Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala desa, desa diperlukan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSD70kbWGFVhLQcFFQYYlFEZeZLvne3FP7BzhpBrdU_0o_9bvM8exJN1gNhcTIuzklmYF-OeKcZUQ2PxHSwWAq3k3VkeAXnvKeXvnalF3derlm8Z8MPmLBqRLfUrOv8dtrM8MapM36Fuc/s1600/Buku+Penyelenggraaan+Pemerintahan+Desa+Desa..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" border="0" data-original-height="471" data-original-width="640" height="293" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSD70kbWGFVhLQcFFQYYlFEZeZLvne3FP7BzhpBrdU_0o_9bvM8exJN1gNhcTIuzklmYF-OeKcZUQ2PxHSwWAq3k3VkeAXnvKeXvnalF3derlm8Z8MPmLBqRLfUrOv8dtrM8MapM36Fuc/s400/Buku+Penyelenggraaan+Pemerintahan+Desa+Desa..png" title="Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa yang sekarang tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma usang melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memperlihatkan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa biar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bab dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa yakni kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government).</span></div> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis balasan kuatnya cara pandang usang tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar mampu berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebetulnya telah terbuka luas.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku ini merupakan salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest Yogyakarta. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini menyajikan pengetahuan tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pembahasannya menyakut tentang peran, hak dan kewenangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berikutnya menyajikan pengetahuan perihal Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya menyajika pengetahuan dan pemikiran wacana Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Oleh alasannya itu, buku ini sangat layak untuk dibaca sebagai ajaran dalam rangka memperkuat desa sebagai subjek pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa. Berminat buku saku seri UU Desa, silahkan d</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">onwload disini </span><a href="https://drive.google.com/file/d/1ae8hVd3irf_nB0F4vng1NYrcf08VdxBc/view?usp=sharing" style="font-family: Verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Buku Penyelenggraaan Pemerintahan Desa Desa</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. </span></div> </div> </div>

Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan sub...

+ Read more »

Buku Bakir Dana Desa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0nu8p6thUugsxTTkPtlnXsir7nrEPZOZAXK7iI_SPo1GIY5yMxBdDo66p2WOnKPyYvi_aUL-Zmqwv2EPjPI6y9RI7-rQd7yrt-XgvPubFOCbzfH99OUW1apA6VKGB_mDY33uiJ-g3AYg/s1600/20180111-buku-pintar-dana-desa-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0nu8p6thUugsxTTkPtlnXsir7nrEPZOZAXK7iI_SPo1GIY5yMxBdDo66p2WOnKPyYvi_aUL-Zmqwv2EPjPI6y9RI7-rQd7yrt-XgvPubFOCbzfH99OUW1apA6VKGB_mDY33uiJ-g3AYg/s1600/20180111-buku-pintar-dana-desa-keuangan-desa.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>Buku Pintar Dana Desa</b> diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Buku Pintar Dana Desa ini diterbitkan pada 2017. <b>Buku Pintar Dana Desa </b>ini disusun dalam upaya untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara</div><div style="text-align: justify;"><i>consize</i> namun komprehensif. </div><div style="text-align: justify;"></div><a name="more"></a><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><b>Buku Pintar Dana Desa</b> dengan tema <b>"Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"</b>. Buku bakir ini diperlukan dapat menjadi pegangan dan fatwa bagi aneka macam stakeholder, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, administrator di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><h3 style="text-align: justify;">Pencapaian Dana Desa</h3><div style="text-align: justify;">Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai semoga dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaan Dana Desa (dalam masa 2015-2016). Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya:</div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li>lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; </li> <li>914 ribu meter jembatan; </li> <li>22.616 unit sambungan air higienis; </li> <li>2.201 unit tambatan bahtera; </li> <li>14.957 unit PAUD; </li> <li>4.004 unit Polindes; </li> <li>19.485 unit sumur; </li> <li>3.106 pasar desa;</li> <li>103.405 unit drainase dan irigasi; </li> <li>10.964 unit Posyandu; dan </li> <li>1.338 unit embung desa.</li> </ul><br /> <div style="text-align: justify;">Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk menyebarkan ekonomi masyarakat, melalui training dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan perjuangan peternakan dan perikanan, dan pengembangan tempat wisata melalui BUMDes (tubuh perjuangan milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa yakni kuatnya sentuhan inisiasi, penemuan, kreasi dan kerjasama antara pegawapemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi impian bersama. Pembangunan desa mustahil mampu dilakukan pegawapemerintah desa sendiri, tapi butuh bantuan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan mampu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><h3 style="text-align: justify;">Pola Swakelola untuk Menyempurnakan Pencapaian Dana Desa</h3><div style="text-align: justify;">Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat yakni perlunya melakukan acara dengan pola swakelola, memakai tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berdikari oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, dibutuhkan pelaksanaan acara tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan memperlihatkan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal dibutuhkan akan menawarkan penghasilan kepada masyarakat yang mempunyai bahan baku tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya biar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><h3 style="text-align: justify;">Penyelarasan Kebijakan dalam Implementasi UU Desa</h3><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan UU Desa, aneka macam regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal supaya pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan aksesori yang diterbitkan oleh kawasan. </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dana Desa memiliki tujuan yang mulia. Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai</div><div style="text-align: justify;">landasan kita dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat</div><div style="text-align: justify;">Indonesia.</div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">"Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik”.</blockquote><div><br /> <h3>Download Buku Printar Dana Desa</h3>Untuk gosip lebih lengkap, silakan download Buku Pintar Dana Desa dimaksud melalui lik di bawah ini:<br /> <br /> <div style="text-align: center;"><ul class="button"><li><a class="demo" href="https://drive.google.com/open?id=1tLaxLfYpntzRZHbQTsQ0JQxRB6gsXbJB" target="_blank">Baca Online</a></li> <li><a class="download" href="https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf" target="_blank">Download</a></li> </ul></div><div class="clear"></div><br /> </div>

Buku Bakir Dana Desa

Buku Pintar Dana Desa diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Buku Pintar Dana Desa ini ...

+ Read more »

Rincian Transfer Ke Tempat Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYkdPi6LBbIb1tVozI68FPFJ9p1So8VyxJc0CW5cSVa96vSrVknQ6SUwArY6UYMOfLrUCn1kYTDROvQDNBDEHEGiLWA8E-uv-DsyZQt6qgIgOoPAJM857pdmHNSdGvU0Qts4Ed7Ld1FGE/s1600/20161103-Transfer-Daerah-Dana-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYkdPi6LBbIb1tVozI68FPFJ9p1So8VyxJc0CW5cSVa96vSrVknQ6SUwArY6UYMOfLrUCn1kYTDROvQDNBDEHEGiLWA8E-uv-DsyZQt6qgIgOoPAJM857pdmHNSdGvU0Qts4Ed7Ld1FGE/s1600/20161103-Transfer-Daerah-Dana-Desa.jpg" /></a></div> Berikut ini disajikan informasi mengenai <b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017</b>. Informasi ini sebagaimana disajikan dari website <b>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan</b> (<code>http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871</code>) sebagai berikut:</div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <ol> <li>Rincian Alokasi DBH SDA MINERBA Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH SDA MIGAS Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH PPH Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH PERIKANAN Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH PANAS BUMI Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH CUKAI TEMBAKAU Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH PBB Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DBH KEHUTANAN Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi KURANG BAYAR DAU Tahun Anggaran 2016</li> <li>Rincian Alokasi DAU MURNI Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DAK NON FISIK Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DAK FISIK Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DID Tahun Anggaran 2017</li> <li>Rincian Alokasi DANA DESA Tahun Anggaran 2017;</li> </ol> <br /> <h3> <b>Rincian Alokasi DANA DESA Tahun Anggaran 2017</b></h3> <iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="0.7081021087680355" data-auto-height="false" frameborder="0" height="800" id="doc_90518" scrolling="no" src="https://www.scribd.com/embeds/329838731/content?start_page=1&view_mode=slideshow&access_key=key-EAV6SAH7Orhh1stl48pU&show_recommendations=true" width="600"></iframe><br /></div> </div>

Rincian Transfer Ke Tempat Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Berikut ini disajikan informasi mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 . Informasi ini sebagaimana disajikan dar...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2016

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPa4vxOD2b8NaEHGyxadyaTcBsRS9Nlg-bqjhUrNO1dK8IrfqLW6VSwG0z6c_OPSNfwsSOAJhbemfN78LpV1GJ4OFpwbaZ44w64x1DnzmKug_zdglOtxrXJhpPhvAiOGosyAIjMH0mcjg/s1600/20151216_RincianDanaDesa2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPa4vxOD2b8NaEHGyxadyaTcBsRS9Nlg-bqjhUrNO1dK8IrfqLW6VSwG0z6c_OPSNfwsSOAJhbemfN78LpV1GJ4OFpwbaZ44w64x1DnzmKug_zdglOtxrXJhpPhvAiOGosyAIjMH0mcjg/s1600/20151216_RincianDanaDesa2016.jpg" /></a></div> Berikut ini disajikan berita mengenai <b>Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016</b>. Informasi ini sebagaimana disajikan dari website <b>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan</b> (<code>http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=109</code>) sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> RUU wacana APBN Tahun Anggaran 2016 telah disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ihwal APBN Tahun Anggaran 2016, berikut ialah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: </div> <ol> <li>Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/DID2016.pdf" target="_blank">Download DIDTA 2016</a> </div> <li>Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DAU2016.pdf" target="_blank">Download DAU TA 2016</a> </div> <li>Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANADESA2016.pdf">Download DD TA 2016</a></div> <li>Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota </li> <div style="text-align: center;"> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/dakfisik1.pdf" target="_blank">Download DAK Fisik 1 TA 2016</a><br /> <br /> <a class="download" href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/dakfisik2.pdf" target="_blank">Download DAK Fisik 2 TA 2016</a> </div> </ol> <div class="clear"> </div> </div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Ta 2016

Berikut ini disajikan berita mengenai Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 . Informasi ini sebagaimana...

+ Read more »