Angka Kemiskinan Satu Digit

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan tetapi, setiap kali pemerintah berbagi acara, rangkaian acara umumnya tidak terfokus sehingga pada akhir tahun pencapaian tidak mengena.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s1600/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi harapan Angka Kemiskinan Satu Digit" border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gPHoJbRa1mSSMOB3cKiNRAUka1PQrYGvU8zhpPgYydi9HF05VYb6_t7EZI6pztTctJ9p2iKvoHt8AsxhBiO1aFPtkcPHdN4NtpORT8al0QjowMai5jYl79ik2LPg7YhwfRuCqigtPGE/s400/angka-kemiskinan-indonesia-satu-digit-ilustrasi.jpg" title="Angka Kemiskinan Satu Digit" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalaman ini berlangsung sangat lama. Zaman Presiden Soeharto, perencanaan dan instruksi program dilakukan sedikit demi sedikit dengan target terang sehingga pada 1997 kita menerima penghargaan PBB sebab berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 70 persen pada 1970 menjadi 11 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tak mengikuti arahan. Memang ada strategi Millennium Development Goals (MDGs), tetapi tak dikawal ketat sehingga sasaran tidak tercapai.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ada alasan kenapa kita berharap akhir tahun ini angka kemiskinan berada pada single digit. Selama tiga tahun berturut-turut, pemerintah melaksanakan pembangunan besar-besaran dan sungguh-sungguh dari desa dan kawasan pinggiran. Arahan Presiden Joko Widodo ini sangat sempurna alasannya adalah desa yang disasar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Di samping mulai dari pinggiran dan melayani desa yang lokasinya jauh dan tidak pernah terjangkau, kita perlu konsentrasi membangun dengan skala besar pada desa-desa padat penduduk dan keluarga miskin.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bangun Keluarga Miskin</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desa pinggiran yang tak pernah terjangkau dan fasilitasnya buruk memerlukan perhatian lebih. Namun, sebab penduduknya biasanya sedikit, maka perlu diimbangi perhatian besar pada desa-desa padat penduduk keluarga miskin. Jika tidak, efek nasional dalam hal pengentasan orang miskin akan sangat rendah. Biarpun dalam titik awal dan acara yang dikembangkan belum secara khusus ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara pribadi, kita mampu membaca hasil awal dari upaya pengembangan ekonomi rakyat desa itu supaya lebih sistematis pelaksanaannya ke kurun depan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Yang menggembirakan, dalam tiga tahun ini rakyat mampu melihat dan menyaksikan kesepakatan Presiden Jokowi, terbukti dari seriusnya pemerintah menawarkan peran dan tanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, yang bersama pegawanegeri dan kementerian lain mengawal pembangunan dengan prioritas tinggi di pedesaan. Bukti nyata lain ialah dana desa yang setiap tahun meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Lebih dari itu, menurut status pada 31 Desember 2017, pagu dana desa tahun anggaran 2017 adalah Rp 60 triliun. Dana itu telah ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, dan 74.910 desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dana desa yang ditransfer dari pusat ke kabupaten/kota mencapai 100 persen. Dana desa yang ditransfer dari kabupaten/kota ke desa mencapai 94 persen. Artinya, kecepatan absorpsi dana desa pada tahun anggaran 2017 bertahan konsisten tinggi.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Dana Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan dana desa masih sangat variatif, tetapi penggunaan tertinggi—sesuai kebijakan pemerintah—ialah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, Rp 28 triliun atau 59 persen dari seluruh dana yang diturunkan. Namun, dibanding pada 2016, menurun 23 persen dari 82 persen. Penurunan persentase pembangunan sarana dan prasarana desa terjadi karena dana mulai dialihkan untuk kebutuhan dasar dan pemerintahan desa sehingga tugas dana desa untuk kebutuhan dasar naik 10 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pengalihan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin ini sangat sempurna, dan di lalu hari berakibat pribadi pada penurunan tingkat kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi proses, supaya pembangunan desa berjalan lancar, diusahakan ada pendamping desa dengan proporsi satu pendamping untuk 4 desa sehingga jumlah tenaga pendamping yang tersedia seluruhnya sekitar 40.000.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pendampingan diketahui mengurangi 7 persen hambatan dalam administrasi keuangan desa. Saat ini sedang dikembangkan pendampingan dari kalangan dosen dan mahasiswa KKN dari aneka macam perguruan tinggi. Diharapkan, pada 2018 akan berfungsi lebih luas dibandingkan sebelumnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Para pendamping akan dikembangkan juga dari para relawan di kemudian hari berfungsi ganda, mengawasi semoga dana dipakai tepat dan tidak diselewengkan dan membantu pemberdayaan keluarga miskin semoga dana bantuan dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif, laku jual, dan menguntungkan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kelompok sosial di desa dan mahasiswa KKN mampu menjadi pendamping sukarela dan membantu pemberdayaan keluarga miskin memanfaatkan dana desa ataupun dana yang disalurkan melalui aneka macam dinas dari banyak kementerian, ataupun banyak sekali lembaga lainnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi pelaporan yang terbuka untuk umum, dicatat hasil pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi jalan desa sepanjang 21.423 kilometer, jembatan sepanjang 103 km, dan tambatan bahtera 986 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dapat dicatat pula hasil pembangunan prasarana kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini berupa sarana PAUD 3.092 unit, prasarana kebutuhan dasar kesehatan berupa air higienis 42.209 unit, sumur 6.334 unit, sarana kakus atau MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, pelayanan untuk ibu hamil dan anak balita 20.303 unit, poliklinik desa 2.568 unit, dan sarana olahraga pada 12.794 desa yang telah dimanfaatkan anak muda setiap desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Pendidikan dan Kesehatan</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pada 2018 upaya melengkapi keperluan pendidikan dan kesehatan selain bersumber dari dana desa, ada pula yang bersumber dari dana masing-masing kementerian. Penyediaan dana dalam bidang pendidikan anak usia dini akan memungkinkan anak keluarga muda dan miskin masuk PAUD sehingga ibunya mampu bekerja meningkatkan pendapatan keluarga, dan otomatis mengurangi kemiskinan keluarganya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Perbaikan fasilitas kesehatan di desa, mirip MCK, posyandu, dan polindes, akan mengurangi risiko sakit bagi keluarga muda dan miskin sehingga mereka bisa sehat dan bekerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, ada pembangunan embung desa 881 unit, penahan tanah dari longsor 13.660 unit, pembangunan dan perbaikan irigasi 12.829 unit.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk pengembangan hasil potensi ekonomi lokal, dana desa, biarpun pada tingkat awal, juga dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki 4.161 pasar desa sejalan dengan pembangunan tubuh perjuangan milik desa (BUMDes) pada sekitar 19.921 desa. Pembangunan BUMDes diperlukan akan diperkaya dengan menarik dan mengajak lembaga-lembaga desa di era kemudian yang dibangun oleh PKK.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Gairah pasar kerja yang makin tinggi di luar bidang pertanian memungkinkan penduduk desa bekerja di luar bidang pertanian sesudah menggarap sawah dan kebunnya. Ini otomatis meningkatkan pendapatan keluarga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya melalui BUMDes memang belum memberikan hasil luar biasa, tetapi pada 2018 pengembangan BUMDes akan lebih cepat. Apabila tidak terganggu dengan acara politik, pendapatan masyarakat dan keluarga desa akan meningkat tajam.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Penyerapan Tenaga Kerja</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Penyerapan tenaga kerja di tingkat pedesaan meningkat 0,08 persen, sebagaimana diindikasikan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (employment to population ratio/ EPR) sebesar 66,16 persen. Rasio ini menginformasikan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Upaya selama tiga tahun ini relatif masih konsentrasi pada pengembangan sarana dan prasarana bantu-membantu belum dibutuhkan meningkatkan upah buruh. Namun, secara keseluruhan, upah buruh, karyawan, dan pegawai meningkat Rp 30.000 menjadi Rp 2,03 juta per bulan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun 0,51 persen (menjadi 4 persen). Biarpun sedikit, tetapi berdampak alasannya jumlah penganggur menurun 300.000, menjadi 2,39 juta jiwa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari segi efek belum dapat dilihat secara terang melalui penurunan tingkat kemiskinan alasannya adalah dana untuk pemberdayaan belum dikembangkan signifikan. Karena itu, tingkat kemiskinan hanya turun 0,18 persen.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Jumlah penduduk miskin turun 570.000 jiwa dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun 0,25 persen. Artinya, rata-rata pengeluaran bulanan orang miskin meningkat semakin mendekati garis kemiskinan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun 0,12 persen, artinya ketimpangan pengeluaran di antara orang miskin menurun sehingga ketimpangan pedesaan—biarpun relatif kecil terlihat menurun, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini 0,007.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Harapan kita, apabila konsentrasi pada 2018 ditambah dengan rencana pengembangan padat karya dan diprioritaskan pada keluarga miskin di kawasan padat penduduk, tidak mustahil angka kemiskinan akan ditandai dengan angka satu digit atau setidak-tidaknya dekat dengan angka satu digit. Insya Allah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Oleh: Haryono Suyono, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999. </span><i><span sans-serif="" verdana="">(Sumber: </span><span sans-serif="" verdana="">Harian Kompas, 11 Januari 2018).</span></i></div> </div> </div> </div>

Angka Kemiskinan Satu Digit

Harian Kompas minggu lalu menulis berita yang memberi impian, bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia akan di bawah 10 persen. Akan...

+ Read more »

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendes No.19/2017 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s1600/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangun Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" border="0" data-original-height="548" data-original-width="740" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s400/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" title="Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pembangunan Desa </b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span> <span sans-serif="" verdana="">Dana Desa dipakai untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup insan serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan acara dan kegiatan Pembangunan Desa, yang mencakup antara lain: </span><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b> <span sans-serif="" verdana="">a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:</span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Lingkungan pemukiman; </li> <li>Transportasi; </li> <li>Energi; dan</li> <li>Informasi dan komunikasi</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar  untuk pemenuhan kebutuhan:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesehatan masyarakat; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pendidikan dan kebudayaan. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif mencakup aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan.</span></li> </ol> <div> <span sans-serif="" verdana="">d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: </span></div> <div style="text-align: left;"> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penanganan bencana alam; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pelestarian lingkungan hidup. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. </span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat </b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara berdikari.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan bahan perihal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengelolaan dan pengembangan sistem gosip Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan acara pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan aktivitas pelestarian lingkungan hidup;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan perjuangan ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau forum ekonomi masyarakat Desa lainnya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kolaborasi antar Desa dan kolaborasi Desa dengan pihak ketiga; dan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana=""><span sans-serif="" verdana="">Bidang aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.</span> </span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana="">(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau tubuh kerja sama antar-Desa. <br /><br />(4) Swakelola oleh badan kolaborasi antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antardesa. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Desa, baik dalam merencanakan acara dan aktivitas pembangunan desa dan acara pemberdayaan masyarakat desa dapat mempertimbangkan <u>tipologi desa</u> menurut tingkat perkembangan kemajuan desa. </span><br /></div> </div>

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana ...

+ Read more »

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" border="0" data-original-height="496" data-original-width="901" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyJ31_ahEBBityJWzSwzx2QwvvwMGQL6zcr7HhHT4KPFq8cwtoYn6Michk1nhSVs9u3GeMUmehkd2a-YT-Pfda_IQXaKTN08aQauKBYZOJzJDWxk3Z_7KximPwEdRCO8DEWx5wHDwClWw/s1600/pmk+terbaru-min.jpg" title="Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O perihal Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O, telah ditetapak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.</span><br /> <ul><span style="font-size: large;"> <li><span style="font-size: large;">Dengan Rincian Lampiran:</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Bagi Hasil</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Fisik</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Alokasi Khusus Nonfisik termasuk BOK Tambahan</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Insentif Daerah</span></li> <li><span style="font-size: large;">Dana Desa</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Umum</span></li> <li><span style="font-size: large;">Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Khusus</span></li> </span></ul> <span style="font-size: large;"> Selengkapnya: Silahkan Anda Download PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1fmTZ6PY7I1VErudBDu1nPfm6kprWy_w9" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span><br /> <div> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div> <span style="font-size: large;">Download Juga: Lampiran </span><span style="font-size: large;">PMK No. 35/PMK.O7/2O2O. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1l34Ew1fbYKlRLpTp_Scr726tXh1v4QHY" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div> </div>

Perubahan Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2020 DalamPeraturan Menteri Keuangan No. 35/Pmk.07/2020

Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebij...

+ Read more »

Teladan Rab Acara Pencegahan Stunting Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggbgKQ9-0PTYN3hCccWLUqxqSRTgMUn9ERRIcsVT1l5xyEmLc23cEfgb6sb1lQKC_G0nrsv7n2HlnUuJHiopm2I45SShHntTFW3daDqv3qhbJYGmN0n8CrMGmyaW650i-68VAZUNng7ug/s1600/RAB+STUNTING-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" pada kesempatan ini admin akan berbagi Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa agar Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa" border="0" data-original-height="445" data-original-width="740" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggbgKQ9-0PTYN3hCccWLUqxqSRTgMUn9ERRIcsVT1l5xyEmLc23cEfgb6sb1lQKC_G0nrsv7n2HlnUuJHiopm2I45SShHntTFW3daDqv3qhbJYGmN0n8CrMGmyaW650i-68VAZUNng7ug/s1600/RAB+STUNTING-min.jpg" title="Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa" /></a></div> <span style="font-size: large;"><br />Sahabat Juragan Berdesa, pada kesempatan ini admin akan mengembangkan Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa semoga menjadi pola bagi perangkat desa dalam menyusun RAB pelaksanaan acara Pencegahan Stunting Desa. <br /><br />Untuk kita ketahui bahwa, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam setiap proses sebelum melakukan acara di desa Desa merupakan tahap yang cukup penting. Dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan proses atau langkah- langkah aktivitas, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada dikala melaksanakan acara (realistis) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu dipertanggunjawabkan. <br /><br />Sebelum RAB acara pelaksanaan pembangunan Desa disusun atau dibuat. Kita wajib memahami dulu Pedoman Penyusunan RAB Desa, diantaranya Tujuan Penyusunan RAB, Sasaran dan Hasil yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Anggaran Biaya. <br /><br />Selengkapnya: Silahkan Anda Download Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1QDLglN-Sid7GCN5JhunDmjircHREhICt" target="_blank">DOWNLOAD DISINI </a></b></span></div>

Teladan Rab Acara Pencegahan Stunting Desa

Sahabat Juragan Berdesa, pada kesempatan ini admin akan mengembangkan Contoh RAB Kegiatan Pencegahan Stunting Desa semoga menjadi pola ba...

+ Read more »

Digitalisasi Ekonomi Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Dinamika pertumbuhan ekonomi perdesaan ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dengan administrasi berbasis kearifan lokal. Peran pemerintah desa sebagai regulator atau penggagas kebijakan yang mendukung perkembangan investasi serta geliat dunia perjuangan mikro-menengah sangat menentukan. Termasuk dalam hal pengembangan piranti ekonomi mirip <span>Badan Usaha Milik Desa</span> (BUMDes) dan perbaikan infrastruktur ekonomi perdesaan.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOkrMmGzkJyYzMKEW_7v2iZjq76PRkIpbi7DkfSi0kRuHGJOO9Zx0XwaUycDb5eBozIHk-ZyXaZICq9sWzXePeJPYSdMr3hVy1nKRDpD7hx0qJaQDytUHgISomv0v3d7iLiHwh_AdJGU/s1600/Digitalisasi+Ekonomi+Desa+-+Copy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Dinamika pertumbuhan ekonomi perdesaan ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola sumb Digitalisasi Ekonomi Desa" border="0" data-original-height="418" data-original-width="680" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOkrMmGzkJyYzMKEW_7v2iZjq76PRkIpbi7DkfSi0kRuHGJOO9Zx0XwaUycDb5eBozIHk-ZyXaZICq9sWzXePeJPYSdMr3hVy1nKRDpD7hx0qJaQDytUHgISomv0v3d7iLiHwh_AdJGU/s640/Digitalisasi+Ekonomi+Desa+-+Copy.jpg" title="Digitalisasi Ekonomi Desa" width="640" /></a></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Peluang perkembangan perjuangan mikro-menengah perdesaan sangat ditentukan oleh tiga variabel yang saling mensugesti.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pertama, kemampuan profesional pemerintah desa dalam menjadikan alokasi Dana Desa sebagai stimulan pengembangan unit perjuangan mikro perdesaan. Alokasi Dana Desa dalam pos belanja pemberdayaan masyarakat desa idealnya dipakai untuk subsidi permodalan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan juga untuk membangun sarana-prasarana ekonomi lokal perdesaan.</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Kedua, pertumbuhan investasi desa. Investasi desa -baik dari luar maupun dari kalangan pemilik modal besar di desa- sangat penting untuk mengakselerasikan program unggulan dan inovatif desa. Harus diakui, desa membutuhkan uluran tangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan acara-program unggulan dan inovatif yang memiliki efek ekonomi strategis jangka panjang. Kemampuan anggaran pemerintah desa dalam denah APBDes sangat terbatas dan dibatasi oleh regulasi pengelolaan anggaran yang sistemik.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ketiga, kemampuan adaptif pelaku ekonomi mikro-menengah perdesaan terhadap sistem-siklus-prosedur ekonomi digital. Pelaku ekonomi perdesaan selama ini masih menjalankan usaha dalam perspektif ekonomi konvensional. Menggunakan perangkat-sistem ekonomi konvensional dalam hal pemasaran dan ekspansi jaringan. Sehingga tidak bisa melahirkan keuntungan yang progresif untuk produk unggulan yang dipasarkan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dari ketiga variabel di atas kemampuan pembiasaan terhadap ekonomi digital yakni hal yang strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi mikro-menengah perdesaan. Perlu dicatat potensi (peluang) ekonomi digital di Indonesia sangat besar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Data analisis Ernst & Young menawarkan bahwa pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di Indonesia setiap tahun meningkat 40 persen. Aktivitas usaha (bisnis) online cenderung menguat alasannya ditopang oleh kondisi obyektif dengan adanya 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon akil di Indonesia.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa bantuan pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia semakin meningkat per tahun Kontribusi tersebut mencapai 3,61 persen pada tahun 2016, lalu meningkat jadi 4 persen di 2017.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span><br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sementara itu melalui program Palapa Ring pemerintah sentra berupaya memperluas pemerataan akses Internet ke seluruh penjuru tanah air. Tercatat saat ini 64 persen dari 74.275 desa di Indonesia telah mempunyai saluran terhadap infrastruktur telekomunikasi berbasis Internet. Usaha ekonomi mikro-menengah pedesaan mampu menggunakan susukan Internet untuk berintegrasi dalam dunia ekonomi digital -mulai dari berbagi transaksi digital (e-commerce) untuk kegiatan pemasaran, sampai penjualan dan niaga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dibutuhkan perjuangan dan kerja keras untuk mengintegrasikan ekonomi mikro-menengah pedesaan ke dalam siklus ekonomi digital. Ada beberapa langkah strategis yang harus dijalankan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pertama, adalah penguatan gerakan ekonomi digital di pedesaan. Gerakan ekonomi digital harus difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui kerjasama berkelanjutan dengan pemerintah kawasan, pemerintah desa dan dunia perjuangan mikro-menengah pedesaan. Gerakan ekonomi digital pedesaan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku perjuangan mikro-menengah pedesaan untuk memakai kanal Internet dalam acara niaga; serta -lebih jauh- untuk memfasilitasi terbangunnya pusat ekonomi digital berbasis produk unggulan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kedua, merealisasikan acara Desa Melek Digital. Program Desa Melek Digital memilik tujuan untuk mendukung pengembangan sistem isu desa (SID), sistem gosip kewirausahaan desa, sistem transaksi ekonomi desa, dan sistem e-commerce berbasis desa. Desa Melek Digital akan mendorong masyarakat desa -khususnya pelaku usaha- untuk menggunakan aplikasi teknologi isu untuk acara bisnis yang produktif.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia pendukung dinamika ekonomi digital. Dibutuhkan tenaga profesional yang siap bekerja dalam mendukung program ekonomi digital di pedesaan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Hal yang penting lainnya yaitu diperlukan fasilitasi terhadap pengembangan produk unggulan esa. Sehingga dibutuhkan setiap desa mempunyai produk unggulan yang siap dipasarkan dalam 'ritus' ekonomi digital. Desa harus didorong menjadi desa maju yang mampu membangun kapasitas ekonomi kreatif,yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Ekonomi digital akan membawa kemajuan bagi desa dalam aspek ekonomi mikro dan juga memperkuat fondasi kewirausahaan dalam iklim kompetisi modern. Desa akan terdorong berkembang statusnya menjadi desa berdikari dengan kekuatan ekonomi lokal yang bernilai global.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Trisno Yulianto, alumni Fisip UNDIP, Koordinator Kajian Kebijakan Dan Transparansi Anggaran (FORKATA) Magetan. (</span><i style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: beritagar.id)</i></div> </div> </div>

Digitalisasi Ekonomi Desa

Dinamika pertumbuhan ekonomi perdesaan ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dengan admin...

+ Read more »

Ukuran Keberasilan Dana Desa Tidak Hanya Tertib Administratif

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif">Mantan Anggota Satgas Dana Desa, Arie Sudjito mengatakan, dulu sebelum adanya Dana Desa, desa-desa bingung berkutat dengan kemiskinan dan galau mencari dana untuk membangun desa. Tapi sesudah ada Dana Desa, sebagian desa-desa lagi-lagi mengalami kebingungan bagaimana mengalokasikan penggunaan Dana Desa.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG5yCNscd7voYIh8Q05YgBuuo7570DtYcbjbX-I-WUbRZ2IzGz97hlt3D3A-RI7Dizl0Rtgk-jvCwMpZDTPjU4qnKXM1NByKR2ZdpqFJxXtdpbUNmazPinYdoS5KSQEivZ_x54uQhGRrz/s1600/Desaku-membangun-uudesa+-+Copy.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="desa galau berkutat dengan kemiskinan dan bingung mencari dana untuk membangun desa Ukuran Keberasilan Dana Desa Tidak Hanya Tertib Administratif" border="0" data-original-height="866" data-original-width="1195" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG5yCNscd7voYIh8Q05YgBuuo7570DtYcbjbX-I-WUbRZ2IzGz97hlt3D3A-RI7Dizl0Rtgk-jvCwMpZDTPjU4qnKXM1NByKR2ZdpqFJxXtdpbUNmazPinYdoS5KSQEivZ_x54uQhGRrz/s400/Desaku-membangun-uudesa+-+Copy.jpg" title="Ukuran Keberasilan Dana Desa Tidak Hanya Tertib Administratif" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Hal itu disampaikan Arie Sudjito dalam Forum Diskusi Publik bertajuk "Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa" yang digelar oleh P3MD Kabupaten Kudus bekerjasama dengan IRE dan Sanggar Maos Tradisi Yogjakarta, yang digelar di Aula Desa Jati Wetan, Agustus kemaren.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Ia menjelaskan, Kepala Desa harus mampu merubah mindset masyarakat, semoga aktif dalam perencanaan pembangunan desa. "Ukuran keberhasilan tidak hanya tertib manajemen desa, tapi juga dari partisipasi masyarakat melalui demokrasi desa, seperti terlibat dalam Musdus, Musdes dan Musrenbangdes," kata Dosen UGM Jogja.</span><div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Arie Sudjito juga singgung keterlibatan para pihak dalam pengawasan Dana Desa. Dikatakan, yang diperkuat jangan pengawasannya yang melibatkan banyak pihak, tapi spirit partisipasi masyarakatlah yang dikedepankan. "Yang efektif pengawasan kegiatan di desa dari masyarakat desa sendiri, bila SDM nya belum mampu maka dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat semoga mampu mengawasi aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Yang perlu diperkuat ialah partisipasi masyarakat bukan dilema administrasi desa," tegasnya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Lebih lanjut, tujuan UU Desa bukan menciptakan desa sibuk dengan administrasi desa, tapi biar desa memiliki keinginan untuk kemajuan desa. Jangan meragukan desa tapi hidupkan Demokrasi Desa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Sementara itu Sugeng Yuliyanto, dari kelembagaan IRE menjelaskan, Desa memiliki kewenangan local desa yang sangat luar biasa luasnya sehingga Desa bisa memakai dana yang ada di desa sesuai dengan kewenangannya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Contoh baik penggunaan DD, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul misalnya, memanfaatkan DD untuk program satu rumah satu sarjana, pengembangan ekonomi local (PEL), BUMDesa dengan unit usaha Bank Sampah untuk menjawab duduk perkara sanitasi dengan omset 10 jt perbulan, pengembangan wisata masakan dan kampong Mataraman. DD untuk Jamkesmas semua warga miskin yang sakit menerima jaminan perawatan kesehatan gratis.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dikatakan, Terkadang ide, penemuan dan kebutuhan desa yang sudah jadi keputusan mulai dari Musdus, Musdes, Musrenbangdes yang diwujudkan dalam RKP Desa dan APBDes ternyata direview oleh Kabupaten melalui kecamatan banyak yang dicoret.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Lalu, Panggungharjo banyak menolak pendiktean regulasi yang membatasi penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan spirit UU Desa. "DD bukan kewajiban Negara tapi merupakan hak desa yang diamanatkan oleh UU Desa," papar Sugeng.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Tiga hal penting dalam penggunaan dana desa berdasarkan Sugeng, pertama, bagaimana Desa membuat kebijakan dan regulasi yang meneruskan mandat UU Desa dalaam rangka penguatan desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Kedua, bekerjanya demokrasi local salah satunya terwujud dalam proses pengambilan keputusan, pemerintahana desa yang responsive dan mampu memfasilitasi lahir dan tumbuhnya wangsit wangsit perubahan, adanya warga aktif yang terus memproduksi ilham perubahan dan melakukan gerakan di desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Ketiga, berjalannya fungsi representasi BPD dan lembaga representasi informal yang ada, lahirnya kebijakan yang inklusif dan berkembangya ruang-ruang diskursus terkait pembicaraan berita-isu publik.</span></div></div></div> </div> </div>

Ukuran Keberasilan Dana Desa Tidak Hanya Tertib Administratif

Mantan Anggota Satgas Dana Desa, Arie Sudjito mengatakan, dulu sebelum adanya Dana Desa, desa-desa bingung berkutat dengan kemiskinan dan g...

+ Read more »

Desa Etika Menunggu Kepastian Hukum

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrTVU14rRes51LUhgdCc-jD5FRNPmWpgkd2Vbzr8GjD79_p84VT_x286oLGyS-C5zV05IePWKbGxOQLoMEtbXKN4FjxkH_pdILnV9Kj1AntY9CGDaqZAejRK3oNqZ-eTmYEVTYJj802vM/s1600/hukum-desa-adat.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak Desa Adat Menunggu Kepastian Hukum" border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrTVU14rRes51LUhgdCc-jD5FRNPmWpgkd2Vbzr8GjD79_p84VT_x286oLGyS-C5zV05IePWKbGxOQLoMEtbXKN4FjxkH_pdILnV9Kj1AntY9CGDaqZAejRK3oNqZ-eTmYEVTYJj802vM/s400/hukum-desa-adat.jpg" title="Desa Adat Menunggu Kepastian Hukum" width="400" /></a></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyaraka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Meskipun UUD 1945 mengakui keberadaannya tetapi secara yuridis masih perlu diatur lebih khusus dalam bentuk perundangan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa Adat dalam UU Desa</b></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Desa Adat menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pengukuhan masyarakat hukum akhlak sebagai subjek aturan dalam sistem pemerintahan, yakni menetapkan unit sosial masyarakat aturan budpekerti seperti nagari, huta, kampong, mukim dan lain-lain sebagai badan aturan publik.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Selanjutnya Pasal 103 UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adab sebagai tubuh aturan publik mempunyai kewenangan tertentu menurut hak asal seruan, ialah:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil atau dengan kata lain pemerintahan menurut struktur dan kelembagaan orisinil, mirip nagari, huta, marga dan lain-lain,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pelestarian nilai sosial dan budaya adat,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyelesaian sengketa etika berdasarkan hukum budbahasa yang berlaku di desa adab yang selaras dengan Hak Asasi Manusia,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyelenggaraan sidang perdamaian desa budpekerti yang sesuai dengan UU yang berlaku,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan aturan akhlak,</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembagan kehidupan aturan etika.</span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Khusus kewenangan asal-ajakan dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah akhlak</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyelesaian sengketa budpekerti menurut hukum budpekerti yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi insan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut hukum adat yang berlaku di Desa Adat</span></li> </ol> <div> <span sans-serif="" verdana="">Unsur dan Karakteristik Desa Adat:</span></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>Penduduk Desa Adat</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Penduduk Desa Adat Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturutturut, berdasarkan peraturan tempat yang berlaku.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Daerah atau Wilayah Desa Adat</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan mirip patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif wacana berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Pemimpin Desa Adat</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Pemimpin Desa Adat Adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat daerahnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Urusan atau Rumah Tangga Desa Adat</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah sebab merupakan otonomi orisinil desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari perlindungan pemerintah atasan, melainkan dari hukum budbahasa yang berlaku.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Didalam suatu pemeritahan desa adat terdapat sebuah forum organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Salah satu fungsi forum kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Desa Adat Menunggu Kepastian Hukum</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Meskipun dalam UU Desa eksistensi desa etika diakui keberadaanya. Namun, </span><span sans-serif="" verdana="">tidak semua daerah adab ialah bagian dari desa budbahasa yang definitif. S</span><span sans-serif="" verdana="">ehingga banyak desa budbahasa tertinggal baik dalam bidang infrastruktur maupun dalam pemberdayaan ekonomi.</span></div></div> </div>

Desa Etika Menunggu Kepastian Hukum

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hi...

+ Read more »

Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pajak ialah bantuan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara eksklusif dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJNUVfMViUCCyqSaZXgQoUmsq2HNylcUGXvNvOqkq3_vd82CLgy0nNfp6WxzJTiv9w3GoqECClOIoVJPV0bk0OOlYzYkDrRT71SeiOFnYAZfhyR0HbANd-4mlH1KvmC11X3bWWWLGENA/s1600/cara-bayar-pajak-desa-online.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online" border="0" data-original-height="461" data-original-width="670" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJNUVfMViUCCyqSaZXgQoUmsq2HNylcUGXvNvOqkq3_vd82CLgy0nNfp6WxzJTiv9w3GoqECClOIoVJPV0bk0OOlYzYkDrRT71SeiOFnYAZfhyR0HbANd-4mlH1KvmC11X3bWWWLGENA/s400/cara-bayar-pajak-desa-online.jpg" title="Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Salah satu kewajibannya Desa yaitu memungut pajak dan menyetor pajak yang telah dipungut ke kas negara.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tugas memungut, membukukan dan menyetor pajak-pajak atas tagihan yang dibayar ke negara ialah tugas bendahara desa. </span><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Bayar Pajak Desa Melalui Online, Kenapa Tidak!</b><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tanggungjawab pengelolaan dana desa pada prinsipnya sama dengan pengelolaan APBN/APBD pada umumnya termasuk dalam hal yang terkait dengan aspek perpajakannya. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dimana, ketentuan perpajakan yang selama ini berlaku bagi bendahara pemerintah juga berlaku bagi bendahara pemerintah desa. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Oleh alasannya adalah itu agar pengelolaan ADD berjalan transparan dan akuntabel penting kiranya supaya pegawanegeri pemerintah desa memperhatikan aspek perpajakan setiap transaksi/belanja yang melibatkan alokasi dana desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembayaran pajak secara online menunjukkan sejumlah kemudahan dan keuntungan bagi wajib pajak (WP). </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kalau dulu ketika kita mau bayar pajak mesti harus mengisi Form Surat Pembayaran Pajak (SPP). </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kini, bayar pajak mampu dilakukan dengan gampang melalui sistem e-billing, </span><a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login" style="font-family: verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">DJP online</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Adapun, jenis-jenis pajak atas dana desa yang sering dibayar adalah pajak </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">PPH 21, PPH 22 dan PPH 23. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penjelasan lengkap wacana <a href=" /search?q=jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana"><span style="color: #3d85c6;">j</span></a></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href=" /search?q=jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana"><span style="color: #3d85c6;">enis-jenis pajak atas penggunaan Dana Desa</span></a>, sebagai berikut:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /><b>1. Pajak PPh Pasal 21</b><br />Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Pajak PPh Pasal 22</b><br />Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>3. Pajak PPh Pasal 23</b><br />Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa administrasi, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</b><br />Pajak yang dipotong atas pembayaran :<br />1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan<br />2. Persewaan tanah dan atau bangunan<br />3. Jasa Konstruksi<br /><br /><b>5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</b><br />Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pedoman lengkap perihal Pajak atas Dana Desa, dapat <i>donwload</i> </span><a href="https://drive.google.com/file/d/1t-kINOzIBWXabzmrDpMvhj0ACaa5irG1/view" style="font-family: Verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">disini</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. Sedangka, terkait c</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">ara bayar pajak desa melalui sistem online, tutorialnya akan kita dibahas pada waktu lainnya. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> <div> </div> </div>

Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online

Pajak ialah bantuan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tid...

+ Read more »

Tata Kelola Penganggaran Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #134f5c;"><b>Pengelolaan keuangan desa</b></span> haruslah menurut tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TYnF5S0ZTb0ppZ1U/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri Nomor 113 Tahun 2014</span></a> harus dijalankan dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitipKad78Ox8AsYLnfmw_z1NUjzAv212XHd5DIGrxbVvmfH4gbvZmMXp188c22kCzWV31nA1ZrXFtJD6IFmhYTyTsJ4ka3MTZzozw2rwUvHfcSlGVASSM0_faDgz8wKHTX5C93j1cL4oc/s1600/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" haruslah berdasarkan tatakelola pemerintahan yang baik Tata Kelola Penganggaran Desa" border="0" data-original-height="484" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitipKad78Ox8AsYLnfmw_z1NUjzAv212XHd5DIGrxbVvmfH4gbvZmMXp188c22kCzWV31nA1ZrXFtJD6IFmhYTyTsJ4ka3MTZzozw2rwUvHfcSlGVASSM0_faDgz8wKHTX5C93j1cL4oc/s400/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" title="Tata Kelola Penganggaran Desa" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Asas transparansi merupakan prinsip keterbukaan, memungkinkan semua masyarakat untuk mengetahui dan menerima kanal gosip seluas-luasnya perihal keuangan desa. Informasi perihal keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif merupakan hak masyarakat. Penerapan asas transparansi ini tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-permintaan.<br /><br />Azas akuntabel dalam keuangan desa merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang memilih apakah setiap acara dan hasil simpulan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa mampu dipertanggungjawabkan. </span><br /> <div> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pertanggungjawaban tidak hanya diberikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi tetapi juga kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></blockquote> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan azas partisipatif, merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan/mengikutsertakan kelembagaan Desa dan kelompok masyarakat Desa. Pelibatannya dilakukan dalam setiap tahapan baik perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan keuangan desa juga harus dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau ajaran yang melandasinya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain hal di atas, pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan mengedepankan keadilan. Artinya harus ada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. </span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <br /></div> <div> Selain itu, harus dipastikan pula kemanfatan penggunaan keuangan desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya bagi kelompok warga miskin, wanita dan pelestarian lingkungan.</div> <div> <br /></div> Oleh karena itu, dalam menjalankan pengelolaan anggaran, pemerintah desa perlu memperhatikan fungsi APBDesa, sebagai berikut:</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <ul style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. </li> <li>Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi anutan bagi manajemen dalam merencanakan acara pada tahun yang bersangkutan.</li> <li>Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi ajaran untuk menilai apakah acara penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. </li> <li>Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.</li> <li>Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. </li> <li>Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental perekonomian desa.</li> </span></ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut Pasal 71 UU Desa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya dalam pasal 75 disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Selain itu, di pasal 72 ayat (5) juga disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 ihwal Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka tidak ada bab yang secara khusus mengatur perihal keuangan desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />Pengaturan hanya sampai di tingkat kabupaten/kota dan desa dianggap bagian dari kabupaten/ kota. Regulasi yang mengatur wacana keuangan desa yaitu PP No. 72 Tahun 2005 perihal Desa yang merupakan aturan turunan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Substansi yang diatur di PP No. 72 Tahun 2005 relatif sama dengan substansi yang ada di dalam UU Desa. Dengan demikian, mampu disimpulkan bahwa pengaturan tentang keuangan desa di dalam UU Desa ini yakni meningkatkan status hukum dari Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(Referensi: Mewujudkan Desa Inklusif, Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender, <a href="https://drive.google.com/file/d/1LAwmf3Z-cnnUNvCYlt4OZfHIwQgGSLi_/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Donwload Disini</span></a>)</span></div> </div> </div>

Tata Kelola Penganggaran Desa

Pengelolaan keuangan desa haruslah menurut tatakelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana te...

+ Read more »

Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>INFODES -</b> Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menyusun<span style="color: #3d85c6;"> <a href="https://goo.gl/dqAWnE" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">modul Program Inovasi Desa</span></a></span>.</span> <div> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQGMSV3w2GcFp9ODg9Wq1deGOS8PAodUBtMH9_a1m-H3p9z-AbehNnQoPLB2udMvPN5YoK_yoCEhPLhuqX7d0a7AkJoJo9uNyWGBdADICc3Fnz4ksHIK3cV_zxDAevyNN0CQcvzNH1pth2/s1600/Website+P3MD-pengumuman-pendamping-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa" border="0" data-original-height="367" data-original-width="640" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQGMSV3w2GcFp9ODg9Wq1deGOS8PAodUBtMH9_a1m-H3p9z-AbehNnQoPLB2udMvPN5YoK_yoCEhPLhuqX7d0a7AkJoJo9uNyWGBdADICc3Fnz4ksHIK3cV_zxDAevyNN0CQcvzNH1pth2/s400/Website+P3MD-pengumuman-pendamping-desa.jpg" title="Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Modul tersebut berkhasiat untuk mewujudkan desa yang transparan, termasuk dalam hal penggunaan dana desa.<br /><br />Dilansir dari <i>liputan6.com</i>, Kepala Bidang Advokasi, Sosialisaai dan Edukasi KIP Wafa Patria Umma mengatakan, untuk mewujudkan desa yang transparan dibutuhkan keterbukaan info. Hal ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Baca: <a href="https://goo.gl/oX5z9V" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Masih Bingung Seputar Dana Desa, Temukan Jawabannya Disini</span></a>!</span><div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">"Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi publik yang sudah dijamin dalam Pasal 28F UUD dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 wacana Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," ujar dia di Jakarta, Rabu (21/2/2018).<br /><br />Menurut ia, dengan menjalankan UU KIP maka akan ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pengambilan kebijakan dan keputusan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.<br /><br />Selain itu, dalam Pasal 68 UU Desa juga menyatakan kalau masyarakat desa berhak meminta dan menerima gosip dari pemerintah desa serta mengawasi Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa.<br /><br />"Ke depan kita berharap dengan adanya desa transparan akan mendorong keterbukaan Informasi di Level Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional," ungkap beliau.<br /><br />Konsultan Nasional Program Inovasi Desa Kemendes PDTT, Lendy Wahyu Wibowo menyatakan, nantinya akan ada tujuh modul dalam <a href="https://goo.gl/dqAWnE" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">program penemuan desa</span></a> ini. Modul ini ditargetkan dapat selesai pada final April 2018 dan mulai disosialisaaikan pada Mei, Juni dan Juli 2018.<br /><br />"Makara kalau sudah tamat semua modulnya, kami akan sosialisasikan ke seluruh pendamping desa yang ada di seluruh Indonesia," kata dia.<br /><br />Sementara itu, Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Menurut Hendra J Kede m‎engatakan, keberadaan <a href="https://goo.gl/dqAWnE" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">modul Program Inovasi Desa</span></a> sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Baca: <a href="https://goo.gl/8bdUkG" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Program Inovasi Desa untuk Memperkuat Desa Berdaulat</span></a></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br />Lantaran Hak atas gosip merupakan Hak Azazi dan Hak Konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka kewajiban seluruh badan publik untuk memfasilitasi kedua hak masyarakat tersebut.<br /><br />"Kedua hak masyarakat tersebut mengharuskan seluruh badan publik di negeri ini dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, termasuk pengelolaan pemerintahan desa dan transparansi sejatinya yaitu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Hendra.(*)</span><br /> </div> </div> </div> </div> </div>

Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa

INFODES - Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT...

+ Read more »

Penatausahaan Pendapatan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa"><b>Penatausahaan</b></a> pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa yaitu pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana aktivitas/kepala dusun) dan bank.<br /> <br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a></div> <h3> A. JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA</h3> <div style="text-align: justify;"> </div> <h4> 1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)</h4> <div style="text-align: justify;"> Kelompok PA Desa mencakup Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Pendapatan Asli Desa</a>. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br /> <br /> Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha misalnya yakni pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman keuntungan BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.<br /> <br /> Pendapatan yang berasal dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Hasil Aset Desa</a> antara lain tambatan bahtera, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset tersebut umumnya yakni berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yakni pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/akseptor manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br /> <br /> Sedangkan seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa. Prosedur penerimaan pendapatan sewa, <br /> retribusi, dan pungutan yaitu sebagai berikut.<br /> <span id="goog_173790473"></span><span id="goog_173790474"></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pungutan dan Sewa</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> Swadaya dan partisipasi ialah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya ialah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat ialah santunan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan pribadi kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil adalah tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun lalu dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.<br /> <br /> Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas perlindungan-tunjangan baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau menurut RAB yang telah telah dibuat <br /> sebelumnya.<br /> <br /> Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa. Prosedur penerimaan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya Masyarakat</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain ialah pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pelaksana pungutan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.<br /> <br /> Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan bantuan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.</div> <h4> 2. Transfer Desa</h4> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan transfer desa terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Dana Desa</a>; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau tunjangan keuangan kepada desa. <br /> <br /> Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa, yakni 10 hari sesudah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ihwal Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. <br /> <br /> Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.<br /> <br /> Untuk dana desa yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota, prosedur penyaluran beserta persyaratan pencairannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Transfer dari Provinsi Kabupaten Kota</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> </div> <h4> 3. Pendapatan Lain-Lain</h4> <div style="text-align: justify;"> Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai tersebut, oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain berupa kuitansi penerimaan.</div> <h3> B. KODE REKENING PENDAPATAN DESA</h3> <div style="text-align: justify;"> Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok pendapatan desa adalah:</div> <ol> <li>Pendapatan Asli Desa (PA Desa).</li> <li>Pendapatan Transfer.</li> <li>Pendapatan Lain-Lain. </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan ialah:<br /> 1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa), terdiri dari:<br /> a. Hasil Usaha<br /> b. Hasil Aset<br /> c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong<br /> d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa<br /> <br /> 2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:<br /> a. Dana Desa<br /> b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah<br /> c. Alokasi Dana Desa (ADD)<br /> d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi<br /> e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota<br /> <br /> 3. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:<br /> a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat<br /> b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah<br /> <ol></ol> Rincian hingga ke tingkat objek pendapatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. Leveling arahan rekening pendapatan desa ialah sebagai berikut:</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leveling Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kode rekening pendapatan hingga ke level objek pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr> </tbody></table> <h3> C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA</h3> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam pelaksanaan <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">APB Desa</a>, Bendahara Desa menerima pendapatan antara lain berupa pendapatan sewa, pendapatan retribusi, pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat, pendapatan transfer, hibah, pertolongan dari pihak ketiga, dan pendapatan lainnya. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan berupa pencatatan ke dalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan pendapatan tersebut.<br /> <br /> Atas penerimaan tunai yang diterimanya, Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Bendahara Desa akan mendapat gosip dari bank berupa Nota Kredit. Berdasarkan nota kredit, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank. Penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib.<br /> <br /> Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pendapatan. Tujuannya yakni supaya diperoleh berita mengenai pendapatan menurut klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah acuan format Buku Rincian Pendapatan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Buku Rincian Pendapatan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak diatur mengenai Buku Rincian Pendapatan. Namun demikian buku pembantu ini penting dibentuk alasannya adalah mampu mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan. Sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi APB Desa.<br /> <br /> Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan. Namun pendapatan yang dicatat oleh Pelaksana Kegiatan yakni berupa penerimaan panjar (yang diterima dari Bendahara Desa) dan penerimaan dari swadaya masyarakat. Atas penerimaan berupa nonkas yang diterima dari masyarakat, Pelaksana Kegiatan harus mengkonversinya ke dalam nilai rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Selain itu Pelaksana Kegiatan juga harus menyusun Laporan Kegiatan sehabis aktivitas tamat dilaksanakan. ***</div> </div>

Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan...

+ Read more »