Mendagri Tjahjo Tidak Benar Rpjm Desa Akan Dihapus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Kementrian dalam negeri bantah informasi terkait peniadaan RPJM Desa. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak benar bila kementeriannya akan mencabut klausul tentang RPJM Desa. Karena itu, Tjahjo merasa heran ada isu yang menyebut dirinya akan menghilangkan RPJM Desa.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicLwxBhwSNNPbnrfVCNpmoD0iGubHOp2Wp9xOkL6PD-8w17XcrWILu2oE6WlDSTUYHc8i0okw4cVt9cdEW6ziL9kyM4IpEo5qHyfGYpAHqxPfdIBcgpw4hXgBWtyefxdrWkNmreY0EoSLo/s1600/RPJM-DESA-Membangun-2016-jpg-ilustrasi.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kementrian dalam negeri bantah isu terkait penghapusan RPJM Desa Mendagri Tjahjo Tidak Benar RPJM Desa Akan Dihapus" border="0" data-original-height="471" data-original-width="820" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicLwxBhwSNNPbnrfVCNpmoD0iGubHOp2Wp9xOkL6PD-8w17XcrWILu2oE6WlDSTUYHc8i0okw4cVt9cdEW6ziL9kyM4IpEo5qHyfGYpAHqxPfdIBcgpw4hXgBWtyefxdrWkNmreY0EoSLo/s400/RPJM-DESA-Membangun-2016-jpg-ilustrasi.png" title="Mendagri Tjahjo Tidak Benar RPJM Desa Akan Dihapus" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Diakui Tjahjo, ada saran dari Bappenas semoga<span style="color: #0b5394;"> </span><span>Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait itu direvisi</span>. Tapi saran dari Bappenas lebih kepada untuk memotong alur birokrasi yang panjang, misal soal laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Bukan menghapus RPJM Desa.<br /><br />“Saya perlu tegaskan pencabutan atau abolisi Permendagri itu untuk birokrasinya yang panjang. Jadi ini dalam upaya memangkas birokrasi,” kata Tjahjo, Jumat (9/2/2018) mirip dilansir <i>jabarnews.com</i>.<br /><br />Terkait Permendagri perihal Desa, kata Tjahjo dalam rapat koordinasi dana desa, Menteri Bappenas memang sempat mengajukan tawaran untuk revisi. Tapi usulan revisi lebih kepada untuk memangkas alur urusan yang sangat birokratis di desa. Diusulkan semoga lebih ringkas, tidak birokratis. Bukan menghapus RPJM Desa.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br />“Usulan awal dari Menteri Bappenas, Kemendagri kemudian merespons yang penting jalur birokrasi mulai dari pemerintahan kabupaten dan kota hingga Desa harus diperpendek. Siapa bilang kami akan menghapus RPJM Desa, tidak benar” katanya.<br /><br />Ditegaskan Tjahjo, RPJM tempat prinsipnya harus dilaksanakan hingga desa. Dan, harus diawali dari<span style="color: #3d85c6;"> </span><span><span>musyawarah desa</span></span> yang mesti melibatkan warga desa dan tokoh masyarakat. Intinya perencanaan pembangunan desa mesti bersifat partisipatif, tidak elitis. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Terkait revisi, semangatnya adalah mempermudah alur birokrasinya. </span><span face="Verdana, sans-serif">Ia mencontohkan, misal dalam laporan pertanggungjawaban keuangan santunan desa mampu dibentuk lebih ringkas dan mudah. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">“Cukup selembar saja contohnya,” katanya.<br /><br />Sementara terkait dengan 51 Permendagri yang kemarin beliau umumkan telah dibatalkan, pencabutan fokusnya lebih kepada jalur birokrasinya yang panjang. Fokusnya memang supaya urusan dan layanan tidak bertele-tele. Begitu pun dengan planning merevisi Permendagri perihal Desa, titik tekannya menghilangkan urusan atau ketentuan yang sangat birokratis. Sehingga mempermudah aparatur desa. Bukan menghapus RPJM Desa. Karena itu Tjahjo merasa kaget, muncul informasi ia akan menghapus RPJM Desa.<br /><br />“Pembatalan, pencabutan peraturan itu yang jalur birokrasi panjang, maka kami cabut. Jadi tidak termasuk ihwal RPJM Desa,” ungkapnya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /><br />Tentu, pihaknya dalam merevisi atau membatalkan aturan, tidak mampu sepihak. Akan dikaji dengan mendalam melibatkan banyak pihak terkait. Termasuk kalau kemudian peraturan perihal desa akan direvisi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya akan berdialog dulu dengan aneka macam pihak mirip Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Desa dan pihak terkait. Sehingga ada masukan yang komprehensif.<br /><br />“Itu awal proposal Bappenas. Kami tentunya akan hati-hati dan pastinya akan menghimpun dulu banyak sekali masukan yang komprehensif. Dan 51 Permendagri yang sudah dicabut atau revisi, itu belum termasuk Permendagri soal desa. Kalau tidak salah aku sebut 52, yang sudah 50 dan satunya soal penelitian,” kata Tjahjo.</span></div> </div> </div>

Mendagri Tjahjo Tidak Benar Rpjm Desa Akan Dihapus

Kementrian dalam negeri bantah informasi terkait peniadaan RPJM Desa. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak benar bil...

+ Read more »

Angka Kemiskinan Satu Digit

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan tetapi, setiap kali pemerintah berbagi acara, rangkaian acara umumnya tidak terfokus sehingga pada akhir tahun pencapaian tidak mengena.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s1600/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi harapan Angka Kemiskinan Satu Digit" border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s400/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" title="Angka Kemiskinan Satu Digit" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalaman ini berlangsung sangat lama. Zaman Presiden Soeharto, perencanaan dan instruksi program dilakukan sedikit demi sedikit dengan target terang sehingga pada 1997 kita menerima penghargaan PBB sebab berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 70 persen pada 1970 menjadi 11 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tak mengikuti arahan. Memang ada strategi Millennium Development Goals (MDGs), tetapi tak dikawal ketat sehingga sasaran tidak tercapai.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ada alasan kenapa kita berharap akhir tahun ini angka kemiskinan berada pada single digit. Selama tiga tahun berturut-turut, pemerintah melaksanakan pembangunan besar-besaran dan sungguh-sungguh dari desa dan kawasan pinggiran. Arahan Presiden Joko Widodo ini sangat sempurna alasannya adalah desa yang disasar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Di samping mulai dari pinggiran dan melayani desa yang lokasinya jauh dan tidak pernah terjangkau, kita perlu konsentrasi membangun dengan skala besar pada desa-desa padat penduduk dan keluarga miskin.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bangun Keluarga Miskin</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desa pinggiran yang tak pernah terjangkau dan fasilitasnya buruk memerlukan perhatian lebih. Namun, sebab penduduknya biasanya sedikit, maka perlu diimbangi perhatian besar pada desa-desa padat penduduk keluarga miskin. Jika tidak, efek nasional dalam hal pengentasan orang miskin akan sangat rendah. Biarpun dalam titik awal dan acara yang dikembangkan belum secara khusus ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara pribadi, kita mampu membaca hasil awal dari upaya pengembangan ekonomi rakyat desa itu supaya lebih sistematis pelaksanaannya ke kurun depan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Yang menggembirakan, dalam tiga tahun ini rakyat mampu melihat dan menyaksikan kesepakatan Presiden Jokowi, terbukti dari seriusnya pemerintah menawarkan peran dan tanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, yang bersama pegawanegeri dan kementerian lain mengawal pembangunan dengan prioritas tinggi di pedesaan. Bukti nyata lain ialah dana desa yang setiap tahun meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Lebih dari itu, menurut status pada 31 Desember 2017, pagu dana desa tahun anggaran 2017 adalah Rp 60 triliun. Dana itu telah ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, dan 74.910 desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dana desa yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota mencapai 100 persen. Dana desa yang ditransfer dari kabupaten/kota ke desa mencapai 94 persen. Artinya, kecepatan absorpsi dana desa pada tahun anggaran 2017 bertahan konsisten tinggi.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Dana Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan dana desa masih sangat variatif, tetapi penggunaan tertinggi—sesuai kebijakan pemerintah—ialah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, Rp 28 triliun atau 59 persen dari seluruh dana yang diturunkan. Namun, dibanding pada 2016, menurun 23 persen dari 82 persen. Penurunan persentase pembangunan sarana dan prasarana desa terjadi karena dana mulai dialihkan untuk kebutuhan dasar dan pemerintahan desa sehingga tugas dana desa untuk kebutuhan dasar naik 10 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalihan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin ini sangat sempurna, dan di lalu hari berakibat pribadi pada penurunan tingkat kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi proses, supaya pembangunan desa berjalan lancar, diusahakan ada pendamping desa dengan proporsi satu pendamping untuk 4 desa sehingga jumlah tenaga pendamping yang tersedia seluruhnya sekitar 40.000.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pendampingan diketahui mengurangi 7 persen hambatan dalam administrasi keuangan desa. Saat ini sedang dikembangkan pendampingan dari kalangan dosen dan mahasiswa KKN dari aneka macam perguruan tinggi. Diharapkan, pada 2018 akan berfungsi lebih luas dibandingkan sebelumnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Para pendamping akan dikembangkan juga dari para relawan di kemudian hari berfungsi ganda, mengawasi semoga dana dipakai tepat dan tidak diselewengkan dan membantu pemberdayaan keluarga miskin semoga dana bantuan dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif, laku jual, dan menguntungkan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kelompok sosial di desa dan mahasiswa KKN mampu menjadi pendamping sukarela dan membantu pemberdayaan keluarga miskin memanfaatkan dana desa ataupun dana yang disalurkan melalui aneka macam dinas dari banyak kementerian, ataupun banyak sekali lembaga lainnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi pelaporan yang terbuka untuk umum, dicatat hasil pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi jalan desa sepanjang 21.423 kilometer, jembatan sepanjang 103 km, dan tambatan bahtera 986 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dapat dicatat pula hasil pembangunan prasarana kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini berupa sarana PAUD 3.092 unit, prasarana kebutuhan dasar kesehatan berupa air higienis 42.209 unit, sumur 6.334 unit, sarana kakus atau MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, pelayanan untuk ibu hamil dan anak balita 20.303 unit, poliklinik desa 2.568 unit, dan sarana olahraga pada 12.794 desa yang telah dimanfaatkan anak muda setiap desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Pendidikan dan Kesehatan</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pada 2018 upaya melengkapi keperluan pendidikan dan kesehatan selain bersumber dari dana desa, ada pula yang bersumber dari dana masing-masing kementerian. Penyediaan dana dalam bidang pendidikan anak usia dini akan memungkinkan anak keluarga muda dan miskin masuk PAUD sehingga ibunya mampu bekerja meningkatkan pendapatan keluarga, dan otomatis mengurangi kemiskinan keluarganya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Perbaikan fasilitas kesehatan di desa, mirip MCK, posyandu, dan polindes, akan mengurangi risiko sakit bagi keluarga muda dan miskin sehingga mereka bisa sehat dan bekerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, ada pembangunan embung desa 881 unit, penahan tanah dari longsor 13.660 unit, pembangunan dan perbaikan irigasi 12.829 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk pengembangan hasil potensi ekonomi lokal, dana desa, biarpun pada tingkat awal, juga dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki 4.161 pasar desa sejalan dengan pembangunan tubuh perjuangan milik desa (BUMDes) pada sekitar 19.921 desa. Pembangunan BUMDes diperlukan akan diperkaya dengan menarik dan mengajak lembaga-lembaga desa di era kemudian yang dibangun oleh PKK.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Gairah pasar kerja yang makin tinggi di luar bidang pertanian memungkinkan penduduk desa bekerja di luar bidang pertanian sesudah menggarap sawah dan kebunnya. Ini otomatis meningkatkan pendapatan keluarga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya melalui BUMDes memang belum memberikan hasil luar biasa, tetapi pada 2018 pengembangan BUMDes akan lebih cepat. Apabila tidak terganggu dengan acara politik, pendapatan masyarakat dan keluarga desa akan meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Penyerapan Tenaga Kerja</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan tenaga kerja di tingkat pedesaan meningkat 0,08 persen, sebagaimana diindikasikan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (employment to population ratio/ EPR) sebesar 66,16 persen. Rasio ini menginformasikan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya selama tiga tahun ini relatif masih konsentrasi pada pengembangan sarana dan prasarana bantu-membantu belum dibutuhkan meningkatkan upah buruh. Namun, secara keseluruhan, upah buruh, karyawan, dan pegawai meningkat Rp 30.000 menjadi Rp 2,03 juta per bulan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun 0,51 persen (menjadi 4 persen). Biarpun sedikit, tetapi berdampak alasannya jumlah penganggur menurun 300.000, menjadi 2,39 juta jiwa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi efek belum dapat dilihat secara terang melalui penurunan tingkat kemiskinan alasannya adalah dana untuk pemberdayaan belum dikembangkan signifikan. Karena itu, tingkat kemiskinan hanya turun 0,18 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Jumlah penduduk miskin turun 570.000 jiwa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun 0,25 persen. Artinya, rata-rata pengeluaran bulanan orang miskin meningkat semakin mendekati garis kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun 0,12 persen, artinya ketimpangan pengeluaran di antara orang miskin menurun sehingga ketimpangan pedesaan—biarpun relatif kecil terlihat menurun, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini 0,007.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Harapan kita, apabila konsentrasi pada 2018 ditambah dengan rencana pengembangan padat karya dan diprioritaskan pada keluarga miskin di kawasan padat penduduk, tidak mustahil angka kemiskinan akan ditandai dengan angka satu digit atau setidak-tidaknya dekat dengan angka satu digit. Insya Allah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Oleh: Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999. </span><i><span sans-serif="" verdana="">(Sumber: </span><span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas, 11 Januari 2018).</span></i></div> </div> </div> </div>

Angka Kemiskinan Satu Digit

Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan...

+ Read more »

Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Penemuan Desa Di Tingkat Kecamatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam berbagi planning dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Program Inovasi Desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) dengan sumbangan pendanaan dari <u>Bank Dunia</u>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCM01YdodQwdfqiwtxm6k8wCHXon-TasNfBtWJw_c4KQHa4DtY-GVMwIz7eWDeKjh3okhvAY6BpGfkjP0wGRICP8hFJOzSIPjIW7vo-FLZBa5KN66UZZ0eoZ_pio96Uy_9nUKreM5TXmm/s1600/program-inovasi-desa-2017-infodes.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan" border="0" data-original-height="487" data-original-width="740" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCM01YdodQwdfqiwtxm6k8wCHXon-TasNfBtWJw_c4KQHa4DtY-GVMwIz7eWDeKjh3okhvAY6BpGfkjP0wGRICP8hFJOzSIPjIW7vo-FLZBa5KN66UZZ0eoZ_pio96Uy_9nUKreM5TXmm/s400/program-inovasi-desa-2017-infodes.png" title="Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Tujuanya acara ini antara lain untuk mendukung pembangunan desa yang lebih kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia. </span><span sans-serif="" verdana="">Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penemuan desa, pada tingkat kecamatan akan dibuat Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pembentukan TPID ini dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri perwakilan dari masing-masing desa, termasuk unsur perempuan. </span><span sans-serif="" verdana="">Sebelum MAD dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi ke desa ihwal kebutuhan dan kriteria tim yang akan didominasikan. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun cara pembentukan dan pemilihan anggota tim pelaksana diatur sendiri melalui prosedur musyawarah. Kemudian,</span><span sans-serif="" verdana=""> hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar legalisasi TPID.  </span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Tim Pelaksana Program Inovasi Desa di tingkat kecamatan ditetapkan melalui Surat Ketetapan Camat (SKC). Setelah ditetapkan, inilah peran-peran Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).</span><br /> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Secara umum peran anggota Tim Pelaksana Inovasi Desa di tingkat kecamatan, antara lain :</b></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Menerima dan menyalurkan DOK PPID, termasuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi); </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Melaksanakan acara penemuan yang disepakati/terdanai; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Memonitor dan evaluasi acara inovasi yang dijalankan;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Berkoordinasi dengan pendamping desa P3MD.</span></li> </ul> </div> <div> <b><span sans-serif="" verdana="">Secara Khusus Tugas Anggota Tim sebagai berikut :</span></b></div> <div> <b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></b></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Ketua;</b><span sans-serif="" verdana=""> bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bendahara;</b> bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi  keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b style="text-align: justify;">Bidang Pengelolaan Praktek Cerdas;</b><span style="text-align: justify;"> bertugas dalam fasilitasi tahapan pengelolaan pengetahuan terutama dalam tahapan identifikasi dan dokumentasi aktivitas inovasi yang telah dilakukan di desa-desa. Dokumentasi acara  yang telah dibentuk diajukan ke Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai dokumen pembelajaran yang layak untuk di sebarluaskan. Bidang ini juga bertugas untuk menyebarluaskan (Publikasi) praktek-praktek kegiatan penemuan  yang telah direkomendasikan  oleh Tim Inovasi Kabupaten.</span></span></div> <div> <span style="text-align: justify;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Verifikasi Inovasi;</b> bertugas untuk menyelidiki dan memverifikasi kebutuhan desa-desa untuk melaksanakan replikasi acara inovasi melalui APBDes. Bidang ini juga membantu Tim Inovasi Kabupaten untuk menguji kelayakan dan keseuaian praktik cerdas atau inovasi yang akan dikembangkan di daerahnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" style="color: #444444;" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><span style="color: #444444;">(<i>Diolah dari PTO Program Inovasi Desa</i>).</span></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Inilah Tugas-Tugas Tim Pelaksana Penemuan Desa Di Tingkat Kecamatan

Program Inovasi Desa atau yang disingkat dengan PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ...

+ Read more »

Sudah Tahukah Anda Visi Uu Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Mewujudkan desa yang maju, besar lengan berkuasa, mampu berdiri diatas kaki sendiri, berkeadilan dan demokratis yaitu visi dari undang-undang Desa. Dengan UU Desa, desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.</span><div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWYZLQzxjVgyy_wbWwToowSKD1q3D3_9PMYqSjTbXKI26sfc7nzqMF9lp28JSw5SB49z-mbr9f1rVvp0iJCK5TcV7yZyGbcUDzOEx5KHVnfkjjQcpWv3XwZAPFi3KWKQKngIoDKzduFE/s1600/UU-Desa-No-6-Tahun-2014.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" berkeadilan dan demokratis adalah visi dari undang Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa? " border="0" data-original-height="312" data-original-width="640" height="195" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWYZLQzxjVgyy_wbWwToowSKD1q3D3_9PMYqSjTbXKI26sfc7nzqMF9lp28JSw5SB49z-mbr9f1rVvp0iJCK5TcV7yZyGbcUDzOEx5KHVnfkjjQcpWv3XwZAPFi3KWKQKngIoDKzduFE/s400/UU-Desa-No-6-Tahun-2014.png" title="Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa? " width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><span style="color: #666666; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">UU Desa/Foto: moedainstitute.or.id</span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa adalah pihak pertama dan utama dalam mengurus, mengatur dan mengelola seluruh masalah desa serta bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya. Itulah keunggulan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">UU Desa</span></a> dibandingkan dengan UU sebelumnya yang terkait dengan pengaturan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Semua pihak hendaknya dapat memahami dan bisa menerjemahkan dengan benar visi UU Desa tersebut dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Untuk memperkuat sosialisasi dan implementasi UU. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berikut pembahasan-pembahasan yang perlu diketahui oleh siapa saja. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa Visi UU Desa?</b><br />Mewujudkan desa yang maju, kuat, berdikari, berkeadilan dan demokratis; mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU terkait Desa sebelumnya?</span></b></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap hak asal undangan Desa dan kewenangan Desa berskala lokal yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan subsidiaritas.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa artinya Desa sebagai subjek pembangunan?</b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa yaitu Pihak Pertama dan Utama dalam mengurus, mengatur dan mengelola seluruh problem Desa serta bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti Azas Rekognisi?</b><br />Azas Rekognisi atau pengukuhan merupakan bentuk penghargaan dan pengesahan Negara kepada Desa terhadap Hak Asal-Usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas rekognisi penting bagi desa?</b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Karena dalam berdesa memerlukan legalisasi niscaya secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang masih berjalan termasuk adab istiadat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti azas subsidiaritas?</b><br />Penetapan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kewenangan berskala lokal Desa</span></a> untuk kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa contoh penerapan azas subsidiaritas?</b><br />Kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mirip pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi berskala desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa?</b><br />Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat diurus dan diatur sendiri oleh Desa berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa arti inklusi sosial?</b><br />Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan kendala dan menyenangkan alasannya adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi?</b><br />Desa yang membangun dengan sistem keterbukaan; seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa?</b><br />Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan serta diskriminasi dalam proses pembanguna tersebut.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?</b><br />Kewenangan Desa yakni kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan dan budpekerti istiadat Desa (pasal 18 UU Desa No. 6 Tahun 2014).</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada Desa ?</b><br />Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:<br /><ul style="text-align: left;"> <li>Kewenangan menurut hak asal ajakan;</li> <li>Kewenangan lokal berskala Desa;</li> <li>Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, atau pemerintah tempat kabupaten/kota; dan</li> <li>Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, atau pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</li> </ul> <b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-seruan?</b><br />Kewenangan berdasarkan hak asal permintaan yakni hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa ?</b><br />Kewenangan lokal berskala Desa ialah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul alasannya perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa ?</b><br />Sesuai pasal 5 Permendesa No 1/2015 bahwa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal mencakup :<br /><ul style="text-align: left;"> <li>kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>kewenangan yang memiliki lingkup pengaturan dan aktivitas hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang memiliki dampak internal Desa;</li> <li>kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;</li> <li>aktivitas yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;</li> <li>acara aktivitas pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan</li> <li>kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-ajakan ihwal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</li> </ul> <b>Apakah masyarakat boleh atau memiliki hak untuk ikut dalam penyusunan Peraturan Desa ?</b><br />Sebagaimana yang yang diatur pada pasal 6 ayat (2) Permendagri nomor 111/2014 bahwa hal tersebut diperbolehkan dan bahkan harus dikonsultasikan kepada masyarakat, “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan mampu dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam penyusunan Peraturan Desa ?</b><br />Peran BPD dalam penyusunan Peraturan desa yaitu sangat penting alasannya Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (pasal 6 ayat (5) Permendagri nomor 111/2014.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Apa tugas Kepala Desa dalam menyusun produk aturan desa?</b><br />Peran Kepala Desa dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong"><span style="color: #3d85c6;">penyusunan produk aturan desa</span></a> yakni memutuskan dan mennadatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Bagaimana proses penyusunan produk aturan desa?</b></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Proses penyusunan produk hukum desa yaitu rancangan peraturan yang sudah dibuat oleh pemeritah desa :</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /><ul style="text-align: left;"> <li>Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait pribadi dengan substansi materi pengaturan);</li> <li>Dikonsultasikan kepada Camat untuk menerima masukan;</li> <li>Kepala Desa memberikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;</li> <li>Penetapan dan penandatanganan peraturan yang sudah disepakati bersama;</li> <li>Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa;</li> <li>Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat semenjak diundangkannya di lembaran desa.</li> </ul> Nah, dari sejumlah klarifikasi diatas. <b><u>Sudah Tahukah Anda Visi UU Desa?</u></b> Pasti belum mencukupi, baik saya dan siapa saja diharapkan pembelajaran lebih tinggi lagi.  </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(Diolah dari buku saku memahami undang-undang desa yang diterbitkan oleh Direktorat PPMD Kemendesa PDTT).</span></div> </div> </div> </div>

Sudah Tahukah Anda Visi Uu Desa?

Mewujudkan desa yang maju, besar lengan berkuasa, mampu berdiri diatas kaki sendiri, berkeadilan dan demokratis yaitu visi dari undang-unda...

+ Read more »

Bumdes Prioritas Dana Desa Tahun 2021

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Salah satu keunggulan sebuah desa ialah adanya penemuan-inovasi yang dilakukan baik dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Berdasarkan UU Desa, <span>kewenangan desa</span> mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal undangan,budpekerti  istiadat, dan sosial budaya masyarakat desa. </span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimr35Xd7Fn_A0T4wisAklNBneZ2t6b7tYAjiKYQhp5ro_FDedJ1_iTvAHg51rA7YtzQ7FOw02qXQ811Y3vZepUOVrqI3SD88AbiNAR2pATeqpEqE_tdSvjCer2fe8D748CbLwZ85paiMf3/s1600/Badan-Usaha-Milik-Desa-Image+-+Copy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Salah satu keunggulan sebuah desa adalah adanya inovasi BUMDes Prioritas Dana Desa Tahun 2018" border="0" data-original-height="330" data-original-width="540" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimr35Xd7Fn_A0T4wisAklNBneZ2t6b7tYAjiKYQhp5ro_FDedJ1_iTvAHg51rA7YtzQ7FOw02qXQ811Y3vZepUOVrqI3SD88AbiNAR2pATeqpEqE_tdSvjCer2fe8D748CbLwZ85paiMf3/s400/Badan-Usaha-Milik-Desa-Image+-+Copy.jpg" title="BUMDes Prioritas Dana Desa Tahun 2018" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, menurut peraturan undang-undang pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran yang bersumber dari belanja sentra yang ditranfer melalui kabupaten/kota. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Tujuan dana desa yaitu, untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b><br /></b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>BUMDes Prioritas Dana Desa Tahun 2021</b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Penggunaan Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai program atau aktivitas <a href=" /search?q=jenis-jenis-kewenangan-desa-dalam-uu" target="_blank"><span style="color: black;">P</span></a></span><span face="Verdana, sans-serif"><span>embangunan Desa dan P</span></span><span face="Verdana, sans-serif"><span>emberdayaan Masyarakat Desa</span>. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Adapun s</span><span face="Verdana, sans-serif">alah satu prioritas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu </span><span face="Verdana, sans-serif">dipakai untuk permodalan, pengembangan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam </span><span face="Verdana, sans-serif"><span>Permendes, DPTT Nomor 19 Tahun 2017 perihal Prioritas Dana Desa Tahun 2018</span>. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Penggunaan Dana Desa 2018 untuk Bidang Pemberdayaan diarahkan untuk:</b></span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span face="Verdana, sans-serif">Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, training, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan bahan wacana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pengelolaan dan pengembangan sistem info Desa; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Dukungan pengelolaan acara pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Dukungan pengelolaan perjuangan ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pengembangan kolaborasi antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.</span></li> </ol> </div> </div> </div> </div>

Bumdes Prioritas Dana Desa Tahun 2021

Salah satu keunggulan sebuah desa ialah adanya penemuan-inovasi yang dilakukan baik dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan pelaksanaan pem...

+ Read more »

Kesalahan Pengelolaan Dana Desa Menunjukkan Tren Penurunan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><span face="Verdana, sans-serif">Kesalahan pengelolaan dana desa hingga akhir tahun 2017 lalu memperlihatkan tren penurunan. Dari pengaduan yang diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pelanggaran pengelolaan dana desa lebih didominasi oleh kesalahan prosedur.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaaPbY3zFmcfGxMEpiKEPRu-qI7lZ81TPZBWpmOEG6kK2bAVRmMsZkoOGnPl0945YMEUEx93hIJIwHjKNAdSBeDDeYGqxeH5wZKztJHYN1HXC4rPjTPpK3mOw0ckO7mf874Ule2pdFdwQ/s1600/pengelolaan-dana-desa-risehtunong.jpg.jpg"><img alt="Kesalahan pengelolaan dana desa hingga akhir tahun ini menunjukkan tren penurunan Kesalahan Pengelolaan Dana Desa Menunjukkan Tren Penurunan" border="0" data-original-height="475" data-original-width="720" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaaPbY3zFmcfGxMEpiKEPRu-qI7lZ81TPZBWpmOEG6kK2bAVRmMsZkoOGnPl0945YMEUEx93hIJIwHjKNAdSBeDDeYGqxeH5wZKztJHYN1HXC4rPjTPpK3mOw0ckO7mf874Ule2pdFdwQ/s400/pengelolaan-dana-desa-risehtunong.jpg.jpg" title="Kesalahan Pengelolaan Dana Desa Menunjukkan Tren Penurunan" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div> <span face="Verdana, sans-serif">“Kami menerima laporan perihal dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa sampai bulan November lalu sebanyak 2.299 baik melalui aneka macam susukan mirip Satgas Dana Desa, hot line kementerian, maupun akses lain,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, ketika menjadi pembicara dalam panel diskusi yang merupakan rangkaian program Rembuk Integritas Nasional (RIN) 2017 yang ketiga, di Yogyakarta, Selasa (5/12).</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"> <br />Anwar menjelaskan, laporan-laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Kemendes PDTT dengan melaksanakan kajian dan penelitian lapangan. Dari situ diketahui jikalau 1.995 laporan merupakan laporan valid yang menawarkan adanya duduk perkara pengelolaan dana desa di lapangan. Sedangkan 304 laporan tidak didukung dengan bukti memadai.<br /> <br />“Dari 1.995 duduk perkara, 747 duduk perkara (37,44%) telah akhir ditangani dan 1.248 duduk perkara (62,56%) masih dalam proses penanganan,” ungkapnya.<br /> <br />Ia menambahkan, dari kajian Kemendes PDTT diketahui kalau sebagian besar kesalahan pengelolaan dana desa didominasi oleh kesalahan azas dan prosedur yakni sebanyak 957 masalah, pelanggaran regulasi 438 kasus, dan kondisi force majeur sebanyak 60 kasus. Sedangkan kesalahan berupa penyalahgunaan dana desa sebanyak 267 masalah. <br /> <br />Terkait besaran penyimpangan dana, lanjut Sekjen hingga November ini mencapai Rp30.121.719.201. Dana yang dikembalikan sebesar Rp6.785.759.350. Belum dikembalikan sebesar Rp23.355.959.851.<br /> <br />“Sekilas dana yang disalahgunakan cukup besar. Tetapi bila dibandingkan dengan total dana desa yang dikucurkan sebesar Rp60 triliun, besaran dana tersebut relatif kecil,” ujarnya.<br /> <br />Kemendes PDTT, kata Anwar, terus berusaha meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa. Pengawasan itu dilakukan baik secara vertikal melalui aparatur pemerintah maupun secara horizontal dengan melibatkan tugas serta masyarakat.<br /> <br />"Terkait pengawasan ada pendekatan vertikal seperti inspektorat daerah dan BPK. Sedangkan secara horizontal kita libatkan masyarakat dan perguruan tinggi,” ungkapnya.<br /> <br />Setiap desa juga wajib menyampaikan laporan penggunaan dana desa melalui papan info yang dipasang di sudut-sudut desa. Dengan papan informasi tersebut, masyarakat mampu mengetahui rencana anggaran dan implementasinya di lapangan.<br /> <br />“Dengan demikian warga desa juga secara langsung bisa menegur aparat desa bila ternyata ada ketidaksesuaian rencana penggunaan dana desa dengan fakta di lapangan,” katanya.<br /> <br />Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan dana transfer dari pusat ke tempat sudah dialokasikan cukup besar. Dirinya pun berharap berharap pengawasan dan pemanfaatan dana desa melibatkan komponen masyarakat desa biar lebih efektif membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.<br /> <br />"Perlu peningkatan pengawasan di daerah, adalah peran internal auditor yang mampu menginduksi integritas pada lingkungannya dengan independensi dan kompetensi yg dimiliki. Maka mental dan motif harus dijadikan sebagai pondasi integritas," ungkapnya.<br /> <br />Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, mengungkapkan tugas lembaganya untuk memastikan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Pihaknya pun akan terus ikut serta dalam pengawasan dana desa.<br /> <br />"Kami dengan Kemendes PDTT dan Kemenkeu, untuk antisipasi dana desa, kami susun surat keputusan bersama supaya penggunaan dana desa efektif efisien. Begitu juga dengan Polisi Republik Indonesia, kami sama-sama melaksanakan pengawasan dan pengawalan," katanya. <i>(Sumber: Kemendesa.go.id)</i></span></div> </div> </div> </div>

Kesalahan Pengelolaan Dana Desa Menunjukkan Tren Penurunan

Kesalahan pengelolaan dana desa hingga akhir tahun 2017 lalu memperlihatkan tren penurunan. Dari pengaduan yang diterima oleh Kementerian De...

+ Read more »

9 Titik Kritis Dalam Perencanaan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Perencanaan desa pasca dua tahun ditepatkannya UU Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa, dalam banyak perkara masih belum menemukan frame yang selaras dengan keinginan warga desa. </span><span face="Verdana, sans-serif">Pemerintah desa dan BPD selaku pemegang mandat regulasi hanya terfokus pada pengelolaan keuangan desa semata.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div> <span face="Verdana, sans-serif">Tahapan perencanaan desa yang harusnya menjadi pijakan pertama malah tidak menerima ruang yang memadai. </span><span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGfEg3uK_1Skqc31vtbhRXS061ih-tiUIzZaMcVcoL3jU6v1u8iwgHMIH2R94_G8yM0J1-VAGxVoZfKueQtJ5XOjBKQwhwi_vxZu2crcA7a3ShNCUHe0KuXqUcQuORb4ELNXybySq3fOY/s1600/Mewujudkan+Desa+Inklusif.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="740" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGfEg3uK_1Skqc31vtbhRXS061ih-tiUIzZaMcVcoL3jU6v1u8iwgHMIH2R94_G8yM0J1-VAGxVoZfKueQtJ5XOjBKQwhwi_vxZu2crcA7a3ShNCUHe0KuXqUcQuORb4ELNXybySq3fOY/s400/Mewujudkan+Desa+Inklusif.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Berikut beberapa titik kritis dan hambatan dalam Tahap Perencanaan Desa ini antara lain: </span></div> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /><b>1. Perumusan Program Kerja Desa Kering Data Kerawanan Desa </b><br /><br />Data yaitu keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi pribadi maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya40. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan gosip yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan di desa. <br /><br />Persoalannya masih banyak desa yang belum memiliki sistem info desa yang baik. Hal ini menjadikan perencanaan desa tidak didasarkan pada data dan fakta-fakkta terkait kerawanan desa yang memotret kondisi sosial ekonomi desa. Padahal data kerawanan desa ini sangat diharapkan untuk merumuskan RKPDesa yang mampu menjawab masalah sosial yang ada di desa. Akibatnya perumusan RKPDesa acap kali mengabaikan fakta-fakta kerawanan desa yang membutuhkan penangan utama. Oleh alhasil tidaklah mengherankan bila banyak RKPDesa yang sebatas mengejar absorpsi anggaran desa tanpa menargetkan capaian yang konkrit. Seperti berapa kelompok rumah tangga miskin yang akan menerima manfaat dari suatu kegiatan. Akibatnya, realisasi RPJMDesa mapun RKPDesa tidak dapat dilihat capaian target yang bisa diukur saat pembangunan sedang dan akhir dilaksanakan. Absurditas capaian kinerja pembangunan desa menyulitkan proses monitoring dan penilaian dengan pengukuran yang jelas. <br /><br />Problem ini muncul sebab desa tidak memandang penting proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dalam proses perencanaan. PKD sebagai tahapan dalam menemukenali problem, potensi dan validasi data sosial desa jarang dilakukan desa sebelum merumuskan program kerja. Tanpa adanya PKD, tentu desa tidak akan mengetahui apa saja aset desa yang dapat dioptimalkan, berapa jumlah RTM yang ada di desa, siapa saja mereka, berapa beban tanggungan mereka dan lain-lain. Pada akibatnya, pada ketika desa tidak mampu mendefinisikan duduk perkara dan sumber kekuatan mereka sendiri, maka perencanaan pembangunan desa hanya akan menyasar ruang hampa semata. Karena itu, pengkajian keadaan desa mutlak diperlukan dan suatu keharusan bagi setiap desa yang ingin menggapai kemandirian. <br /><br />Pemerintah Nasional telah mengantisipasi fenomena perihal ketiadaan data yang memadai di desa untuk penyusunan perencanaan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 telah diamanahkan semoga setiap desa membuat sistem berita desa. Sistem info ini meliputi data potensi dan kerawanan desa yang mencerminkan kondisi desa. Desa secara mampu berdiri diatas kaki sendiri sesungguhnya mampu membangun sistem berita desa ini dengan memakai pendekatan ABCD. Ketika penetaan aset desa dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa. Kemudian desa juga bisa mengajukan santunan teknis dari pemerintah diatasnya kecamatan/kabupaten untuk difasilitasi untuk membangun sistem isu dan data desa. Sebab dalam UU Desa diamanahkan Pemerintah berkewajiban menawarkan santunan kepada desa dalam membangun sistem gosip desa yang baik. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Baca: <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Perencanaan Desa yang Baik Jantung Kemandirian Desa</span></a>.<br /><br /><b>2. Penggiringan Perencanaan Desa Hanya pada Kegiatan Infrastruktur </b><br /><br />Beberapa fenomena problem sosial desa dari perspektif pihak luar desa yang bersinggungan eksklusif dengan kelompok perempuan dan masyarakat miskin yakni sebagai berikut: 1. Kelangkaan pangan dan kelaparan, ketiadaan permukiman yang memadai, lingkungan yang tidak sehat, kerentanan atas penyakit dan kesulitan memperoleh pengobatan; 2. Kurangnya pengetahuan dan buta aksara, ketidak-mampuan mengemukakan pendapat dan menyuarakan kepentingan, 3. Ketiadaan lapangan kerja dan penghasilan yang mencukupi, pengangguran yang diliputi kecemasan akan masa depan diri dan keluarga; 4. Kematian bayi dan ibu hamil yang kurang gizi dan sakit balasan lingkungan yang tidak sehat, kelangkaan air higienis maupun pelayanan kesehatan, menurunnya harapan hidup, atau 5. Praktek politik uang dan ketidakmampuan warga desa melaksanakan tawar-menawar dalam memperjuangkan hak personal dan sosial demi kepentingan-kepentingan serta perwujudan kebebasannya. <br /><br />Sayangnya, warga desa seakan mengalami ketidakberdayaan untuk menyuarakan masalahnya dalam forum perencanaan desa. Pada lembaga perencanaan,masyarakat seringkali mudah digiring untuk menyepakati aktivitas infrastruktur. Padahal terkadang aktivitas tersebut secara pribadi tidak memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Meskipun situasi sebagaimana digambarkan oleh pihak luar desa nampak aktual, namun perencanaan desa selalu didominasi usulan aktivitas infrastruktur. Pemerintah desa bahkan berani terang-terangan menabrak aturan mirip menggunakan dana desa untuk pembangunan kantor desa atau bahkan gapura. <br /><br />Kegiatan-acara non fisik yang menawarkan penguatan pakasitas ketrampilan berbasis sumberdaya lokal jarang sekali ditemukan. Kegiatan yang mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih diharapkan dan menjawab pribadi duduk perkara kerawanan desa juga sulit terwujud. Kegiatan yang mengarah pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan juga tidak banyak diminati desa. kondisi ini lahir karena forum perencanaan sengaja digiring untuk menyepakati aktivitas infrastrktur oleh oknum elit desa. Apakah pilihan pembangunan berbasis fisik memang alasannya adalah lebih nampak, mudah dikerjakan dan mudah dimarkup secara koruptif? Tentu butuh kajian mendalam. Yang terang dua tahun pasca berjalannya UU Desa yang ditandai dengan kucuran dana desa, perkara kosupsi dana desa oleh oknum-oknum elit desa, meningkat drastis. <br /><br />Penting untuk menekan intervensi elit desa dalam prioritas proposal, maka kelompok kritis yang ada dimasyarakat harus didorong untuk hadir dan mendinamisir setiap forum perencanaan semenjak ditingkat dusun hingga desa. Dimasing-masing kelompok yang ada, harus dimunculkan kader oleh masyarakat itu sendiri yang berperan menjaga forum partisipatif berjalan dengan baik. Fasilitator forum publik yang handal sangat diperlukan untuk memastikan biar <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target=""><span style="color: #0b5394;">Musrenbang</span></a> benar-benar menjadi forum yang deliberatif. </span></div> <div> <br /></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>3. Pilihan Waktu Forum Perencanaan Terlalu Kaku </b><br /><br />Warga desa yang tidakberdaya seringkali dipahami sebagai bersikap apatis. Warga miskin, perempuan kepala keluarga, warga difabel, masyarakat terasing dipandang sebagai pihak-pihak yang tidak menyumbang apapun bagi kemajuan desanya. Dampaknya, selain kecilnya kesempatan untuk terlibat dalam forum-lembaga perencanaan desa, mereka juga menentukan menggunakan waktunya untuk bekerja dan melakukan akfititas penghidupan. Forum-lembaga yan dilaksanakan pada jam-jam kerja sangat sulit menghadirkan kelompok wanita dan RTM. Karena itu penting sekali pelaksana <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">musdes</span></a> mempertimbangkan waktu penyelenggaraan secara fleksibel. Jika malam hari dirasa menjadi ketika yang paling efektif meningkatkan partisipasi warga, maka pilihan itu baik ditempuh.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b><br /></b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>4. Reduksi Perencanaan Pembangunan Desa Sebatas Dokumen Administratif </b><br /><br />UU Desa semakin menegaskan pentingnya dokumen perencanaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Saking pentingnya, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa bahkan menjadi prasyarat penyaluran dana desa. Sayangnya dalam praktiknya, dokumen perencanaan desa tersebut disusun tanpa melalui proses yang memadai. Misalnya RPJMDesa disusun tanpa proses pengkajian keadaan desa yang melibatkan masyarakat ditingkat dusun, RT dan kelompok masyarakat. RKPDesa disusun tanpa didahului pelaksanaan Musdes Perencanaan yang diselenggarakan oleh BPD. <br /><br />Asal dokumen RPJMDesa maupun <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">RKPDesa</span> </a>ada dan lengkap secara administratif, maka perencanaan desa dianggap sudah dilaksanakan. Jika desa bisa memberikan dokumen perencanaan desa ketika dilakukan pemeriksaan dari SKPD maupun Tim Asistensi, maka desa sudah dianggap memenuhi asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tanpa perlu mempertanyakan prosesnya bagaimana. <br /><br />Sebagai pemimpin rakyat, kepala desa harus banyak berdialog dengan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok wanita,RTM dan kelompok yang rentan. Mereka pasti memiliki aspirasi (kepentingan) secara bermacam-macam, yang selama ini tidak tersentuh oleh masyarakat. Demikian juga dengan BPD, yang harus menimbulkan musyawarah desa sebagai arena bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi politik. Baik kepala desa maupun BPD itu harus memformulasikan kebijakan baru yang muncul dari aspirasi banyak komponen masyarakat ke dalam perencanaan desa, penganggaran desa dan peraturan desa. <br /><br /><b>5. Apatisme Warga Dalam Forum Perencanaan. </b><br /><br />Setiap warga desa memiliki ranah acara sosial dan politik. Berdasarkan kategori ini ada empat tipe warga. Tipe konstituen, adalah warga desa yang hanya aktif pada dikala momentum politik di desa, namun tidak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Tipe relawan, yaitu warga desa yang hanya menentukan dan aktif dalam acara sosial. Tipe warga kritis, yakni mereka yang selalu kritis bersuara terhadap kebijakan pemerintah desa, tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial. Tipe ini biasanya disebut “asal bunyi” yang tidak disuakai oleh masyarakat dan pemuka desa. Tipe warga aktif, yaitu aktif dalam bersuara dan aktif dalam aktivitas sosial41. UU Desa menghendaki tumbuhnya warga aktif dalam ranah desa ini. <br /><br />Sayangnya tipe warga desa aktif ini justru paling kecil, baik secara kuantitas maupun kualitas. Akibatnya lembaga-forum perencanaan pembangunan desa tidak cukup mendapat daerah dihati masyarakat desa. Forum musdes acap kali tidak bisa merepresentasikan kelompok sosial yang ada di desa, terlebih kelompok RTM. Orang miskin dan kelompok perempuan cenderung takut untuk hadir dan menyuarakan kepentingan kelompoknya dalam forum Musdes. Akibatnya, kebutuhan mereka selalu terlupakan dalam setiap pembahasan ajuan acara di desa. Rata rata lembaga perencanaan desa hanya dihadiri oleh para pemuda desa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Baca: <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Musyawarah Desa yang Ideal</span></a></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>6. Belum ada Kalender Perencanaan yang Disepakati Bersama </b><br /><br />Perencanaan desa merupakan kegiatan yang memiliki siklus pasti. RPJMDesa disusun sekali dalam masa kepemimpinan kepala desa, sedangkan RKPDesa disusun setiap tahun. Sebagai sebuah siklus, perencanaan tahunan tentu merupakan pekerjaan rutin yang wajib dilakukan desa sebagai keniscayaan. Tahap perencanaan mendasari tahap penganggaran, dan tahap penganggaran mendahului tahap pelaksanaan. <br /><br />Sayangnya sejauh ini, belum ada kelender perencanaan yang disepakati bersama oleh desa dan pihak-pihak yang memiliki tugas training desa. Pemerintah kabupaten rata-rata hanya terfokus pada pelaksanaan Musrenbang Desa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Parahnya Musrenbang Desa yang diperhatikan tempat melalui SKPD Bappeda hanya untuk pekentingan perencanaan pembangunan tempat saja dimana waktu pelaksanaanya pun tidak mematuhi UU Desa. Musrenbang Desa ala Bappeda dilaksanakan pada bulan Januari, namun UU Desa menegaskan <span>Musrenbang Desa </span>dilaksanakan paling pambat pada bulan Juli yang menghasilkan RKPDesa. <br /><br />Akibat belum ada kelender perencanaan, maka desa seperti tidak menganggap penting proses perencanaan yang menurut regulasi dilaksanakan pada saat desa masih sibuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBDesa tahun berjalan. Karena itu dalam rangka pengendalian dan efektifikas perencanaan desa, perlu disepakati adanya kalender perencanaan desa yang menjelaskan forum-lembaga yang wajib dilaksanakan desa dalam rangka menyusun RKPDesa setiap tahunnya. Inisiasi ini dapat dimulai ditingkat desa, kecamatan dengan peran pendampingannya, sampai kabupaten melalui regulasi. <br /><br /><b>7. Stagnasi Edukasi Sosial Politik Dalam Pendampingan Perencanaan Desa</b> <br /><br />Setiap aktivitas desa khususnya musyawarah desa, perencanaan dan penganggaran yang memperoleh sentuhan pendampingan, seringkali terjebak pada penggunaan alat dan menghasilkan dokumen semata tanpa ada sentuhan filosofis. Pendampingan terhadap seluruh kegiatan desa jarang disertai dengan edukasi sosial dan politik secara inklusif dan partisipatoris. <br /><br />Proses perencanan desa acapkali hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan yang akan dijabarkan menjadi jadwal proyek. Perencanaan desa belum dipahami sebagai pembelajaran bagi orang desa untuk membangun keinginan kolektif dan mandiri dalam pengambilan keputusan politik. Demikian juga dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang kaya data, aplikasi dan disertai jaringan online. SID hanyalah alat dan teknologi. SID yan merekam potensi dan kerawanan desa belum menjadi pembelajaran bagi orang desa untuk membangun kesadaran kritis terhadap diri mereka sendiri sekaligus untuk memperkuat representasi hak dan kepentingan rakyat. <br /><br /><b>8. Defisit kepemimpinan dan Intervensi Elit Desa Dalam Perencanan </b><br /><br />Kualitas kepeminpinan desa memilih kualitas perencanan desa. pemimpin yang baik akan mampu merancang acara kerja yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, teladan kepemimpinan kepala desa yang regresif dan konserfatif akan membawa desa pada kehancuran. Kepemimpinan regresif, akan cenderung otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan penyerobotan terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk menyerobot sumbangan pemerintah42. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka perencanaan desa yang mengarah pada cita-cita desa mampu berdiri diatas kaki sendiri, demokratis dan sejahtera akan sulit terwujud. <br /><br />Problem kepimimpinan desa diatas akan berujung pada intervensi dalam perencanaan pembangunan desa. Apa yang menjadi rencana kerja pemerintah desa murni lahir dari kepentingan elit desa, bukan dari aspirasi masyarakat desa. Untuk menekan praktik kepemimpinan regresif ini, maka harus diawali dengan penyadaran politik warga. Money politics dalam pilkades berpotensi memunculkan pemimpin regresif yang merugikan warga desa itu sendiri. Kesadaran itulah yang harus mulai dibangun melalui ruang publik yang dalam forum perencanaan di desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>9. Kegagalan BPD Mengemban Mandat Demokrasi Desa </b><br /><br />UU Desa telah memberi mandat besar bagi BPD dalam pengemban peran demokrasi deliberatif di desa. Di sini prinsip-prinsip tatakelola demokratis harus dikedepankan para pemangku kepentingan di desa. Jika sebelumnya penyelenggaraan musyawarah desa menjadi domain pemerintah desa, maka UU Desa mengusung BPD sebagai pemain film penyelenggara musyawarah desa. <br /><br />UU Desa juga menggeser keberadaan kebijakan perencanaan desa tahunan (RKP Desa) yang semula cukup diatur melalui keputusan kepala desa, kini dikuatkan melalui peraturan desa. Ini artinya, RKPDesa sebagai dokumen perencanaan desa satu-satunya harus dibahas dengan proses yang lebih partisipatif dan demokratis bersama BPD.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Demikian <i>9 Titik Kritis dalam Perencanaan Desa</i>, Referensi Buku Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro dan Reponsif Gender). <a href="https://drive.google.com/file/d/1LAwmf3Z-cnnUNvCYlt4OZfHIwQgGSLi_/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Donwlod Disni</span></a>. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div> </div> </div> </div>

9 Titik Kritis Dalam Perencanaan Desa

Perencanaan desa pasca dua tahun ditepatkannya UU Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa, dalam banyak perkara masih belum menemukan frame yang se...

+ Read more »

Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Secara Swakelola

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke Desa kuat, mampu berdiri diatas kaki sendiri dan sejahtera. Perubahan yang diayunkan mencakup tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, maupun pelaksanaan pembangunan di Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLA-YaUqF-XwhX_82KeQBU6s7IroLySuGxXrKXl_2JBHrAgvyO-RnbrP52gWMpt2IqBLWU98mmjpXhB5b1J8qbZcLEx48BOqDyH2bz1ymJvoT7de4M9Z4IV7ev3QeHwHRN4TvQp7AyXiE/s1600/Pengadaan-Barang-Jasa-Desa-sumadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><img alt="Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke D Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola" border="0" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLA-YaUqF-XwhX_82KeQBU6s7IroLySuGxXrKXl_2JBHrAgvyO-RnbrP52gWMpt2IqBLWU98mmjpXhB5b1J8qbZcLEx48BOqDyH2bz1ymJvoT7de4M9Z4IV7ev3QeHwHRN4TvQp7AyXiE/s640/Pengadaan-Barang-Jasa-Desa-sumadi.jpg" title="Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola" width="640" /></span></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk menuju kearah kemandirian desa, tentu tidaklah mudah. Perubahan itu, membutuhkan kerja keras, kerja nrimo, kerja cerdas, dan kerja berkeberlanjutan. Tanpa K4, maka perubahan di desa akan biasa-biasa saja.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Terkait pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan, sampai ketika ini masih ada kepala desa belum mengetahui wacana pengadaan barang/jasa di desa. Hal ini terjadi, selain minim sosialisasi dan gosip, juga dipengaruhi oleh SDM yang ada di setiap desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk memperkuat implementasi UU Desa. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah, telah menerbitkan<span style="color: #134f5c;"> Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 wacana Pengadaan Barang/Jasa di Desa</span>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam pembukaan peraturan kepala LKPP disebutkan, bahwa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semoga sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.  </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Pengadaan Barang/Jasa di Desa, berbeda dengan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 ihwal Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.45 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. </span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Perpres tersebut, Kepala Unit Layanan Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki Setifikat Ahli Pengadaan/Barang Jasa. Sedangkan, dalam Peraturan Kepala LKPP ihwal Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat.</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. </span></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Sertifikat yang harus dimiliki oleh pelaksana pengadaan barang/jasa di desa yaitu nilai-nilai budbahasa pelakunya". Apakah desa-desa kita akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh mana adat para Pengelola Keuangan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola</b></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan materi material di wilayah setempat, dilaksanakan secara bahu-membahu dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. (Lihat: Pasal 4 Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013).</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam kondisi Pengadaaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu. (Lihat: Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP No.13 tahun 2013)</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam pasal 7A  peraturan LKPP No.22 tahun 2015 disebutkan, Bupati dan Walikota yang belum memutuskan Peraturan Bupati/Walikota wacana Tata Cara Pengadaan Barang Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Kepala ini, atau praktik yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Nilai Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam pasal selanjutnya disebutkan, dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus menerapkan prinsip-prinsip; <b>Efesien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, dan Akuntabel</b>.</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan adat yang harus dipenuhi dalam dalam pengadaan barang/jasa di Desa meliputi; Bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada perundang-usul yang berlaku. </span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Demikian wacana Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola. Semoga bermanfaat.</span></span></div> </div> </div>

Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Secara Swakelola

Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke Desa kuat, mampu berdiri diatas kaki sendiri dan s...

+ Read more »

Acuan Rab Desa Tanggap Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span sans-serif="" verdana="">Berdasarkan Surat </span><span sans-serif="" verdana="">Nomor 9.A Tahun 2020 </span><span sans-serif="" verdana="">Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD_tSksZKpcKLM4BG-GnYM5cN91k7tPTfnsrLpsd_13byhyT4EpQ5kQHVbSyybv510uiYwPQFzenaDWSBpYX0D_k7A9UQCYhr0AMhqAeX0ocY9sLK2l_6Mkdyp9z7lKSalnz8UsT3Sli8/s1600/CONTOH+RAB+PENANGANAN+COVID+DI+DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Coro Contoh RAB Desa Tanggap Covid-19" border="0" data-original-height="406" data-original-width="680" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD_tSksZKpcKLM4BG-GnYM5cN91k7tPTfnsrLpsd_13byhyT4EpQ5kQHVbSyybv510uiYwPQFzenaDWSBpYX0D_k7A9UQCYhr0AMhqAeX0ocY9sLK2l_6Mkdyp9z7lKSalnz8UsT3Sli8/s400/CONTOH+RAB+PENANGANAN+COVID+DI+DESA.jpg" title="Contoh RAB Desa Tanggap Covid-19" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Kementerian Desa telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 perihal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dimana desa diperlukan segera mengambil langkah-langkah pencegahan dan melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui berbagai langkah yang dibutuhkan. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk anggaran pencegahan dan penangganan COVID-19 di Desa, Pemerintah Desa dapat memakai Dana Desa Tahun 2020. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Bilamana dalam APBDes belum tersedian atau belum dianggarkan anggaran untuk bidang </span><span sans-serif="" verdana="">Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pemerintah Desa dapat </span><span sans-serif="" verdana="">melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana diatur dalam <span style="color: #3d85c6;">Permendagri No.20/2018 perihal Pengelolaan Keuangan Desa</span>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Yaitu dengan cara mengeser belanja desa dari bidang dan sub bidang lain ke bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Berikut acuan <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P7YkYj294_c9sYIqblfD0_aW5eIG5iIYw_Q6kLMnB9w/edit#gid=1172394016" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Pencegahan dan Penanganan Virus Corona di Desa</span></a>. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Silahkan dilakukan penyesuain sesuai kebutuhan desa masing-masing. </span><span sans-serif="" verdana="">Demikian <i>Contoh RAB Desa Tanggap COVID-19</i>. Semoga bermanfaat.</span></div> </div>

Acuan Rab Desa Tanggap Covid-19

Berdasarkan Surat  Nomor 9.A Tahun 2020  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Ben...

+ Read more »

Tatacara Perubahan Apbdes Untuk Desa Tanggap Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia baik yang berada di kota maupun desa. </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat di perdesaan balasan pandemi virus Corona, maka Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan digunakan untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT2cYql7AktXaLmU0jkqvUG5PyA5xMGSZAok_QrBb2qOrtptuBQDiYs4PX8gQeWJJio0f6HfsyZQTnZmQ5DtYdFPD8NJzD2ZJha6Phgs4oUHfidUrDN9X3DDqmWM7qRUe95lLVTEd1mI/s1600/Penanganan+COVID-19.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 " border="0" data-original-height="750" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT2cYql7AktXaLmU0jkqvUG5PyA5xMGSZAok_QrBb2qOrtptuBQDiYs4PX8gQeWJJio0f6HfsyZQTnZmQ5DtYdFPD8NJzD2ZJha6Phgs4oUHfidUrDN9X3DDqmWM7qRUe95lLVTEd1mI/s640/Penanganan+COVID-19.jpg" title="Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 " width="512" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penggunaan Dana Desa untuk Tanggap COVID-19 dan PKDT didasarkan pada Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Padat Karya Tunai Desa (PKTD)</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakeloa serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi sempurna guna, penemuan dan sumber daya insan desa;</div> </span></li> <li><div> Pekerja diprioritaskan bagi keluarga miskin, pengangguran serta anggota masyarakat marjinal lainnya;</div> </li> <li><div> Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.</div> </li> </span></ol> </div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> Adapun dalam Pelaksanaan aktivitas PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:</div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimun dua meter.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.</div> </span></li> </ul> <div> <b>Desa Tanggap COVID-19</b></div> </div> <div> <b><br /></b></div> <div> <div> Pemerintah Desa Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan Struktur dan Tugas sebagai berikut:</div> </div> <div> <br /></div> <div> <b>Struktur Relawan Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)</b></div> <div> <br /></div> <div> Ketua: Kepala Desa</div> <div> Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</div> <div> <br /></div> <div> <b>Anggota:</b></div> <div> <div> a. Perangkat Des</div> <div> b. Anggota BPD</div> <div> c. Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan</div> <div> d. Tokoh Agama</div> <div> e. Tokoh Adat</div> <div> f. Tokoh Masyarakat</div> <div> g. Ketua Pemuda Desa</div> <div> h. Kader Posyandu Desa</div> <div> i. Ketua RW/RT</div> <div> j. Karang Taruna Desa</div> <div> k. Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)</div> <div> l. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)</div> <div> m. Bidan Desa</div> <div> n. Pendamping Desa Sehat</div> <div> o. Pendamping Lokal Desa</div> <div> p. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)</div> <div> q. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa.</div> <div> <b><br /></b></div> <div> <div> <b>Mitra</b></div> <div> a. Babinkamtibmas</div> <div> b. Babinsa</div> <div> c. Pendamping Desa</div> </div> <div> <b><br /></b></div> <div> <b>Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19</b></div> <div> <b><br /></b></div> <div> Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</div> <div> <br /></div> <div> 1.<b> </b>Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang sempurna dengan menjelaskan wacana isu terkait dengan COVID-19 baik tanda-tanda, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya</div> <div> <br /></div> <div> 2. Mendata penduduk rentan sakit, mirip orang bau tanah, balita, serta orang mempunyai penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya</div> <div> <br /></div> <div> 3. Mengindefikasi fasilitas-akomodasi desa yang mampu dijadikan sebagai rujukan isolasi.</div> <div> <br /></div> <div> 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tanggan (hand sanitizer) di daerah umum mirip balai desa.</div> <div> <br /></div> <div> 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, pemberian serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-1</div> <div> <br /></div> <div> 6. Menyediakan isu penting terkait dengan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit acuan, nomor telepon ambulan dan lain-lain.</div> <div> <br /></div> <div> 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:</div> </div> </span><br /> <div> <div style="text-align: left;"> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pencatatan tamu yang masuk ke desa dan pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke kawasan lain</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pendataan warga desa yang baru tiba dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar dan</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemantaun perkembangan orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.</span></li> </ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. Memastikan tidak ada acara warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, ijab kabul, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau acara serupa lainnya.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:</b></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Bekerjasama dengan rumah sakit acuan atau pukesmas setempat</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Penyiapan ruang isolasi desa.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Merekomendasikan kepada warga yang pulan dari tempat terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.</div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.</div> </span></li> </ol> </div> <div> Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD).</div> <div> <br /></div> <div> <div> <b>Perubahan APBDes </b></div> <div> <br /></div> <div> Surat Edaran Menteri Desa menjadi dasar bagi perubahan untuk menggeser pembelajaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam <span style="color: #3d85c6;">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa</span>.</div> <div> <br /></div> <div> Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes mampu pribadi diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa.</div> <div> <br /></div> <div> Adapun keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.</div> </div> <div> <br /></div> <div> Demikian Informasi perihal Tatacara Perubahan APBDes untuk Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD. Silahkan donwload disini <a href="https://drive.google.com/file/d/1y-ywkpsEfwI7nuvvWSsM4jhZt6DzvLZs/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa</span></a>.</div> </span></div> </div> </div> </div>

Tatacara Perubahan Apbdes Untuk Desa Tanggap Covid-19

Pandemi Global Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia ...

+ Read more »

Siapa Perangkat Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Siapa Perangkat Desa? </b>Perangkat Desa yaitu unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung peran kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri 67 Tahun 2017 perihal Perubahan Atas Peraturan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</span>).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgm20ZMJVAgmB5iFUMeskLN3VP_y8mDkO-8Ja8t-1rbwi_-HErHqk3tB1Op9rVvn45pdtkBR1ThUxBqs7poRitX7Zw7A2GD5u23fh1T8fytev5xPo3rVIHYxA_yybQj0Fb-OjPdwHW54/s1600/Perangkat+desa.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan Siapa Perangkat Desa?" border="0" data-original-height="436" data-original-width="700" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgm20ZMJVAgmB5iFUMeskLN3VP_y8mDkO-8Ja8t-1rbwi_-HErHqk3tB1Op9rVvn45pdtkBR1ThUxBqs7poRitX7Zw7A2GD5u23fh1T8fytev5xPo3rVIHYxA_yybQj0Fb-OjPdwHW54/s400/Perangkat+desa.jpeg" title="Siapa Perangkat Desa?" width="400" /></a></div> <br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam Permendagri 67 Tahun 2017 ini disebutkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kemudian bila ada warga desa yang ingin menjadi perangkat desa. Apa saja persyaratannya?</span><b style="font-family: Verdana, sans-serif;"> </b><br /> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Berikut Persyaratan </b><b>Perangkat Desa Menurut UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</b></span><br /> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan Perangkat Desa Dalam UU Desa (<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 50 UU No.6 Tahun 2014 wacana Desa)</span></span></b></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berusia 20 (dua puluh) tahun hingga dengan 42 (empat puluh dua) tahun; </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</span></li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persyaratan Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus (Pasal 2 Permendagri 67/2017).</span></div> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b></div> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan Umum Perangkat Desa</span></b></div> <div> <ol> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</span></li> </ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div style="font-weight: bold;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persyaratan Administrasi Perangkat Desa sebagai berikut:</b></span></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; </div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membuat Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; </div> </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><div> Membuat Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; </div> </span></li> <li><div> Memiliki iIjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; </div> </li> <li><div> Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; </div> </li> <li><div> Membuat surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan </div> </li> <li><div> Membuat surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. </div> </li> </span></ol> </div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <b>Persyaratan khusus Perangkat Desa</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Persyaratan khusus ialah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal permintaan dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam <a href="https://drive.google.com/file/d/1vO_ajW8zmcO2vbtOMoH0asNTGRQCMVHu/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri 67/2017</span></a> juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam peraturan ini dijelaskan juga bahwa kepala desa selaku pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Namun dalam melaksanakan kewenanganya kepala desa harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penjelasan lebih lanjut wacana <a href="http://pengangkatan%20dan%20pemberhentian%20perangkat%20desa%20dalam%20permendagri%2067%20tahun%202017/" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017</span></a>. Semoga bermanfaat.</span></div> </div>

Siapa Perangkat Desa?

Siapa Perangkat Desa? Perangkat Desa yaitu unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dal...

+ Read more »

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kewenangan Desa</b> dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan etika istiadat Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s1600/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="1250" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ8ViOJXsL_rqxjAG-v_DR4VSfR5nfeaAeLHf8DUySR3NELH11H1FH6bdVSxP14LGnuNw-jzNxPktWPttzfsiHKaRfXkJXlcoxJUVMMh-seogzP8uOR1W0kHs74fkh8dpAK-r-uMf27a3r/s400/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div> <div> <br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan mencakup; </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan berdasarkan hak asal permintaan diatur dan diurus oleh Desa. Hal ini berbeda dengan perundang-seruan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada menurut hak asal seruan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kewenangan lokal berskala Desa dimana Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-ajakan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(5) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Pasal 20 UU Desa disebutkan pelaksanaan kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa <i><b>diatur dan diurus oleh Desa</b>.  </i></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan peran lain dari Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota <b><i>diurus oleh Desa. </i></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sementara itu, terkait dengan kewenangan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemda kepada Desa dalam pelaksanaan penugasan disertai biaya. </span></div> </div> </div>

Kewenangan Desa Dalam Uu Nomor 6/2014

Kewenangan Desa dalam UU Nomor 6/2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pela...

+ Read more »