Pemerintah Desa: Keuangan negara

Tampilkan postingan dengan label Keuangan negara. Tampilkan semua postingan

Akuntansi Bumdes Berbasis Sak Etap Dalam Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Dalam pengertian dan definisi yang umum akuntansi yakni suatu proses pencatatan, pendokumentasian, pengelompokan atau mengklasifikasi, mengikhstisarkan atau meringkas dan melaporkan sebuah transaksi keuangan kepada orang yang menggunakannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWrDJF3wX2siJEjmDPPDU-4MKlTmKEFoDmv4W45UaXC3ExaaQ6XJsqaqfH9HnGV_D17ONSuiosrRjqZWjPvu6KuVyHrqYFUm-qQip5POJLRFTZgdKNZl7uWmjZIZahPS34wlsAdMAG4pA/s1600/akuntasi+keuangan+bumdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Dalam pengertian dan definisi yang umum akuntansi adalah suatu proses pencatatan Akuntansi BUMDes Berbasis SAK ETAP" border="0" data-original-height="1108" data-original-width="1600" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWrDJF3wX2siJEjmDPPDU-4MKlTmKEFoDmv4W45UaXC3ExaaQ6XJsqaqfH9HnGV_D17ONSuiosrRjqZWjPvu6KuVyHrqYFUm-qQip5POJLRFTZgdKNZl7uWmjZIZahPS34wlsAdMAG4pA/s400/akuntasi+keuangan+bumdes.jpg" title="Akuntansi BUMDes Berbasis SAK ETAP" width="400" /></a></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Fungsi utama akuntasi yaitu sebagai gosip keuangan. Dari laporan akuntasi kita dapat melihat posisi keuangan suatu organisasi atau badan perjuangan. Akuntasi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat diperlukan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membuat dan mengambil sebuah keputusan.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b>Akuntasi BUMDes Berbasis SAK ETAP</b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><b><br /></b></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Implementasi Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 wacana Desa telah melahirkan ribuan Badan Usaha Milik Desa. Namun, dalam penetapakan kebiajakan, pelaksanaan, dan pengelolaan BUMDes masih banyak dijumpai problem yang dihadapi BUMDes antara lain, terkait dengan aspek manajemen, standar akuntasi keuangan, dan legalitas aturan.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Terkait dengan duduk perkara keuangan, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan diterapkan dalam pengelolaan keuangan <span style="color: #3d85c6;">Badan Usaha Milik Desa</span> (BUMDes). </span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Dibandingkan dengan standar akuntasi lainnya, SAK ETAP lebih cocok diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Karena selain lebih fleksible, dari beberapa aspek juga terlihat lebih ringan dan gampang dipergunakan.</span></div>
<div>
<b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></b></div>
<div>
<b><span sans-serif="" verdana="">Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)</span></b></div>
<div>
<div>
<b><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></b></div>
<span sans-serif="" verdana="">Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (<i>general purpose financial statement</i>) bagi pengguna eksternal. </span><br />
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Contoh pengguna eksternal yakni pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perjuangan, kreditur, dan forum pemeringkat kredit.</span><br />
<div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan dibutuhkan memberi kemudahan terusan ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Demikian ihwal <b><i>Akuntansi BUMDes berbasis SAK-ETAP</i></b> </span><span sans-serif="" verdana="">(</span><span sans-serif="" verdana="">Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Akuntansi Bumdes Berbasis Sak Etap Dalam Keuangan Desa

Dalam pengertian dan definisi yang umum akuntansi yakni suatu proses pencatatan, pendokumentasian, pengelompokan atau mengklasifikasi, men...

+ Read more »

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Akseptor Blt-Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVSExh3Jh0hl83xv-8G0faauQRZ6SgcYiHBWMt4T-LCyEZy3vsu94y9E48dsKG9eEcyIWGr9vC4FpiAr7RrC0s1w9pXZx1yquiDWSuYrdpb8oRR9VApRAilIYBGRPOCldm2X32_Z2vBo/s1600/petunjuk+teknis-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa" border="0" data-original-height="394" data-original-width="610" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVSExh3Jh0hl83xv-8G0faauQRZ6SgcYiHBWMt4T-LCyEZy3vsu94y9E48dsKG9eEcyIWGr9vC4FpiAr7RrC0s1w9pXZx1yquiDWSuYrdpb8oRR9VApRAilIYBGRPOCldm2X32_Z2vBo/s1600/petunjuk+teknis-min.jpg" title="Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: large;"><br />Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka disampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut:</span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pendata calon akseptor BLT-DD yakni relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Des a.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT).</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Calon peserta BLT-DD ialah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Calon peserta BLT-DD harus mempunyai Nomor lnduk Kependudukan (NIK).</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Dokumen hasil pendataan dibahas dalam lembaga Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon peserta BLT-DD yang dituangkan dalam gosip program dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengakuan, hal mana akreditasi dapat pula didelegasikan kepada Camat.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.</span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> Demikian Petunjuk Teknis ini disampaikan sebagai pemikiran pendataan Keluarga Penerima BLT-Dana Desa. Atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.</span><br />
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">Jika Anda Membutuhkan Format Surat Kemendes PDTT ihwal </span><span style="font-size: large;">Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa. <b><a href="https://drive.google.com/open?id=1H7IoNYXPszE6tyRXWURrbvZG5N3dhC74" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>
</div>

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Akseptor Blt-Dana Desa

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT...

+ Read more »

Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Secara Swakelola

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke Desa kuat, mampu berdiri diatas kaki sendiri dan sejahtera. Perubahan yang diayunkan mencakup tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, maupun pelaksanaan pembangunan di Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br />
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLA-YaUqF-XwhX_82KeQBU6s7IroLySuGxXrKXl_2JBHrAgvyO-RnbrP52gWMpt2IqBLWU98mmjpXhB5b1J8qbZcLEx48BOqDyH2bz1ymJvoT7de4M9Z4IV7ev3QeHwHRN4TvQp7AyXiE/s1600/Pengadaan-Barang-Jasa-Desa-sumadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><img alt="Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke D Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola" border="0" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLA-YaUqF-XwhX_82KeQBU6s7IroLySuGxXrKXl_2JBHrAgvyO-RnbrP52gWMpt2IqBLWU98mmjpXhB5b1J8qbZcLEx48BOqDyH2bz1ymJvoT7de4M9Z4IV7ev3QeHwHRN4TvQp7AyXiE/s640/Pengadaan-Barang-Jasa-Desa-sumadi.jpg" title="Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola" width="640" /></span></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk menuju kearah kemandirian desa, tentu tidaklah mudah. Perubahan itu, membutuhkan kerja keras, kerja nrimo, kerja cerdas, dan kerja berkeberlanjutan. Tanpa K4, maka perubahan di desa akan biasa-biasa saja.</span><br />
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Terkait pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan, sampai ketika ini masih ada kepala desa belum mengetahui wacana pengadaan barang/jasa di desa. Hal ini terjadi, selain minim sosialisasi dan gosip, juga dipengaruhi oleh SDM yang ada di setiap desa.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk memperkuat implementasi UU Desa. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah, telah menerbitkan<span style="color: #134f5c;"> Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 wacana Pengadaan Barang/Jasa di Desa</span>.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam pembukaan peraturan kepala LKPP disebutkan, bahwa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semoga sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.  </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Pengadaan Barang/Jasa di Desa, berbeda dengan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 ihwal Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.45 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. </span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam Perpres tersebut, Kepala Unit Layanan Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki Setifikat Ahli Pengadaan/Barang Jasa. Sedangkan, dalam Peraturan Kepala LKPP ihwal Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat.</span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. </span></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Sertifikat yang harus dimiliki oleh pelaksana pengadaan barang/jasa di desa yaitu nilai-nilai budbahasa pelakunya". Apakah desa-desa kita akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh mana adat para Pengelola Keuangan Desa.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan materi material di wilayah setempat, dilaksanakan secara bahu-membahu dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. (Lihat: Pasal 4 Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013).</span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam kondisi Pengadaaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu. (Lihat: Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP No.13 tahun 2013)</span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam pasal 7A  peraturan LKPP No.22 tahun 2015 disebutkan, Bupati dan Walikota yang belum memutuskan Peraturan Bupati/Walikota wacana Tata Cara Pengadaan Barang Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Kepala ini, atau praktik yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Nilai Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.</span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Dalam pasal selanjutnya disebutkan, dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus menerapkan prinsip-prinsip; <b>Efesien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, dan Akuntabel</b>.</span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span> <span sans-serif="" verdana="">Sedangkan adat yang harus dipenuhi dalam dalam pengadaan barang/jasa di Desa meliputi; Bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada perundang-usul yang berlaku. </span></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Demikian wacana Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola. Semoga bermanfaat.</span></span></div>
</div>
</div>

Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Secara Swakelola

Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di Desa sudah diayunkan menuju ke Desa kuat, mampu berdiri diatas kaki sendiri dan s...

+ Read more »

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg" /></a><br /><br />Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai besok akan melaksanakan validasi data calon penerima santunan PKH Tahun 2018 mendatang. hal ini di sampaikan oleh Koordinator PKH Kabupaten Bireuen Muhammad Faisal, ST Selasa, (14/11/2017).<br /><br />Lebih lanjut, Korkab menyampaikan, untuk tahun ini Kabupaten Bireuen mendapat suplemen penerima PKH sebanyak 20.296, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai calon peserta PKH, yaitu menyerahkan kepada pendamping PKH di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen.<br /><br />Menurutnya, meski akan dilakukan validasi data terhadap 20.296 ribu calon penerima PKH, namun pihaknya masih belum dapat menjamin dan memastikan, alasannya adalah semua itu yang memilih layak dan tidaknya sebagai akseptor manfaat PKH, adalah pemerintah pusat.“Ini terkait adanya target Nasional, untuk tahun 2018 nantinya, peserta PKH mencapai 10 juta orang,”imbuhnya.<br /><br />Pria yang bersahabat dipanggil Pak Bos menegaskan, hingga saat ini, jumlah total akseptor PKH yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 14.256 orang.”Namun, dengan validasi data kali ini, jumlah penerima PKH Kabupaten Bireuen akan bertambah di tahun 2018 mendatang.</span></div>

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai be...

+ Read more »

Ajaran Umum Kodefikasi Aset Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span face="Verdana, sans-serif"><b>Aset Desa</b> adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan orisinil milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><div> <span face="Verdana, sans-serif">Pengelolaan aset desa </span><span face="Verdana, sans-serif">mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, peniadaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, training, pengawasan dan pengendalian aset Desa.</span><span face="Verdana, sans-serif"><br /></span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3rACDbUBlfs/Wb41VU4DFTI/AAAAAAAAG-A/9ZaTWivAKZQUMLWm7ZNEK0f9RpSyzhVqgCLcBGAs/s1600/pedoman-umum-kodefikasi-aset-desa-dan-barang-milik-desa-2017.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="640" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-3rACDbUBlfs/Wb41VU4DFTI/AAAAAAAAG-A/9ZaTWivAKZQUMLWm7ZNEK0f9RpSyzhVqgCLcBGAs/s320/pedoman-umum-kodefikasi-aset-desa-dan-barang-milik-desa-2017.jpg" width="283" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><span face="Verdana, sans-serif" style="font-size: x-small;">Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam Pasal 2 ayat (1) <a href="    /search?q=baru-permendagri-no-1-tahun-2016" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ihwal Pengelolaan Aset Desa</span></a>. </span><span face="Verdana, sans-serif">Jenis aset desa terdiri atas:</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><div> <ul style="text-align: left;"> <li>Kekayaan orisinil desa;</li> <li>Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;</li> <li>Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan bantuan atau yang sejenis;</li> <li>Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;</li> <li>Hasil kerja sama desa; dan</li> <li>Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.</li> </ul> </div> Adapun yang termasuk dalam <b>Kekayaan Asli Desa</b>, terdiri atas:<br /><ul style="text-align: left;"> <li>Tanah kas desa;</li> <li>Pasar desa;</li> <li>Pasar binatang;</li> <li>Tambatan perahu;</li> <li>Bangunan desa;</li> <li>Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;</li> <li>Pelelangan hasil pertanian;</li> <li>Hutan milik desa;</li> <li>Mata air milik desa;</li> <li>Pemandian umum; dan</li> <li>Lain-lain kekayaan orisinil desa.</li> </ul> Pengelolaan aset desa dilaksanakan menurut asas fungsional, kepastian aturan, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.</span></div> <div><br /></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Oleh sebab itu, dalam rangka melakukan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa pasal 28 ayat (2), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyusun Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Apa yang dimaksud dengan </span><span face="Verdana, sans-serif">Kodefikasi? </span><span face="Verdana, sans-serif">Kodefikasi yakni perlindungan aba-aba barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pedoman umum ini menjadi pola bagi Pemerintahan Desa dalam Penataausahaan Aset Desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset Desa yang lebih efektif dan efisien.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Selengkapnya, <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TTTdhUEktVFNqYmc/view?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Donwload Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa</span></a>.[] </span></div> </div> </div> </div> </div>

Ajaran Umum Kodefikasi Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan orisinil milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan da...

+ Read more »

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

+ Read more »

Kapan Perusahaan Perlu Menerapkan Pembukuan Dan Akuntansi?

Kapan Perusahaan Perlu Menerapkan Pembukuan Dan Akuntansi?

Kapan Perusahaan Perlu Menerapkan Pembukuan dan Akuntansi? Akuntansi dan pembukuan, oleh pengusaha kecil, cenderung dianggap sebagai b...

+ Read more »

Menyelami Logika Laporan Keuangan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<strong>Menyelami Logika Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-desa">Laporan keuangan</a>, dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk selesai dari proses akuntansi. Dengan membaca laporan keuangan, pihak administrasi, pemilik badan perjuangan, dan siapapun pihak yang berkepentingan, bisa mengetahui kondisi keuangan tubuh perjuangan. Ironinya, dari sekian banyak pihak yang berkentingan terhadap laporan keuangan ini, yang sungguh-sungguh memahami nalar laporan keuangan tidak banyak. Dan itu bisa difahami sebab mereka memang berasal dari banyak sekali kalangan yang berbeda, mungkin malah lebih banyak yang berlatar belakang dari luar akuntansi dan keuangan</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika ada orang <i>accounting</i> (yang menciptakan laporan keuangan) yang tidak sungguh-sungguh memahami nalar di balik laporan keuangan, ini hal yang sulit untuk dimengerti. Namun hal tersebut, bukan hal yang mustahil terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"<em>Mana mungkin. Bukankah orang-orang accounting memang dididik dan ditempa--sejak di kursi kuliah--untuk sungguh-sungguh menguasai akuntansi?</em>"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin ini kenyataan pahit yang harus ditelan, sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh rekan-rekan akuntan pendidik (pengajar akuntansi di kampus-kampus) bahwa, apa yang selama ini diajarkan lebih banyak kulit ketimbang isinya. Sehingga output yang dihasilkan ialah anak-anak akuntansi yang bisa menjurnal dan membuat laporan keuangan tetapi tidak sungguh-sungguh memahami nalar atas apa yang mereka buat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jurnal dan laporan keuangan yang mereka hasilkan, secara teknis, benar. Tetapi begitu ada masalah mereka mengalami kesulitan untuk menelusuri darimana sumber masalahnya. Al hasil mereka tidak (belum) bisa memberikan masukan yang diharapkan oleh pihak administrasi badan perjuangan. Lebih parahnya lagi, bahkan untuk sekadar menjelaskan "mengapa mampu demikian?"-pun tidak mampu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Misalnya</strong>:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ol>
<li> Angka pendapatan tinggi, tetapi mengapa Laporan Laba Rugi menandakan angka laba yang sangat kecil? (Tolong jangan buru-buru menjawab "sebab cost-nya tinggi," nanti terjebak sendiri.)</li>
<li>Angka penjualan rendah, tetapi mengapa Laporan Laba Ruginya pertanda angka minus alias rugi? Bukankah bila penjualan rendah berarti aktivitas produksi juga rendah sehingga mestinya tidak rugi?</li>
<li>Penjualan begitu tinggi, Laporan Laba Rugi menandakan angka laba yang signifikan, tetapi mengapa begitu banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?</li>
<li>Ekuitas Pemilik mengambarkan peningkatan yang cukup besar, tetapi mengapa tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham?</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat pertanyaan di atas bergotong-royong hanya memerlukan akal <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-desa">akuntansi</a> yang sangat sederhana dan lumrah terjadi di hampir semua tubuh perjuangan. Kenyataannya, dikala ditanya pegawai accounting seringkali gelagapan, risikonya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Setidaknya, minimal mereka bisa menjelaskan "mengapa bisa terjadi demikian?".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Idealnya, bila mereka memahami logika-logika dibalik sebuah laporan keuangan, mestinya mereka bisa memberi saran dan masukan bagi manajemen mengenai apa yang perlu (atau tak perlu) dilakukan di masa-kala yang akan datang agar dilema yang sama tidak terjadi lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Mengingat kembali abad-kala kuliah dahulu (mampu jadi sekarang sudah jauh lebih baik)</strong>, bahan mata kuliah begitu banyak sementara waktu yang tersedia sangat sempit, "<em>so little time, so many things to do</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mata kuliah '<strong>Akuntansi Dasar</strong>' (<em>Basic Accounting</em>) contohnya. Dengan bahan yang begitu banyak, harus mampu diselesaikan hanya dalam 48 kali pertemuan. Setiap pertemuan selalu dipakai untuk mengejar penyelesaian materi yang isinya memang semuanya bersifat teknikal. Samasekali tidak ada ruang untuk menanamkan pemahaman-pemahaman nalar akuntansi (mulai dari siklus akuntansi, menjurnal hingga menciptakan laporan keuangan).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahwa kematangan nalar bertumbuh seiring dengan pengalaman kerja, BETUL. Bahwa kursi kuliah hanya menawarkan bekal dasar, boleh jadi IYA (terutama untuk universitas non-elite, tanpa AC, tanpa dasi, masih pakai kapur tulis, seperti tempat aku berkuliah dahulu).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><span style="text-decoration: underline;">Di sinilah hasilnya bermuara</span>: TERGANTUNG MASING-MASING INDIVIDU</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tantangan utamanya--terutama bagi kita yang sudah bekerja: <strong><em>Bagimana caranya mengasah kemampuan logika akuntansi diantara himpitan peran rutin sehari-hari yang seolah tak ada habisnya?</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><em><br /></em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah semangat dasar yang menjadi latar belakang mengapa '<em>KeuanganDesa.gosip'</em> (KDI) ada, ialah: menjadi kawasan untuk sharing dan diskusi sambil mengasah skill akuntansi (hard maupun soft skill) di sela-sela rutinitas sehari-hari. Pengelola KDI sadar sepenuhnya bahwa keberadaan KDI pastinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan mampu menjadi alternatif sekaligus awal yang baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Melalui tulisan ini, aku pribadi ingin mengajak siapa saja yang tertarik untuk mengksplorasi nalar-nalar di balik sebuah laporan keuangan</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti telah aku sampaikan di awal, produk simpulan dari akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, mereka yang berkepentingan bisa mengetahui kondisi keuangan badan usaha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Kondisi apa saja yang bisa dilihat dengan membaca laporan keuangan?</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong><br /></strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk sungguh-sungguh memahami logikanya, anda harus memposisikan diri sebagai sesorang yang sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan tubuh usaha. Untuk sementara lupakan status anda saat ini (sebagai pegawai accounting), anggap diri anda yaitu pemilik perjuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nah, sebagai pemilik perjuangan, apa yang ingin anda ketahui mengenai kondisi keuangan badan usaha?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya coba menebak-nebak (dengan menggunakan kelaziman). Sebagai pengusaha, minimal anda ingin tahu 2 hal berikut ini:</div>
<h3 style="text-align: justify;">
 <strong>1. Kekayaan Badan Usaha</strong></h3>
<div style="text-align: justify;">
Pertanyaan paling fundamental di wilayah ini yaitu: Apakah badan usaha dalam kondisi baik-baik saja? "Baik-baik saja" dalam hal ini maksudnya: Dapat beroperasi secara lancar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Usaha hanya akan mampu lancar beroperasi kalau:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ul>
<li>Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari;</li>
<li>Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yakni: bisa membayar utang kepada vendor/supplier, bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham;</li>
<li>Memiliki persediaan (bahan baku untuk diproduksi atau barang jadi untuk di jual);</li>
<li>Memiliki sarana dan kemudahan yang cukup untuk menunjang kelancaran operasional badan perjuangan.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan kata lain, apakah tubuh usaha memiliki "kekayaan" yang cukup untuk bisa beroperasi dengan lancar? Jawaban atas pertanyaan itu ada di NERACA—yang sering juga disebut sebagai "Laporan Posisi Keuangan."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Masih ingat dengan persamaan akuntansi di bawah ini?</strong></div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><strong>Aktiva (asset) = Kewajiban (Liability) + Ekuitas Pemilik (equity)</strong></span></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
Itulah isi utama dari sebuh Neraca. Untuk visualisasi, silahkan lihat contoh necara sederhana di bawah ini:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qps8cF61x8cwh5oTiLrDAxRsYQCysYLgRWLdu2vbm4VfRLCTDmemtPDKpMMrLCofYX7q8wMU93dnkaffcEtu43-1veY4Q63F4jQazy7ItgPmlF78j2-rk5vWUpVUbcEaajJh22Ev0AXx/s1600/20161006-memahami-logika-neraca-001.jpg"><img alt=" dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk akhir dari proses akuntansi Menyelami Logika Laporan Keuangan" height="499" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qps8cF61x8cwh5oTiLrDAxRsYQCysYLgRWLdu2vbm4VfRLCTDmemtPDKpMMrLCofYX7q8wMU93dnkaffcEtu43-1veY4Q63F4jQazy7ItgPmlF78j2-rk5vWUpVUbcEaajJh22Ev0AXx/s1600/20161006-memahami-logika-neraca-001.jpg" title="Menyelami Logika Laporan Keuangan" width="475" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari teladan Neraca di atas anda sebagai pemilik BUMDES KDI bisa melihat posisi keuangan badan usaha dan memperoleh informasi sebagai berikut:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Kekayaan kotor tubuh usaha sama dengan total nilai aktiva (asset)-nya</strong>. Dalam pola ini yaitu 137. Jika dibandingkan dengan total kewajiban (utang) yang sebesar 67, masih ada selisih kekayaan sebesar 70. Selisih yang 70 inilah yang disebut dengan "<strong>Kekayaan Bersih (<em>Net Asset</em> atau <em>Net Worth</em>)</strong>" badan perjuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sini terperinci tergambar bahwa tubuh perjuangan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya, dengan perkiraan: kalau semua asset dijual maka semua utang bisa dilunasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika kembali ke pola pertanyaan yang saya sampaikan di awal goresan pena: <em><strong>Mestinya tubuh perjuangan bisa memenuhi kewajibannya, tetapi mengapa banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong><br /></strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menjawab pertanyaan spesifik seperti ini, perhatian harus diarahkan ke elemen-elemen neraca yang lebih kecil. Pada sisi aktiva nampak akun "Kas" saldonya hanya 10, sementara akun "Utang Dagang" di sisi sisi Kewajiban nampak sebesar 30. Jelas badan perjuangan akan mengalami defisit (kekurangan) kas sebesar 20, sehingga banyak vendor yang mengalami penundaan pembayaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Mengapa terjadi demikian? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang perlu dilakukan oleh administrasi biar kondisi ini tidak terjadi lagi di periode yang akan tiba?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Bentuk Neraca sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjawab semua kemungkinan pertanyaan yang ada. Dengan catatan, anda harus memahami logikanya. Dari total aktiva (asset) sebesar 137, mengapa akun kas nilainya hanya 10, dimana sisanya? Perhatian di alihkan ke elemen-elemen aktiva (asset) lainnya, adalah:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Piutang = 85</li>
<li style="text-align: justify;">Persediaan = 32</li>
<li style="text-align: justify;">Aktiva Tetap = 10.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Nah tertangkap tangan sudah, asset menumpuk di akun "Piutang" sebesar 85. Sehingga pertanyaan "mengapa"-nya sudah terjawab. Tinggal berpikir bagaimana cara mengatasinya dan cara mencegahnya di waktu yang akan datang. Untuk mengatasinya administrasi badan usaha perlu memfokuskan perhatian pada proses penagihan piutang--mungkin dengan menunjukkan bagian untuk pembayaran lebih awal, jika perlu panggil debt collector bila mengalami kesulitan penagihan. Untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi di abad yang akan datang, manajemen perlu mengubah kebijakan kredit--mungkin dibentuk lebih ketat lagi, lebih selektif terhadap pinjaman kredit, termin pembayaran di perpendek, dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, dari Neraca yang sama anda juga bisa melihat bahwa total "Ekuitas Pemilik" meningkat 20. Dari modal awal sebesar 50 sekarang menjadi 70. Mengapa angkanya sama dengan "Kekayaan Bersih" tubuh perjuangan yakni 70, apakah alasannya kebetulan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak. Ini berasal dari persamaan dasar akuntansi: Asset = Kewajiban + Equitas Pemilik. Dengan demikian, maka: Equitas Pemilik = Asset - Kewajiban. Nah bila Kekayaan Bersih = Asset - Kewajiban, Maka otomatis: Kekayaan Bersih = Ekuitas Pemilik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika kembali ke pertanyaan di awal tulisan: "<strong>Mengapa ekuitas pemiliki meningkat tetapi tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham</strong>"? (dengan kata lain tubuh perjuangan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jawabannya kembali ke masalah ketersediaan kas. Badan Usaha tidak memiliki cukup persediaan Kas. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti solusi sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih detail mengenai ketersediaan kas dan pengalokasiannya (apakah sudah mirip yang direncanakan, apakah dipergunakan secara efeisien, dan lain sebagainya) bisa dilihat di "Laporan Arus Kas".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Laporan Arus Kas, untuk tubuh usaha yang sudah Go Publik (listing di bursa saham) wajib ada. Sedangkan untuk badan usaha non-publik bisa ada bisa tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? Karena "Laporan Arus Kas" hanya merupakan rincian lebih detail dari akun "Kas" di Neraca. Sehingga intinya, nilai akhir dari laporan arus kas sama dengan saldo yang ada pada akun "Kas" di Neraca. (Catatan: Saya akan membahas laporan arus kas secara terpisah (di tulisan lain).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Hal yang tak kalah pentingnya untuk diketahui dari sebuah Neraca</strong> yaitu "Tanggal Neraca" (di bawah goresan pena "NERACA BUMDES KDI"), dalam teladan ini yakni "Per 31 Januari 2012." Artinya: Kekayaan Kotor sebesar 137 dan Kekayaan Bersih sebesar 70 adalah "Kekayaan Badan Usaha" per tanggal 31 Januari 2012. Itu sebabnya mengapa dalam teori akuntansi, Neraca didefinisikan sebagai "Laporan yang menyajikan posisi keuangan tubuh perjuangan pada tanggal tertentu." Di U.S. sana sering disebut dengan "<em>Snapshot of Financial Position</em>."</div>
<h3 style="text-align: justify;">
 <strong>2. Untung atau Rugi</strong></h3>
<div style="text-align: justify;">
Mengetahui berapa besarnya kekayaan tubuh usaha, mengetahui apakah badan perjuangan bisa melunasi utang-utangnya saja, belumlah cukup. Sebagai pengusaha anda juga ingin tahu:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Apakah bulan/tahun ini anda untung atau rugi? Jika rugi, mengapa?</li>
<li style="text-align: justify;">Apakah operasional badan perjuangan berjalan dengan efisien atau sebaliknya, boros?</li>
<li style="text-align: justify;">Apakah sumber daya tubuh perjuangan lebih banyak dipakai untuk aktivitas yang menghasilkan barang/jasa atau untuk hal-hal di luar itu?</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Semua jawabanya ada di '<strong>Laporan Laba Rugi</strong>.' Untuk visualisasi silahkan lihat contoh Laporan Laba Rugi BUMDES KDI di bawah ini:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJVHWsCxYmfvhxrZaDkEAGqpSlf-_HsT0k5th8E1gq379RHX5yGzaMRw7OBFB1fu5mOpv-QYOPie44uemz38sr_R8YOvltOdZ_BnGS4-fHsigY8cZkk8K0CKnANwuRsV593TCPSnjvHaB/s1600/20161007-Memahami-Logika-Laporan-Laba-Rugi.jpg"><img alt=" dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk akhir dari proses akuntansi Menyelami Logika Laporan Keuangan" height="551" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJVHWsCxYmfvhxrZaDkEAGqpSlf-_HsT0k5th8E1gq379RHX5yGzaMRw7OBFB1fu5mOpv-QYOPie44uemz38sr_R8YOvltOdZ_BnGS4-fHsigY8cZkk8K0CKnANwuRsV593TCPSnjvHaB/s1600/20161007-Memahami-Logika-Laporan-Laba-Rugi.jpg" title="Menyelami Logika Laporan Keuangan" width="479" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Memperhatikan Laporan Laba Rugi di atas, anda mampu melihat dengan terperinci bahwa:</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<ul>
<li>Pendapatan (Revenue) sebesar 187</li>
<li>Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) sebesar 50</li>
<li>Laba Kotor (Gross Profit) sebesar 137</li>
<li>Biaya-biaya 132</li>
<li>Laba Bersih (Net Profit) sebesar 5</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Diantara kelima angka-angka di atas, mana yang paling penting bagi anda sebagai pengusaha?</strong> Sudah pasti "<strong>Laba Bersih</strong>". Laba bersih pertanda angka 5. Ini sangat kecil jikalau dibandingkan dengan nilai Revenue anda yang membuktikan angka 187. Dengan kata lain, <em>profit margin</em> anda hanya 3% (=5/187). Kalau begini ceritanya mah mendingan uangnya di taruh di deposito kan?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu anda tanya orang accounting "<em>Mengapa labanya hanya 5, padahal revenuenya tinggi? Pasti ada yang tidak beres di sini</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin dengan cekatan mereka menjawab "<em>Karena biayanya tinggi, boss</em>."</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ya iyalah. Revenue tinggi, masuk akal kalau biaya juga tinggi (kecuali yang bikin barang dari golongan jin.) Tidak usah orang manajemen, Mbok Jum warung sebelah juga tahu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Tapi, bukankah kalau revenue tinggi, biaya tinggi, mestinya laba masih tetap tinggi?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertama, mungkin mereka akan menilik kembali angka-angka di laporan, dibandingkan dengan neraca saldo, dibandingkan dengan buku besar, bahkan bukti transaksi dibandingkan dengan catatan transaksi (jurnal) satu-per-satu. Semua perhitungan diperiksa satu per satu. Beberapa hari lalu mereka kembali dengan balasan "Semua angka sudah aku periksa, alhasil benar dan akurat. Semua jurnal sudah benar, tidak ada transaksi yang tertinggal atau diposting dua kali".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Nah inilah yang aku sebutkan di awal: menguasai teknis akuntansi, hebat menjurnal dan membuat laporan keuangan, tetapi tidak (belum) memahami nalar akuntansi dengan baik</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Andai sudah memahami akal di balik Laporan Keuangan (Laba Rugi dalam hal ini), mereka tidak perlu hingga mengusut transaksi satu-per-satu, bahkan mungkin tidak sampai perlu menilik saldo buku besar. Cukup hanya dengan melihat Laporan secara sepintas (<i>scanning</i>) dari atas kebawah:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertama anda lihat "Pendapatan (<i>revenue</i>)", kemudian anda bandingkan dengan "Harga Pokok Penjualan", apakah angkanya terlihat logis? Dengan pendapatan sebesar 187, apakah logis jikalau harga pokok penjualannya 50 sehingga laba kotornya menjadi 137? Permasalahan dilokalisir hingga di sini dahulu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mengetahui logis-atau-tidak logis, bergotong-royong sudah disediakan alat bantu di bawah "Laba Kotor (Gross Profit)" yang disebut dengan "Gross Profit Margin" yang menunjukan angka 73%. Angka ini tidak akan ada di sana bila tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah perbandingan antara pendapatan dengan keuntungan kotor. Pertanyaaan selanjutnya: apakah gross profit margin sebesar 73% itu masuk akal? Anda bisa memanggil cost accountant anda, merekalah yang paling tahu berapa besarnya gross profit margin untuk produk yang dijual. Separah-parahnya, anda bisa membandingkan angka 73% ini dengan angka gross profit margin bulan kemudian--kalau perlu, tarik sampai satu tahun ke belakang untuk melihat 'ekspresi dominan'-nya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya pribadi, untuk penelusuran cepat, menentukan menggunakan kelaziman dan benchmark. Dari sana saya tahu bahwa untuk jenis perjuangan manufaktur gross profit margin ada di kisaran 25 hingga 50%. Untuk jenis tubuh usaha jasa ada di kisaran 50 sampai 70%. Dan untuk jenis usaha trading (termasuk retail) ada di kisaran 70 sampai 200%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nah bila BUMDES KDI dalam pola ini adalah tubuh usaha manufaktur, maka angka gross profit margin sebesar 73% tergolong tinggi. Sehingga akar masalahnya sudah niscaya tidak ada di antara wilayah revenue hingga harga pokok penjualan. Lalu dimana? Sudah pasti ada di wilayah biaya-biaya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya tinggal scanning wilayah akun-akun biaya yang ada di laporan laba rugi. Diantara biaya-biaya tersebut mana yang terlihat tidak wajar? Jika anda punya laporan laba rugi bulan sebelumnya, anda tinggal meletakannya secara bersisian dengan laporan laba rugi Januari 2012 ini, kemudian bandingkan. Dalam pola ini aku tidak buatkan laporan laba rugi bulan sebelumnya sebagai pembanding. Angka yang janggal langsung saja aku beri warna merah, ialah "Biaya Telepon" sebesar 35. Mengapa ini janggal? Bandingkan dengan "Biaya Gaji?"--apakah logis biaya telepon lebih besar dibandingkan biaya gaji dalam sebuah tubuh perjuangan manufaktur? Tidak logis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bukankah tadi sudah diperiksa oleh orang accounting dan mereka mengatakan semua transaksi sudah diperiksa sampai ke nota-nya dan risikonya akurat?"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yup. Jika jurnal dan angka di nota benar, berarti yang salah ialah: ORANG YANG BOROS MENGGUNAKAN TELEPHONE. Biaya telephone nanah begitu besar sudah niscaya ada pemakaian yang luar biasa tinggi di luar kebutuhan badan usaha. Selanjutnya tinggal kirim memo ke HRD untuk pemeriksaan lebih lanjut (siapa yang menelpon pacar berjam-jam setiap hari?). Untuk mencegah semoga tidak tejadi lagi di periode yang akan tiba, mungkin HRD perlu membuat hukum pemakaian telepon. Misalnya: Akses inetrlokal, handphone dan SLI hanya untuk manajer ke atas dengan memakai PIN--sehingga penggunaannya bisa diketahui. Sedangkan untuk staff, jika perlu interlokal, SLI atau handphone harus via operator (front office) dengan approval dari manajer.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7047919111593558972#" rel="attachment wp-att-2119" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://www.blogger.com/memahami-logika-laporan-laba-rugi/index.html" rel="attachment wp-att-2120" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
<strong>Logika-logika dasar seperti ini sangat perlu terus diasah, semoga penguasaan akuntansi dan keuangan menjadi semakin matang, sehingga mampu menjalankan fungsi dengan baik, mampu memberi masukan yang bermanfaat bagi tubuh usaha. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Ini gres sebagian kecil dan masih di permukaan. Semakin dalam menyelam, semakin detail, sudah niscaya semakin banyak pula ragam akal akuntansi yang harus dipelajari. Tentunya ini bukan sesuatu yang mampu dikuasai secara instant. Butuh waktu, kesabaran dan kesungguhan. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Bagi mereka yang sudah bekerja, dan masih merasa perlu mengasah kemampuan akuntansi melalui pemahaman nalar-logikanya, tidak ada cara selain "<em>Learn as you go</em>." Modal awalnya hanya satu: selalu ingin tau/ingin tahu. Selanjutnya tergantung pada seberapa besar keberanian kita dalam mengikuti naluri rasa ingin tahu itu. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Semoga sukses!</div>
</div>

Menyelami Logika Laporan Keuangan

Menyelami Logika Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). Laporan keuangan , dalam hal ini Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan produk s...

+ Read more »

Siskeudes: Parameter Isyarat Kecamatan Dan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>Parameter Kode Kecamatan dan Desa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b> terdiri dari dua digit isyarat kecamatan dan dua digit kode desa dengan format "00.00."<br />
<br />
Kode kecamatan dan desa yang diregistrasi  pada aplikasi  <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes">Siskeudes</a>  didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2015 wacana Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Jika ada perubahan dan pemekaran wilayah untuk urutan aba-aba, urutan dan nama desa yang belum terdaftar semoga ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang terakhir.<br />
<br />
<b>Parameter Kode Kecamatan dan Desa pada aplikasi Siskeudes</b> dimasukkan sesuai dengan urutan yang ada dalam Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Permendagri 56 Tahun 2015. <br />
<br />
Data kelurahan tidak perlu dimasukkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=sekilas-aplikasi-siskeudes"><b>aplikasi Siskeudes</b></a> karena secara teknis wilayah kelurahan tidak masuk dalam lingkup aplikasi Siskeudes. <br />
<br />
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menginput data kecamatan dan desa adalah sebagai berikut: <br />
<br />
<i>Pilih Parameter => Tabel Kecamatan  - Desa<br /> <br /> Klik pada tombol <b>Tambah</b> selanjutnya isi data di bawah ini dan diakhiri dengan tombol <br /> <br /> <b>Simpan</b> </i><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJS7uMGug7ZNKgpq8Qooq8Hv0P9SBPIFVEYHaWUF4bAYiqSuczaB4BmeUaxzdUp2xb-ZTDlq1vjue1A-vxmZVi4bUDasmSZHy4jgzM80ipOngblYPn3hDH1a7QAkMC2fUbOYhAmwEtQoHD/s1600/20161008-koneksi-database-aplikasi-siskeudes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJS7uMGug7ZNKgpq8Qooq8Hv0P9SBPIFVEYHaWUF4bAYiqSuczaB4BmeUaxzdUp2xb-ZTDlq1vjue1A-vxmZVi4bUDasmSZHy4jgzM80ipOngblYPn3hDH1a7QAkMC2fUbOYhAmwEtQoHD/s1600/20161008-koneksi-database-aplikasi-siskeudes.jpg" /></a></div>
<br />
Lakukan double klik pada nama kecamatan, secara otomatis akan pindah pada tab Desa. Selanjutnya lakukan pengisian instruksi desa dan nama desa. Untuk kawasan dengan otonomi khusus penyebutan kecamatan mampu diganti menjadi distrik atau desa menjadi gampong atau kampung atau nagari. ***</div>
</div>

Siskeudes: Parameter Isyarat Kecamatan Dan Desa

Parameter Kode Kecamatan dan Desa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terdiri dari dua digit isyarat kecamatan dan dua digit k...

+ Read more »

Pelaksanaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan mampu dipertanggungjawabkan.</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
<h3>
 1. Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pengaturan pelaksanaan keuangan desa bertujuan untuk:</div>
<ul>
<li>Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.</li>
<li>Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu prosedur dan siklus pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Memberikan dasar dan aba-aba dalam pelaksanaan aktivitas.</li>
</ul>
<h3>
 2. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</div>
<ul>
<li>Tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi belanja bila tidak ada dalam Perdes APB Desa.</li>
<li>Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</li>
<li>Seluruh bukti transaksi harus menerima pengukuhan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</li>
<li>Pengeluaran kas yang menyebabkan beban APB Desa tidak mampu dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa. </li>
</ul>
<h3>
 3. Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Alur tahapan pelaksanaan keuangan desa dapat digambarkan dengan sketsa siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alur Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<ul>
<li>Tahap pertama, pelaksanaan keuangan desa ialah pelaksanaan APB Desa yang meliputi kegiatan : sosialisasi Perdes APB Desa, penyusunan DPA/RAB, pelaksanaan penerimaan, pelaksanaan belanja. </li>
<li>Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan yang mencakup: prosedur pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, usul pendanaan, dan pencairan.</li>
<li>Tahap ketiga, perubahan APB Desa yang mencakup acara penyusunan rancangan Perubahan APB Desa, Penetapan Perubahan APB Desa dan sosialisasi peraturan wacana Perubahan APB Desa.</li>
</ul>
<h3>
 4. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Pendanaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ada 4 (empat) pemain film pengelola keuangan desa yang harus dilibatkan dalam proses pengajuan pendanaan dan pencairan (pengajuan pelaksanaan kegiatan) menurut Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan. Adapun tugas masing-masing pengelola ini mampu dilihat pada tabel berikut ini :<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tabel Tugas Pengelola Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Sedangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.<br />
<br />
Untuk mekanisme pengajuan pendanaan dan pencairan sebagaimana secara detail mampu dilihat pada skema di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mekanisme Pengajuan Pendanaan dan Pencairan</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<h3>
 5. Perubahan APB Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Setelah acara dilaksanakan, sangat terbuka terjadi perubahan-perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Karenanya perlu dilakukan penilaian yang akibatnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APB Desa. <br />
<br />
Beberapa hal yang menimbulkan terjadinya perubahan APB Desa, antara lain :</div>
<ul>
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi peristiwa khusus, seperti petaka, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APB Desa dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (simpulan bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa. Apabila setelah Perdes Perubahan APB Desa ditetapkan ada <br />
pendapatan desa yang bersumber dari derma keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan dukungan pihak ketiga, maka perubahannya diatur dengan peraturan kepala desa. <br />
<br />
Sedangkan prosedur penyusunan perubahan APB Desa pada prinsipnya sama dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa. Artinya pemerintah desa tetap harus membuka ruang-ruang gosip dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penyusunan. Meskipun perubahan APB Desa berbentuk peraturan kepala desa, tetapi BPD dan masyarakat tetap mempunyai hak mendapatkan gosip. <br />
<br />
Tahapan yang dilakukan yaitu mulai dari penyusunan RKA/RAPB Desa Perubahan atau lazim disebut RKA Perubahan-Desa (RKA P-Desa), penyusunan ringkasan dan rincian APB Desa perubahan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa, musyawarah anggaran desa dan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa atau disingkat DPPA-Desa. <br />
<br />
Secara lengkap alur penyusunan perubahan APB Desa mampu dilihat dalam siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siklus Alur Penyusunan Perubahan APB-Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: center;">
[***]</div>
<br /></div>
</div>

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang d...

+ Read more »

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun</td></tr>
</tbody></table>
Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Realisasi Anggaran Semester I 2016 dibanding Semester I kurun yang sama tahun 2015 dihitung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Defisit anggaran pada 2015 sebesar 0,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan nominal Rp84,3 triliun dari Rp222,5 triliun. Sedangkan semester I tahun 2016 defisit anggaran mencapai 1,83 persen atau jumlahnya Rp230,7 triliun dari Rp230,7 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyebab utama lonjakan yang sangat drastis tersebut berasal dari serapan alokasi belanja pada pos <a href="https://www.blogger.com/search?q=aplikasi-pemantau-dana-desa-disipakan">Dana Desa</a> yang mencapai Rp26,8 triliun atau 57,1 persen dari pagu Rp47 triliun. Sementara masa yang sama tahun 2015, adalah sebesar Rp7,9 triliun atau 37,9 persen dari Rp20,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dana desa ini penyebab utama. Sehingga dari situ ada defisit Rp230,7 triliun," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga untuk transfer daerah yang realisasinya mencapai Rp357,2 triliun atau 49 persen dari Rp729,3 triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp326,6 triliun atau 50,6 persen dari Rp643,6 triliun. Sehingga realisasi transfer dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 40,5 persen dari Rp776,3 triliun, lebih besar dibanding yang sebelumnya yaitu Rp334,7 triliun atau 50,4 persen dari Rp664,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara belanja pemerintah sentra yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari Rp1.306,7 triliun, lebih tinggi dari tahun 2015 Rp417,5 triliun atau 31,6 persen dari Rp1.319,5 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara di semester I sebesar Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari Rp2.082,9 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilihat gambaran sekilas ini, maka besaranya defisit utamanya berasal dari besarnya belanja total belanja pemerintah sentra dan teansfer ke kawasan itu mencapai Rp113 triliun, lebih besar tahun ini dibanding tahun kemudian," ungkap Bambang.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Bambang menekankan, besarnya realisasi belanja transfer tempat dan dana desa memberikan lebih memberikan imbas kesejahteraan pada masyarakat, dibanding tahun-tahun sebelumnya, alokasinya lebih berat ke arah belanja pemerintah pusat khususnya K/L.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan, sisi pendapatan negara tercatat lebih rendah Rp 33 triliun dari abad yang sama tahun 2015. gres terkumpul Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target dalam APBN P sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini tentu lebih rendah dari semester I tahun 2015 adalah Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari target Rp1.761,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nah inilah dua alasan kenapa defisit sekarang membesar. Tapi yang lebih penting pesannya belanja kini lebih cepat," tegas Bambang Brodjonegoro. ***<i>[mtn]</i></div>
</div>

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Real...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h2>
 A. Proses Penyusunan APB Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li>
<li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li>
<li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li>
<li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 B. STRUKTUR APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut disajikan format APB Desa: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div>
<h3>
 1. Pendapatan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div>
<ol type="a">
<li>Pendapatan Asli Daerah;</li>
<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li>
<li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa;</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li>
<li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li>
<li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li>
<li>Transfer</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain</li>
</ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4>
 a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div>
<h5>
 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5>
<div style="text-align: justify;">
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div>
<h5>
 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5>
<h5>
 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5>
<h5>
 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5>
<h4>
 b. Pendapatan Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div>
<ol type="(1)">
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li>
<li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
<h5>
 1) Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li>
<li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li>
<li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div>
<h5>
 2) Alokasi Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div>
<ul>
<li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li>
<li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:  </div>
<ul>
<li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li>
<li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div>
<h4>
 c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div>
<h3>
 2. Belanja Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li>
<li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-">
<li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li>
<li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div>
<h4>
 a. Kelompok Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div>
<ol type="1)">
<li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Bidang Belanja Tak Terduga</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div>
<h5>
 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li>
<li>Pendataan desa;</li>
<li>Penyusunan tata ruang desa;</li>
<li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li>
<li>Pengelolaan gosip desa;</li>
<li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li>
<li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:  <ol type="(a)">
<li>Tambatan perahu;</li>
<li>Jalan pemukiman;</li>
<li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li>
<li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li>
<li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li>
<li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Air bersih berskala desa;</li>
<li>Sanitasi l ingkungan;</li>
<li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li>
<li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Taman bacaan masyarakat;</li>
<li>Pendi dikan anak usia dini;</li>
<li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li>
<li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li>
<li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)">
<li>Pasar desa;</li>
<li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li>
<li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li>
<li>Pembibitan flora pangan;</li>
<li>Penggilingan padi;</li>
<li>Lumbung desa;</li>
<li>Pembukaan lahan pertanian;</li>
<li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li>
<li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li>
<li>Kapal penangkap ikan;</li>
<li>Cold storage (gudang pendingin); </li>
<li>Tempat pel elangan ikan;</li>
<li>Tambak garam; </li>
<li>Kandang ternak; </li>
<li>Instalasi biogas;</li>
<li>Mesin pakan ternak;</li>
<li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)">
<li>Penghijauan;</li>
<li>Pembuatan terasering;</li>
<li>Pemeliharaan hutan bakau;</li>
<li>Perlindungan mata air;</li>
<li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li>
<li>Perlindungan terumbu karang;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h5>
 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li>
<li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li>
<li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li>
<li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li>
<li>Pembinaan lembaga akhlak;</li>
<li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li>
<li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li>
<li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li>
<li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li>
<li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul>
<li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li>
<li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li>
<li>Kelompok wanita;</li>
<li>Kelompok tani;</li>
<li>Kelompok masyarakat miskin;</li>
<li>Kelompok nelayan;</li>
<li>Kelompok pengrajin; </li>
<li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li>
<li>Kelompok perjaka;</li>
<li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h5>
 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div>
<h4>
 b. Jenis Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div>
<h5>
 1) Belanja Pegawai</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div>
<h5>
 2) Belanja Barang dan Jasa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div>
<ul>
<li>Alat tulis kantor;</li>
<li>Benda pos;</li>
<li>Bahan/material;</li>
<li>Pemeliharaan;</li>
<li>Cetak/penggandaan;</li>
<li>Sewa kantor desa;</li>
<li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li>
<li>Makanan dan minuman rapat;</li>
<li>Pakaian dinas dan atributnya;</li>
<li>Perjalanan dinas;</li>
<li>Upah kerja;</li>
<li>Honorarium narasumber/jago;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Operasional BPD;</li>
<li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li>
<li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div>
<h5>
 3) Belanja Modal</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div>
<h3>
 3. Pembiayaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div>
<h4>
 a. Penerimaan Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div>
<h5>
 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5>
<div style="text-align: justify;">
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div>
<ul>
<li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li>
<li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li>
<li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li>
</ul>
<h5>
 2) Pencairan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div>
<h5>
 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div>
<h4>
 b. Pengeluaran Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div>
<h5>
 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div>
<ul>
<li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li>
<li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li>
<li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li>
<li>Sumber Dana Cadangan;</li>
<li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div>
<h5>
 2) Penyertaan Modal Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div>
<h2>
 C. PERUBAHAN APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div>
<ol type="a">
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li>
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan:  </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div>
<br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Akuntansi Bumdes Berbasis Sak Etap Dalam Keuangan Desa

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Akseptor Blt-Dana Desa

Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Secara Swakelola

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Ajaran Umum Kodefikasi Aset Desa

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

Kapan Perusahaan Perlu Menerapkan Pembukuan Dan Akuntansi?

Menyelami Logika Laporan Keuangan

Siskeudes: Parameter Isyarat Kecamatan Dan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya