Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><span sans-serif="" verdana="">Satu desa, satu planning dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini s</span><span face="verdana, sans-serif">ejalan dengan prinsip kewenangan asal seruan dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa, perspektif “satu desa, satu planning, satu anggaran” dimaksudkan untuk dua hal. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s1600/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dal Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa" border="0" data-original-height="362" data-original-width="600" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s320/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" title="Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Perencanaa Desa </td></tr> </tbody></table> <span face="verdana, sans-serif">Pertama, desa memiliki hak kewenangan untuk mengambil keputusan perihal perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Kedua, membentengi imposisi dan mutilasi proyek masuk desa yang datang dari K/L maupun SKPD, yang selama ini membuat desa sebagai outlet atau pasar pe rencanaan dan penganggaran.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal itu merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi keberadaan desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa ialah alokasi anggaran, khususnya ADD, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Konsep dan praktik perencanaan desa itu sendiri memiliki makna “merebut negara”, mengingat ia berupaya menerobos rezim pemerintahan, rezim perencanaan, rezim pembangunan dan rezim demokrasi yang selama ini mengabaikan desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><b>Kapasitas dan Kinerja Desa</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan komponen penting dalam kemandirian desa. Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut kapasitas merupakan komponen sentral kemandirian desa, tetapi mereka selalu menyampaikan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi yaitu ketergantungan desa kepada pemerintah. </span><span face="verdana, sans-serif">Karena argumen ini, mereka mencurigai kemandirian desa dan efektivitas UU Desa. Karena ragu, maka pemerintah kawasan selama ini menempuh jalan pembinaan (yang diplesetkan menjadi pembinasaan) dan imposisi (pemaksaan) terhadap desa, minus fasilitasi. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Pembinaan hadir dalam bentuk ceramah yang berisi perintah-petuah “harus begini” dan “dihentikan begitu” yang membuat ketakutan orang desa. Imposisi hadir dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun acara paket dari atas; mulai dari hukum ADD yang sangat rigid sampai dengan pembentukan BUM Desa secara serentak dan seragam di seluruh desa. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Atas aturan ADD yang rigid membuat desa tidak leluasa bergerak, ibarat hanya disuruh untuk belanja, dan tidak jarang kepala desa yang kritis berujar: “kami diberi beras tetapi dilarang memasaknya”. Fasilitasi, dalam bentuk training atau asistensi teknis, hanya diberikan secara minimal oleh pemda melalui bentuk patahan-patahan proyek yang dangkal. Karena miskin fasilitasi maka masuk akal kalau kapasitas dan kinerja desa sangat lemah.(*)</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">*Catatan ini disadur dari "<a href=" /search?q=donwload-buku-desa-membangun-indonesia?m=1">Buku Desa Membangun Indonesia</a>."</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span></div>

Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa

Satu desa, satu planning dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini s ejalan denga...

+ Read more »

Inilah 7 Manfaat Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Perencanaan dan penganggaran desa yaitu proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47/2015.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWczE-AaMHOtT0qAHs4oeornxPEs0S-8NKwTnSX1_BKIp72TtcFALoHd4NukUUc_XOdweSHbBQCguLukel5X3PowsZ4MNl7_6RPrsK2A27KgrEuzPGIDrywm57MPRGyfTufoWElA08uo/s1600/perencanaan-partisipatif-warga-desa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bis Inilah 7 Manfaat Keterlibatan Warga dalam Perencanaan Penganggaran Desa" border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="229" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCWczE-AaMHOtT0qAHs4oeornxPEs0S-8NKwTnSX1_BKIp72TtcFALoHd4NukUUc_XOdweSHbBQCguLukel5X3PowsZ4MNl7_6RPrsK2A27KgrEuzPGIDrywm57MPRGyfTufoWElA08uo/s320/perencanaan-partisipatif-warga-desa.jpg" title="Inilah 7 Manfaat Keterlibatan Warga dalam Perencanaan Penganggaran Desa" width="320" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div> <span face="verdana, sans-serif">Perencanaan pembangunan Desa yakni proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.</span><br /><br /></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sesuai </span><span sans-serif="" verdana="">ketentuan pasal 97 UU Desa, ada dua jenis perencanaan pembangunan desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, mengikuti kala jabatan kepala desa. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Kedua, Rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan klasifikasi dari RPJM Desa untuk masa 1 (satu) tahun.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Adapun h</span><span sans-serif="" verdana="">asil dari</span><span sans-serif="" verdana=""> proses perencanaan desa yaitu dokumen </span><span sans-serif="" verdana="">RPJM Desa dan RKP Desa. Kedua dokumen perencanaan desa ini ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Perdes.</span><br /> <i style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></i> <i style="font-family: verdana, sans-serif;">Proses penganggaran desa harus konsisten dengan perencanaan desa. </i><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Apa itu Penganggaran Desa?</b><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Penganggaran Desa merupakan proses penyusunan planning keuangan dalam periode waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan desa.</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Dalam penganggaran desa, ada dua hal yang harus diperhatikan, ialah transparan dan akuntabel.</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Penganggaran desa yang t</span><span sans-serif="" verdana="">ransparan berarti seluruh acara dalam penganggaran desa dilarang ada satupun yang ditutup-tutupi. Anggaran harus kasatmata, terperinci, dapat dibaca, dan terbuka.</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Akuntabel artinya penganggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-ajakan. Semua anggaran desa yang tertuang dalam APBDes, berkewajiban melaporkan, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan.</span></div> <div> <div> <div> <div><br /></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Karena sekarang, masyarakat desa sebagai pemilik mandat atas pemerintahan desa. Maka,</span><span sans-serif="" verdana=""> seluruh masyarakat desa harus terlibat dalam pembangunan desa, termasuk dalam perencanaan penganggaran desa.</span></div> </div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">7 Manfaat Keterlibatan Warga dalam Perencanaan Penganggaran Desa, diantaranya sebagai berikut:</b></div> </div> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Hak warga sebagai pemilik Desa untuk mengetahui planning desa, proses</li> <li>pengambilan keputusan bagi seluruh warga, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik lebih terjamin sehingga mampu memberi kepastian tidak ada warga yang ditinggalkan dalam pembangunan desa;</li> <li>Mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan; meningkatkan tugas aktif warga dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik;</li> <li>Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yakni yang terbuka, efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>Memperbaiki pelayanan dasar di tingkat desa terutama bagi warga wanita, penyandang disabilitas dan warga miskin mengetahui alasan kebijakan publik yang menghipnotis hajat hidup orang banyak;</li> <li>Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau</li> <li>Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan info dalam proses perencanaan dan penganggaran desa serta menghasilkan layanan gosip yang berkualitas.</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> Ruang besar yang telah diberikan kepada Desa, jangan lagi dipersempit. Berikan kesempatan Desa mengurus dan mengatur diri sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Cara boleh beda, tujuan kita sama, yaitu mewujudkan desa yang maju, besar lengan berkuasa, mampu berdiri diatas kaki sendiri, berkeadilan dan demokratis. <a href=" /search?q=perencanaan-yang-baik-jantung" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Inilah visi tertinggi dari UU Desa</span></a>. (Admin/dbs) </span></div> </div> </div>

Inilah 7 Manfaat Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa

Perencanaan dan penganggaran desa yaitu proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan pe...

+ Read more »

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendes No.19/2017 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s1600/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangun Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" border="0" data-original-height="548" data-original-width="740" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5n_aGX3_KIMfCaGOyRd1OaSsMHVvs0MwnfPEjSpVa5ZoHJwGn-brDMf-GnpEanz4xRzzLXkcwY5-EdufT7CfiliiAlsvdNvYHTx_DGrAQISO-yRODMxKauZ2H8L9dtKhrFhb6_KvcVRY/s400/PermendesPDTT-Nomor-19-Tahun-2017+tentang-Penetapan-PrioritasDanaDesa-Tahun+2018-page-001-iloveimg-compressed.jpg" title="Inilah Prioritas Dana Desa Tahun 2018 untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pembangunan Desa </b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span> <span sans-serif="" verdana="">Dana Desa dipakai untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup insan serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan acara dan kegiatan Pembangunan Desa, yang mencakup antara lain: </span><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b> <span sans-serif="" verdana="">a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:</span><br /> <div> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Lingkungan pemukiman; </li> <li>Transportasi; </li> <li>Energi; dan</li> <li>Informasi dan komunikasi</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar  untuk pemenuhan kebutuhan:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesehatan masyarakat; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pendidikan dan kebudayaan. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif mencakup aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan tempat perdesaan.</span></li> </ol> <div> <span sans-serif="" verdana="">d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: </span></div> <div style="text-align: left;"> <ol style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penanganan bencana alam; dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pelestarian lingkungan hidup. </span></li> </ol> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. </span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat </b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara berdikari.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan bahan perihal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengelolaan dan pengembangan sistem gosip Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan acara pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan aktivitas pelestarian lingkungan hidup;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Dukungan pengelolaan perjuangan ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau forum ekonomi masyarakat Desa lainnya; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengembangan kolaborasi antar Desa dan kolaborasi Desa dengan pihak ketiga; dan</span></li> <li><span sans-serif="" verdana=""><span sans-serif="" verdana="">Bidang aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.</span> </span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana="">(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau tubuh kerja sama antar-Desa. <br /><br />(4) Swakelola oleh badan kolaborasi antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antardesa. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Desa, baik dalam merencanakan acara dan aktivitas pembangunan desa dan acara pemberdayaan masyarakat desa dapat mempertimbangkan <u>tipologi desa</u> menurut tingkat perkembangan kemajuan desa. </span><br /></div> </div>

Inilah Prioritas Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Hal ini sebagaimana ...

+ Read more »

Apa Saja Pembiayaan Bpd Dalam Apbdes?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah forum yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam sistem pemerintahan desa paska lahirnya UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tugas BPD diantaranya yakni </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">menyerap, mengelola dan menyapaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Penjabaran fungsi dan peran BPD telah</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> diatur dalam </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #3d85c6;">P</span><span style="color: #3d85c6;">eraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 Tahun 2016 perihal Badan Permusyawaratan Desa</span>.</span></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pembiayaan BPD dalam APBDes?</b></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt0-vjcVtbSWM_aWqlRKRVXvHKhDf1m3Gz8gtuPRZh5YnWFLpcqBds1ma9_Wj-1efp7Yg8ToLS4v7IDAq7IjALra3uRtwyvBFngijtYZ3e4Bj5qCTqSPl65syykK41aDEIlHRIwsHnD14/s1600/jenis+anggaran+BPD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="625" data-original-width="758" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt0-vjcVtbSWM_aWqlRKRVXvHKhDf1m3Gz8gtuPRZh5YnWFLpcqBds1ma9_Wj-1efp7Yg8ToLS4v7IDAq7IjALra3uRtwyvBFngijtYZ3e4Bj5qCTqSPl65syykK41aDEIlHRIwsHnD14/s400/jenis+anggaran+BPD.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPD menerima biaya operasional yang bersumber dari APB Desa. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penentuan a</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">lokasi biaya operasional BPD memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif; text-align: center;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif; text-align: center;">Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh derma mencakup derma pelaksanaan tugas dan fungsi dan bantuan lainnya. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif; text-align: center;">Tunjangan pelaksanaan peran dan fungsi merupakan bantuan kedudukan. Sedangkan pemberian lainnya merupakan pertolongan kinerja.</span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan menurut kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. Untuk santunan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa (APBDes). Sedangkan b</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">esaran bantuan BPD ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembiayaan pengembangan kapasitas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Pendanan pelaksanaan acara BPD dibebankan pada:</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; <br />b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; <br />c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<br /><br />Berikut ini acuan komponen pembiayan untuk operasionalisasi BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bahan pengajuan dalam RKP Desa maupun APB Desa sebagai berikut: </span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgldhAOP95NF4scMogYeEiDd3ijaI7tcOrvd-nUPSPtNTtqtdAuB-hgiRtz5ZmVDiPNDAFlKLqKGSY8IyvjYdNfHPUjTsPbYq3GPwInMkuKQvwpZhkIEpUk2YoixJDF4zHDwhE2tVwXQlY/s1600/pembiayaan+bpd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="618" data-original-width="897" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgldhAOP95NF4scMogYeEiDd3ijaI7tcOrvd-nUPSPtNTtqtdAuB-hgiRtz5ZmVDiPNDAFlKLqKGSY8IyvjYdNfHPUjTsPbYq3GPwInMkuKQvwpZhkIEpUk2YoixJDF4zHDwhE2tVwXQlY/s400/pembiayaan+bpd.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian tanggapan atas pertanyaan wacana <u style="font-weight: bold;">Apa Saja Pembiayaan BPD dalam APBDes.</u></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">*Jawaban tersebut disadur dari</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span><span style="color: #3d85c6; font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1eVkGJxtj5jtGd5vy0wmahB8S1tc1qh82/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Buku Panduan BPD Tahun 2018</span></a> </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">yang diterbitkan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">sumbangan KOMPAK. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Semoga bermanfaat.</span></div> </div>

Apa Saja Pembiayaan Bpd Dalam Apbdes?

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah forum yang melaksanakan fungsi pemerint...

+ Read more »

Tujuan Musrembangdes?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana=""><b>Musrembangdes</b> yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s1600/perencanaan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk Tujuan Musrembangdes?" border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s400/perencanaan+desa.jpg" title="Tujuan Musrembangdes?" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Stakeholder desa ialah semua pihak yang ada dalam masyarakat, baik itu individu, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai relasi terhadap permasalahan dan kepentingan bersama dalam pembangunan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan <span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa yang ideal</span>.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Namun dalam pelaksanaan musrembangdes dihampir semua desa masih sebatas acara rutinitas dan ruang pertemuan dialogis elit-elit desa dengan pihak supradesa (kecamatan dan pendamping). Sehingga perencanaan desa yang partisipatif menjadi sepi di desa, terutama dalam perlibatan kaum perempuan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Imbas dari sepinya perencanaan desa yang tidak partisipatif. Membuat proses perencanaan dan penganggaran desa rentan terhadap kepentingan kades, aparatur desa, BPD dan elit-elit desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Maka tak heran jika tawaran-tawaran dari masyarakat sering tersingkirkan pada ketika penetapan prioritas acara pembangunan desa. Jika mirip yang terjadi, masuk akal jikalau masyarakat bertanya <span style="color: #3d85c6;">Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal?</span></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Padahal musrembangdes itu sebagai media pertemuan bagi pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk merembugkan dan memikirkan masalah-persoalan terkait pembangunan desa sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama di desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Tujuan Musrembang Desa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Beberapa tujuan dari pelaksanaan musrembangdes dapat diuraikan sebagai berikut:</span></div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li><span sans-serif="" verdana="">Menetukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui dana swadaya/gotong royong masyarakat desa.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan memutuskan prioritas acara desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan prioritas masalah tempat yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrembang kecamatan untuk menjadi aktivitas pemerintah daerah dan didanai melalui APBD kabupaten/kota, Provinsi dan APBN.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Menyepakati perwakilan atau utusan Desa untuk memaparkan dilema-duduk perkara yang dihadapi masyarakat di desanya dalam forum musyawarah kecamatan untuk menjadi penyusunan program pemerintah kawasan/SKPD tahun berikutnya.</span></li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian tanggapan singkat atas pertanyaan <b>Apa Tujuan Musrembangdes?</b>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam artikel sebelumnya kita juga sudah membahas secara lengkap dan tutas perihal <span style="color: #3d85c6;">Pedoman Pelaksanaan Musrembang Desa</span> berserta langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa.</span><span sans-serif="" verdana="">Semoga  bermanfaat.</span></div> </div> </div>

Tujuan Musrembangdes?

Musrembangdes yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan men...

+ Read more »

Bagaimana Kekerabatan Kerja Lkd Dan Lad Dengan Pemerintah Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNNin4zuBN_5vI-XQwjF1M4rKmEpsaVOtnDGijpYHXZLHLpJaGLwWduPojzVUGR1KiO7-lGoejYdbHHHr0U8IWIU11Zfz-SVBlF-XarPg5ZYiOhRD7HSEF53mBVceqVoeuZw3lpKWfebQ/s1600/hubungan+kerja+lembaga+kemasyarakatan+desa+dengan+pemerintah+desa.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa ad Bagaimana Hubungan Kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa?" border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNNin4zuBN_5vI-XQwjF1M4rKmEpsaVOtnDGijpYHXZLHLpJaGLwWduPojzVUGR1KiO7-lGoejYdbHHHr0U8IWIU11Zfz-SVBlF-XarPg5ZYiOhRD7HSEF53mBVceqVoeuZw3lpKWfebQ/s400/hubungan+kerja+lembaga+kemasyarakatan+desa+dengan+pemerintah+desa.JPG" title="Bagaimana Hubungan Kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa?" width="400" /></a></div> <div> <br /></div> <div> Rumusan wacana Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Pasal 94 berbunyi:</div> <div> <br /></div> <div> (1) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.    </div> <div> <br /></div> <div> (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.</div> <div> <br /></div> <div> (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melakukan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. </div> <div> <br /></div> <div> (4) Pelaksanaan acara dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan forum non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan forum kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.</div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Sekarang pemerintah Desa bersama masyarakat mampu memprakarsai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><span>Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</span> dan <span>Tatacara Pembentukan Lembaga Adat Desa</span> (LAD) berpedoman pada P</span>eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018.</div> <div> <br /></div> <div> Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit mencakup:</div> </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span face="Verdana, sans-serif">Rukun Tetangga;</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Rukun Warga; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Karang Taruna;</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pos Pelayanan Terpadu; dan </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.</span></li> </ul> </div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><div> Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan peran lain yang diberikan oleh Kepala Desa.</div> <div> <br /></div> <div> Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.</div> </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi duduk perkara kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya bersama-sama.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Bagaimana Hubungan Kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa?</b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa ialah bersifat kemitraaan. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Sedangkan hubungan kerja dengan </span><span face="Verdana, sans-serif">Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat konsultatif, dan korelasi kerja dengan </span><span face="Verdana, sans-serif">Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.</span></div> </div>

Bagaimana Kekerabatan Kerja Lkd Dan Lad Dengan Pemerintah Desa?

Rumusan wacana Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

+ Read more »

Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana=""><b>Lembaga Kemasyarakatan Desa</b> yang selanjutnya disingkat LKD yaitu wadah partisipasi masyarakat, sebagai kawan Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. </span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ8aJ4uX9sfKKXT0T5KtqrbrArpo401jgWEKwPudOfhSCVNqXAddBa6ptrkDm-tLRiBYBZdaH2EI432E_L59b0LrqnrlfCmXFtTaF8yF0khtawRj8aWy_DaMdzD9zKmM4D-V-dhM5n-aE/s1600/tatacara-pembentukan-lembaga-kemasyarakatan-desa-LKD-2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)" border="0" data-original-height="406" data-original-width="640" height="253" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ8aJ4uX9sfKKXT0T5KtqrbrArpo401jgWEKwPudOfhSCVNqXAddBa6ptrkDm-tLRiBYBZdaH2EI432E_L59b0LrqnrlfCmXFtTaF8yF0khtawRj8aWy_DaMdzD9zKmM4D-V-dhM5n-aE/s400/tatacara-pembentukan-lembaga-kemasyarakatan-desa-LKD-2018.jpg" title="Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)" width="400" /></a></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dilakukan atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana=""> </span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>Persyaratan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa:</b></span></div> <span sans-serif="" verdana=""> <div> <ol style="text-align: left;"> <li>Berasaskan Pancasila dan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Aktif mengembangka nilai dan budbahasa istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi insan dan dipatuhi oleh masyarakat;</li> <li>Berkedudukan di Desa setempat;</li> <li>Keberadaannya bermanfaat dan diperlukan masyarakat Desa;</li> <li>Memiliki kepengurusan yang tetap;</li> <li>Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan </li> <li>Tidak bekerjasama kepada partai politik.</li> </ol> </div> <div> Ketentuan lebih lanjut ihwal pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  Desa (LKD) diatur melalui Peraturan Desa (Perdes). </div> <div> <br /></div> <div> <b>Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa:</b></div> </span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;</li> <li>Ikut serta dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan; dan</li> <li>Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, LKD dapat mengusulkan acara dan acara kepada Pemerintah Desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <b><span sans-serif="" verdana="">Fungsi </span><span sans-serif="" verdana="">Lembaga Kemasyarakatan Desa:</span></b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;</li> <li>Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;</li> <li>meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;</li> <li>Menyusun rencana, melakukan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;</li> <li>Menumbuhkan, membuatkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta bersama-sama masyarakat;</li> <li>Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan</li> <li>Meningkatkan kualitas sumber daya insan.</li> </span></ol> <span sans-serif="" verdana=""> Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit mencakup:</span><br /> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Rukun Tetangga;</li> <li>Rukun Warga;</li> <li>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>Karang Taruna; </li> <li>Pos Pelayanan Terpadu; dan </li> <li>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.</li> </span></ul> <span sans-serif="" verdana=""> </span><span sans-serif="" verdana="">Pemerintah Desa dan masyarakat Desa mampu membentuk LKD selain jenis-jenis diatas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Demikian ihwal Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa terbaru sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ihwal Lembaga Kemasyarakatan Desa dan <span style="color: #3d85c6;">Lembaga Adat Desa</span>.</span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div style="text-align: left;"> <span sans-serif="" verdana="">Untuk diketahui, dengan dikeluarkannya peraturan terbaru ini maka Peraturan </span><span sans-serif="" verdana="">Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 ihwal </span><span sans-serif="" verdana="">Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</span></div> </div> </div> </div> </div>

Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD yaitu wadah partisipasi masyarakat, sebagai kawan Pemerintah Desa, ikut serta d...

+ Read more »

8 Golongan Barang Milik Desa (Bmdesa)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Definisi umum Aset Desa adalah barang milik Desa (BMDesa) yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikuj9McYN8XcB7wnNXMZc0aAu4EqCfOk19isiASA_9QPazSNEGvqTgxRtZca6LR4_rA2UJrhmgt-Fi0kptLcS9O77eF_I7r5Rw9kN5PQO-ZTrb_j2xNpCVpLCWe9sz0YQzfZYa6W5sPpR8/s1600/aset-desa-pengertian-dan-jenisnya.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Definisi umum Aset Desa adalah barang milik Desa 8 Golongan Barang Milik Desa (BMDesa)" border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikuj9McYN8XcB7wnNXMZc0aAu4EqCfOk19isiASA_9QPazSNEGvqTgxRtZca6LR4_rA2UJrhmgt-Fi0kptLcS9O77eF_I7r5Rw9kN5PQO-ZTrb_j2xNpCVpLCWe9sz0YQzfZYa6W5sPpR8/s400/aset-desa-pengertian-dan-jenisnya.png" title="8 Golongan Barang Milik Desa (BMDesa)" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam </span><span style="color: #3d85c6;">Pedoman umum Kodefikasi Aset Desa</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">, Barang Milik Desa digolongkan ke dalam 8 kelompok yakni: </span></div> <div> <div> <br /></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>1. Persediaan </b></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b>a) Barang Pakai Habis Bahan</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Suku Cadang, Alat/Bahan untuk aktivitas Kantor, Obat-obatan, Persediaan untuk dijual/diserahkan, Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, Natura dan Pakan, Persediaan Penelitian Biologi</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b) Barang Tak Habis Pakai Komponen, Pipa, Rambu-Rambu </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c) Barang Bekas Pakai Komponen Bekas dan Pipa Bekas</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Tanah  </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tanah Kas Desa, Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Hutan, Tanah Kebun Campuran, Tanah Kolam Ikan, Tanah Danau/Rawa, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Pertambangan, Tanah Untuk Bangunan Gedung, Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Badan Jalan dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /><b>3. Peralatan dan Mesin </b><br /><br />a) Alat Besar <br />Alat Besar Darat, Alat Besar Apung. Alat Bantu dan lain-lain sejenisnya. <br /><br />b) Alat Angkutan </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor dan lain-lainnya sejenisnya. <br /><br />c) Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d) Alat-Alat Pertanian </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e) Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f) Alat Studio dan Alat Komunikasi </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Alat Studio, Alat Komunikasi, Peralatan Pemancar, Peralatan Komunikasi Navigasi dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g) Komputer Komputer Unit, Peralatan Komputer dan lain-lain sejenisnya.  </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h) Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin, Alat Pengeboran Non Mesin dan lain-lain sejenisnya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">i) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Sumur, Produksi dan lain-lain sejenisnya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">j) Peralatan Olahraga. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Gedung dan Bangunan</b><br /><br />a) Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja dan gedung lainnya yang sejenis. <br /><br />b) Bangunan Monumen Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya. </span><br /> <div> <div> </div> </div> </div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>5. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>  </span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <br /></div> a) Jalan dan Jembatan <br />Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. <br /><br />b) Bangunan Air/Irigasi <br />Bangunan air irigasi, Bangunan Pengairan Pasang Surut, Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, Bangunan Air Bersih/Air Baku, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya. <br /><br />c) Instalasi <br />Instalasi Air Bersih/Air Baku, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. <br /><br />d) Jaringan <br />Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Jaringan Gas dan lain-lain sejenisnya. <div> <b><br /></b></div> <div> <b>6. Aset tetap lainnya </b></div> <div> <br /></div> <div> a) Bahan Perpustakaan </div> <div> Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, Kartografi, Naskah dan Lukisan dan lain-lain sejenisnya. </div> <div> <br /></div> <div> b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga </div> <div> Barang Bercorak Kesenian, Barang Bercorak Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Tanda Penghargaan bidang Olaraga, dan lain-lain sejenisnya. </div> <div> <br /></div> <div> c) Hewan </div> <div> Hewan Piaraan, Ternak dan lain-lain sejenisnya. </div> <div> d) Ikan </div> <div> e) Tanaman </div> <div> f) Aset Tetap dalam Renovasi</div> <div> <br /></div> <b>7. Kontruksi dalam pengerjaan </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>8. Aset Tak Berwujud </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penggolongan Aset Desa tersebut di atas terbagi atas Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kebijakan wacana Pengelolaan Aset Desa diatur dalam <span style="color: #3d85c6;">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 wacana Pengelolaan Aset Desa</span>.</span></div> </div>

8 Golongan Barang Milik Desa (Bmdesa)

Definisi umum Aset Desa adalah barang milik Desa (BMDesa) yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran...

+ Read more »

Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan di Desa pada tahun 2018 dilakukan melalui </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Padat Karya Tunai di Desa atau yang sering disingkat PKTD, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perjuangan memajukan pembangunan dan perekonomian desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tujuan padat karya tunai yaitu untuk menciptkan lapangan kerja, meningkatkan pendampatan dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antar desa.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANhddyWdy2XDjEcItXXmh-EdB3YG5QrFJhUSy0Svl1_gPW3BWBN-wm5oPXqN1pp85v-wZqLq9doA1LcIQe7KOKcznZgy0B-LwNPsuviINFcmhZdGNO7Ara1rpSPs83AbFZsA9_q1dqgs/s1600/padat+karya+tunai+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Padat Karya Tunai di Desa atau yang sering disingkat PKTD Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018" border="0" data-original-height="399" data-original-width="635" height="251" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANhddyWdy2XDjEcItXXmh-EdB3YG5QrFJhUSy0Svl1_gPW3BWBN-wm5oPXqN1pp85v-wZqLq9doA1LcIQe7KOKcznZgy0B-LwNPsuviINFcmhZdGNO7Ara1rpSPs83AbFZsA9_q1dqgs/s400/padat+karya+tunai+2018.jpg" title="Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Terkait dengan ajaran pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa, Pemerintah telah menerbitkan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href=" /search?q=petunjuk-teknis-penggunaan-dana-desa" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Tahun 2018</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai tersebut menjadi anutan bagi Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota dan Desa untuk memfasilitasi Desa mempercepat penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan kententuan peraturan perundang-usul.</span><br /> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan - hambatan, seperti belum terpenuhinya ketentuan 30% Hari Orang Kerja (HOK) dalam APBDes, belum dipenuhinya persyaratan untuk memperoleh dukungan keuangan dari kabupaten/kota dan provinsi serta alokasi dana desa, dan banyaknya planning anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi desain yang harus diverifikasi dan disetujui oleh pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan keterlambatan satu tahapan penyaluran dan menghambatan penyaluran berikutnya.</span><br /> <span style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: verdana, sans-serif;">Dengan adanya kendala-kendala tersebut berimplikasi terhadap Penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal, seharusnya kalau PKTD berjalan efektif akan mampu menyerap tenaga kerja antara 9,04 juta jiwa 11,8 juta jiwa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peningkatan pendapatan agregat masyarakat tidak berjalan mirip yang diperlukan alasannya adalah PKTD diperkirakan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat antara Rp13,12 T - Rp17,5 T. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Daya beli masyarakat tidak optimal, alasannya adalah seharusnya apabila PKTD berjalan, maka akan meningkatkan daya beli antara Rp9,1 T - Rp12,2 T.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa menjadi tidak optimal, sebab PKTD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara 0,09% - 0,12%; dan Pengentasan kemiskinan menjadi terhambat, karena PKTD mampu menurunkan jumlah penduduk miskin minimal sebanyak 355 ribu jiwa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Baca juga:</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span><a href=" /search?q=petunjuk-teknis-penggunaan-dana-desa" style="font-family: Verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Inilah Manfaat dan Dampak Padat Karya Tunai di Desa</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Tahap 1:</b><br /> <div> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Penyesuaian RAB untuk pemenuhan HOK 30%.</li> <li>Pemenuhan petunjuk teknis dalam penyusunan RAB dan spesifikasi desain</li> <li>Akselerasi penetapan Perda APBDes melalui: Penyederhanaan jenis aktivitas, Peningkatan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD, Percepatan pemenuhan persyaratan santunan keuangan, baik dari provinsi, kabupaten/kota, maupun ADD.</li> <li>Menyelesaikan Perkada perihal Pembagian Dana Desa per desa dan segera menyampaikannya ke KPPN untuk penyaluran Dana Desa tahap I.</li> <li>Mempermudah persyaratan untuk memperoleh ADD dan sumbangan keuangan.</li> <li>Asistensi dan fasilitasi dalam penyusunan perdes APBDes.</li> <li>Mempermudah sekaligus mempercepat proses verifikasi rancangan Peraturan Daerah APBDes.</li> <li>Asistensi dan fasilitasi penyusunan RAB dan spesifikasi desain teknis.</li> <li>Menghimbau kepala desa yang belum memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa.</li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Tahap 2:</b></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <ol style="text-align: left;"> <li>Tidak menunda penyampaian Perda APBDes maupun hasil pembiasaan RAB untuk pemenuhan HOK 30%.</li> <li>Akselerasi penyelesaian Perkada perihal Pembagian Dana Desa per desa dan menyampaikannya ke KPPN untuk penyaluran Dana Desa tahap 1. </li> <li>Pemerintah kab/kota dan pemerintah desa segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya untuk mempercepat penyaluran Dana Desa tahap 2, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes.</li> <li>Pemerintah kab/kota menawarkan asistensi dan fasilitasi apabila ada dokumen persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Pemerintah kab/kota supaya proaktif menghimbau kepala desa yang belum memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa, baik tahap 1 dan tahap 2.</li> <li>Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat menawarkan teguran kepada bupati/walikota yang terlambat menyalurkan Dana Desa ke Desa yang persyaratannya sudah lengkap.</li> </ol> Diolah dari paparan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2018, <a href="https://drive.google.com/file/d/1B_L2DpWOb5M3aPR9Onrp01UTZ_ccKj2B/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Donwload Disini</span></a>. Semoga bermanfaat.</span></div> </div> </div> </div>

Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa 2018

Pembangunan di Desa pada tahun 2018 dilakukan melalui  Padat Karya Tunai di Desa atau yang sering disingkat PKTD, merupakan salah satu upa...

+ Read more »

Tatacara Pembentukan Forum Etika Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD ialah lembaga yang menyelenggarakan fungsi budbahasa istiadat dan menjadi bab dari Susunan Asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW6ced1vzQyJSLxhyphenhyphenfljG3uTkCPFRM-FYLB5LHaG3IbVMX601CEUXM-V0OF9bpD1ylFXbSCksbytxiR9C8Edv37ZsMVu2c_uaONBsenH_-TvlczM8jIX9yj6NY8UK8q-IyX4UAN4mCLM/s1600/tatacara-pembentukan-lembaga-adat-desa-risehtunong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang Tatacara Pembentukan Lembaga Adat Desa" border="0" data-original-height="410" data-original-width="640" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW6ced1vzQyJSLxhyphenhyphenfljG3uTkCPFRM-FYLB5LHaG3IbVMX601CEUXM-V0OF9bpD1ylFXbSCksbytxiR9C8Edv37ZsMVu2c_uaONBsenH_-TvlczM8jIX9yj6NY8UK8q-IyX4UAN4mCLM/s400/tatacara-pembentukan-lembaga-adat-desa-risehtunong.jpg" title="Tatacara Pembentukan Lembaga Adat Desa" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lembaga Adat Desa (LAD) mampu dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Persyaratan Pembentukan Lembaga Adat Desa :</b></span></div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Aktif mengembangka nilai dan adab istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi insan dan dipatuhi oleh masyarakat;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berkedudukan di Desa setempat;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Memiliki kepengurusan yang tetap;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tidak berafiliasi kepada partai politik.</span></li> </ol> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Ketentuan lebih lanjut perihal pembentukan Lembaga Adat Desa diatur melalui Peraturan Desa (Perdes).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Tugas Lembaga Adat Desa :</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lembaga Adat Desa (LAD) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan akhlak istiadat sebagai wujud legalisasi terhadap adat istiadat masyarakat Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /><b>Fungsi Lembaga Adat Desa :</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat dan unsur relasi lainnya;</li> <li>melestarikan hak ulayat, tanag ulayat, hutan adab, dan harta dan/atau kekayaan etika lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;</li> <li>Mengembangkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Desa;</li> <li>Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;</li> <li>Pengembangan nilai etika istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;</li> <li>Mengembangkan nilai akhlak untuk aktivitas kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan</li> <li>Mengembangkan kolaborasi dengan Lembaga Adat Desa lainnya.</li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <b>Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Desa</b></div> <div> <br /></div> <div> Jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan berpedoman pada Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.</div> <div> <br /></div> <div> Demikian tentang Tatacara Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.(*)</div> </span></div> </div> </div>

Tatacara Pembentukan Forum Etika Desa

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD ialah lembaga yang menyelenggarakan fungsi budbahasa istiadat dan men...

+ Read more »

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s1600/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="600" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCL8CVvdTnWD9lWqnhocMLDHREgHK2xCOVsHU0mTdsHf4D_-_S9lfAU8zREFUXyf0EMzp_Jq2Fs3Lk2innexauVlL5OUL2jBrsSIpJeT-FIHLfNWRYB2ehqdvEfffbdHxxXRuWyHuI6TGn/s400/Ilustrasi-Copy-Paste.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen perencanaan desa tersebut, baik RPJMDes maupun RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun oleh pemerintah desa untuk jangka waktu 6 tahun dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan partisipatif.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan, </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">RKP Desa atau yang sering disingkat dengan RKPDes merupakan klasifikasi dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun anggaran.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua dokumen pembangunan desa tersebut wajib ada di Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Berikut beberapa pasal yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa. </b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 2 </span></div> <div> <ol style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat tolong-menolong.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Masyarakat Desa berhak melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kawasan kabupaten/kota.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Camat atau sebutan lain melaksanakan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di daerahnya.</span></li> </ol> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 3</span></div> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 4 </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:</span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</span></li> </ul> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.</span></div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 5</span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan tahapan yang mencakup:</span><br /> <ul style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Penyusunan RPJM Desa; dan</li> <li>Penyusunan RKP Desa.</li> </span></ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> 2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian beberapa pasal yang terkait dengan Rencana Pembangunan Desa dan penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri No.114 Tahun 2014 ihwal </span></a></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pedoman Pembangunan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah, kalau dilihat dari penjelasan diatas menunjukan bahwa RPJMDes dan RKPDes bukanlah sebuah hambatan dalam pembangunan desa dan dana desa. Keduanya justru merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk kemandirian desa. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> </div>

Rpjmdes Dan Rkpdes Bukan Hambatan Dalam Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yan...

+ Read more »

Panduan Singkat Penyusunan Rkpdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgckojxFBdVHhyY8QK5g-hv9LZVjzkJSoemUOHn8O8_snsGFQ0_SUUsxIMs0DzeX0-aifIRAoAj9inbKWS-kSq4wag_TrMIzCpE02BmNG-VBZn6KMyfGj1vZ-QG7ZWUrUrQBuOiV04lFK0/s1600/pedoman-penyusunan-rkpdes-2018.jpg"><img alt="Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka M Panduan Singkat Penyusunan RKPDes Tahun 2018" border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgckojxFBdVHhyY8QK5g-hv9LZVjzkJSoemUOHn8O8_snsGFQ0_SUUsxIMs0DzeX0-aifIRAoAj9inbKWS-kSq4wag_TrMIzCpE02BmNG-VBZn6KMyfGj1vZ-QG7ZWUrUrQBuOiV04lFK0/s400/pedoman-penyusunan-rkpdes-2018.jpg" title="Panduan Singkat Penyusunan RKPDes Tahun 2018" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></span><span sans-serif="" verdana=""><span sans-serif="" verdana="">Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). </span><span sans-serif="" verdana="">RPJMDes ialah Dokumen Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.</span></span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta planning acara yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</span><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJMDes, antara lain sebagai berikut:</b><br /> <div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyelerasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Pengkajian Keadaan Desa; </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes);</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyusunan Rancangan RPJM Desa;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penetapan RPJMDes.</span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana=""><span>Alur penyusunan RPJMDes</span> berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 ihwal Perencanaan Pembangunan Desa.</span><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Panduan Penyusunan RKPDes Tahun 2018</b><br /> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disingkat RKPDes yaitu penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. </span><span sans-serif="" verdana="">RKPDes disusun sesuai dengan info dari pemerintah tempat kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa.</span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam penyusunan RKPDes, Desa harus memperhatikan rencana acara prioritas dari pemerintah pusat, pemerintah kawasan, dan pemerintah kawasan kabupaten/kota.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana=""><i><b>Jadwal Penyusunan RKPDes</b></i></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Penyusunan RKPDes harus mengikutsertakan masyarakat desa;</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Setelah RKPDes disusun kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tamat bulan September tahun berjalan. </span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">RKPDes menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).</span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana="">Mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun RKP Desa, dana bagaimana sistematika penyusunannnya dapat dibaca dalam artikel </span><span>alur penyusunan RKPDes</span><span sans-serif="" verdana="">.</span><br /> <i style="font-family: verdana, sans-serif;"><b><br /></b></i> <i style="font-family: verdana, sans-serif;"><b>Alur Penyusunan RKP Desa</b></i><br /> <span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;</li> <li>Pembentukan tim Penyusunan RKP Desa;</li> <li>Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan acara/kegiatan yang masuk ke desa;</li> <li>Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</li> <li>Penyusunan rancangan RKP Desa;</li> <li>Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;</li> <li>Penetapan RKP Desa;</li> <li>Perubahan RKP Desa; dan</li> <li>Pengajuan daftar ajuan RKPDes.</li> </span></ul> <span sans-serif="" verdana=""> </span><span sans-serif="" verdana=""><b><i>Prioritas Program Dana Desa 2018 dalam RKPDes </i></b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, telah menerbitkan <span>Permendes Nomor 19 Tahun 2017 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018</span>. </span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Dalam permendes tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dana desa tahun 2018 terfokus untuk membiayai program atau aktivitas bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembangunan desa.</span><br /> <span face="verdana, sans-serif"><br /></span> <span face="verdana, sans-serif">Untuk bidang pembangunan desa, semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. </span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan, untuk b</span><span sans-serif="" verdana="">idang pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan dituju untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya yang ada di desa sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Oleh alasannya itu, dalam rangka mempertajam prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 baik di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Kementerian Desa, PDTT telah merumuskan e</span><span sans-serif="" verdana="">mpat acara prioritas dana desa tahun 2018.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Empat program prioritas dana desa 2018 Kemendesa, ialah Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung Air Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Program prioritas dana desa 2018 tersebut dimasukan dalam dokumen RKPDes 2018. Bagi desa yang sudah final menyusun dan memutuskan RKPDes, namun belum memasukan 4 prioritas tersebut, dapat melaksanakan revisi </span><span sans-serif="" verdana="">RKPDes.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk diketahui bahwa berdasarkan hasil penilaian bahwa pengelolaan dana desa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan perbaikan regulasi dan penyempurnaan pengelolaan dana desa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Permasalahan yang ditemukan, seperti penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak di dukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan yang bisa dkerjakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga, belanja diluar yang telah ditetapkan dalam APBDes, dll.</span></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Demikian <u>Panduan Singkat Penyusunan RKPDes Tahun 2018</u>. <i>Semoga bermanfaat.</i></span><span sans-serif="" verdana=""><i> </i></span></div> </div>

Panduan Singkat Penyusunan Rkpdes

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).  RPJMDes ialah Dokumen ...

+ Read more »

Tatacara Pembentukan Dana Cadangan Di Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dijelaskan dalam <span>Permendagri No.113/2014</span>. Pembiayaan Desa ialah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNA7B2IuotCt-zuiplZCcYn2RHkmIML1o2RUF3FXmQpUm0GcxjFsvPdZBxRycJg9h32haw3NdGM860U47E3z3Lki_F1hzogci4VvP35g68x4FswPtIbkjjFajCeBYhsC7XAxBk__lf3W8/s1600/pembentukan-dana-cadangan-desa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNA7B2IuotCt-zuiplZCcYn2RHkmIML1o2RUF3FXmQpUm0GcxjFsvPdZBxRycJg9h32haw3NdGM860U47E3z3Lki_F1hzogci4VvP35g68x4FswPtIbkjjFajCeBYhsC7XAxBk__lf3W8/s400/pembentukan-dana-cadangan-desa.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. </span><span face="Verdana, sans-serif">Yang disebut dengan Penerimaan Desa yaitu uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui rekening Kas Desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <b><span face="Verdana, sans-serif">Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:</span></b></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span face="Verdana, sans-serif">Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya,</span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Pencairan dana cadangan, dan </span></li> <li><span face="Verdana, sans-serif">Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</span></li> </ul> </div> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Kenapa ada Silpa anggaran? Karena terjadi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, alasannya adalah penghematan belanja, dan sisa dana dari aktivitas lanjutan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <b><span face="Verdana, sans-serif">Apa kegunaan Dana Silpa? </span></b></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dengan terjadinya Silpa mampu digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, dapat mendanai pelaksanaan aktivitas lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Apa itu Dana Cadangan? </b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam <span style="color: #0b5394;">Permendagri No.113/2014 wacana Keuangan Desa</span>, dalam pasal 19 dijelaskan, bahwa pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak mampu sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <span face="Verdana, sans-serif">Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam peraturan desa paling sedikit memuat:<br /><ul style="text-align: left;"> <li>Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;</li> <li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan;</li> <li>Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;</li> <li>Sumber dana cadangan; dan</li> <li>Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.</li> </ul> </span><div> <span face="Verdana, sans-serif">Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-seruan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri, dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun tamat era jabatan<br />Kepala Desa.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <span face="Verdana, sans-serif">Artinya, pembentukan dana cadangan harus cukup alasan dan jelas peruntukannya untuk program/aktivitas apa? Hal ini penting diperhatikan untuk menghindari terjadi problem antar generasi ketika terjadi pergantian kepala desa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dana cadangan haruslah dikelola dengan baik, sehingga selama kala “penumpukkan” sampai ketika dinilai cukup untuk digunakan dapat lebih produktif. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa ditumpukkan? </span></div> <div> <i style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></i></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Demikian klarifikasi singkat tentang <u>Tatacara Pembentukan Dana Cadangan di Desa</u>.<i> </i></span><i style="font-family: Verdana, sans-serif;">Semoga bermanfaat. </i></div> </div>

Tatacara Pembentukan Dana Cadangan Di Desa

Dijelaskan dalam  Permendagri No.113/2014 . Pembiayaan Desa ialah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang ak...

+ Read more »

10 Manfaat Musyawarah Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKOMyBPemkhCIkILS2isVHg5amTA6VOTsc_RQF1pmcB0CvuJxfSRwHywDpOAlOep4hYV5E6tURRMkpkYyeP0oiR6rOfcEM9lRdOhcNdSa3XkXD2AW8wXJ1t0hEc1ks_-D7-CCdcAPl3s/s1600/sumadi-arsyah+%25282%2529.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="393" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKOMyBPemkhCIkILS2isVHg5amTA6VOTsc_RQF1pmcB0CvuJxfSRwHywDpOAlOep4hYV5E6tURRMkpkYyeP0oiR6rOfcEM9lRdOhcNdSa3XkXD2AW8wXJ1t0hEc1ks_-D7-CCdcAPl3s/s640/sumadi-arsyah+%25282%2529.JPG" width="640" /></a></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Musyawarah ialah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu problem. </span><span sans-serif="" verdana="">Diantara sekian banyak negara di dunia yang memiliki tradisi berdemokrasi ialah Indonesia. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Secara historis musyawarah desa sudah hidup sangat lama dalam tradisi masyarakat lokal Nusantara. S</span><span sans-serif="" verdana="">eperti Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Masyarakat Aceh dalam kehidupannya terbiasa membicarakan masalah-masalah hidup secara terbuka baik secara formal maupun informal. </span><span sans-serif="" verdana="">Selain melambangkan heroisme perjuangan masyarakat Aceh, juga melambangkan kehidupan rakyat Aceh yang suka bermusyawarah.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Bahkan tradisi bermusyawarah, dalam arti penyampaian kritik sosial warga atas korelasi penguasa dengan rakyat ataupun pemujaan rakyat atas kebijaksanaan para penguasa tercermin pada tradisi tari dan pembacaan hikayat. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sejak Orde Baru, musyawarah desa yang sebelumnya mempunyai akar tradisi partisipatif yang kuat mengalami reduksi sedemikian rupa. </span><span sans-serif="" verdana="">Model pembangunan desa yang sentralistik dan lebih mengutamakan pemerintah desa sebagai satu-satunya elemen yang diberdayakan dan diperdayai untuk membangun desa telah mereduksi peran kelembagaan musyawarah desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Akhirnya kepentingan strategis publik terabaikan alasannya tidak adanya penyertaan prakarsa, opini, pendapat dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan proses pengambilan kebijakan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Sederhananya, pengambilan keputusan strategis desa di masa sentralisasi, bahkan hingga di masa desentralisasi dipengaruhi oleh kebijakan supradesa. Desa tidak mendapatkan ruang untuk merumuskan, memusyawarahkan dan menetapkan kebijakan strategisnya sendiri, sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyatnya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana="">Dengan lahirnya UU Desa yang baru, melalui prinsip R<b>ekognisi dan Subsidiaritas</b>, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk merumuskan dan mengambil keputusan kebijakan strategis tanpa tanpa harus membayang pada kepentingan diluar desa yang cenderung merugikan desa.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 wacana Desa mendefinisikan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa merupakan forum Desa yang berfungsi untuk mengambil komitmen dan keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>10 manfaat Musyawarah Desa, sebagai berikut:</b></span></div> <div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br />1. Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide) </b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span> <br /> <div> <span sans-serif="" verdana="">Setiap orang pasti memiliki wangsit atau gagasan yang dapat diungkapkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dengan mengikuti musyawarah, seseorang diberikan ruang untuk melatih mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan sebagai materi pertimbangan dalam mencari jalan keluar.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>2. Masalah mampu segera terpecahkan.</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Musyawarah merupakan cara yang umum digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui musyawarah diperoleh beberapa alternatif dalam menyelesai-kan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang lain mungkin akan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Oleh alasannya itu. sangat penting untuk mengadakan dengar pendapat dengan orang lain.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>3. Keputusan yang Diambil Memiliki Nilai Keadilan</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Musyawarah Desa merupakan proses deliberasi yang memungkinkan keputusan yang diambil adalah merupakan kesepakatan bersama antar sesama akseptor. Kesepakatan yang diambil tentunya tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya. Sehingga semua akseptor mampu melakukan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada unsur pemaksaan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>4. Hasil Keputusan yang Diambil dapat Menguntungkan Semua Pihak</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Keputusan yang diambil dalam suatu Musyawarah Desa tidak boleh merugikan salah satu pihak atau akseptor dalam musyawarah. Agar nantinya hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh peserta dengan penuh keikhlasan.</span></div> <div> <b><span sans-serif="" verdana=""><br />5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda</span></b><br /> <b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></b></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam sebuah Musyawarah Desa tentu akan ditemui beberapa pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Disitulah letak keindahan dari musyawarah. Nantinya pendapat-pendapat tersebut akan di kumpulkan dan ditelaah secara bersama-sama baik dan buruknya, sehingga diakhir Musyawarah Desa akan terpilih satu dari sekian pendapat yang berbeda tersebut, sebagai hasil keputusan bersama yang diambil untuk menuntaskan persoalan yang sedang terjadi yang tentunya menyangkut kepentingan bersama.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>6. Membangun Kebersamaan</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Musyawarah Desa, setiap orang mampu bertemu dengan beberapa karakter yang berbeda dari akseptor. Di dalamnya bisa beranjangsana dan mempererat korelasi tali persaudaraan antar sesama akseptor.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>7. Dapat Mengambil Kesimpulan yang Benar</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Hasil keputusan akhir yang diambil dalam Musyawarah Desa merupakan keputusan seluruh pemangku kepentingan bukan menjadi milik elit atau kelompok saja. Keptutusan Musyawarah Desa bersifat final, benar, sah dan mengikat. Hasil keputusan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pesertanya.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>8. Mencari Kebenaran dan Menjaga Diri dari Kekeliruan </b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Melalui mekanisme Musyawarah Desa yang benar mampu menemukan kebenaran atas pangkal dilema yang menyangkut kepentingan bersama. Seluruh elemen masyarakat yang hadir bisa mendengarkan aneka macam klarifikasi dari akseptor lainnya, yang nantinya akan menghindarkan dari berprasangka atau mengira-duga.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>9. Menghindari Celaan</b></span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa, tentunya setiap pemangku kepentingan akan terhindar dari berbagai macam anggapan dan celaan orang lain.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /><b>10. Menciptakan stabilitas emosi</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""> Secara psikologis Musyawarah Desa dapat menunjukkan sumbangan mempermudah pengendalian diri bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menemukan pendapat yang berbeda dari banyak sekali pihak. Dengan demikian, melatih masyarakat untuk bisa menahan emosi dengan menghargai setiap pendapat yang telah disampaikan peserta. Pertemuan atau musyawarah mampu membangun stabilitas emosi yang baik antar sesama komponen masyarakat.</span></div> </div> </div> </div> </div>

10 Manfaat Musyawarah Desa

Musyawarah ialah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu problem.  Diantara sekian banyak negara d...

+ Read more »

Tahapan Pelaksanaan Aktivitas Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span sans-serif="" verdana="">UU Desa telah menawarkan kesempatan bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi sendiri program dan aktivitas-aktivitas pembangunan desa yang menjadi <span style="color: #3d85c6;">kewenangan berskala lokal desa</span>.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <br /> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnirk5-K30zV4ifnEWWEI9ZaaOV0qAK2dFIMYf4GVI4mcXTYY-kJ01pdNICGt6wmhmwav_KKd59nMYOpVCiXg4bS5nC4TH7OBrNHjfou7hUqPR3HdBxnME8p26G0ofParv_9LUIfpGW4Y/s1600/Tahapan+Pelaksanaan+Kegiatan+Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="UU Desa telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa" border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnirk5-K30zV4ifnEWWEI9ZaaOV0qAK2dFIMYf4GVI4mcXTYY-kJ01pdNICGt6wmhmwav_KKd59nMYOpVCiXg4bS5nC4TH7OBrNHjfou7hUqPR3HdBxnME8p26G0ofParv_9LUIfpGW4Y/s400/Tahapan+Pelaksanaan+Kegiatan+Desa.jpg" title="Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa" width="400" /></a></div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Untuk mampu melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.</span></div> <div> <blockquote class="tr_bq"> <span sans-serif="" style="color: #6aa84f;" verdana=""><b>Pendalaman ihwal Proses Perencanaan Desa, silahkan Baca Buku Saku Ke-6 perihal Perencanaan Pembangunan Desa, yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.</b></span></blockquote> <div> <span sans-serif="" verdana="">Setelah dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes selesai. Maka setiap desa akan mempunyai Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Lalu, tahapan apa yang mesti harus dilakukan sehabis Anggaran Pendapatan Belanja Desa ditetapkan. Dijelaskan sebagai berikut:</span><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa </b><br /> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div> </div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian aktivitas dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:</span><br /> <br /> <span sans-serif="" verdana=""><b>1. Penyusunan RAB</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data wacana standar harga barang dan jasa yang diharapkan dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Standard harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) mampu menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana="">Adapun mekanisme dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:</span><br /> <div> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana acara.</li> <li>Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.</li> <li>Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.</li> <li>Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB). </li> </span></ul> <span style="color: #134f5c; font-family: "verdana" , sans-serif;">Silahkan Donwload Format RAB</span><br /> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> </span></ul> <span sans-serif="" verdana=""> <b>2. Pengadaan Barang/Jasa</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b>Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan aktivitas di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:</span></div> <div> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Penggunaan anggaran secara efisien efisien</li> <li>Efektifitas pelaksanaan sebuah aktivitas</li> <li>Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (sempurna jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)</li> <li>Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa</li> <li>Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi</li> </span></ul> <span sans-serif="" verdana=""> Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Prioritas bagi warga dan atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang tersedia atau mampu disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lolal/desa. Dengan demikian, memperlihatkan imbas yang aktual bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus tetap berdasar pada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.</span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-seruan.Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.</span><br /> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Salah satu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa ialah Peraturan Kepala (Perka) LKPP No 22 Tahun 2015 ihwal Perubahan Atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Dalam Perka ini disebutkan,bahwa <a href="https://www.blogger.com/search?q=kewenangan-lokal-berskala-desa" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">p</span></a></span><span sans-serif="" verdana=""><span style="color: #134f5c;"><a href="https://www.blogger.com/search?q=kewenangan-lokal-berskala-desa" target="_blank">rinsip pengadaan barang dan jasa Desa dilakukan Secara Swakelola<span style="color: #3d85c6;">.</span></a></span></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><b>3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)</b><br /><br />Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:</span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span sans-serif="" verdana="">Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.</span></li> <li><span sans-serif="" verdana="">Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.</span></li> </ul> <span sans-serif="" verdana=""><b>4. Pembayaran</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:</span><span sans-serif="" verdana=""></span><br /> <ul style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana=""> <li>Kepala Seksi/Kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa</li> <li>Bendahara melaksanakan pembayaran sesuai SPP</li> <li>Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.</li> </span></ul> <span sans-serif="" verdana=""> <span style="color: #cc0000;"><b>Catatan:</b></span> Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan penggalan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.</span><br /> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <span sans-serif="" verdana=""> <b>5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan</b></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br />Kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban anggaran belanja aktivitas dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu aktivitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas didesa. </span></div> <div> <span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div> <div> <span sans-serif="" verdana="">Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan acara yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.</span></div> </div>

Tahapan Pelaksanaan Aktivitas Desa

UU Desa telah menawarkan kesempatan bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan, mel...

+ Read more »