Pemerintah Desa: Pelaksanaan

Tampilkan postingan dengan label Pelaksanaan. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Pelaksanaan. Tampilkan semua postingan

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Berikut ini admin blog akan berbagi tentang Contoh Kwitansi Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8V3QfFFzYj2BFHR1Zsi35Vw1FJ6ZpsuGVWuZ8pEWmUo0B6rqmgjvXX4ijQlNzjaOcb4e_Cbzv1gXb4gaJbTPFTv7B39wQo8uUqbwvRHglBASLO_1TqfcTyC6mDZgSnmlYfwRGI2bhtN0/s1600/dana+desa.jpg" title="Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT Dana Desa " /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. Kwitansi ini terdiri atas 6 kolom, Sebagai berikut:</span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li><span style="font-size: large;">nomor, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Nomor Iinduk Kependudukan (NIK), </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Nama Kepala Keluarga/yang mewakili, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Jumlah Penerimaan, </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Tanggal Penerimaan, dan </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Tanda Tangan/Cap Jempol.</span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Download Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT-Dana Desa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 3 tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1fArZvfOQvYZNXJFCYZFIwmOt_OT9WrnM/view" target="_blank">UNDUH DISINI</a></b></span></div>

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

Download Teladan Kwitansi/Bukti Penerimaan Blt Dana Desa

Sahabat Juragan Berdesa, Berikut ini admin blog akan mengembangkan perihal Contoh Kwitansi/Bukti Penerimaan BLT sesuai Instruksi Menteri ...

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s1600/layanan+bansos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pemerintah RI kembali memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia  PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yiR8YzrUpxQosJ4HKrHX9pdwm-JaCOl3aUaGEAnv_EY4Yiir8UA9jI1R-YvEtX-aO8G-9_Jw3dj72zy5YzzMYTBrZt6PtjTl2WOnON4QFoijUunjl1ZwSRLYiXOsfdVJ6bIRftudXyM/s640/layanan+bansos.jpg" title="PT. Pos Indonesia Distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 Serentak di Seluruh Indonesia" width="640" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST)  Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 6 Mei 2020. Secara nasional PT Pos Indonesia (Persero) mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 8 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<br /><br />PT Pos Indonesia (Persero) mengerahkan  semua kemudahan dan sumber daya untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 adalah 200 Kantor Pos Besar, 689 Kantor Pos Cabang Dalam Kota, 2.961 Kantor Pos Cabang Luar Kota, dan 1.250 Mobile Hub serta didukung oleh 3.900 sumber daya manusia, 395 Komunitas dan 1.000 Kemitraan. Mekanisme penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST 2020) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pemerintah secara umum adalah sebagai berikut: </span><br />
<ul><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Prioritas penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2020 melalui loket Kantor Pos dengan didahului penyerahan surat pemberitahuan dilengkapi dengan agenda dan lokasi pembayaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). </b></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Memperhatikan Protokol <i>Physical Distancing dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) </i> dengan mengatur antrian dan menyediakan tempat basuh tangan. </b></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Untuk mempercepat proses distribusi, model pembayaran dilakukan dengan contoh pengantaran pribadi dan kerjasama dengan komunitas setempat. </b></span></li>
</span></ul>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><b>D</b>irektur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajrieansyah menyampaikan bahwa asumsi waktu untuk pembayaran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 dalam wilayah Jawa diperkirakan akan tamat dalam waktu 6-7 hari. “Sedangkan untuk penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Luar wilayah Jawa diperkirakan penyelesaian membutuhkan waktu 10-14 hari.” jelasnya. Dalam pelaksanaan seluruh aktifitas pendistribusian  tersebut selalu berkoordinasi  dengan unsur Muspida setempat dan Dinas Sosial.</span></div>
<span style="font-size: large;"> <br />Sumber:ayobandung.com</span></div>

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

Pt. Pos Indonesia Distribusikan Perlindungan Sosial Tunai (Bst) Tahun2020 Serentak Di Seluruh Indonesia

Pemerintah RI kembali memberikan keyakinan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan dana pemerintah berupa Bantuan Sosial Tuna...

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan  Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h8A-WQKNSP6HrcfjqQDlW7RVkjdIkSbZSAvVjJbq9jqUfIwDmPznBUYCwr3umTd-60sJEjLtOXS6Ql6Yv9488vn9bswXMZJ3wed6gq95dvf08mQu8nRSfVuuldF0xWKBJa-73wSAUko/s1600/dana+desa.jpg" title="Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 " /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Dalam PMK tersebut dijelaskan yang pada dasarnya Dana desa diprioritaskan untuk penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dalam rangka untuk menangani stabilitas sistem keuangan akibat efek Pandemi Covid-19. <br /><br />Berikut klarifikasi singkat wacana BLT Dana Desa bagi pemerintah desa berdasarkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020" target="_blank">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>: </span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pemerintah Desa WAJIB menganggarkan dan melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 23A ayat 2), bila tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) maka akan dikenakan Sanksi berupa Penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap III pada Tahun berjalan (Pasal 47A ayat 1) dan pemotongan Dana Desa 50% (ayat 2). </span></li>
<li style="text-align: justify;">Penetapan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) (Pasal 24 ayat 1 aksara c.3).</li>
<li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (Pasal 24A ayat 1c).</li>
<li style="text-align: justify;">Dana Desa Tahap I, II, III yang belum salur dapat disalurkan per bulan untuk kepentingan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) (pasal 24A dan 24B).</li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: x-large;">Demikianlah penjelasan wacana <a href="https://www.blogger.com/search?q=pmk-40-2020-pengelolaan-keuangan-desa-2020">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa</a>. Semoga Penjeklasan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa.</span></div>

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Pencairan Dana Desa Tahap 2 Berpedoman Pada Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020

Mekanisme pencairan Dana Desa tahap 2, ada perubahan dan harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang ...

Sk Penetapan Akseptor Blt Dana Desa Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhymt18RIGtKyDUHQYdjg56e6QM3POYLizgIq27DVsp_WOd-OZIFF7K16B4UFpgCmehEOXR_aJplHwGEt5S7QuaG55tZ7edEQh4YyL-2X63n81p1ut7U69ZR0Xq90EVIMwIkXMuMFf9O6I/s1600/BLTTT.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG SK Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhymt18RIGtKyDUHQYdjg56e6QM3POYLizgIq27DVsp_WOd-OZIFF7K16B4UFpgCmehEOXR_aJplHwGEt5S7QuaG55tZ7edEQh4YyL-2X63n81p1ut7U69ZR0Xq90EVIMwIkXMuMFf9O6I/s1600/BLTTT.jpeg" title="SK Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span> <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN BIREUEN</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;">
<b>NOMOR: … TAHUN 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TENTANG</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(BLT- DANA DESA)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG</b></div>
<br />Menimbang : </span><br />
<div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa tragedi non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan tragedi yang terjadi sebagai akibat peristiwa luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengacam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemik Corona Virus Disease 2019;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Penanganan efek Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada abjad a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-usul;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Keluarga miskin yang mendapatkan BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pngan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, aksara b, dan aksara c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ihwal Penetapan Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa).</span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Download Surat </span><span style="font-size: large;">Keputusan Kepala Desa perihal Penetapan Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa). <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1nC8GChW0tx21dE2t9ckW8JMZNEBgVuor" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>
</div>

Sk Penetapan Akseptor Blt Dana Desa Tahun 2020

Sk Penetapan Akseptor Blt Dana Desa Tahun 2020

KABUPATEN BIREUEN KEPUTUSAN KEPALA DESA JULI TAMBO TANJONG NOMOR: … TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG T...

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Republik Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial  Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" border="0" data-original-height="1189" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHg4aHae_LqV-PLK-wV4k8W6PWR_lec_hi76vTkGVO1dW886gZwb5pSkSGegmTVrb5wL3Tq-Ln_sESZ3dolWwyqrKSIN2oj-E0mv7N2N3vfL1m8gkX85DmH-dPsZedphX9kP1VA31pQHY/s1600/BLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-min.jpg" title="Antisipasi Dampak Covid-19, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: large;"><br />Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan hingga Desember 2020 di tengah era pandemi Covid-19. <br /><br />Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebulan sekali dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun, untuk mengantisipasi efek wabah Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). <br /><br />"Mulai pertengahan April ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu mencairkan Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan(PKH) setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan(PKH) diberikan tiap tiga bulan sekali, adalah di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,” kata Mensos Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020). <br /><br />Menurut Mensos, percepatan penyaluran bertujuan biar keluarga Penerima Manfaat tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi.  <br /><br />Terlebih, di kala pandemi ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tak mampu bekerja sebab ada kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah.<br /><br />Mensos mengatakan, sesuai isyarat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.<br /><br />Mensos Juliari menambahkan, melalui Program Keluarga Harapan(PKH), pemerintah memberikan dukungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. <br /><br />“Untuk itu pemerintah juga menaikkan anggaran Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25 % (persen),” kata Mensos Juliari. <br /><br />Mensos kembali merinci, Bantuan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di abad ini telah diubahsuaikan untuk setiap komponennya yaitu sebagai berikut: </span><br />
<ul><span style="font-size: large;">
<li><span style="font-size: large;"><b>Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan,</b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Dasar akan menerima sebesar Rp 75.000 per bulan, </b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengah Pertama akan mendapatkan sebesar Rp 125.000 per bulan dan </b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Anak Sekolah Menengan Atas akan mendapatkan sebesar Rp 166.000 per bulan.</b></span></li>
<li><span style="font-size: large;"><b>Penyandang disabilitas berat serta Lansia 70 tahun ke atas akan menerima sebesar Rp 200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)dari sebelumnya 9,2 juta KPM. </b></span></li>
</span></ul>
<span style="font-size: large;"> <b>P</b>enambahan peserta manfaat ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah kawasan (PEMDA) di seluruh Indonesia. <br /><br />“Makara, Bantuan Sosial mampu disalurkan lebih tepat target sebab yang mengetahui kondisi warganya yaitu masing-masing pemerintah kawasan,” kata politisi PDI-P ini. <br /><br />Selain itu, sesuai prinsip-prinsip pencegahan Covid-19, penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH) menerapkan hukum jaga jarak dalam pengambilan bansos. Kemensos pun telah menyusun anutan penyaluran Bantuan Sosialdan pemikiran pengambilan Bantuan Sosialdi ATM dan Agen Bank. <br /><br />“Kami melaksanakan koordinasi dengan pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH), supaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)mampu mencairkan Bantuan Sosialsetiap bulan dengan jaga jarak, untuk mencegah penyebaran Covid-19,” papar Mensos. <br /><br />Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, menyatakan seluruh jajaran Ditjen Linjamsos bersama pemda, Himpunan Bank Negara (Himbara), dan SDM Program Keluarga Harapan(PKH) di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan(PKH) tiap bulan. </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;"> menyebut, dikala ini Kemensos mempunyai lebih dari 38 Ribu SDM Program Keluarga Harapan(PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh ribuan Agen Bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. <br /><br />“Di setiap kecamatan, ada SDM Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) yang siap untuk mengawal proses pencairan tunjangan biar sempurna dan aman hingga di tangan KPM,” kata </span><span style="font-size: large;">Pepen Nazaruddin</span><span style="font-size: large;">.</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">Sumber: KOMPAS</span></div>
<div>
<br /></div>
</div>

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Antisipasi Efek Covid-19, Bansos Pkh Diberikan Sebulan Sekali HinggaDesember

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan menyalurkan perlindungan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bu...

Juknis Penyaluran Bansos Acara Keluarga Cita-Cita (Pkh)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRDszdJYRqXW7kURBburbFx9hJ5gD4IIOtsjrRh_hVETjrhwKAk0Ul0sqNxdX3fc-myItBTdctIL2GyOHMRAdKQOpjaSN3XOsqLz29GSjMl0cHrq6FovY29I83dq8JMbGwX312kzirCI/s1600/JUKNIS-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Juknis Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)" border="0" data-original-height="473" data-original-width="651" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRDszdJYRqXW7kURBburbFx9hJ5gD4IIOtsjrRh_hVETjrhwKAk0Ul0sqNxdX3fc-myItBTdctIL2GyOHMRAdKQOpjaSN3XOsqLz29GSjMl0cHrq6FovY29I83dq8JMbGwX312kzirCI/s1600/JUKNIS-min.jpg" title="Juknis Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span> <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>NOMOR : 04/3/OT.02.01/1/2020</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;">
<b>TENTANG</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,</b></div>
<br />Menimbang : </span><br />
<div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>bahwa dalam rangka pelaksanaan pertolongan sosial non tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 agar sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan;</b></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>bahwa dalam rangka penyaluran pertolongan sosial non tunai Program Keluarga Harapan supaya sempurna sasaran, sempurna waktu, tepat jumlah, dan sempurna manajemen;</b></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>bahwa menurut pertimbangan karakter a, dan karakter b diatas maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020.</b></span></li>
</ul>
</div>
<div>
<span style="font-size: large;">SELENGKAPNYA; SILAHKAN DOWNLOAD </span><span style="font-size: large;">PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI </span><span style="font-size: large;">PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1zdNfE_x8aj7CtsNoG1H07ESChIKKwmOS" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Juknis Penyaluran Bansos Acara Keluarga Cita-Cita (Pkh)

Juknis Penyaluran Bansos Acara Keluarga Cita-Cita (Pkh)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL NOMOR : 04/3/OT.02.01/1/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN B...

Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicA0Y1-rcioF_Bc7m3-ydm91vEnIgolET1omp6lRd4Yz9pkVffBykIh5CZG0YAv2_67MwWQq7VI4NLsr6f6Yy6nBhCd3npGl-4agf8CH4o3bhBCkUr-osolnCpQ6Bjkojg5kcvC4uW0J8/s1600/program+sembako-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19" border="0" data-original-height="391" data-original-width="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicA0Y1-rcioF_Bc7m3-ydm91vEnIgolET1omp6lRd4Yz9pkVffBykIh5CZG0YAv2_67MwWQq7VI4NLsr6f6Yy6nBhCd3npGl-4agf8CH4o3bhBCkUr-osolnCpQ6Bjkojg5kcvC4uW0J8/s1600/program+sembako-min.jpg" title="Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah-langkah antisipasi melalui jaring pengaman sosial yang merupakan kebijakan berupa sumbangan-tunjangan Sosial antara lain :<br /><br /><b>1. Program Keluarga Harapan (PKH)</b><br /><br />PKH atau program keluarga impian, merupakan pinjaman tunai yang diberikan menurut komponen yang terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang tunai eksklusif masuk rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak melalui Kepala desa atau aparatur desa Dan PKH ini yang bertindak dan bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial (Kemensos).<br /><br /><b>2. BPNT/Sembako</b><br /><br />BPNT/Sembako (dulu namanya Rastra) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui E-Warung yang ditunjuk oleh HIMBARA yang berafiliasi dengan TKSK kecamatan.<br /><br /><b>3. Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)</b><br /><br />BLT Dana Desa yaitu Bantuan Tunai dari dana Desa Masing-masing, dan ini bukan bersumber dari DANA TAMBAHAN lain yang di trasnfer, tetapi murni dari dana desa yang sudah ada dan dianggarkan dalam APBDes. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebesar 600 ribu per bulan direncanakan selama 3 bulan.  <br /><br /><b>4. Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian/kemensos</b><br /><br />Bantuan Sosial Tunai (BST)  kementerian adalah pertolongan bentuk Tunai diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan/desa.<br /><br /><b>5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD</b><br /><br />Bantuan Langsung Tunai (BLT)  APBD adalah juga santunan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan bagi masyarakat yangg belum Dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) (BLT-Dana Desa) atau lainnya.<br /><br /><b>8. Sembako APBN</b><br /><br />Sembako APBN yaitu perlindungan berupa materi kuliner yang bersumber dari pemerintah pusat yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br /><br /><b>9. Sembako APBD</b><br /><br />Sembako APBD yaitu juga santunan berupa materi kuliner yang bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten<br /><br />Beberapan jenis pemberian sebagaimana tersebut di atas harus dibedakan supaya kalau mau protes tidak salah sasaran.</span></div>

Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19

Ini Deretan Bansos Dari Pemerintah Untuk Hadapi Dampak Covid-19

Akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil langkah-langkah antisipasi melalui jaring pengaman sosial yang mer...

Rab Covid-19 Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rjMBIXg5Pp9Pu71y4LSDSryt-U7iIIYXrf9CV6I53AzQNmzSFVrHTjYybUCBQirAYWSlRFg6st5aro4fgUrrIEDqi5j162U0fZBMLYuZzPxYQGynUutz8HRjE3qOzMzVKpxWdZJFBeo/s1600/BLT+RAB-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kegiatan Penanggulangan Bencana Lawan COVID RAB Covid-19 Dana Desa " border="0" data-original-height="900" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rjMBIXg5Pp9Pu71y4LSDSryt-U7iIIYXrf9CV6I53AzQNmzSFVrHTjYybUCBQirAYWSlRFg6st5aro4fgUrrIEDqi5j162U0fZBMLYuZzPxYQGynUutz8HRjE3qOzMzVKpxWdZJFBeo/s1600/BLT+RAB-min.jpg" title="RAB Covid-19 Dana Desa " /></a></div>
<div>
<br /></div>
<br />
<b><span style="font-size: x-large;">Sub Bidang Penanggulangan Bencana </span><br /><br /><span style="font-size: x-large;">Kegiatan Penanggulangan Bencana Lawan COVID-19 <br /><br />Belanja Tak Terduga </span></b><br />
<ol style="font-size: x-large;">
<li><span style="font-size: large;">Musyawarah Penanganan Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Pengadaan Media Edukasi/Sosialisasi Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Pengadaan Alat Penyemprotan Desinfektan Lawan Covid-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Pengadaan Alat Penyemprotan Desinfektan Lawan Covid-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Pengadaan Bahan Cairan Desinfektan Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Komsumsi Petugas  Penyemprotan Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Komsumsi Tim Relawan (Posko) Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">ATK Tim Relawan (Posko) Lawan COVID-19 </span></li>
<li><span style="font-size: large;">Biaya Pelaporan Lawan COVID-19 </span></li>
</ol>
<span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Silahkan Sahabat Juragan Berdesa Download RAB Covid-19 Dana Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1gFIrOq25z8L5RxjJRGHlOmQjdE10GlnY" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Rab Covid-19 Dana Desa

Rab Covid-19 Dana Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana Lawan COVID-19 Belanja Tak Terduga Musyawarah Penanganan Lawan COV...

Surat Dirjen Tentang Penegasan Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGgZBXJpFZw71g8KQ9I0KHwuh9x5GEC2Hr4nfwTl2I5Nuag3IPigvVI-BndHZUwCS0MQvu_OyZS2N9Y0zywEHNGYl0Jk_dgbWVgFTk-gfARyYbQ64zVvFrM_EMkh1HknFFLlVthnpbahI/s1600/se+penegasan+blt-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="                                         Surat Dirjen Tentang Penegasan BLT Dana Desa" border="0" data-original-height="519" data-original-width="696" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGgZBXJpFZw71g8KQ9I0KHwuh9x5GEC2Hr4nfwTl2I5Nuag3IPigvVI-BndHZUwCS0MQvu_OyZS2N9Y0zywEHNGYl0Jk_dgbWVgFTk-gfARyYbQ64zVvFrM_EMkh1HknFFLlVthnpbahI/s1600/se+penegasan+blt-min.jpg" title="Surat Dirjen Tentang Penegasan BLT Dana Desa" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Nomor : 12/PRI.00/IV/2020                                        </span><span style="font-size: large;">27 April 2020</span><br />
<span style="font-size: large;">Sifat : Penting</span><br />
<span style="font-size: large;">Lampiran : -</span><br />
<span style="font-size: large;">Perihal : Penegasan BLT Dana Desa</span><br />
<span style="font-size: large;">Kepada Yth.</span><br />
<ol style="font-size: x-large;">
<li><span style="font-size: large;">Para Gubernur</span></li>
<li><span style="font-size: large;">Para Bupati</span></li>
<li><span style="font-size: large;">Para Walikota</span></li>
<li><span style="font-size: large;">Para Camat</span></li>
<li><span style="font-size: large;">Para Kepala Desa</span></li>
</ol>
<span style="font-size: large;">di -</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;">Seluruh Indonesia</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;">Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:</span><br />
<ol style="font-size: x-large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepada seluruh Desa agar segera menyalurkan BLT Dana Desa untuk alokasi Bulan April selambat-lambatnya ahad pertama Bulan Mei 2020;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara eksklusif kepada peserta manfaat (cash) dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yakni menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan menggunakan masker;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bagi calon peserta manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait 14 (empat belas) kriteria Keluarga Miskin calon akseptor manfaat BLT Dana Desa dengan ini kami kirimkan surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan, disertai dengan lampirannya.</span></li>
</ol>
<span style="font-size: large;">Demikian surat penegasan ini disampaikan, atas perhatian, tunjangan koordinasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</span><br />
<br />
<div style="font-size: x-large; text-align: center;">
Direktur Jenderal Pembangunan dan </div>
<div style="font-size: x-large; text-align: center;">
Pemberdayaan Masyarakat Desa,</div>
<div style="font-size: x-large; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="font-size: x-large; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="font-size: x-large; text-align: center;">
Taufik Madjid, S.Sos, M.Si</div>
<br />
<span style="font-size: large;">Tembusan:</span><br />
<ol>
<li>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);</li>
<li>Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);</li>
<li>Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;</li>
<li>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</li>
<li>Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</li>
<li>Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;</li>
<li>Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia;dan</li>
<li>Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.</li>
</ol>
<div>
<span style="font-size: x-large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download Surat Edaran Penegasan BLT Dana Desa. <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1PBwW-Qjaywpl6xw7DNWgzi-eMa5AirJ7/view?usp=sharing" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Surat Dirjen Tentang Penegasan Blt Dana Desa

Surat Dirjen Tentang Penegasan Blt Dana Desa

Nomor : 12/PRI.00/IV/2020 27 April 2020 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Penegasan BLT D...

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg" /></a><br /><br />Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai besok akan melaksanakan validasi data calon penerima santunan PKH Tahun 2018 mendatang. hal ini di sampaikan oleh Koordinator PKH Kabupaten Bireuen Muhammad Faisal, ST Selasa, (14/11/2017).<br /><br />Lebih lanjut, Korkab menyampaikan, untuk tahun ini Kabupaten Bireuen mendapat suplemen penerima PKH sebanyak 20.296, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai calon peserta PKH, yaitu menyerahkan kepada pendamping PKH di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen.<br /><br />Menurutnya, meski akan dilakukan validasi data terhadap 20.296 ribu calon penerima PKH, namun pihaknya masih belum dapat menjamin dan memastikan, alasannya adalah semua itu yang memilih layak dan tidaknya sebagai akseptor manfaat PKH, adalah pemerintah pusat.“Ini terkait adanya target Nasional, untuk tahun 2018 nantinya, peserta PKH mencapai 10 juta orang,”imbuhnya.<br /><br />Pria yang bersahabat dipanggil Pak Bos menegaskan, hingga saat ini, jumlah total akseptor PKH yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 14.256 orang.”Namun, dengan validasi data kali ini, jumlah penerima PKH Kabupaten Bireuen akan bertambah di tahun 2018 mendatang.</span></div>

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai be...

Aktivitas Tanggap Darurat Tragedi Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvIPa4dvtJlmZzVNZE6Y9imMbpQuOSL1OXf8QPWnDP_N-B6ifo-JUYH1BcD9JCXXWTDm-HpuIHkT6BpmN56bSV8EWl1D3FPYA-ZZziRbq7ysC36DYpww7NTau2mGHO9yHO9YG88BabPnM/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="467" data-original-width="669" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvIPa4dvtJlmZzVNZE6Y9imMbpQuOSL1OXf8QPWnDP_N-B6ifo-JUYH1BcD9JCXXWTDm-HpuIHkT6BpmN56bSV8EWl1D3FPYA-ZZziRbq7ysC36DYpww7NTau2mGHO9yHO9YG88BabPnM/s1600/PERMENDES+6+2020-min.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Penjelasan tentang Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa Menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020</a>.<br /><br />Bencana alam disebabkan oleh insiden alam mirip gempa bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah kejadian yang gampang untuk diperkirakan. Karenanya, segera sehabis terjadi bencana alam dilakukan aktivitas tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya ialah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa mampu dipakai untuk membiayai kegiatan tanggap darurat musibah dan/atau nonalam sebagai berikut :<br /><br />1. Kegiatan Tanggap Darurat:<br /><br />a. Keadaan Bencana</span><br />
<ul><span style="font-size: large;">
<li><span style="font-size: large;">Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk sumbangan dan evakuasi berdikari.</span></li>
<li><span style="font-size: large;">Pelatihan keterampilan pasca-peristiwa.</span></li>
</span></ul>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div>
<span style="font-size: large;">b. Keadaan Darurat</span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan MCK komunal sederhana.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pelayanan kesehatan</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, mirip: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.</span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">c. Keadaan Mendesak</span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Memberikan perlindungan pertama, Memberikan dukungan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau kemudahan kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter), </span><span style="font-size: large;">Menyediakan lokasi kondusif sebagai lokasi pengungsian dan </span><span style="font-size: large;">menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi </span><span style="font-size: large;">pengungsian.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan dapur umum, </span><span style="font-size: large;">Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban </span><span style="font-size: large;">bencana alam.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk </span><span style="font-size: large;">pengaturan distribusinya.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anakanak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pengamanan Lokasi, </span><span style="font-size: large;">Menyiapkan perlindungan keamanan lokasi terdampak bencana.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Menerima dan menyalurkan perlindungan.</span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">Demikianlah klarifikasi wacana Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020</a></span></div>
</div>

Aktivitas Tanggap Darurat Tragedi Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun2020

Aktivitas Tanggap Darurat Tragedi Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun2020

Penjelasan tentang Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Desa Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan at...

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt/view?usp=sharing"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="754" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_gt55aaylF4-NQhj0vHScuxs4XMTNC5Kjg5hkMQnEcm_aIM4ybqgtrHYnn9kYm3SMO8HZ138p-gcoVF2Ke5QjE8e0y0f7cnVxhVWH6A6ysvqiaQZp-pn1WRDAk5niO4HVbAQe0MIhbYoL/s1600/20200110-Penyaluran-Dana-Desa-2020.jpg" /></a></span></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020 </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pelaksanaan Dana Desa</b> (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia. Alokasi untuk <b>dana desa</b> dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp.72 triliun dengan rata-rata per desa memperoleh sebesar Rp.960 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan perihal Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019) telah menetapkan kebijakan <b>penyaluran Dana Desa 2020</b>, yakni dalam tiga tahap. Komposisinya adalah sebagai berikut: pencairan Tahap I (40%) Januari-Juni, dan Tahap II (40%) pada Maret-Agustus. Sisanya di Tahap III (20%) pada Juli-setelahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Khusus untuk desa berstatus berdikari, <b>pelaksanaan</b> <b>penyaluran Dana Desa 2020</b> dilakukan dalam dua tahap. Tahap I (60%) paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sisanya di Tahap II (40%) paling cepat pada bulan Juli. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Unduh <b>Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2019)</b> <a href="https://drive.google.com/open?id=1Osuk9ud4NpJvkgCl6sdSy8WeDf5auQJX">di sini</a>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">Klik di sini untuk melihat Infografis Kebijakan penyaluaran Dana Desa 202</a><a href="https://drive.google.com/open?id=1kFbLh41SwbxIOl02qUnzB-UCiXuUWmMt">0</a>.</div>
</div>

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa 2020

Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2020 Pelaksanaan Dana Desa (DD) 2020 merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan ...

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGiQi7G_ZU1cBoQwQtSMr5MYAduvJBUBDn4jAkmxmY-p7YeBdTRRaBoTH2FEK1YbNsWWM_ujvceyFKKxbKdObMMLXQdcP3ZCD-EgVxf3DAYMGS7MpQIIbV1VRu3Awr8abDzK3WMyha-24/s1600/20200110-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-dan-Dana-Desa-APBN-Tahun-2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGiQi7G_ZU1cBoQwQtSMr5MYAduvJBUBDn4jAkmxmY-p7YeBdTRRaBoTH2FEK1YbNsWWM_ujvceyFKKxbKdObMMLXQdcP3ZCD-EgVxf3DAYMGS7MpQIIbV1VRu3Awr8abDzK3WMyha-24/s1600/20200110-Rincian-Alokasi-Transfer-ke-Daerah-dan-Dana-Desa-APBN-Tahun-2020.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Download Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 telah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Transfer ke Daerah dan <b>Dana Desa</b> (TKDD) merupakan salah satu bab penting dari belanja negara tersebut. TKDD tersebut jumlahnya mencapai Rp856,94 triliun terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan <b>dana desa </b>sebesar Rp72,00 triliun. Adapun transfer ke kawasan meliputi:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li>Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp117,58 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 triliun, adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di tahun 2020.</li>
<li>Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp427,09 triliun, termasuk DAU Tambahan sebesar Rp8,38 triliun. DAU Tambahan tersebut, terdiri dari: (1) Bantuan Pendanaan Kelurahan, (2) Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, (3) Bantuan Pendanaan untuk Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</li>
<li>Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 (tiga belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 (tujuh) Bidang DAK Afirmasi.</li>
<li>Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp130,28 triliun, arah kebijakan gres adalah dengan menambah hidangan kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.</li>
<li>Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,75 triliun.</li>
<li>Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,00 triliun, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan tempat, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.</li>
<li><b>Dana Desa</b> sebesar Rp72,00 triliun, yang dialokasikan melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. <b>Dana Desa</b> dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.</li>
</ul>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Rincian alokasi TKDD TA 2020 mampu diunduh melalui tautan di bawah ini:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ul>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Surat-Menteri-S-702_MK.07_2019.pdf">Surat Menteri Keuangan tentang Rincian TKDD 2020</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/1.-DBH.pdf">Dana Bagi Hasil (DBH)</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/2.-DAU.pdf">Dana Alokasi Umum (DAU)</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/3.-DAK-FISIK.pdf">Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/4.-DAK-NON-FISIK-1.pdf">Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/5.-DID.pdf">Dana Insentif Daerah (DID)</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/6.-DANA-OTSUS-DTI-DAIS-DIY.pdf">Dana Otsus, DTI, Dais DIY</a></li>
<li><a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf">Dana Desa</a></li>
</ul>
</div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Download Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanj...

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7aY-JhZSWEIxAQS0KeXL0myqNnRJCsdsgHXUDdjODDXcXdQ123fys1BakEPEpbX8TdPbk1Cej6fWcKbpiLgzRyC2GiiLthBlPLcQpiIffM5kGaJxYxPpCNBJEthffgi5WUQSCb6CDlw/s1600/20190304-Keuangan-Desa-Target-dan-Realisasi-kepatuhan-SPT-2013-2018.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) </td></tr>
</tbody></table>
<b>KeuanganDesa.berita, JAKARTA -</b> Wajib Pajak (WP) terus didorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada 2019. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan masih jauh dari sasaran. Hingga Minggu (3 Maret 2019), jumlah Wajib Pajak yang melaporkan <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">SPT</a> gres mencapai 3,1 juta dari atau sekitar 17 persen dari target 17,6 juta.<br />
<br />
Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada tahun ini harus mencapai 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 71 persen atau 12,5 juta Wajib Pajak.<br />
<br />
Menkeu mengingatkan bahwa Maret ini merupakan abad terakhir bagi Wajib Pajak melaporkan SPT-nya. Pelaporan untuk wajib pajak orang langsung tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.<br />
<br />
"Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami mengimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin," ujar Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Senin (4 Maret 2019).<br />
<br />
Mantan eksekutif pelaksana Bank Dunia itu berpesan agar Wajib Pajak tidak melaporkan SPT pada saat tenggat waktu. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan para fiskus dalam melayani para Wajib Pajak sebab harus berkejaran dengan waktu.<br />
<br />
"Karena mirip tahun lalu aku tiba ke kantor-kantor <a href="https://www.blogger.com/search?q=petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak">pajak</a>, kasihan ia harus mengisi dan adakala mereka panik dan mengakibatkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman," terperinci Menkeu.<br />
<br />
Menurut Sri Mulyani, semenjak 2012, Ditjen Pajak juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online yakni melalui e-filling. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, melainkan bisa melalui ATM dengan e-billing.<br />
<br />
Melalui dua layanan ini, lanjut Menteri Keuangan, diharapkan mampu memudahkan masyarakat. Sebab, dengan lazimnya penggunaan ponsel bakir oleh masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing dibutuhkan bisa menghadirkan efisiensi, sempurna waktu, dan mengurangi beban manajemen serta emosional pada masyarakat.<br />
<br />
"Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus hingga jam terakhir. Namun kami mengimbau masyarakat untuk mampu melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa," tandas Menkeu.<br />
<br />
<h3>
 Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Menurun</h3>
<br />
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi biasanya baru melonjak pada simpulan Maret.<br />
<br />
Menurutnya, dikala ini jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tercatat sekitar 38 juta. Dari total tersebut, hanya 17,6 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.<br />
<br />
Yoga menyebut tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang langsung karyawan mengalami penurunan, sementara Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan meningkat. Pada 2018, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan mencapai 71 persen atau menurun dibandingkan pada 2017 sebesar 75 persen.<br />
<br />
Kemudian, rasio Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan mencapai 74 persen pada 2018, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 62 persen. Penurunan kepatuhan wajib pajak orang langsung karyawan disebabkan oleh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016.<br />
<br />
Di sisi lain, rasio kepatuhan wajib pajak badan juga mengalami penurunan. Pada 2018, rasio wajib pajak badan mencapai 59 persen, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 65 persen.<br />
<br />
"Penurunan kepatuhan wajib pajak badan perlu penelitian lebih jauh," ungkapnya.<br />
<br />
Guna mendorong kepatuhan, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yakni perbaikan sistem pelayanan dan pembukaan layanan konsultasi SPT di luar kantor seperti di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan atau kecamatan. Layanan konsultasi SPT di luar kantor tersebut berada di booth Pojok Pajak.<br />
<br />
Ditjen Pajak juga mendorong penyampaian SPT dilakukan secara online. Yoga menargetkan penyampaian secara online mampu melebihi 80 persen dari total pelapor.<br />
<br />
Penyampaian SPT secara online dinilai lebih praktis dan efisien karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaporan secara manual.<br />
<br />
Ditjen Pajak juga menjalankan sejumlah upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan berbagai cara. Antara lain, kata Hestu, meningkatkan pelayanan, hingga membuka kelas pajak di perusahaan, kantor desa atau istilahnya menjemput bola.<br />
<br />
"Di bidang pelayanan ini berbagai yang kita lakukan, Pertama channel penyampaian SPT kan kita kini sudah cantik, e-filing, dan e-form," jelas ia. ***</div>

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Target Realisasi Kepatuhan Lapor Spt Masih Jauh

Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018 (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan) KeuanganDesa.berit...

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (Pspm) Raksa Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiicm-wVFcfvPH-1x4jLFHZRbHlnMSi5qYq18nKrx1cPgsn_m1rQyDQtog-fIKdVx8IEFhmQpkh9BZaS-z-eldUfTcFP5TPvxkGturSb6zruvQJaOSYU_PhkJVnJem9aAk_TrphJIVV9c/s1600/20180220-program-pspm-sabilulungan-raksa-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiicm-wVFcfvPH-1x4jLFHZRbHlnMSi5qYq18nKrx1cPgsn_m1rQyDQtog-fIKdVx8IEFhmQpkh9BZaS-z-eldUfTcFP5TPvxkGturSb6zruvQJaOSYU_PhkJVnJem9aAk_TrphJIVV9c/s1600/20180220-program-pspm-sabilulungan-raksa-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa</td></tr>
</tbody></table>
<b>KeuanganDesa.berita, SOREANG</b> - Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa digulirkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada tahun 2018. PSPM Raksa Desa merupakan program pertolongan keuangan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang diadopsi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,5 miliar melalui Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa Tahun 2018. Dengan jumlah dana sebesar itu, masing-masing desa mendapatkan Rp 50 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Berdasarkan tawaran dari masing-masing desa, pelaksanaan dukungan keuangan PSPM Raksa Desa untuk 2018 ini mencakup beberapa acara untuk menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira ketika membuka program Sosialisasi PSPM Raksa Desa Tahun 2018 di Gedung Korpri Soreang, Senin, (16/2/2018).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemkab juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan PSPM Raksa Desa untuk mengatur contoh pengelolaandana secara teknis. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa, dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sasaran kegiatan yang akan didanai PSPM Raksa Desa antara lain pengadaan dan atau perbaikan sarana pendukung rumah sehat, MCK, sarana pengolahan sampah rumah tangga, pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (Toga), serta Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (Satapok).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain itu, pengadaan lahan untuk Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara serta sasaran aktivitas diarahkan untuk mendukung Program Citarum Harum dan 1.000 Kampung," ujar Sofian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sefian menjelasakan, prioritas PSPM Raksa Desa sudah sesuai dengan lima program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Di antaranya peningkatkan bidang SDM dengan memberdayakan masyarakatnya dan bidang infrastruktur dalam hal pembangunan sarana dan prasarana fisik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk mewujudkan percepatan pembangunan bukan hal mudah, diperlukan kerja keras bersama secara sabilulungan, bahu membahu antara tugas serta pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan partisipasi juga memberdayakan sumber daya lokal masyarakat secara berdikari," terang Sofian. ***</div>
</div>

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (Pspm) Raksa Desa

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (Pspm) Raksa Desa

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa KeuanganDesa.berita, SOREANG - Program Sabilulungan Pemberdayaan Masya...

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jumlah alokasi Dana Desa selama empat tahun terakhir naik terus. Sejak 2015, puluhan triliun Dana Desa dari APBN digelontorkan untuk desa. Dana Desa pertama kali dianggarkan sebesar Rp20,77 triliun pada 2015. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016. Peningkatan juga terjadi pada tahun anggaran 2017 dan 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peningkatan alokasi anggaran ini tentunya beserta cita-cita imbas kasatmata bagi desa. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, seiring meningkatnya alokasi anggaran, potensi terjadinya korupsi juga akan semakin besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKVIXl9ihW80KoabDjTw_-x6icci-hfROwRPFqQe__AtbkUr0d8HWuDwk9zQf4MY-PH0hQYcWVWcHESrLipbynGHmM3ahhnGd4SSoswgFk6KFdFE1c_4MSnSRCHMTlzeoY2QOTr8rZ5vy/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKVIXl9ihW80KoabDjTw_-x6icci-hfROwRPFqQe__AtbkUr0d8HWuDwk9zQf4MY-PH0hQYcWVWcHESrLipbynGHmM3ahhnGd4SSoswgFk6KFdFE1c_4MSnSRCHMTlzeoY2QOTr8rZ5vy/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-01.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h3 style="text-align: justify;">
 Persoalan Dana Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mampu menemukenali potensi korupsi <a href="https://www.blogger.com/search?q=buku-pintar-dana-desa&sa=U&ved=0ahUKEwjWzqu6zcrZAhUMwLwKHUr3DacQFggUMAU&client=internal-uds-cse&cx=012986247084594959022:_qw5vgnzdnu&usg=AOvVaw0-UMjb15yvPfAD8D7Sm1by">Dana Desa</a>, mampu berkaca pada perkara-masalah penyalahgunaan dana tunjangan sosial (bansos) atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mudah terjadi di berbagai tempat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan hasil kajian "Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa terdapat", terdapat 14 temuan persoalan pengelolaan Dana Desa. Ada empat aspek yang menjadi sorotan, yakni (1) regulasi dan kelembagaan, (2) tata laksana, (3) pengawasan, dan (4) sumber daya manusia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada aspek tata laksana, ada duduk perkara kerangka waktu pengelolaan anggaran yang sulit dipatuhi oleh tiap-tiap desa. Selain itu, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan pola dalam menyusun anggaran belum tersedia. Belum lagi permasalahan seputar transparansi planning dan penggunaan dana, juga soal laporan keuangan desa yang belum sesuai standar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam aspek pengawasan, KPK menyoroti masih rendahnya efektivitas kerja inspektorat di tempat. Mekanisme pengaduan masyarakat pun belum terkelola dengan baik, cenderung mengarah pada pengaduan ke level pemerintah pusat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak hanya KPK yang menyorot soal pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggarisbawahi 82,2 persen penggunaan dana desa diperuntukkan dalam konteks pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan aspal, irigasi, talud, dan sebagainya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanya 7,7 persen penggunaan Dana Desa yang meliputi pemberdayaan, contohnya pelatihan untuk kelompok PKK, karang taruna, pembinaan perangkat desa, dan lain-lain.  Artinya, penggunaan Dana Desa masih bekerja dalam konteks "uang acara" atau "proyek". </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cara pandang yang umum terhadap "uang acara" atau "proyek" sebaiknya menyalakan alarm potensi penyalahgunaan Dana Desa. Pemerintah mampu berkaca pada masalah-kasus yang terjadi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
 Korupsi Dana Desa dan Usulan Melibatkan Kepolisian</h3>
<div style="text-align: justify;">
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada 2017 ada sebanyak 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang terjadi di Indonesia. Jika dilihat lebih rinci, penyalahgunaan anggaran menduduki posisi teratas dengan 154 perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sampai Rp1,2 triliun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan sektornya, anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp39,3 miliar. Artinya, dana desa merupakan lahan lembap dan sangat potensial dikorup.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai langkah awal penanganan permasalahan dana desa, pada 20 Oktober 2017, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan duduk perkara dana desa. MoU itu mengatur bahwa pelibatan pegawapemerintah kepolisian dirasakan diperlukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Unsur Polisi Republik Indonesia yang dilibatkan adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) hingga Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kapolri Tito menyambut baik nota kesepahaman tersebut. Ia menyatakan akan memberi penghargaan bagi jajarannya yang berhasil mengamankan dana desa. “Wilayah Kapolda, Kapolsek, Babinkamtibmas yang aku anggap berprestasi, bisa mengawal dan mendukung semoga dana betul-betul efektif saya akan berikan reward,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kesepakatan itu mengasumsikan bahwa pegawanegeri terkecil Polisi Republik Indonesia, Babinkamtibmas, akan menjadi ujung tombak pengawasan di setiap desa. Permasalahannya, Polisi Republik Indonesia sendiri belum bisa mencukupi rasio keterwakilan aparatnya di setiap desa: untuk 1 Bhabinkamtibmas untuk 1 desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam paparan kebijakan Kapolri, jumlah personel Bhabinkamtibmas sebanyak sebanyak 54.285 personel. Bahkan, dari jumlah yang ada tersebut, masih ada 14.956 personel yang merangkap tugas. Untuk target acara kamtibnas Polisi Republik Indonesia yang menjangkau 81.711 desa di seluruh Indonesia, berarti Polisi Republik Indonesia masih masih kekurangan 27.426 personel Bhabinkamtibnas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, untuk acara dana desa 2018 yang menjangkau 74.958 desa, Polisi Republik Indonesia mempunyai kekurangan 20.673 personel Bhabinkamtibnas. Perbandingan ini belum memperhitungkan personel yang selama ini merangkap peran, baik bekerja untuk lebih dari satu wilayah desa, ataupun tugas lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain kekurangan petugas, infrastruktur penunjang kinerja kepolisian juga masih jauh dari cukup. Sampai hari ini, diketahui masih banyak daerah yang tidak mempunyai pos polisi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Data statistik kriminal BPS memperlihatkan, pada 2014, hanya sekitar 10,6 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat pos polisi, termasuk polsek, polres, dan polda. Keberadaan pos polisi yang paling banyak ada di provinsi Jawa Timur yakni 949 pos polisi dan Jawa Barat sebanyak 813 pos. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Aceh dan Gorontalo hanya mempunyai masing-masing 59 pos polisi. Secara keseluruhan, memang sebanyak 71,3 persen desa/kelurahan yang tidak mempunyai pos polisi menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat cenderung mudah.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzZgjmbm3TM2MwAYb9dFvTgYIXIx9BbWwtZEJ8x-v58Y1PHsgEwMgJ5fcZnfOTfDk2l-uhxdNwzr-FVeIkY225xJATwcxddGNQINvxgmy-2EHJq9iN_5FV0Or2sn17dcQ0-ob06gDfWUx/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzZgjmbm3TM2MwAYb9dFvTgYIXIx9BbWwtZEJ8x-v58Y1PHsgEwMgJ5fcZnfOTfDk2l-uhxdNwzr-FVeIkY225xJATwcxddGNQINvxgmy-2EHJq9iN_5FV0Or2sn17dcQ0-ob06gDfWUx/s1600/20180301-pengelolaan-dana-desa-dan-peran-polri-02.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini, selain menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian menerima amanat tambahan untuk melaksanakan pengawalan dana desa. Apakah kepolisian mampu menanggung tugas itu, di samping tugas yang sudah ada sebelum pemberlakuan dana desa? </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 pasal 27, abdnegara Bhabinkamtibmas mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan training masyarakat serta menjaga situasi desa/kelurahan biar tetap aman. Menurut pasal 26, beliau juga berperan sebagai mediator untuk menjaga hubungan baik antar-masyarakat serta menjadi kepanjangan tangan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelibatan Bhabinkamtibnas cukup beralasan. Pemerintah sentra memerlukan deteksi dan pelaporan dini cepat dari tenaga aparat yang bekerja memakai garis komando terpusat atau top-down. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Merujuk penelitian Benjamin A. Olken yang berjudul "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia" (2005); traditional top-down monitoring berperan dalam mengurangi potensi korupsi, bahkan dalam situasi yang dikenal sangat koruptif sekalipun. Olken memang tidak sedang membicarakan acara dana desa, tapi hasil studinya yang melihat 600 proyek pembangunan jalan desa di Indonesia menarik untuk diperhatikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan, apalagi jika melihat kurangnya personel Bhabinkamtibnas dan infrastruktur pos polisi di atas. Masyarakat bisa terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanpa pelibatan masyarakat, Dana Desa akan dilihat sekadar sebagai bagi-bagi uang proyek. Alih-alih memberdayakan dan membikin makmur desa, mampu-mampu dana desa malah merusaknya.***</div>
</div>

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

Pengelolaan Dana Desa Dan Peran Polri

Jumlah alokasi Dana Desa selama empat tahun terakhir naik terus. Sejak 2015, puluhan triliun Dana Desa dari APBN digelontorkan untuk desa....

Desa Berdikari Dengan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRRAQNd5HIQA7pJ239SpiRuzWrVnRJXg-us4wgVWsHXGnF7mrugp9Ddw358Zs-w-z0AHlXpdFQ_77vRhcfgPsHLuxpUiSKzZrAZD0-S-_35MwT4fB7RPFeJfBUFWJlG44pMIoyeq2gk3PL/s1600/20180312-Desa-Mandiri-dengan-Dana-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRRAQNd5HIQA7pJ239SpiRuzWrVnRJXg-us4wgVWsHXGnF7mrugp9Ddw358Zs-w-z0AHlXpdFQ_77vRhcfgPsHLuxpUiSKzZrAZD0-S-_35MwT4fB7RPFeJfBUFWJlG44pMIoyeq2gk3PL/s1600/20180312-Desa-Mandiri-dengan-Dana-Desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Membangun Indonesia dari pinggiran yaitu salah satu Nawacita Presiden Jokowi. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi benar-benar masuk ke pedesaan. Tekad ini diwujudkan secara aktual dengan mengalirnya dana hingga ke desa yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Dalam APBN tahun 2017, belanja transfer ke daerah dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=laporan-keuangan-dana-desa-gunakan&sa=U&ved=0ahUKEwjX-8vn8uXZAhXJW5QKHbIqB6sQFggLMAI&client=internal-uds-cse&cx=012986247084594959022:_qw5vgnzdnu&usg=AOvVaw3zeT7LfZ361eKPVmmkxeJS">dana desa</a> jumlahnya melampaui belanja Kementerian/Lembaga. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 ihwal pengelolaan Transfer Ke Daerah dan <a href="https://www.blogger.com/search?q=laporan-keuangan-dana-desa-gunakan">Dana Desa</a> (TKDD), pemerintah berupaya untuk memberdayakan para apatur di tempat dalam mengelola keuangannya. Aturan baru ini, antara lain menetapkan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat dinamis atau tidak fnal, dan juga adanya penyaluran TKDD menurut kinerja absorpsi dan capaian atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dapat dilihat bahwa hukum baru ini memperlihatkan reward dan punishment semoga akuntabilitasnya terjaga. Mulai tahun depan, Dana Insentif Daerah (DID) juga akan dikaitkan dengan aneka macam macam hasil, contohnya penurunan angka kemiskinan, meningkatnya jumlah tenaga kerja, dan hasil positif lain yang dapat dibuktikan dengan data.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan adanya komitmen ini, persoalannya bukan lagi mengenai ada atau tidaknya uang. Intinya, bagaimana lalu uang ini mampu direncanakan penggunaannya, efektif pelaksanaannya, dan akuntabel pertanggungjawabannya. Sehingga, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari seluruh aparatur pengelola keuangan di kawasan, mulai level provinsi sampai dengan desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Upaya pemerintah untuk menawarkan doktrin pengelolaan keuangan kawasan ini juga sekaligus menjadi peran berat bagi Kementerian Keuangan dalam menawarkan pendidikan dan pelatihannya. Untuk itu, tugas Pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga penting agar dapat menghasilkan aparatur daerah yang cakap dan handal dalam mengelola keuangan kawasan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah sentra, kepala kawasan, beserta jajaran pemerintah kawasan. Dalam banyak sekali kesempatan, Menteri Keuangan juga mengharapkan agar setiap pemerintah daerah harus dapat mempunyai "menteri keuangan daerah" yang dapat mengelola keberlangsungan program pembangunan di tempat tingkat I maupun tingkat II. Dengan bersinergi, Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud. ***</div>
</div>

Desa Berdikari Dengan Dana Desa

Desa Berdikari Dengan Dana Desa

Membangun Indonesia dari pinggiran yaitu salah satu Nawacita Presiden Jokowi. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi be...

Tekan Kemiskinan Dengan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI0frOqOyX63kbSzXnzHQuISX3FJjP52Pglsw8Nhg5XG6DBHuY69mp_TDCkLnYeSJl1Al7W0-0MCuCSGF8SLXMdH7w2ysmiAlEbHBXAUuX-x_teuBcyy_CYJ38vyxY50425SEW-t27uIWC/s1600/20171223-tekan-kemiskinan-dengan-dana-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI0frOqOyX63kbSzXnzHQuISX3FJjP52Pglsw8Nhg5XG6DBHuY69mp_TDCkLnYeSJl1Al7W0-0MCuCSGF8SLXMdH7w2ysmiAlEbHBXAUuX-x_teuBcyy_CYJ38vyxY50425SEW-t27uIWC/s1600/20171223-tekan-kemiskinan-dengan-dana-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Menteri Keuangan Sri Mulyani menyapa bawah umur PAUD yang bermain tak jauh dari lokasi kunjungannya di Magelang Jawa Tengah.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.isu, MAGELANG</b> - Dana untuk pembangunan pedesaan akan ditambah alokasinya oleh pemerintah pada tahun depan (2018). Janji tersebut tentu saja dengan diiringi akad dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah menilai <a href="https://www.blogger.com/search?q=manajemen-dana-desa&sa=U&ved=0ahUKEwifn7iclKDYAhVIuo8KHU8zDFoQFggIMAE&client=internal-uds-cse&cx=012986247084594959022:_qw5vgnzdnu&usg=AOvVaw0gQw8nmx0TpAY-sYQ8QFgo">dana desa</a> mampu mempercepat pembangunan di tempat pedesaan sehingga alokasinya akan ditambah pada tahun depan. Dana lebih besar akan diterima oleh desa miskin dibanding dengan desa yang mempunyai kondisi lebih baik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikala berbicara di depan ratusan kepala desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/12/2017). Tiap desa mampu memperoleh antara Rp 800 juta sampai Rp 3,5 miliar setahun. Variabel luas wilayah, kondisi kemiskinan, dan jumlah penduduk yang menjadi komponen penentu besarannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak sebatas hanya untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dana desa itu juga diperlukan dipergunakan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kemiskinan itu kan tergantung dari aneka macam hal, jikalau di tingkat desa, itu menyangkut akomodasi dasar. Makara, dari dana desa gotong royong dengan dana dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, itu dibutuhkan untuk hal-hal yang menyangkut fasiiltas dasar, mirip air bersih, pendidikan anak usia dini, Puskesmas dan terusan pendidikan itu diperlukan mampu diperbaiki. Itu adalah salah satu persyaratan biar kemiskinan mampu menurun," terperinci Sri Mulyani.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jumlah penduduk miskin masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah. Data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen. Dengan menggelontorkan dana langsung ke pedesaan, Sri Mulyani menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 9 persen.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk merealisasi tujuan tersebut, pemerintah menyediakan tenaga pendamping desa. Pemerintah melarang penggunaan jasa kontraktor dalam pembangunan infrastruktur desa, supaya warga desa bersangkutan mampu bekerja dalam proyek desa. Berbagai BUMN juga didorong menggunakan dana CSR-nya, untuk mendukung kegiatan pembangunan desa-desa di sekitar lokasi operasional mereka.***</div>
</div>

Tekan Kemiskinan Dengan Dana Desa

Tekan Kemiskinan Dengan Dana Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyapa bawah umur PAUD yang bermain tak jauh dari lokasi kunjungannya di Magelang Jawa Tengah. KeuanganD...

Kurun Depan Bangsa Ada Di Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifRRdyOFYnsogmmKh_VU71YKYxCgYnPtvSuKuDWoYroKVGFUiuv5PZooQQdQgYLZfFnGX9Hg_PBarxwG3AXmLT76tpkpspvGmN2uD7F7zIQJVLJyfTYh2rfVAhZKkOD_woIubXT7EV-DY/s1600/20172711-keuangan-desa-masa-depan-bangsa-ada-di-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifRRdyOFYnsogmmKh_VU71YKYxCgYnPtvSuKuDWoYroKVGFUiuv5PZooQQdQgYLZfFnGX9Hg_PBarxwG3AXmLT76tpkpspvGmN2uD7F7zIQJVLJyfTYh2rfVAhZKkOD_woIubXT7EV-DY/s1600/20172711-keuangan-desa-masa-depan-bangsa-ada-di-desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.gosip, BANTUL</b> – Pembangunan daerah perdesaan harus dijadikan arus utama pembangunan nasional. Kawasan perdesaan dengan segala potensi yang dimilikinya mampu dijadikan sumber kesejahteraan bangsa di kurun  mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di kota akan terjadi pengurangan tenaga kerja kaum muda sebab teknologi. Desa memilki tiga keunggulan strategis, yaitu udara bersih, air bersih, dan pangan sehat yang jikalau dikelola dengan baik bakal memilih nasib bangsa ini ke depan," ujar Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Prof Rhenald Kasali Phd, di acara Rembug Desa 2017, di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY,  (27/11/2017). </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Rhenald menyampaikan di kala lalu desa ditinggalkan masyarakat secara berbondong-bondong untuk mencari peluang hidup lebih baik di daerah perkotaan. Mereka seolah menyerah begitu saja dengan segala keterbatasan yang ada di kawasan perdesaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun selesai-simpulan ini fenomena tersebut mulai berubah. Dengan perkembangan teknologi, berbagai keterbatasan di desa mulai terkikis. Jika sebelumnya produk perdesaan hanya dibeli murah sebab panjangnya rantai distribusi, sekarang dengan perkembangan internet mampu dijual pribadi ke konsumen final dengan nilai yang lebih tinggi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Potensi wisata di kawasan perdesaan juga begitu besar, lanjut Rhenald. Menurut Rhenald di banyak sekali bagian dunia potensi terbesar dari produk wisata ialah wisata domestik. Desa-desa di pelosok nusantara menyimpan aneka macam produk wisata mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, hingga wisata religi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan banyak sekali penemuan dan kreativitas masyarakat desa, potensi-potensi wisata di desa tersebut kini dengan cepat tersebar ke berbagai negara. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya kagum dengan betapa kreatifnya warga desa. Jika dulu kita hanya bisa foto di atas air, sekarang ada desa yang menyediakan wahana wisata untuk selfie di dalam air. Berbagai inovasi ini akan mempercepat kemajuan kawasan perdesaan," ujar Rhenald.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pakar disrupsi ini mendorong agar kaum muda untuk berperan aktif berbagi kawasan perdesaan. Menurut Rhenald sudah saatnya generasi tua memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk melakukan perubahan di desa-desa. Kaum muda memiliki potensi untuk lebih berkembang sebab tidak mempunyai beban periode lalu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kaum muda memiliki potensi aliran dan khayalan yang tidak dimiliki kaum renta. Kekuatan ajaran dan imajinasi inilah yang akan lebih menentukan era depan dibandingkan kekuatan modal sekalipun," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan itu Rhenald juga mengapresiasi <a href="https://www.blogger.com/search?q=dana-desa-2016-infografis">alokasi dana desa</a> yang terus dikucurkan oleh pemerintah. Menurutnya tiga tahun alokasi dana desa ini telah mengubah wajah desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbagai infrastruktur dasar telah terbangun, akomodasi-akomodasi pendidikan dan kesehatan tersedia, bahkan kini telah ada badan usaha milik desa (Bumdesa) yang siap memfasilitas ketersediaan pasar bagi berbagai produk kawasan perdesaan. ***</div>
</div>

Kurun Depan Bangsa Ada Di Desa

Kurun Depan Bangsa Ada Di Desa

KeuanganDesa.gosip, BANTUL – Pembangunan daerah perdesaan harus dijadikan arus utama pembangunan nasional. Kawasan perdesaan dengan seg...

Dana Desa Belum Entaskan Kemiskinan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2E4zL0f6gTy8he7Ijmi6u4fnGSWxmcyNlBG3JD4Fp4YF-NhQDuXkZHO_QEw1KDY7ny-RQa1We7DHdjkZXQSLg6YxYUnyCrGvaXztm959vV3ZCPYrmhA1pv5V3w2jbfj22gUrOLMoB1Us/s1600/20170811-Keuangan-Desa-Dana-Desa-Belum-Entaskan-Kemiskinan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2E4zL0f6gTy8he7Ijmi6u4fnGSWxmcyNlBG3JD4Fp4YF-NhQDuXkZHO_QEw1KDY7ny-RQa1We7DHdjkZXQSLg6YxYUnyCrGvaXztm959vV3ZCPYrmhA1pv5V3w2jbfj22gUrOLMoB1Us/s1600/20170811-Keuangan-Desa-Dana-Desa-Belum-Entaskan-Kemiskinan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">SIGIT SOSIANTOMO (Wakil Ketua Komisi V dewan perwakilan rakyat RI)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.isu, JAKARTA -</b> Triliunan dana desa yang telah digelontorkan, belum bisa mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Padahal, Dana Desa cenderung terus meningkat dan sudah seharusnya pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda desa mampu ditingkatkan. Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jadikan dana desa menjadi tulang punggung ekonomi desa dan pemberdayaan perjaka. 3 tahun sesudah dana desa digulirkan, namun belum menyentuh substansi permasalahan kemiskinan dan pemberdayaan pemuda," kata Sigit, Kamis (10/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selama kunjungan di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Sigit memperoleh aspirasi dari para kepala desa, bahwasannya penyaluran dana desa kerapkali terlambat. Selain itu, administrasi keuangan desa harus menjadi perhatian. Untuk itu, dia meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi biar mampu memperhatikan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Transfer eksklusif dana desa ke rekening desa, bukan lagi melalui transfer ke rekening kabupaten atau kota, juga bisa menjadi solusi lambannya pencairan dana desa. Yang risikonya berdampak pada pembangunan desa secara keseluruhan," harap Politisi F-PKS itu. ***</div>
</div>

Dana Desa Belum Entaskan Kemiskinan

Dana Desa Belum Entaskan Kemiskinan

SIGIT SOSIANTOMO (Wakil Ketua Komisi V dewan perwakilan rakyat RI) KeuanganDesa.isu, JAKARTA - Triliunan dana desa yang telah digelon...

Langganan: Postingan (Atom)

Top