Pemerintah Desa: RKAP

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span sans-serif="" verdana=""><b>Musrembangdes</b> yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa.</span><br />
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s1600/perencanaan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk Tujuan Musrembangdes?" border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6A78YWwmJh-HcHqqEae5QraT65uIZ9TjEur0DVGnQIBAkdYiVNuko6WzAfCunhMmeDrj8e74CoTcIPPUqp60euQ9CT5OSr0fweQWfgdfdY2tQ446IFEWTaODCRiku28wV-Zo-JBso5fo/s400/perencanaan+desa.jpg" title="Tujuan Musrembangdes?" width="400" /></a></div>
<div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Stakeholder desa ialah semua pihak yang ada dalam masyarakat, baik itu individu, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai relasi terhadap permasalahan dan kepentingan bersama dalam pembangunan desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan <span style="color: #3d85c6;">musyawarah desa yang ideal</span>.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Namun dalam pelaksanaan musrembangdes dihampir semua desa masih sebatas acara rutinitas dan ruang pertemuan dialogis elit-elit desa dengan pihak supradesa (kecamatan dan pendamping). Sehingga perencanaan desa yang partisipatif menjadi sepi di desa, terutama dalam perlibatan kaum perempuan desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Imbas dari sepinya perencanaan desa yang tidak partisipatif. Membuat proses perencanaan dan penganggaran desa rentan terhadap kepentingan kades, aparatur desa, BPD dan elit-elit desa. </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Maka tak heran jika tawaran-tawaran dari masyarakat sering tersingkirkan pada ketika penetapan prioritas acara pembangunan desa. Jika mirip yang terjadi, masuk akal jikalau masyarakat bertanya <span style="color: #3d85c6;">Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal?</span></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Padahal musrembangdes itu sebagai media pertemuan bagi pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk merembugkan dan memikirkan masalah-persoalan terkait pembangunan desa sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama di desa.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b>Tujuan Musrembang Desa</b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Beberapa tujuan dari pelaksanaan musrembangdes dapat diuraikan sebagai berikut:</span></div>
<span sans-serif="" verdana=""></span><br />
<ol style="text-align: left;"><span sans-serif="" verdana="">
<li><span sans-serif="" verdana="">Menetukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui dana swadaya/gotong royong masyarakat desa.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan dan memutuskan prioritas acara desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menentukan prioritas masalah tempat yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrembang kecamatan untuk menjadi aktivitas pemerintah daerah dan didanai melalui APBD kabupaten/kota, Provinsi dan APBN.</span></li>
<li><span sans-serif="" verdana="">Menyepakati perwakilan atau utusan Desa untuk memaparkan dilema-duduk perkara yang dihadapi masyarakat di desanya dalam forum musyawarah kecamatan untuk menjadi penyusunan program pemerintah kawasan/SKPD tahun berikutnya.</span></li>
</span></ol>
<span sans-serif="" verdana=""> </span><br />
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian tanggapan singkat atas pertanyaan <b>Apa Tujuan Musrembangdes?</b>.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam artikel sebelumnya kita juga sudah membahas secara lengkap dan tutas perihal <span style="color: #3d85c6;">Pedoman Pelaksanaan Musrembang Desa</span> berserta langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa.</span><span sans-serif="" verdana="">Semoga  bermanfaat.</span></div>
</div>
</div>

Tujuan Musrembangdes?

Musrembangdes yakni forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, memilih dan men...

+ Read more »

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan mampu dipertanggungjawabkan.</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
<h3>
 1. Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pengaturan pelaksanaan keuangan desa bertujuan untuk:</div>
<ul>
<li>Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.</li>
<li>Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu prosedur dan siklus pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Memberikan dasar dan aba-aba dalam pelaksanaan aktivitas.</li>
</ul>
<h3>
 2. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</div>
<ul>
<li>Tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi belanja bila tidak ada dalam Perdes APB Desa.</li>
<li>Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</li>
<li>Seluruh bukti transaksi harus menerima pengukuhan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</li>
<li>Pengeluaran kas yang menyebabkan beban APB Desa tidak mampu dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa. </li>
</ul>
<h3>
 3. Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Alur tahapan pelaksanaan keuangan desa dapat digambarkan dengan sketsa siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alur Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<ul>
<li>Tahap pertama, pelaksanaan keuangan desa ialah pelaksanaan APB Desa yang meliputi kegiatan : sosialisasi Perdes APB Desa, penyusunan DPA/RAB, pelaksanaan penerimaan, pelaksanaan belanja. </li>
<li>Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan yang mencakup: prosedur pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, usul pendanaan, dan pencairan.</li>
<li>Tahap ketiga, perubahan APB Desa yang mencakup acara penyusunan rancangan Perubahan APB Desa, Penetapan Perubahan APB Desa dan sosialisasi peraturan wacana Perubahan APB Desa.</li>
</ul>
<h3>
 4. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Pendanaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ada 4 (empat) pemain film pengelola keuangan desa yang harus dilibatkan dalam proses pengajuan pendanaan dan pencairan (pengajuan pelaksanaan kegiatan) menurut Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan. Adapun tugas masing-masing pengelola ini mampu dilihat pada tabel berikut ini :<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tabel Tugas Pengelola Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Sedangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.<br />
<br />
Untuk mekanisme pengajuan pendanaan dan pencairan sebagaimana secara detail mampu dilihat pada skema di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mekanisme Pengajuan Pendanaan dan Pencairan</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<h3>
 5. Perubahan APB Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Setelah acara dilaksanakan, sangat terbuka terjadi perubahan-perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Karenanya perlu dilakukan penilaian yang akibatnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APB Desa. <br />
<br />
Beberapa hal yang menimbulkan terjadinya perubahan APB Desa, antara lain :</div>
<ul>
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi peristiwa khusus, seperti petaka, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APB Desa dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (simpulan bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa. Apabila setelah Perdes Perubahan APB Desa ditetapkan ada <br />
pendapatan desa yang bersumber dari derma keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan dukungan pihak ketiga, maka perubahannya diatur dengan peraturan kepala desa. <br />
<br />
Sedangkan prosedur penyusunan perubahan APB Desa pada prinsipnya sama dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa. Artinya pemerintah desa tetap harus membuka ruang-ruang gosip dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penyusunan. Meskipun perubahan APB Desa berbentuk peraturan kepala desa, tetapi BPD dan masyarakat tetap mempunyai hak mendapatkan gosip. <br />
<br />
Tahapan yang dilakukan yaitu mulai dari penyusunan RKA/RAPB Desa Perubahan atau lazim disebut RKA Perubahan-Desa (RKA P-Desa), penyusunan ringkasan dan rincian APB Desa perubahan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa, musyawarah anggaran desa dan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa atau disingkat DPPA-Desa. <br />
<br />
Secara lengkap alur penyusunan perubahan APB Desa mampu dilihat dalam siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siklus Alur Penyusunan Perubahan APB-Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: center;">
[***]</div>
<br /></div>
</div>

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang d...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Tujuan Musrembangdes?

Pelaksanaan Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya