensi Pembangunan Jawa Barat 4.0" memperingati Dies Natalis Unpad ke 61.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Oleh Rudy Suryanto, </span><span sans-serif="" verdana="">Founder Bumdes.id</span></div>

Bumdes Sebagai Konektor 4.0

Revolusi Industri 4.0 bukan h anya duduk perkara teknologi baru, tetapi duduk perkara gagasan baru. Berbeda dengan pemahaman banya...

+ Read more »

Ayo Kembali Ke Mandat Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Optimis dibutuhkan dalam membangun Desa. Optimis itu tidak hanya menunjuk pada semangat Kepala Desa. Tapi, semangat kolektif masyarakat Desa. Semangat yang menggerakkan prakarsa warga. Mengisi ruang hidupnya dengan ide-inspirasi kemajuan Desanya.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3X_3EeFAXtJAA6pO_JV7mvCxyYgnZLCUSNzXiD0vWstz6wLxVne9ciQlpqg9WcfrMwHRpRs1KKP78fSG_wIyiqnaUEq_4qtBs6FtxGBWpy7XBoZW-NShkH_FbYmBgGWFqGZ50qPh61Vk/s1600/undang-undang-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Optimis itu tidak hanya menunjuk pada semangat Kepala Desa Ayo Kembali Ke Mandat UU Desa" border="0" data-original-height="460" data-original-width="720" height="255" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3X_3EeFAXtJAA6pO_JV7mvCxyYgnZLCUSNzXiD0vWstz6wLxVne9ciQlpqg9WcfrMwHRpRs1KKP78fSG_wIyiqnaUEq_4qtBs6FtxGBWpy7XBoZW-NShkH_FbYmBgGWFqGZ50qPh61Vk/s400/undang-undang-desa.jpg" title="Ayo Kembali Ke Mandat UU Desa" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Optimis diperlukan dalam membangun Desa. Optimis itu tidak hanya menunjuk pada semangat Kepala Desa. Tapi, semangat kolektif masyarakat Desa. Semangat yang menggerakkan prakarsa warga. Mengisi ruang hidupnya dengan pandangan baru-ide kemajuan Desanya.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Titik utama problem yaitu sejauh mana iktikad kita pada kalimat: masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan? <span style="color: #3d85c6;">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa</span> (UU Desa) menegaskan: memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan yakni salah satu tujuan pengaturan Desa (Pasal 4 huruf i UU Desa).</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma pembangunan Desa ke arah Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat (<i>People-Centered Development</i>).</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya untuk mewujudkan penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan itu haruslah diselenggarakan sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa, dengan fokus tindakannya yakni pemberdayaan masyarakat Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Persoalan pemberdayaan itu mampu diuji dalam pelaksanaan Dana Desa. Pengaturan teknis prioritas penggunaan Dana Desa lebih diarahkan pada prioritas yang dikehendaki Pusat untuk dijalankan oleh Desa. Musyawarah Desa jadi proses legitimasi proses perencanaan semoga kehendak Pusat mampu dijalankan di lokal Desa. Dan dengan begitu bunyi masyarakat Desa dalam musyawarah desa tidak tereksplorasi berdasar kebutuhan faktual lokal, tetapi mengesahkan program Pusat sebagai aktivitas Desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam proses yang demikian ini, yang berpengaruh adalah Pemerintah Desa. Karena dalam “pilihan” model pemberdayaan seperti itu pintu utamanya yaitu Pemerintah Desa, bukan keberdayaan masyarakat Desanya. Maka mampu diduga, yang disebut “keberhasilan” pelaksanaan Dana Desa yakni kegembiraan Pusat.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Keberdayaan masyarakat Desa adalah syarat keberlanjutan kemandirian Desa. Tindakan kemajuan Desa berasal dari prakarsa masyarakat Desa yang lekat dengan budaya setempat. Maka denah pelaksanaan pembangunan desa yang berpusat pada rakyat desa, atau yang disebut secara normatif sebagai masyarakat Desa yakni subyek pembangunan Desa, harus menjadi perhatian dalam pendekatan dan taktik pembangunan Desa. Dan bagaimana cara itu mampu dilakukan semua ada tersedia dan mampu dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai metode dan alat bantu berdasar mandat UU Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Proses evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan UU Desa jadi penting di sini. Secara pendekatan, seni manajemen dan kelembagaan yang dikembangkan sudah seharusnya dapat mewujudkan kemandirian Desa. Kegembiraan dan rasa optimis dalam pembangunan Desa sudah waktunya pula menjadi kegembiraan rakyat Desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desember, bulan terakhir tahun 2018 lalu yakni waktu yang sempurna untuk refleksi dan usikan rekomendasi tindakan yang lebih baik untuk dan atas nama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayo kembali ke mandat UU Desa.</span></div> </div>

Ayo Kembali Ke Mandat Uu Desa

Optimis dibutuhkan dalam membangun Desa. Optimis itu tidak hanya menunjuk pada semangat Kepala Desa. Tapi, semangat kolektif masyarakat Des...

+ Read more »

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kewenangan Desa</b> dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan etika istiadat Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s1600/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="1250" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s400/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div> <div> <br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan mencakup; </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan berdasarkan hak asal permintaan diatur dan diurus oleh Desa. Hal ini berbeda dengan perundang-seruan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada menurut hak asal seruan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan lokal berskala Desa dimana Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-ajakan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(5) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 20 UU Desa disebutkan pelaksanaan kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa <i><b>diatur dan diurus oleh Desa</b>.  </i></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan peran lain dari Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota <b><i>diurus oleh Desa. </i></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sementara itu, terkait dengan kewenangan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemda kepada Desa dalam pelaksanaan penugasan disertai biaya. </span></div> </div> </div>

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

Kewenangan Desa dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pela...

+ Read more »

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">1. Pengantar</b><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perdebatan soal bentuk dan jenis <a href="https://www.blogger.com/search?q=kewenangan-lokal-berskala-desa" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kewenangan lokal desa</span></a> menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal sampai ketika ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan kawasan merasa keberatan atas banyaknya kewenangan yang dimiliki desa, dan pada dikala yang sama, pemerintah pusat melalui UU No. 23/2014 mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan perijinan dan pendidikan SLTA. Atas kondisi tersebut, masing-masing tempat seringkali menafsirkan sendiri soal kewenangan yang dimiliki desa tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut mempunyai konsekwensi pribadi dan tidak pribadi terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Pada saat yang sama, tata kelola desa berada dalam dua kutub kewenangan yang bersifat hirarkis.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s1600/kemenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="462" data-original-width="715" height="257" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s400/kemenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pertama, kewenangan di bidang pemerintahan berada di kutub kendali Kementerian Dalam Negeri, kedua, kewenangan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan di bawah naungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua kutub tersebut saling berebut saling berebut kendali terhadap desa, hal ini bisa dilihat dari aneka macam dokumen kebijakan yang di terbitkan oleh dua kementerian tersebut yang saling overlapting (tumpang tindih). Kondisi ini tentu sangat “mengganggu” kewenangan yang bersifat rekognisi yang dimiliki desa. Atas dilema tersebut, penulis sedikit membeberkan sekaligus memetakan kewenangan yang dimiliki desa, sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sekedar merefresh ingatan bahwa dalam UU No.6/2014 tersebut pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa “Desa yakni desa dan desa budbahasa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal permintaan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Defenisi tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantif ihwal kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai akreditasi (bukan santunan) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah tempat terhadap keberadaan desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan Desa yang dijelaskan dalam UU No.6/2014 bahwa kewenangan desa ialah “kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan dan adab istiadat Desa”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengakuan soal empat kewenangan tersebut, jikalau di konteks-kan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tempat, maka posisi otonomi desa, secara politik yaitu equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan peran pembantuan juga dilaksanakan di desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan kata lain, posisi politik dan anggaran desa jikalau dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah tempat bila berhadapan dengan pemerintah pusat.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Memahami Kewenangan</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bab yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, alasannya adalah suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, mirip peraturan perundang-undangan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997), Perihal kewenangan mampu dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara, mirip halnya desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang desa yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan korelasi dan perbuatan hukum[1]</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, seperti halnya bagi desa. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas yakni wewenang, adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan wewenang, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memperlihatkan perintah atau bertindak untuk menghipnotis tindakan orang lain, semoga sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan[2]. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian ihwal “tunjangan wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority yakni proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melaksanakan peran tertentu.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki desa merupakan proses delegation of authoritydan proses decentralization of powerdilaksanakan melalui langkah-langkah konstitusional.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang yakni kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak aturan publik”[3].</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika merujuk pada defenisi UU No. 6/2014, maka kewenangan menurut hak asal ajakan yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pinjaman dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini tentu saja berbeda dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul alasannya adalah perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>3. Apa Saja Ruang Lingkup Kewenangan Berdasarkan Hak Asal –Usul?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">UU No. 6/2014 merupakan lompatan besar adanya pengesahan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, alasannya membuka terusan dan kekerabatan antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini kekerabatan tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan penemuan desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui UU No. 6/2014, khususnya Permendes No.1/2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal seruan Desa mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. sistem organisasi perangkat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. sistem organisasi masyarakat adat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c.  training kelembagaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pelatihan forum dan aturan akhlak;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah kas Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang memakai sebutan setempat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengelolaan tanah bengkok;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. pengelolaan tanah pecatu;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">i.  pengelolaan tanah titisara; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">j.  pengembangan peran masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal usul desa tersebut di atas ( point a sampai j) tidak lagi (sekedar) mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi positif soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa yakni, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut mampu progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal undangan desa, pada Pasal 3 (Permendes No. 1/2015), juga dijelaskan soal kewenangan menurut hak asal ajakan Desa budpekerti mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat akhlak;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. pranata hukum etika;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pemilikan hak tradisional;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pengelolaan tanah kas Desa budpekerti;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah ulayat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa budpekerti;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengisian jabatan kepala Desa adab dan perangkat Desa etika; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. periode jabatan kepala Desa adab.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Decentralization of power dan delegation of authority dalam UU No. 6/2014 diperkuat dengan prinsip rekognisi. Artinya siapapun dalam NKRI ini, termasuk pemerintah pusat memperlihatkan pengukuhan terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki desa, dimana konsekwensi dari pengakuan tersebut, adanya jaminan politik-anggaran desa menjadi bagian dari penganggaran nasional (APBN). Hal ini juga yang mandatkan dalam Pasal 14, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Apa itu Kewenangan Lokal Berskala Desa?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menunjukkan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, negara juga menawarkan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini di atur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. kewenangan yang mengutamakan acara pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. aktivitas yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. program acara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-seruan perihal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan lokal berskala desa tersebut (poin a sampai f) merupakan bentuk koreksi kritis terhadap perangai kebijakan pemerintah kawasan (yang selama ini) menyebabkan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek. Pengakuan kewenangan lokal berskala desa, juga menjadi solusi alternatif meretas masalah terjadinya overlapting acara dan kebijakan antar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat ihwal desa. Melalui kewenangan lokal berskala desa tersebut, pemerintah sentra menawarkan warning kepada pemerintah daerah biar tidak lagi “mengakibatkan desa sebagai lokasi proyek” pembangunan. Perencanaan pembangunan yang di rancang oleh Satuan Kerja Pemda (SKPD) dilarang mengambil alih kewenangan desa, dan demikian sebaliknya, bahwa desa dalam merencanakan pembangunan desa, tidak boleh mengambil kewenangan yang seharusnya menjadi porsi pemerintah kabupaten atau provinsi.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini seperti yang dipertegas pada Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. bidang pemerintahan Desa,</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. kemasyarakatan Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemberdayaan masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. penetapan dan penegasan batas Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan sistem administrasi dan isu Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. penetapan perangkat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. penetapan BUM Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. penetapan APB Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. penetapan peraturan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. penetapan kolaborasi antar-Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. bantuan izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pendataan potensi Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. tunjangan izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. penetapan Desa dalam keadaan darurat mirip insiden peristiwa, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">20. pengelolaan arsip Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pelayanan dasar Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. sarana dan prasarana Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 10 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengelolaan dan training Posyandu melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) perlindungan kuliner tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup higienis dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. training dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aksara b antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pembangunan dan pemeliharaan jalan perjuangan tani;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan energi gres dan terbarukan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan akses untuk budidaya perikanan; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pengelolaan kawasan pelelangan ikan milik Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan sketsa ikan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pengembangan benih lokal;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pengembangan ternak secara kolektif;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pembangunan dan pengelolaan tambatan bahtera;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. pengelolaan padang gembala;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pengelolaan balai benih ikan;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 13 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melaksanakan mediasi di Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. melestarikan dan menyebarkan tolong-menolong masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 abjad d antara lain:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan seni budaya lokal;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga etika;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan 4) kelompok masyarakat lain di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. tunjangan santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat budbahasa, dan difabel;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk menawarkan sumbangan aturan kepada warga masyarakat Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. peningkatan kapasitas melalui training perjuangan ekonomi Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok wanita; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan pemberian anak; 9) kelompok perjaka; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>5. Bagaimana Cara Mengindentifikasi Kewenangan Desa?</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. inventarisasi daftar acara berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat tempat atau program-acara satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. identifikasi dan inventarisasi acara pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam hal identifikasi tersebut, Desa melakukan identifikasi terhadap aktivitas yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. Untuk memastikan hal tersebut, maka desa membentuk tim pengkajian dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi mencakup:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal permintaan dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa;</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada abjad b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hasil rancangan daftar kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, serta Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota kepada Desa, yang diikuti proses fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peran kepala desa dan BPD menjadi sangat penting dalam urusan pengkajian dan inventarisasi serta identifikasi kewenangan tersebut, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">“Kepala Desa bantu-membantu BPD harus melibatkan masyarakat Desa melaksanakan musyawarah untuk memilih kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa”.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 20, bahwa kepala Desa bantu-membantu BPD dapat menambah jenis kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Serta Kepala Desa memutuskan Peraturan Desa wacana kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa (pasal 21).</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>6. Pungutan Desa yang di larang dan di bolehkan</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (2) Jasa layanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan kewenangan melaksanakan pungutan, sesuai Pasal 23 (1) disebutkan bahwa Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha mirip pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan bahtera, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(2) Desa mampu menyebarkan dan memperoleh bagi hasil dari perjuangan bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>7. Penutup</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal seruan dan kewenangan desa berskala lokal desa, merupakan bentuk dan jenis kewenangan yang diakui oleh negara dalam rangka mempercepat proses DESA MEMBANGUN INDONESIA. Oleh alasannya itu desa harus mempunyai doktrin diri dan optimisme dalam menata dan membangun dirinya. Keberhasilan desa untuk berdiri dari keterpurukan dan keterbelakangan dikala seluruh stakeholders desa bersatu, bantu-membantu menjalankan seluruh kewenangan yang dimilikinya secara konsisten untuk kepentingan bersama, bukan untuk membangun kejayaan segelintir orang apalagi untuk kepentingan kepala desa dan perangkat desa semata.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penulis ialah Pendobrak Desa</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Sumber: https://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-menurut-uu-desa/</i></span></div>

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

1. Pengantar Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal samp...

+ Read more »

Dongeng Sukses Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) fokus membenahi penyaluran, mengantisipasi penyalahgunaan, serta memaksimalkan penyaluran dana desa. Pada awal pencairan tahun 2015, jumlah dana desa 20,76 triliun rupiah dan tahun ini menjadi 60 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tahap pertama (2015) dan (2016) lebih untuk membangun infrastruktur.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtg3pi4joUg2QCdhfjKEYWAG3NJDbZFq8xiev4eW5uCQQ3xUecZs-QTY2M4m0x7hhu9zeLlsE2ojuRUNJmAezB0jhe77hmNClaTah5oZMonM_W8lV_Io7fL5o2HAl4ufJNyktZ7MspKV0/s1600/IMG_20171004_104230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" serta memaksimalkan penyaluran dana desa Cerita Sukses Dana Desa" border="0" data-original-height="463" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtg3pi4joUg2QCdhfjKEYWAG3NJDbZFq8xiev4eW5uCQQ3xUecZs-QTY2M4m0x7hhu9zeLlsE2ojuRUNJmAezB0jhe77hmNClaTah5oZMonM_W8lV_Io7fL5o2HAl4ufJNyktZ7MspKV0/s400/IMG_20171004_104230.jpg" title="Cerita Sukses Dana Desa" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tahap ketiga (2017) lebih didorong untuk merealisasikan program unggulan kawasan perdesaan, pembuatan embung, atau bangunan penangkap air. Juga untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa serta sarana olahraga. Sedangkan tahun 2018, pemerintah berencana memfokuskan untuk acara padat karya tunai.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berpijak pada fakta di lapangan, sesungguhnya tak sedikit sumbangan dana desa. Penduduk pedalaman mendapatkan keuntungannya. Implementasi asas utama rekognisi-subsidiaritas yang diusung UU No 6/2014 benar-benar dirasakan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Program pemetaan desa berhasil diselenggarakan lantaran kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memiliki acara unggulan yang kerap menjadi percontohan tempat lain terkait pemetaan desa. Program ini bukan sekadar pemetaan spasial, melainkan juga sosial.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dari pemetaan dibutuhkan potensi serta persoalan-problem lokal mampu dicatat menjadi tumpuan perencanaan program-acara desa. Dengan menerapkan global positioning system (GPS), pemetaan menghabiskan dana desa 25 juta. Meski bernilai kecil, manfaatnya luar biasa. Apalagi, “peta desa” bakal disinkronkan dengan sistem berita desa (SID) agar hasil pemetaan menjadi basis data digital lengkap bagi Desa Pandanlandung.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desain program-program di level lokal yang direncanakan selalu berbasis data. Kaprikornus, setiap acara desa senantiasa memperhatikan realitas. Harapannya, di samping mencapai target, planning ke depan tidak meleset. Sejumlah fakta menunjukkan, ketimpangan antara perencanaan dan realisasi program nasional maupun lokal alasannya adalah data minim.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam sejumlah perkara, kegagalan program pemerintah kerap karena belum ada data memadai. Sebaliknya, keberhasilan acara pemerintah kerap ditopang tersajinya data yang valid. Jadi, data bisa meminimalkan kegagalan program. Data yang terkumpul menjadi sarana optimalisasi fungsi dan tugas pemerintah desa melayani warga. Dana desa merupakan sumber daya penunjang peningkatan kinerja pemerintahan desa (Nata Irawan, 2017: 103).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Upaya memaksimalkan objek wisata swafoto di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, juga “berutang kecerdikan” pada dana desa. Guna menarik minat turis, pengelola objek wisata mengoperasikan dana desa untuk mempercantik sudut-sudut desa dan menonjolkan keasrian alam. Padahal, menurut pengesahan Kepala Desa, Nowo, saat Bejalen ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemkab Semarang pada 2009, kemampuan warga setempat belum sepenuhnya mampu diandalkan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pada waktu itu, contoh pikir warga mengenai desa wisata belum terbentuk. Potensi wisata lokal pada mulanya kurang terkelola dengan baik. Pola pikir pengembangan desa wisata mulai terbangun seiring dengan semakin melonjaknya pengunjung ke Desa Bejalen. Optimalisasi desa wisata dilakukan antara lain dengan sosialisasi saptapesona: kondusif, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Ini ternyata mampu mendongkrak kunjungan pelancong. Imbasnya, perekonomian warga ikut meningkat.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tata kelola dana desa berperan besar mengenalkan ikon pariwisata lokal kepada publik. Sejumlah lokasi wisata yang selama ini kurang terekspos mampu dipromosikan secara luas. Penggunaan dana desa menemukan relevansinya. Apabila dikelola secara maksimal, bisa memberi sumbangsih faktual mempromosikan segala potensi desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persepsi Miring</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menyebarnya bermacam-macam dongeng sukses dana desa semestinya memantik semangat semua pihak untuk mendukung pemerintah sentra mengawal dana desa. Memang dalam taraf tertentu, masih terdapat persepsi miring dan citra negatif mengenai dana desa. Selama ini, sering hanya dianggap memboroskan uang Negara. Dana desa juga dinilai telah melahirkan koruptor-koruptor kecil.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Terdapat kecenderungan bahwa masalah-perkara korupsi meluas dari level nasional ke lokal. Gagasan untuk menghormati warga desa melalui anggara ini dianggap kurang sebanding dengan “harga yang harus dibayar.” Dana desa tetap lebih banyak mendatangkan kebaikan, meski banyak desa belum mampu mengoptimalkan dana tersebut.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bahkan, balasan besarnya dana yang diberikan ke desa, elite-elite lokal tergiur untuk menggelapkan, sehingga mereka terjebak pada perilaku koruptif. Tak heran, sebagian dari mereka balasannya mendekam di balik jeruji besi. Mengutip Ratno Lukito, kejahatan orang berkedudukan tinggi menyebabkan konsekuensi lebih besar sehingga aturan yang ditimpakan juga lebih besar. Semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, tambah berat pula eksekusi (Ratno Lukito, 2012: 38).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun demikian, banyak fakta menawarkan bahwa korupsi kepala desa berawal dari terbatasnya pemahaman tentang penggunaan dana desa. Meski tidak berniat memperkaya diri, sebagian dari mereka terpaksa tinggal selama beberapa tahun di bui karena telah alpa membelanjakan dana desa. Minimnya pengetahuan ihwal dana desa menciptakan mereka dipenjara.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam konteks ini, mereka bergotong-royong terjebak pada “pseudo korupsi” di mana tindak pidana korupsi terjadi balasan ketidaksengajaan. Hal ini menyajikan gosip, sebagian perkara korupsi bukan termasuk kejahatan murni, tapi ketidaktahuan belaka. Nasib tragis sebagian perangkat desa tidak semestinya menularkan apatisme dan fobia dana desa. Ini justru harus menggugah semangat semua pihak untuk memetik pelajaran dan hikmah di baliknya. Jangan hingga dana APBN tersebut dikelola secara serampangan. Semua harus dipertanggungjawabkan dengan terang.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lebih dari itu, kisah “kegagalan” pemanfaatan dana desa di beberapa tempat tidak selayaknya memupus keinginan untuk mengangkat harkat dan martabat orang desa melalui dana desa. Kepercayaan desa sebagai tulang punggung negara harus dirawat pejabat, akademisi, peneliti, pegiat, serta stakeholder lain. Ketimbang pesimisme lebih memupuk optimisme agar uang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bagaimanapun, kejayaan dan kemajuan negara ditopang keberadaan desa selaku penyanggaa. Ini terutama kondisi sosial, budaya, aturan, politik dan ekonomi nasional kerap tergantung pada situasi lokal. Dengan demikian, pemerintah harus terus membangun desa.</span></div> </div> </div>

Dongeng Sukses Dana Desa

Tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) fokus membenahi penyaluran, mengantisipasi pen...

+ Read more »

Kreasi Desa Di Ruang Kewenangannya

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa memberi impian gres bagi masyarakat desa. Ditegaskan, kewenangan yang lebih luas dan terperinci kepada desa. Dengan pertolongan anggaran yang relatif besar, Desa dengan kewenangannya bisa melaksanakan upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0RntdSulGzDGr5ep48RLY_0J6G2GcE2BeBvJJ86U_louzyD2qZDB7LdWSo28OujluGjhXmi0CBzliQ93yDomuQuZ-cXN8jcGRIGKfvuYxrZwpOwGYJ0e3-PouhsltoFR1LXd1_6liSMY/s1600/desa-hebat.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" tentang Desa memberi harapan baru bagi masyarakat desa Kreasi Desa di Ruang Kewenangannya" border="0" data-original-height="327" data-original-width="518" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0RntdSulGzDGr5ep48RLY_0J6G2GcE2BeBvJJ86U_louzyD2qZDB7LdWSo28OujluGjhXmi0CBzliQ93yDomuQuZ-cXN8jcGRIGKfvuYxrZwpOwGYJ0e3-PouhsltoFR1LXd1_6liSMY/s400/desa-hebat.png" title="Kreasi Desa di Ruang Kewenangannya" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berdasar UU Desa, penemuan dan kreasi Desa dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki telah bermetamorfosis praktik baik. Pengakuan negara terhadap Desa, penegasan tentang kewenangan Desa menjadikan kalimat Desa sebagai subyek pembangunan lebih bermakna.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pada masa perjalanan hingga keempat UU Desa, ada beberapa catatan penting.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Pertama</b>, sudah banyak muncul inovasi dan kreatifitas Desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pengembangan banyak sekali usaha desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), penguatan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, layanan e-commerce, dan sebagainya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Kedua</b>, komitmen Pemerintah Desa untuk melaksanakan transparansi lebih kuat. Infografik APBDesa dibentuk oleh desa-desa. Dipasang di tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat. Papan isu acara pembangunan juga dipasang dengan memuat uraian besaran anggaran. Termasuk, diunggahnya dokumen APBDesa dan isu pelaksanaan kegiatan pembangunan di website desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Ketiga</b>, kendati demikian masih sering terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dari para pelaksana. Baik di level Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa terkait hukum tentang proses pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa di Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Keempat</b>, upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan belum optimal.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Kelima</b>, titik perhatian dalam pelaksanaan UU Desa masih soal seputar Dana Desa. Soal bagaimana proses yang dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di Desa dalam membangun Desa belum banyak menerima perhatian.<br /><br />Praktik baik telah berkembang melembaga dalam pembangunan Desa. Saat ini, berbagai praktik baik dalam tata kelola desa bermunculan. Praktik baik itu mampu terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik, proses perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi dan tugas perempuan dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, pengembangan sistem info desa, dan pengembangan ekonomi desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #0b5394;">Kewenangan Desa yang menjadi amanat UU Desa</span> telah memberi jalan bagi Desa untuk bergerak maju secara kreatif. Ada semangat yang tumbuh dalam diri desa untuk memanfaatkan potensi yang ada secara lebih optimal. Kewenangan desa telah memberikan ruang besar bagi Desa memberdayakan dirinya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun demikian, harus diakui bahwa ditengah banyak sekali praktik baik itu masih banyak kekurangan. Problem masih kurang efektifnya koordinasi antar forum yang mengurusi desa, baik pada tingkat kementerian maupun Pemerintah Daerah masih menjadi persoalan serius yang menyebabkan pelaksanaan UU Desa menjadi begitu rumit. Banyak regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk mengatur desa, tetapi seringkali regulasi tersebut kurang sinkron antara satu dengan yang lainnya. Sudah begitu, regulasi yang ada seringkali cepat berubah. Hal ini sangat menyulitkan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kekurangan lain ialah adanya pandangan yang melihat UU Desa sebagai sekedar pelaksanaan Dana Desa. Bahkan Dana Desa dianggap hanya sebuah acara saja, dengan Desa sebagai pelaksananya. Pandangan semacam ini dalam banyak sekali hal menimbulkan adanya kecenderungan pendekatan yang berlebihan kepada hal-hal yang bersifat teknis administratif dalam melihat Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan kondisi semacam itu apa yang bisa kita lakukan?</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa harus terus bergerak secara kreatif dan inovatif sehingga ruang-ruang kewenangannya banyak terisi oleh gagasan-gagasan penguatan Desa itu sendiri.[*]<br /><br />Ditulis oleh Bayu Setyo Nugroho</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kepala Desa Dermaji, Banyumas, Jawa Tengah</span></div> </div> </div>

Kreasi Desa Di Ruang Kewenangannya

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa memberi impian gres bagi masyarakat desa. Ditegaskan, kewenangan yang lebih lu...

+ Read more »

Menengok Data Perkembangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Data perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerintah telah menyebabkan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Puluhan triliun dana telah digelontorkan oleh pemerintah demi menjalankan misi pembangunan tersebut. Target pemerintah setidaknya mencapai 2.000 desa mandiri serta mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRd9CxVTQVBNOzMhDjfeTQMMmQnyKcNKjZTG6j6xEcyJcCU_q5DpOF4JFAbYaP2zyTiR2pnXZ-_G_1T-h-Qxl3BzOKSFEQN7y51l5pA1JVhHFBgtGZewChvWAIwKO9lYo7V7eKb-0wvU/s1600/dana-turun-kemiskinan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Data perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan des Menengok Data Perkembangan Desa " border="0" data-original-height="469" data-original-width="700" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRd9CxVTQVBNOzMhDjfeTQMMmQnyKcNKjZTG6j6xEcyJcCU_q5DpOF4JFAbYaP2zyTiR2pnXZ-_G_1T-h-Qxl3BzOKSFEQN7y51l5pA1JVhHFBgtGZewChvWAIwKO9lYo7V7eKb-0wvU/s400/dana-turun-kemiskinan.jpg" title="Menengok Data Perkembangan Desa " width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Semenjak UU Desa digulirkan empat tahun lalu, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa supaya masyarakat desa bisa menjadi subjek pembangunan. Bukti ini tercetak terang dalam Nawacita ketiga, ialah "Membangun dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan." Upaya ini lalu diperkuat dengan perlindungan materiil berupa acara dana desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dana desa yang disalurkan tak tanggung-tanggung, mengalami kenaikan tiap tahunnya adalah pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 masih sebesar Rp 60 triliun, dan untuk 2019 pemerintah mengalokasikan hingga Rp 73 triliun. Dana ini banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan desa, air higienis, MCK, irigasi, PAUD, dan sebagainya. Pemerintah tentu mengharapkan hasil bagunan fisik ini berdampak besar pada akselerasi kemajuan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Data yang Tersedia</span></b></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perkembangan desa bisa dilihat dari berbagai data yang tersedia. Salah satunya yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks ini mengelompokkan desa menjadi lima kategori adalah desa mampu berdiri diatas kaki sendiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. IDM mulai diluncurkan pada 2015 dengan bersumber pada data Potensi Desa yang telah dipublikasikan oleh BPS.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Ada 54 variabel yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 dimensi ialah ekonomi, sosial dan ekologi. Indikator sosial dipakai untuk melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat desa yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. Dimensi ekonomi digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketahanan ekonomi desa yang dilihat dari keragaman produksi desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, kanal distribusi/logistik, jalan masuk ke forum keuangan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Sedangkan, dimensi terakhir yakni dimensi ekologi melihat kondisi lingkungan desa dari variabel kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap tragedi.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah 2015, hanya 173 (0,23%) dari 74.093 desa yang menduduki kategori desa mandiri, disusul 3.610 desa maju (4,83%), 22.916 desa berkembang (30,66%), 33.948 desa tertinggal (45,41%), dan 14.107 desa sangat tertinggal (18,87%). Data ini memberikan bahwa kondisi desa pada waktu itu masih didominasi oleh kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal, sementara desa berdikari dan desa maju hanya mengambil porsi kurang dari 5% saja.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perlu diingat kembali bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menargetkan terjadi peningkatan desa paling sedikit 2.000 desa mampu berdiri diatas kaki sendiri dan penurunan desa tertinggal hingga dengan 5.000 desa tertinggal. Artinya, pemerintah harus bisa membuat komposisi perkembangan status desa yang terdiri dari setidaknya 2,93% desa berdikari, dan menekan jumlah desa tertinggal sampai tersisa 39,07% pada 2019. Bukan pekerjaan gampang tentunya. Pemerintah perlu terus memantau bagaimana perkembangan desa setiap tahunnya agar penanganan melalui kebijakan mampu sigap dilakukan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada tahun berikutnya 2016, Kemendesa PDTT melakukan survei untuk mengisi kekosongan input data IDM, alasannya adalah publikasi data Potensi Desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dilakukan setiap tahun. Ada 1.429 desa yang dijadikan sebagai sampel yang alhasil memberikan bahwa komposisi status perkembangan desa mengalami perbaikan. Meski tidak mampu dijadikan patokan sepenuhnya bahwa realitas seluruh desa lainnya mengalami perubahan dengan komposisi demikian, namun setidaknya dengan hasil survei ini, pemerintah mampu melihat citra bergairah bagaimana arah pembangunan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam rentang waktu satu tahun, komposisi desa tertinggal mengalami penurunan dari 45,41% pada 2015 menjadi 31,36% pada 2016, jauh melebihi sasaran yang diharapkan. Sementara, untuk desa berdikari juga mengalami perbaikan dari semula 0,23% menjadi 1,19% pada 2016. Komposisi status lainnya adalah 15,32% desa maju, 46,95% desa berkembang, dan 5,17% desa sangat tertinggal. Sekali lagi, capaian ini diperoleh melalui hasil survei dengan sampel yang sedikit, sehingga pemerintah belum mampu melakukan klaim sepenuhnya.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada 2017, pemerintah bolos dalam publikasi data perkembangan desa. Hal ini bantu-membantu bukan tanpa alasan. Kali ini pemerintah melakukan survei kembali untuk melihat perkembangan desa secara lebih kasatmata dengan jangkauan sampel yang lebih besar ialah 69.115 desa, hampir mendekati total keseluruhan desa yang berjumlah 74.794 desa. Konsekuensinya waktu yang diperlukan juga panjang, sehingga hasil survei yang telah dimulai pada 2017 ini gres bisa disampaikan ke publik satu tahun berikutnya yakni tahun kini 2018.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Melihat dari segi jumlah sampelnya, survei kali ini dirasa lebih tepat dibandingkan dengan tahun dasar yakni 2015. Selama 3 tahun berjalan, status beberapa desa telah mengalami perbaikan. Jumlah desa maju bertambah menjadi 4.784 desa (6,92%), desa berkembang sebanyak 30.293 desa (43,83%), dan desa sangat tertinggal jauh berkurang menjadi 6.633 desa (9,6%). Bahkan untuk sasaran pemerintah dalam mengentaskan setidaknya 5.000 desa tertinggal hampir tercapai, sebab jumlah desa tertinggal terbaru sebanyak 27.092 desa (39,20%). Angka ini jauh berkurang dibandingkan 2015.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Jerih payah pemerintah dan banyak sekali pihak untuk mengangkat desa dari ketertinggalan tercermin dari hasil tersebut. Namun demikian, pekerjaan rumah tetap belum usai karena kondisi berbeda untuk sasaran peningkatan desa mandiri. Datanya memang mengalami peningkatan namun tidak signifikan, yakni dari 173 desa pada 2015 menjadi 313 desa berdikari pada 2018, masih jauh dari target yang diinginkan. Akselerasi perbaikan status desa tertinggal tampaknya lebih kencang daripada desa mampu berdiri diatas kaki sendiri.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pemerintah harus bergegas diri untuk menelisik lebih dalam dan mencari solusi guna mewujudkan sasaran yang telah direncanakan. Waktu yang tersisa sekarang hanya 1 tahun, butuh kerja keras dan dorongan tolong-menolong dari semua pihak. Mengungkit status desa demi kesejahteraan masyarakat desa merupakan tugas semua pihak adalah pemerintah, masyarakat desa, dan juga kita.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Oleh: Ana Fitrotul Mu'arofah, S.E, M.E </span></b></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia</span></div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="color: #444444; font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: Detik.com</span></div> </div> </div> </div>

Menengok Data Perkembangan Desa

Data perkembangan desa menjadi kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerintah telah menyebabka...

+ Read more »