Pemerintah Desa: Pertanggungjawaban

Tampilkan postingan dengan label Pertanggungjawaban. Tampilkan semua postingan

Dana Desa Jangan Salah Urus

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span sans-serif="" verdana="">Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya, sehingga tujuan penguatan otonomi orisinil desa mampu diwujudkan secara sistematis, terencana, dan terstruktur.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9K4URBvjs85iIXzsK6hDxcQBuHOXuku_Vxa77qTLjq9M9bLdTdVTpff8BmpqafrjZofvhe1nvdpbxsgURUPtXjrGK5gXWdoUchkBmqdvz0IUkbe6dUNqEWrgWXtMrfgUy-oEJAQ6cwVFi/s1600/Screenshot_2017-06-19-12-38-11-53-02-01.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="561" data-original-width="561" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9K4URBvjs85iIXzsK6hDxcQBuHOXuku_Vxa77qTLjq9M9bLdTdVTpff8BmpqafrjZofvhe1nvdpbxsgURUPtXjrGK5gXWdoUchkBmqdvz0IUkbe6dUNqEWrgWXtMrfgUy-oEJAQ6cwVFi/s400/Screenshot_2017-06-19-12-38-11-53-02-01.jpeg" width="400" /></a></div>
<span sans-serif="" verdana="">Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat strategis ke depan. Jangan hingga dana desa yang seharusnya menjadi “berkah” menjelma “bencana” akibat salah urus dan aneka macam penyimpangan (korupsi).<br /><br />Oleh karena itu, kesiapan administrasi dan sumber daya pengelolaan keuangan desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan, sistematis, dan terarah. Bagi pemerintah, momentum UU Desa harus dikelola serius. </span><br />
<span sans-serif="" verdana=""><br />Keberpihakan anggaran untuk desa, baik yang berasal dari pusat maupun kawasan, haruslah menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Apalagi, UU juga telah menawarkan ruang bagi desa nantinya untuk mendapatkan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa yang merupakan hasil perjuangan yang dilakukan di desa.</span></div>

Dana Desa Jangan Salah Urus

Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya, sehingga tujuan penguatan otonomi orisi...

+ Read more »

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>Pengelolaan Keuangan Desa</b> sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri<b> (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018</b>. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri ihwal Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</div>
<h2>
 Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div>
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Definisi pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Definisi pengelolaan Keuangan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th><a href="https://ciburial.desa.id/sdm_downloads/permendagri-no-20-tahun-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/">Permendagri 20/2018</a></th>  </tr>
<tr>   <td>Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td>   <td>Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Azas Pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Azas Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Keuangan desa dikelola menurut asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td>   <td>Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam kala 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</td>   <td>APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam era 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Pengelola Keuangan Desa</h2>
Pengelola Keuangan Desa <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Kepala Desa</h3>
Kepala Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.</td>   <td>Kepala Desa yakni PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.</td>   <td>Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.  Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Sekretaris Desa;</li>
<li>Kepala Seksi; dan</li>
<li>Bendahara Desa.</li>
</ul>
</td>   <td>PPKD terdiri atas:   <br />
<ul>
<li>Sekretaris Desa;</li>
<li>Kaur dan Kasi; dan</li>
<li>Kaur Keuangan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Sekretaris Desa</h3>
Sekretaris Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.</td>   <td>Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.</td>  </tr>
<tr>   <td>Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:  <br />
<ul>
<li>menyusun dan melakukan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;</li>
<li>menyusun Rancangan Peraturan Desa wacana APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;</li>
<li>melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan dalam APBDesa;</li>
<li>menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan</li>
<li>melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.</li>
</ul>
</td>   <td>Sekretaris Desa memiliki tugas:   <br />
<ul>
<li>mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa perihal APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa wacana Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:   <br />
<ul>
<li>melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;</li>
<li>melaksanakan verifikasi terhadap RAK Desa; dan</li>
<li>melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Kaur Keuangan dan Bendaharawan</h3>
Kaur Keuangan dan Bendaharawan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.</td>   <td>Kaur keuangan melakukan fungsi kebendaharaan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara mempunyai tugas: mendapatkan, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</td>   <td>Kaur keuangan mempunyai peran:   <br />
<ul>
<li>menyusun RAK Desa; dan</li>
<li>melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Kaur Keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Pelaksana</h3>
Pelaksana <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana aktivitas sesuai dengan bidangnya.</td>   <td>Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana acara anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Seksi mempunyai tugas:   <br />
<ul>
<li>menyusun planning pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</li>
<li>melakukan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;</li>
<li>melakukan tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban anggaran belanja aktivitas;</li>
<li>mengendalikan pelaksanaan acara;</li>
<li>melaporkan perkembangan pelaksanaan acara kepada Kepala Desa; dan</li>
<li>menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan acara.</li>
</ul>
</td>   <td>Kaur dan Kasi memiliki peran:  <br />
<ul>
<li>melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>melakukan anggaran aktivitas sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk aktivitas yang berada dalam bidang tugasnya; dan</li>
<li>menyusun laporan pelaksanaan acara sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)</h2>
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) <br />
<h3>
 Pendapatan Desa</h3>
Pendapatan Desa terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pendapatan Asli Desa</li>
<li>Transfer: <ul>
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan</li>
<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</li>
</ul>
</li>
<li>Pendapatan lain-lain.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Belanja Desa</h3>
Belanja Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan  kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.</td>   <td>Belanja Desa, adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Belanja Tak Terduga.</li>
</ul>
</td>   <td>Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:  <br />
<ul>
<li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>penanggulangan tragedi, keadaan darurat dan mendesak Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Klasifikasi belanja <u>dibagi dalam sub bidang dan kegiatan</u> sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Jenis Belanja Desa</h3>
Jenis Belanja Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Pegawai;</td>   <td>Belanja Pegawai</td>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Barang dan Jasa; dan</td>   <td>Belanja Barang/Jasa;</td>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Modal.</td>   <td>Belanja Modal; dan</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Belanja Tak Terduga.</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Pembiayaan Desa</h3>
Pembiayaan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li>
<li>Pengeluaran Pembiayaan.</li>
</ul>
</td>   <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li>
<li>Pengeluaran Pembiayaan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Penerimaan Pembiyaan, mencakup:  <br />
<ul>
<li>Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;</li>
<li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li>
</ul>
</td>   <td>Penerimaan Pembiayaan, mencakup:  <br />
<ul>
<li>SiLPA tahun sebelumnya;</li>
<li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Penyertaan Modal Desa.</li>
</ul>
</td>   <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Penyertaan Modal</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Pengelolaan Keuangan Desa </h2>
Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<ul>
<li>Pengelolaan Keuangan Desa mencakup: <ul>
<li>Perencanaan;</li>
<li>Pelaksanaan;</li>
<li>Penatausahaan;</li>
<li>Pelaporan; dan</li>
<li>Pertanggungjawaban;</li>
</ul>
</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas.</li>
<li>Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada dikala kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa mampu dilakukan dengan memakai sistem berita yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.</li>
</ul>
<h2>
 Perencanaan</h2>
Perencanaan <br />
<ul>
<li>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li>
<li>Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li>
<li>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: <ul>
<li>sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li>
<li>Prinsip Penyusunan APB Desa;</li>
<li>Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li>
<li>Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li>
<li>Hal-hal khusus lainnya.</li>
</ul>
</li>
<li>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Perubahan Anggaran</h2>
<h3>
 Perubahan Perdes</h3>
Perubahan Peraturan Desa :  <br />
<ul>
<li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:  <ul>
<li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li>
<li>sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan dipakai dalam tahun berkenaan;</li>
<li>keadaan yang menjadikan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar acara, dan antar jenis belanja; dan</li>
<li>keadaan yang menjadikan SiLPA tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun anggaran berjalan.</li>
</ul>
</li>
<li>Perubahan APB Desa hanya mampu dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</li>
<li>Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.</li>
</ul>
<h3>
 Perubahan PerKaDes</h3>
Perubahan Peraturan Kepala Desa :  <br />
<ul>
<li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa perihal perubahan klasifikasi APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa wacana Perubahan APB Desa ditetapkan.</li>
<li>Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa mampu dilakukan apabila terjadi:  <ul>
<li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li>
<li>keadaan yang menimbulkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;</li>
<li>kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.</li>
</ul>
</li>
<li>Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa.</li>
</ul>
  <br />
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
Pelaksanaan <br />
<h3>
 Rekening Kas Desa</h3>
Rekening Kas Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.</td>   <td>Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</td>  </tr>
<tr>   <td>Khusus bagi desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</td>   <td>Rekening kas Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa</td>   <td>Desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di daerahnya, rekening kas Desa  dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.</td>   <td>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</td>  </tr>
</tbody></table>
Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.  <br />
<h3>
 DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des</h3>
DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des. <br />
<ul>
<li>Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana aktivitas anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja sesudah Peraturan Desa wacana APB Desa dan Peraturan Kepala Desa perihal Penjabaran APB Desa ditetapkan.</li>
<li>DPA terdiri atas:   <ul>
<li>Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan planning penarikan dana untuk acara yang telah dianggarkan.</li>
<li>Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana aktivitas anggaran.</li>
<li>Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap acara.</li>
</ul>
</li>
<li>Prosedur:   <ul>
<li>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja sehabis penugasan.</li>
<li>Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</li>
<li>Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
     <br />
<h3>
 Realisasi Penerimaan </h3>
Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara: <br />
<ul>
<li>disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>disetor melalui bank lain, tubuh, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan</li>
<li>disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.</li>
</ul>
<h3>
 Realisasi Pengeluaran</h3>
Realisasi Pengeluaran. <br />
<ul>
<li>Kaur dan Kasi melakukan aktivitas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.</li>
<li>Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</li>
<li>Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.</li>
<li>Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan tolong-menolong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</li>
<li>Dalam hal pelaksanaan aktivitas tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap bisa.</li>
<li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-usul mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.</li>
</ul>
         <br />
<h2>
 Penatausahaan</h2>
Penatausahaan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.</td>   <td>Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara Desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap simpulan bulan secara tertib.</td>   <td>Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Kaur Keuangan wajib menciptakan buku pembantu kas umum yang terdiri atas:   <br />
<ul>
<li>buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li>
<li>buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan belahan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li>
<li>buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
    <br />
<h2>
 Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018</h2>
Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018 <br />
<h3>
 Pelaporan</h3>
Pelaporan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Pasal 37 - Permendagri 113/2014</th>   <th>Pasal 68 dan 69 - Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa:   <br />
<ul>
<li>laporan semester pertama; dan</li>
<li>laporan semester final tahun.</li>
</ul>
</td>   <td>Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</td>   <td>Laporan semester pertama terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>laporan pelaksanaan APB Desa; dan</li>
<li>laporan realisasi acara.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada simpulan bulan Juli tahun berjalan.</td>   <td>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan semester selesai tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.</td>   <td>Bupati/Wali Kota memberikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan Agustus tahun berjalan.</td>  </tr>
</tbody></table>
   <br />
<h3>
 Pertanggungjawaban</h3>
Pertanggungjawaban <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Pasal 38 - Permendagri 113/2014</th>   <th>Pasal 70 - Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap final tahun anggaran.</td>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap simpulan tahun anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</td>   <td>Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tamat tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:  <br />
<ul>
<li>format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;</li>
<li>format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan</li>
<li>format Laporan Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa.</li>
</ul>
</td>   <td>Peraturan Desa disertai dengan:  <br />
<ul>
<li>laporan keuangan, terdiri atas:  <ul>
<li>laporan realisasi APB Desa; dan</li>
<li>catatan atas laporan keuangan.</li>
</ul>
</li>
<li>laporan realisasi kegiatan; dan</li>
<li>daftar program sektoral, acara tempat dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
Pertanggungjawaban <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bab tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Pasal 39)</td>   <td>Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tamat tahun anggaran. (Pasal 71)</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang gampang diakses oleh masyarakat. (Pasal 40)</td>   <td>Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan April tahun berjalan. (Pasal 71)</td>  </tr>
<tr>   <td>Media isu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media gosip lainnya. (Pasal 40)</td>   <td>Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media isu. (Pasal 72)</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. (Pasal 41)</td>   <td>Informasi paling sedikit memuat: (Pasal 72)   <br />
<ul>
<li>laporan realisasi APB Desa;</li>
<li>laporan realisasi acara;</li>
<li>kegiatan yang belum tamat dan/atau tidak terealisasi;</li>
<li>sisa anggaran; dan</li>
<li>alamat pengaduan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah simpulan tahun anggaran berkenaan (Pasal 41)</td>   <td></td>  </tr>
</tbody></table>
  <br />
<h3>
 Bentuk Laporan Pertanggungjawaban</h3>
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban <br />
<ul>
<li>laporan keuangan, terdiri atas:   <ul>
<li>laporan realisasi APB Desa; dan</li>
<li>catatan atas laporan keuangan.</li>
</ul>
</li>
<li>laporan realisasi aktivitas; dan</li>
<li>daftar acara sektoral, acara daerah dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li>
</ul>
    <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Pembinaan dan Pengawasan</h2>
Pembinaan dan Pengawasan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi sumbangan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.</td>   <td>Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.</td>   <td>Pemda Provinsi melakukan training dan pengawasan terhadap pinjaman dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bab dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota, dan dukungan keuangan kepada Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Bupati/Wali Kota melaksanakan training dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Lain-Lain</h2>
Lain-Lain <br />
<ul>
<li>Kerugian Desa yang terjadi alasannya adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li>
<li>Ketentuan Peralihan:   <ul>
<li>Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku hingga tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.</li>
<li>Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sesudah Peraturan Menteri ini ditetapkan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa, Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti selain dari pengaturan atas Permendagri 20/2018 yaitu: <br />
<ul>
<li>Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5:<br /> <ul>
<li>Kriteria musibah dan bencana sosial;</li>
<li>Kriteria acara yang mampu didanai untuk penanggulangan petaka dan peristiwa sosial;</li>
<li>Kriteria keadaan darurat;</li>
<li>Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;</li>
<li>Kriteria keadaan mendesak;</li>
<li>Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan</li>
<li>Tata cara penggunaan anggaran.</li>
</ul>
</li>
<li>Tata cara penyertaan modal:<br /> <ul>
<li>Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan</li>
<li>Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.</li>
</ul>
</li>
<li>Pedoman penyusunan APB Desa:<br /> <ul>
<li>Sinkronisasi kebijakan pemerintah tempat kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li>
<li>Prinsip penyusunan APB Desa;</li>
<li>Kebijakan penyusunan APB Desa;</li>
<li>Teknis penyusunan APB Desa; dan</li>
<li>Hal-hal khusus lainnya.</li>
</ul>
</li>
<li>Kriteria keadaan luar biasa.</li>
<li>Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa</li>
</ul>
<h3>
 Peraturan Bupati/Wali Kota yang berafiliasi dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa</h3>
Peraturan Bupati/Wali Kota yang bekerjasama dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<ol>
<li>Kewenangan Desa</li>
<li>Pengadaan Barang/jasa di Desa</li>
<li>Standar Harga di Desa</li>
<li>Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD)</li>
<li>Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan.</li>
<li>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</li>
<li>Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa</li>
<li>Tata Cara Penyusunan APBDesa</li>
<li>Pengelolaan Aset Desa</li>
</ol>
</div>

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meru...

+ Read more »

Cara Ekspor Data Laporan Realisasi Apbdes Ke File Excel Pada Aplikasi Siskeudes

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju7JvEdX6SqmmOl9rQHnfs-HvZPV5j45dQsli-T6NKEIA5LB30UkFV9KZqeFifmykJRMBVLmWccve0-u2G5SFS3HFmTkfZkgsH00il8R0zmYUI-olG_lWsD5q6z2EtSUauRaBKKdzi49U/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju7JvEdX6SqmmOl9rQHnfs-HvZPV5j45dQsli-T6NKEIA5LB30UkFV9KZqeFifmykJRMBVLmWccve0-u2G5SFS3HFmTkfZkgsH00il8R0zmYUI-olG_lWsD5q6z2EtSUauRaBKKdzi49U/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" /></a></div> Dalam pengelolaan keuangan desa, pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib menciptakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Laporan tersebut tentu diolah dari data-data pada pembukuan dan penatausahaan keuangan desa pada setiap tahun anggaran.<br /> <br /> <a name='more'></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikut ini <b>Cara Ekspor Data Laporan Realisasi APBDes ke File Excel pada Aplikasi Seiskeude</b>s. Langkah-langkah <b>Ekspor Data Laporan Realisasi APBDes ke File Excel pada Aplikasi Seiskeudes</b> tersebut yaitu sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li style="text-align: justify;">Buka Aplikasi Siskeudes</li> <li style="text-align: justify;">Login dengan Username dan Password</li> <li style="text-align: justify;">Pada Menu pilih Laporan >> Pembukuan</li> <li style="text-align: justify;">Pada Jendela PEMBUKUAN KEUANGAN DESA pilih:<br /> <ol> <li style="text-align: justify;">Laporan Realisasi yang mau dicetak, dalam hal ini aku memilih Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan:</li> <li style="text-align: justify;">Tanggal 01/01/2017 s.d. 31/12/2017</li> <li style="text-align: justify;">Pilih Kecamatan</li> <li style="text-align: justify;">Pilih Desa</li> <li style="text-align: justify;">APBDesa (Centang pada Anggaran Perubahan)</li> <li style="text-align: justify;">Pada Footer (silakan disesuaikan dengan kebutuhan)</li> <li style="text-align: justify;">Centang juga pada opsi Print To File</li> <li style="text-align: justify;">Klik Cetak (Tunggu hingga jendela Print Preview)</li> </ol> </li> <li style="text-align: justify;">Pada jendela Print Preview klik icon Printer (tunggu sampai jendela Print muncul)</li> <li><div style="text-align: justify;"> Pada jendela Print:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Centang pilihan Print to File</li> <li style="text-align: justify;">Pilih Type : Excel File</li> <li style="text-align: justify;">Pada kolom Where klik tombol (bak pasir [...]) , kemudian akan muncul jendela Save As.</li> </ol> </li> <li><div style="text-align: justify;"> Pada jendela Save As:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">tentukan di direktori mana file excel akan di simpan</li> <li style="text-align: justify;">Pada kolom File name: ketik nama file excel yang akan kita simpan (dalam hal ini aku memberi nama Laporan-Realisasi-Anggaran-Desa-per-Kegiatan-TA-2017).</li> <li style="text-align: justify;">Klik Save (dan akan kembali ke jendela Print)</li> </ol> </li> <li style="text-align: justify;">Pada jendela Print klik OK (tunggu hingga selesai).</li> <li style="text-align: justify;">(pilihan) Tutup jendela Print Preview.</li> <li><div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Buka File Excel yang kita siapkan pada langkah ke 7:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Klik Enable Editing, bila muncul notifikasi <i>PROTECTED VIEW Editing this file type is not recomended due to your File Blocks settings in Trust Center</i>.</li> <li style="text-align: justify;">Seleksi semua Cell pada file excel yang terbuka.</li> <li style="text-align: justify;">pada Ribbon Number klik pilihan General.</li> <li style="text-align: justify;">selanjutnya silakan di sesuaikan sesuai keperluan File Excel hasil Ekspor dari Siskeudes.</li> </ol> </li> <li style="text-align: justify;">Selesai.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Tonton pula Video Cara Ekspor Data Laporan Realisasi APBDes ke File Excel pada Aplikasi Seiskeudes  di bawah ini:<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cSbM8RQkC4Q?rel=0" width="560"></iframe><br /></div> <br />

Cara Ekspor Data Laporan Realisasi Apbdes Ke File Excel Pada Aplikasi Siskeudes

Dalam pengelolaan keuangan desa, pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib menciptakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB...

+ Read more »

Transparansi Informasi Anggaran Tempat Di Kurun Digital

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKmp1ku9Rec3pET-DHhjQnrGBlYltSK8GL6EUZXUrPjU2lqwEXMAc-IiwHQtEj3mLa07UqGWau25ShwDgwIalJGnauGiNe0RRvlG3glsIV58sDof4gV6D9B0gw-l78zGBFaJwFGIRC-k/s1600/20170512-Transparansi-Informasi-Anggaran-Daerah-di-Era-Digital.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKmp1ku9Rec3pET-DHhjQnrGBlYltSK8GL6EUZXUrPjU2lqwEXMAc-IiwHQtEj3mLa07UqGWau25ShwDgwIalJGnauGiNe0RRvlG3glsIV58sDof4gV6D9B0gw-l78zGBFaJwFGIRC-k/s1600/20170512-Transparansi-Informasi-Anggaran-Daerah-di-Era-Digital.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta. Perkembangan teknologi info telah menempatkan website menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran gosip. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan gosip kepada warga. Oleh akibatnya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya ialah penyajian info mengenai pengelolaan anggaran tempat. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tulisan ini dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan dana pembangunan pemerintah. Selain itu, warga didorong untuk dapat memahami seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Terbukanya akses isu sendiri merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa perbaikan harus dilakukan, mulai dari pembenahan eksistensi website agar mampu diakses dengan baik hingga penyajian hidangan dan kelengkapan penyajian gosip itu sendiri. Peningkatan kualitas penyajian info anggaran diperlukan mampu dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perkembangan penggunaan website oleh pemerintah kawasan kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia, lalu diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Inpres No. 3 Tahun 2003 menjabarkan dengan terang tahapan di bagian seni manajemen Pengembangan E-Government. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan website tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgOdEQwHR0It7vRTnmVJmEGUSgZVzYHnFsSroLKlzWmjUC-6lr-ZHb78qQBeJ7BJY96QJGE4dygknWQ1pcqp-F88-FfkP5av8bU2EgnKEP0cstwcBruHjLBDQBU9R7hHtpSRrxT_aQxBo/s1600/20170512-tingkat-pengembangan-e-gov.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgOdEQwHR0It7vRTnmVJmEGUSgZVzYHnFsSroLKlzWmjUC-6lr-ZHb78qQBeJ7BJY96QJGE4dygknWQ1pcqp-F88-FfkP5av8bU2EgnKEP0cstwcBruHjLBDQBU9R7hHtpSRrxT_aQxBo/s1600/20170512-tingkat-pengembangan-e-gov.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ihwal Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada pada dasarnya mengamanatkan setiap tubuh publik wajib untuk membuka saluran bagi setiap pemohon untuk memperoleh gosip publik, terkecuali beberapa isu tertentu yang menyangkut ketahanan negara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pasal 9 UU No.14/2008 ini mengamanatkan bahwa setiap tubuh publik wajib mengumumkan isu publik secara terpola, dan salah satunya yakni gosip mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun menyebutkan bahwa penyebaran info publik disampaikan dengan cara yang gampang dijangkau dan dalam bahasa yang gampang dipahami.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam rangka pengelolaan berita publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 perihal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah kawasan. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan perihal rencana aksi, yakni Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri ialah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Keluaran dari agresi tesebut yaitu jumlah publikasi data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui website nasional Kemendagri dan masing-masing Pemerintah Daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menindaklanjuti Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaannya. Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan hidangan content dengan nama  "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" dalam website resmi pemerintah provinsi yang terdiri dari 12 items data mutakhir.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9ZrSryBGPbycTPl_AcSM6BcdOBk_exsEKXbN-ysxJ1uDcT-Jv57-ljq3xo3LY2WLn9Pmwa3HLsxBN-3Ga5hIr86BoqymtOn2cTzHGivx-ELmjw4x9m48NMUM1vaXCUUqG1ZZNSrCA-Q/s1600/20170512-paramaeter-ketersediaan-data-update.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9ZrSryBGPbycTPl_AcSM6BcdOBk_exsEKXbN-ysxJ1uDcT-Jv57-ljq3xo3LY2WLn9Pmwa3HLsxBN-3Ga5hIr86BoqymtOn2cTzHGivx-ELmjw4x9m48NMUM1vaXCUUqG1ZZNSrCA-Q/s1600/20170512-paramaeter-ketersediaan-data-update.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Diktum Keempat Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk melakukan hal sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Menyediakan sarana dalam bentuk website resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi yang belum memiliki website resmi dan hidangan konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", diwajibkan paling lambat tanggal 31 Mei 2012.</li>
<li>Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki website resmi, diinstruksikan supaya menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" paling lambat tanggal 31 Mei 2012.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, Diktum Kelima dan Keenam yaitu mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar mempublikasikan data mutakhir di dalam sajian konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Di dalam konten tersebut meliputi:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol>
<li>Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li>
<li>Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perda ihwal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li>
<li>Peraturan Daerah wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perda wacana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li>
<li>Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li>
<li>Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li>
<li>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemda.</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: center;">
[***]</div>
</div>

Transparansi Informasi Anggaran Tempat Di Kurun Digital

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indo...

+ Read more »

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
 Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap kekhawatiran permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa.</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
"Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Karena itu, sangat diharapkan pengawasan administrasi secara ketat," kata anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar, Minggu 30 Oktober 2016.<br />
<br />
Bahrullah memaparkan adanya indikasi hambatan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa yang sifatnya administratif. Ketidaktahuan kepala desa untuk mengelola derma yang dikucurkan pemerintah pusat sehingga dikhawatirkan terjadi duduk perkara. <br />
<br />
"Masih adanya, kepala desa yang menggunakan teladan tambal-sulam anggaran untuk menutupi acara program lainnya. Mereka berpikir nanti anggaran akan ditutupi dari alokasi anggaran lainnya. Tapi, nyatanya anggaran tersebut menjadi terganggu alias tekor," kata Bahrullah.<br />
<br />
Pola-contoh yang keliru yang dilakukan oleh kepala desa itulah, kata Bahrullah perlu disikapi dan perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, BPK dan DPR yang memiliki fungsi pengawasan, terus mengupayakan persamaan persepi dalam konteks pemahaman dan pemantapan kepada para kepala desa semoga lebih tertib administrasi.<br />
<br />
"Memang menyusun perencanaan anggaran tahunan di tingkat desa bukan kasus gampang. Kita dorong seluruh kepala desa untuk membuat laporan administrasi lebih baik lagi. BPK akan selalu mengingatkan itu," katanya.<br />
<br />
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengatakan besaran derma dana desa dialokasikan sebesar Rp.255 miliar dan alokasi dana desa sebesar Rp.202 miliar. Bantuan tersebut seluruhnya diperuntukan bagi 381 desa. Dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik yang diperkirakan mencapai 70 persen dan sisanya untuk non fisik. "Sedangkan pencairan alokasi dana desa dilakukan dalam tiga termin (40%-40%-20%)," kata Iyos.<br />
<br />
Iyos Somantri menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan sehingga pada risikonya kepala desa harus berurusan dengan pegawapemerintah penegak aturan. Namun permasalahan yang terjadi disebabkan minimnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia.<br />
<br />
Dalam upaya pengawasan, kata Iyos Somantri, pihaknya telah membentuk sistem pengawasan yang melibatkan lintas SKPD. Untuk pelatihan, leading sector-nya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan administrasi serta kinerja leading sector-nya Inspektorat sebagai APIP (abdnegara pemeriksa internal pemerintah). <br />
<br />
"Kamipun melibatkan seluruh camat untuk melakukan langkah serupa. Termasuk melakukan pengawalan, proses pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tanggung jawab," kata Iyos.<br />
<br />
Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, menegasakan besaran pinjaman dana desa yang dialokasikan dari APBN setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun dikhawatirkan menjadi buah simalakama bagi kepala desa. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Tapi di sisi lain bisa menjadi problem jika pengelolaannya tidak benar.<br />
<br />
"Dana desa itu dialokasikan dari uang negara. Setiap satu rupiah pun harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Kalau masalahnya administrasi, mungkin bisa diganti. Tapi kalau masalahnya pidana, maka harus berhadapan dengan hukum," kata Heri.***</div>
</div>

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Bad...

+ Read more »

Kpk Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surati para Kepala Desa di seluruh Indonesia terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa. Surat KPK dengan nomor : B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tersebut berisi himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa.<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
Humbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa melalui Surat KPK kepada Kepala Desa tersebut berisi 6 butir imbauan. Berikut ini isi surat KPK kepada Kepala Desa terebut:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdA3rUHjIDBawfxJEhziwoOAr9g0OUIgOhH5kPTWo0eMGMna5xVStOle-tbLc4roM5hxKb9opfafOrxKrdnjgz9MSZ3tJCTNo_YafghYoaKWPNGpo3r6gzV_6cznm5qWWi5TWES2EEGxGj/s1600/20161025-kpk-surati-kepala-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdA3rUHjIDBawfxJEhziwoOAr9g0OUIgOhH5kPTWo0eMGMna5xVStOle-tbLc4roM5hxKb9opfafOrxKrdnjgz9MSZ3tJCTNo_YafghYoaKWPNGpo3r6gzV_6cznm5qWWi5TWES2EEGxGj/s1600/20161025-kpk-surati-kepala-desa.jpg" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bab dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh alasannya adalah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh abdnegara pemerintah desa biar :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak meimbulkan permasalahan aturan di kemudian hari.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Memahami dengan baik dan memakai <u><b>aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b></u> yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3. Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan Keuangan Desa termasuk Dana Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gotong royong dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
5. Mendorong partisipasi masyarakat supaya melaksanakan pengawasan dan melaporkan gosip serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi: </div>
<div style="text-align: justify;">
Telepon: 1500040 </div>
<div style="text-align: justify;">
SMS: 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040 </div>
<div style="text-align: justify;">
Website: satgas.kemendesa.go.id.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis contohnya di Kantor Desa atau tempat-daerah lain yang mudah dibaca oleh masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa dalam menjalankan amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.</div>
<br />
***</div>

Kpk Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surati para Kepala Desa di seluruh Indonesia terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa. Sura...

+ Read more »

Mendagri Sebut Banyak Dana Desa Yang Belum Sempurna Target

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7y26Qto-YNVPHDJrKyz6deoyoajfRdu0gSOf9psUF_x4-DcjeUMLmypjjF_s0LH8ehLzQeB8IuVl-XH7X9A4V0aGF-N7g2Kuj03ijJy2haX-CdeB4pbo85u3pDRqAXEC0BTS6xgS7YQI/s1600/mendagri-tjahjo-kumolo-skb-dana-desa-sudah-diteken.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7y26Qto-YNVPHDJrKyz6deoyoajfRdu0gSOf9psUF_x4-DcjeUMLmypjjF_s0LH8ehLzQeB8IuVl-XH7X9A4V0aGF-N7g2Kuj03ijJy2haX-CdeB4pbo85u3pDRqAXEC0BTS6xgS7YQI/s1600/mendagri-tjahjo-kumolo-skb-dana-desa-sudah-diteken.jpg" /></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, meski anggaran dana desa pada 2015 telah mencapai target. Tapi masih banyak target yang belum tercapai.<br /><br />Pemerintah pusat mendorong pembangunan pedesaan di Indonesia dengan mengucurkan dana desa. Namun Tjahjo mengakui, penggunaan dana desa masih belum sempurna sasaran.<br /><br />"Evaluasi akan kita lakukan bersama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan alasannya banyak sasarannya yang belum tercapai," ujar Tjahjo seusai menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/12/2015).<br /><br />Tjahjo menambahkan, aba-aba Presiden Joko Widodo terkait program padat karya menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga belum dilaksanakan dengan baik di daerah.<br /><br />"Ke depan, perencanaan Kementerian Desa akan lebih fokus," imbuhnya.<br /><br />Selain itu, ujar Tjahjo, dari sisi Kementerian Dalam Negeri akan menatar perangkat desa, administrasi, pengelolaan keuangan, pembangunan, serta konektivitas antar desa dan antar kecamatan dengan baik.<br /><br />Nantinya, seorang kepala desa tidak akan bergantung kepada pendamping alasannya harus mampu melibatkan masyarakat. "Padat karya jangan diborongkan, membangun jalan jangan di pasir, tapi di desa itu, saya kira ini yang ke depan. sebab mencapai dua kali lipat," kata Tjahjo.</span><br />
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap pada 2016 penggunaan dana desa diarahkan betul pada sektor yang memberikan produktivitas untuk desa.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Presiden Jokowi memisalkan dana desa mampu digunakan pembangunan irigasi sehingga mendorong peningkatan produksi panen.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jalan desa dikuatkan untuk memfasilitasi transpotasi hasil panen, "Tahun kedua ini harus sudah sempurna sasaran, harus tepat guna. Jangan hingga luput dari sasaran,” ujar Presiden.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<span style="background-color: white; color: #444444; font-family: "verdana" , sans-serif;">Sumber: tribunnews.com</span></div>

Mendagri Sebut Banyak Dana Desa Yang Belum Sempurna Target

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, meski anggaran dana desa pada 2015 telah mencapai target. Tapi masih banyak target yang b...

+ Read more »

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV3YH6r_KLUl5u7sTLbll3PPErzAwAZCjCUNAi5RG00gpFpv2YrS4ecY__SqjeTE5lEhaxAliFDmzkdkkBJsgqX4VjLfqYYRHhGddPPfGFALaceCKrI8dHFWtFuEF4Cy6HLQCQ2GhjDo/s1600/20151218_bagaimana_mengelola_keuangan_desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dana Desa</b> dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menambah alokasi dana desa menjadi Rp20 Triliun. Dana desa sebesar tersebut akan dibagikan kepada sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain dari dana desa, setiap desa juga memperoleh sumber pendanaan yang lainnya. Apa saja sumber pendapatan di desa dan bagaimana desa membelanjakannya, goresan pena singkat ini menawarkan gambaran umum mengenai <b>pengelolaan keuangan desa</b>.<b> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Keuangan desa</b> yakni semua hak dan kewajiban desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. <b>Keuangan desa</b> dikelola menurut azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</div>
<h2>
 Perencanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun menurut hasil komitmen dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam lembaga musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat pembagian terstruktur mengenai visi dan misi Kepala Desa terpilih, planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling usang 3 bulan terhitung sejak peresmian Kepala Desa.<br />
<br />
RKP Desa merupakan pembagian terstruktur mengenai dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat planning penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, aktivitas, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.</div>
<h2>
 Penganggaran</h2>
<div style="text-align: justify;">
APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pendapatan yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Peraturan Desa wacana APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari:<br />
<br />
<b>1. Pendapatan asli desa (PADes)</b><br />
<br />
<i>PADes terdiri dari:</i><br />
<br />
a. Hasil perjuangan<br />
<br />
b. Hasil aset<br />
<br />
c. Swadaya dan partisipasi<br />
<br />
d. Gotong royong<br />
<br />
e. Lain-lain PADes<br />
<br />
<b>2. Alokasi APBN (Dana Desa)</b><br />
<br />
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.<br />
<br />
<b>3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan bab hasil dari hasil pajak dan retribusi tempat kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi kawasan kabupaten/kota. Pengalokasian bab hasil pajak dan retribusi kawasan tersebut dilakukan menurut ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional menurut realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.<br />
<br />
<b>4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemkab/Pemerintah Kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD sehabis dikurangi DAK. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.<br />
<br />
<b>5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota</b><br />
<br />
Pemprov dan Pemkab/Pemkot mampu memberikan pertolongan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa akseptor santunan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah kawasan di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah darah pemberi santunan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<br />
<br />
<b>6. Hibah dan pertolongan yang tidak mengikat dari pihak ketiga</b><br />
<br />
<b>7. Lain-lain PADes</b><br />
<br />
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.<br />
<br />
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja eksklusif dan belanja tidak eksklusif. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, derma sosial, santunan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes dipakai minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan dukungan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, perlindungan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.</div>
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya mampu dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan peran kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.</div>
<h2>
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban</h2>
<div style="text-align: justify;">
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap selesai tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.<br />
<br />
<b>Kesimpulan</b><br />
<br />
Keuangan desa mempunyai ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah sentra maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan masukan terkait dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kelemahan dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ialah masih digunakannya pendekatan pencatatan single entry. Penyusunan peraturan menteri dalam negeri berikutnya yang menindaklanjuti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang desa hendaknya sudah menggunakan pencatatan double entry agar proses pelaporan dan pertanggungjawabannya lebih transparan dan akuntabel.<br />
<br />
<b>Referensi:</b><br />
<br />
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa.<br />
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 wacana Desa.<br />
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa.</div>
</div>

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Dana Desa dialokasikan sebesar Rp9,06 Triliun pada APBN 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dalam Rancangan APBN-P 2015, Presiden Jokowi menamb...

+ Read more »

Dana Desa Tidak Boleh Digunakan Untuk Gaji Perangkat Desa

Dana Desa Tidak Boleh Digunakan Untuk Gaji Perangkat Desa

Ilustrasi: Jalan Cibengang, Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, Jawa Barat, 19/01/2015 KD, BANGKALAN - Dana Desa (DD) tidak bol...

+ Read more »

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8u9z4K2XG_8NrhLGk7mGlYtFr3bU5N8lCs5eZ0qis_wdq7_6nIqipm0DKOelaW8kKXgRJk1qR5z8ICKNyLAbqjkykxDJEbrb5z2mJI4pPQ7cegbdiR1GmR_-TzU8Gdo9INtZNh4ygnxY/s1600/20151218_Siklus_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Keuangan Desa </b> menurut  UU Desa yakni semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan  yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa  yang baik.  <br />
<br />
<b>Siklus pengelolaan keuangan desa</b> mencakup perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban, dengan periodisasi  1 (satu) tahun anggaran,  terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga dengan 31 Desember. <br />
<br />
Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8u9z4K2XG_8NrhLGk7mGlYtFr3bU5N8lCs5eZ0qis_wdq7_6nIqipm0DKOelaW8kKXgRJk1qR5z8ICKNyLAbqjkykxDJEbrb5z2mJI4pPQ7cegbdiR1GmR_-TzU8Gdo9INtZNh4ygnxY/s1600/20151218_Siklus_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8u9z4K2XG_8NrhLGk7mGlYtFr3bU5N8lCs5eZ0qis_wdq7_6nIqipm0DKOelaW8kKXgRJk1qR5z8ICKNyLAbqjkykxDJEbrb5z2mJI4pPQ7cegbdiR1GmR_-TzU8Gdo9INtZNh4ygnxY/s1600/20151218_Siklus_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siklus Pengelolaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Setiap tahapan proses <b>pengelolaan keuangan desa</b> tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan  batasan  waktu  yang telah ditentukan.  (***)</div>
</div>

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU Desa yakni semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan ...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Dana Desa Jangan Salah Urus

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

Cara Ekspor Data Laporan Realisasi Apbdes Ke File Excel Pada Aplikasi Siskeudes

Transparansi Informasi Anggaran Tempat Di Kurun Digital

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

Kpk Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa

Mendagri Sebut Banyak Dana Desa Yang Belum Sempurna Target

Bagaimana Mengelola Keuangan Desa

Dana Desa Tidak Boleh Digunakan Untuk Gaji Perangkat Desa

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya