Pemerintah Desa: RKPDes

Tampilkan postingan dengan label RKPDes. Tampilkan semua postingan

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang RKPDes Perubahan Tahun 2020" border="0" data-original-height="351" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhns7FgOXOr1Ff9yiBWSqeuGTuEmILpLvkLD6P7NKrz6lfWZM7u-MDQkIY_19OkZnu3b6smDVolkPJWocpbQPUcqFYkApi86ZfuciwMw6RptwJCX_uSRQLI3qxBPOTQdlrKVhWM0gwvDY0/s1600/RKPDES+PERUBAHAN-min.jpg" title="RKPDes Perubahan Tahun 2020" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span> <br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KEPALA DESA ….. (Nama Desa)</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>KABUPATEN/KOTA </b></span><b style="font-size: x-large;">….(Nama Kab/Kota)</b></div>
<span style="font-size: large;"> <div style="text-align: center;">
<b>PERATURAN DESA… (Nama Desa)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>NOMOR ………… 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TENTANG</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>TAHUN ANGGARAN 2020</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>KEPALA DESA ……………,</b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Menimbang :<br /><ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, mirip musibah, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kawasan kabupaten/kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan pengaruh pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 ihwal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam aksara a, b, c, d, e dan aksara f perlu memutuskan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .............. Kecamatan ..... Kabupaten ............. Tahun Anggaran 2020;</span></li>
</ol>
</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;">Selengkapnya: Silahkan Anda Download RKPDes Perubahan Tahun 2020. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1iZSIGvuHxhwaCEqwukbmzTdMdul-2tHS" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA ….(Nama Kab/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR ………… 2020 TENTANG PERUBAH...

+ Read more »

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s1600/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="600" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s400/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen perencanaan desa tersebut, baik RPJMDes maupun RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun oleh pemerintah desa untuk jangka waktu 6 tahun dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan partisipatif.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan, </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">RKP Desa atau yang sering disingkat dengan RKPDes merupakan klasifikasi dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun anggaran.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen pembangunan desa tersebut wajib ada di Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Berikut beberapa pasal yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa. </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 2 </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat tolong-menolong.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Masyarakat Desa berhak melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Camat atau sebutan lain melaksanakan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di daerahnya.</span></li> </ol> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 3</span></div> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 4 </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:</span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</span></li> </ul> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 5</span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan tahapan yang mencakup:</span><br /> <ul style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Penyusunan RPJM Desa; dan</li> <li>Penyusunan RKP Desa.</li> </span></ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> 2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian beberapa pasal yang terkait dengan Rencana Pembangunan Desa dan penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam <a href="    /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri No.114 Tahun 2014 ihwal </span></a></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href="    /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pedoman Pembangunan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah, kalau dilihat dari penjelasan diatas menunjukan bahwa RPJMDes dan RKPDes bukanlah sebuah hambatan dalam pembangunan desa dan dana desa. Keduanya justru merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk kemandirian desa. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div>

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yan...

+ Read more »

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran  RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOcfUMzfNT4EuMV7sZx60Pej5-qEE2Vy7iKW7a10X795Y619qM9STRnSjHA5Nl2UY7SrEDSTAsiFiRS51vdhLG3atgilXgWD7wbe4sJVnzuDK84_6tJ_wGu2KxJEQyyVcUQzhocbVHRokd/s1600/20160718-RKP-desa.jpg" title="RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa</td></tr>
</tbody></table>
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan berita dari pemerintah kawasan kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. </div>
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a> <br />
<div style="text-align: justify;">
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa  ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat selesai bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi: </div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 1.  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan planning pembangunan Desa yang menjadi ajaran bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar ajuan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.  </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Musyawarah Desa melaksanakan acara sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li>mencermati ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li>
<li>Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen <a href="https://www.blogger.com/search?q=rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa">RPJM Desa</a>;</li>
<li>Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis acara dan keahlian yang diharapkan.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim verifikasi dapat  berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Hasil kesepakatan dituangkan dalam gosip program, yang menjadi menjadi anutan kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. </div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 2.  Pembentukkan Tim Penyusun RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:  </div>
<ol type="a">
<li>Kepala Desa selaku pembina;</li>
<li>Sekretaris Desa selaku ketua;</li>
<li>Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan</li>
<li>Anggota yang mencakup: perangkat desa, forum pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun  berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa melakukan aktivitas sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li>Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan acara/acara masuk ke  desa;</li>
<li>Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li>
<li>Penyusunan rancangan RKP Desa; dan</li>
<li>Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.</li>
</ol>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 3.  Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan info dari kabupaten/kota  wacana: </div>
<ol type="a">
<li>pagu indikatif Desa;</li>
<li>planning program/aktivitas Pemerintah, pemerintah tempat provinsi, dan pemerintah tempat kabupaten/kota yang masuk ke Desa.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:</div>
<ol type="a">
<li>planning dana Desa yang bersumber dari APBN;</li>
<li>Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;</li>
<li>Rencana bagian dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota; dan</li>
<li>Rencana santunan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja kawasan provinsi dan anggaran pendapatan belanja kawasan kabupaten/kota.</li>
</ol>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 4.  Pencermatan Ulang RPJM Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas anjuran planning kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
 5.  Penyusunan Rancangan RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: </div>
<ol type="a">
<li>hasil kesepakatan musyawarah Desa;</li>
<li>Pagu indikatif Desa;</li>
<li>Pendapatan orisinil Desa;</li>
<li>Rencana aktivitas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah  kabupaten/kota;</li>
<li>Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;</li>
<li>Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li>
<li>Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan</li>
<li>Hasil janji kerjasama Desa dengan pihak ketiga.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar tawaran pelaksana acara Desa sesuai jenis  rencana aktivitas. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:</div>
<ol type="a">
<li>Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;</li>
<li>Prioritas acara, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;</li>
<li>Prioritas program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kolaborasi antar-Desa dan pihak ketiga;</li>
<li>Rencana program, acara, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan</li>
<li>Pelaksana acara Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:</div>
<ol type="a">
<li>rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.</li>
<li>Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melaksanakan kerja sama antar Desa. </li>
<li>Rencana aktivitas dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi  oleh tim verifikasi. </li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">
 6.  Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh  Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:  tokoh budbahasa, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.</div>
<h2 style="text-align: justify;">
 7.  Penetapan RKP Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Langkah:</div>
<ol type="a">
<li>Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.</li>
<li>Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP  Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa menurut hasil akad musyawarah perencanaan pembangunan Desa.</li>
<li>Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa perihal RKP Desa.</li>
<li>Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa wacana RKP  Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa ihwal RKP Desa. ***</li>
</ol>
</div>

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai pembagian terstruktur mengenai RPJM Desa . RKP Desa...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Rkpdes Perubahan Tahun 2020

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

Rkp Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya