Pemerintah Desa: APBN

Tampilkan postingan dengan label APBN. Tampilkan semua postingan

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Download Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanj...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2019 JAKARTA - Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne...

+ Read more »

Transparansi Keuangan Desa: Sejumlah Desa Pasang Baliho Apbdes

Transparansi Keuangan Desa: Sejumlah Desa Pasang Baliho Apbdes

Salah satu baliho pengelolaan APBDes yang dipasang Desa Abang Batudinding. [BP/ina] KeuanganDesa.informasi, BANGLI - Sejak sebulan te...

+ Read more »

Siskeudes: Arahan Rekening Apbdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>Kode rekening <a href="https://www.blogger.com/search?q=apb-desa-penganggaran-keuangan-desa">APBDes</a> pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b> terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis, dan (d) Obyek. <br />
<br />
Kode rekening APBDes level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan isyarat rekening APBDes pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan kawasan dengan memperhatikan Permendagri 113 Tahun 2014.<br />
<br />
Kode rekening pada level 4 pada <a href="https://www.blogger.com/search?q=apb-desa-penganggaran-keuangan-desa">Aplikasi Siskeudes</a> yakni isyarat rekening default yang disusun menurut modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Perubahan aba-aba rekening per desa pada aplikasi Siskeudes tidak diperbolehkan dan harus dibakukan seragam untuk satu pemda tertentu. Pembakuan ini bekerjasama dengan adanya kompilasi data APBDes pada tingkat Kabupaten/Kota yang membutukan denah akun standar rekening APBDes. </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penambahan arahan rekening yang tidak dibakukan atau dibentuk secara parsial akan menjadikan kegagalan perhitungan data pada saat dikompilasi pada tingkat kabupaten/kota. Kode rekening yang tidak terdaftar tidak akan terjumlah pada ketika data dikompilasi walaupun mampu di ekspor impor data.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penambahan atau perubahan kode rekening APBDesa yaitu sebagai berikut:</div>
<br />
<i>Pilih Parameter => Rekening APBDesa</i> <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB7hO0wWguDuThcyQgnO1GJkmyMkoGf1xHdmucSmFBIeyuNOHfIECBw_X3UjJmreyH0sWyEFxRP0zeirgfDkEXSPhBWu4WE6uE8iErD2G-UPbTU1rnFf5oQSFzOox1aZe5PHlE3t8QntfN/s1600/20161018-Siskeudes-Kode-Rekening-APBDes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Siskeudes: Kode Rekening APBDes" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB7hO0wWguDuThcyQgnO1GJkmyMkoGf1xHdmucSmFBIeyuNOHfIECBw_X3UjJmreyH0sWyEFxRP0zeirgfDkEXSPhBWu4WE6uE8iErD2G-UPbTU1rnFf5oQSFzOox1aZe5PHlE3t8QntfN/s1600/20161018-Siskeudes-Kode-Rekening-APBDes.jpg" title="Siskeudes: Kode Rekening APBDes" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Lakukan double klik pada setiap level Akun => Kelompok => Obyek dan <i> </i><br />
<br />
<i>Klik pada tombol  <b>Tambah</b> selanjutnya isi data dibawah ini dan diakhiri dengan tombol </i><br />
<br />
<i><b>Simpan</b></i><br />
<br />
Khusus penambahan aba-aba rekening belanja modal agar diselaraskan dengan arahan aset tetap atau diadaptasi dengan peraturan yang mengatur wacana kekayaan milik desa. Dengan kodifikasi yang selaras diharapkan proses belanja modal eksklusif dapat dikonversi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. ***</div>
</div>

Siskeudes: Arahan Rekening Apbdes

Kode rekening APBDes pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) ...

+ Read more »

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun</td></tr>
</tbody></table>
Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Realisasi Anggaran Semester I 2016 dibanding Semester I kurun yang sama tahun 2015 dihitung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Defisit anggaran pada 2015 sebesar 0,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan nominal Rp84,3 triliun dari Rp222,5 triliun. Sedangkan semester I tahun 2016 defisit anggaran mencapai 1,83 persen atau jumlahnya Rp230,7 triliun dari Rp230,7 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyebab utama lonjakan yang sangat drastis tersebut berasal dari serapan alokasi belanja pada pos <a href="https://www.blogger.com/search?q=aplikasi-pemantau-dana-desa-disipakan">Dana Desa</a> yang mencapai Rp26,8 triliun atau 57,1 persen dari pagu Rp47 triliun. Sementara masa yang sama tahun 2015, adalah sebesar Rp7,9 triliun atau 37,9 persen dari Rp20,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dana desa ini penyebab utama. Sehingga dari situ ada defisit Rp230,7 triliun," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga untuk transfer daerah yang realisasinya mencapai Rp357,2 triliun atau 49 persen dari Rp729,3 triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp326,6 triliun atau 50,6 persen dari Rp643,6 triliun. Sehingga realisasi transfer dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 40,5 persen dari Rp776,3 triliun, lebih besar dibanding yang sebelumnya yaitu Rp334,7 triliun atau 50,4 persen dari Rp664,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara belanja pemerintah sentra yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari Rp1.306,7 triliun, lebih tinggi dari tahun 2015 Rp417,5 triliun atau 31,6 persen dari Rp1.319,5 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara di semester I sebesar Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari Rp2.082,9 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilihat gambaran sekilas ini, maka besaranya defisit utamanya berasal dari besarnya belanja total belanja pemerintah sentra dan teansfer ke kawasan itu mencapai Rp113 triliun, lebih besar tahun ini dibanding tahun kemudian," ungkap Bambang.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Bambang menekankan, besarnya realisasi belanja transfer tempat dan dana desa memberikan lebih memberikan imbas kesejahteraan pada masyarakat, dibanding tahun-tahun sebelumnya, alokasinya lebih berat ke arah belanja pemerintah pusat khususnya K/L.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan, sisi pendapatan negara tercatat lebih rendah Rp 33 triliun dari abad yang sama tahun 2015. gres terkumpul Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target dalam APBN P sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini tentu lebih rendah dari semester I tahun 2015 adalah Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari target Rp1.761,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nah inilah dua alasan kenapa defisit sekarang membesar. Tapi yang lebih penting pesannya belanja kini lebih cepat," tegas Bambang Brodjonegoro. ***<i>[mtn]</i></div>
</div>

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Real...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h2>
 A. Proses Penyusunan APB Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li>
<li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li>
<li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li>
<li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 B. STRUKTUR APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut disajikan format APB Desa: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div>
<h3>
 1. Pendapatan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div>
<ol type="a">
<li>Pendapatan Asli Daerah;</li>
<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li>
<li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa;</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li>
<li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li>
<li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li>
<li>Transfer</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain</li>
</ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4>
 a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div>
<h5>
 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5>
<div style="text-align: justify;">
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div>
<h5>
 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5>
<h5>
 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5>
<h5>
 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5>
<h4>
 b. Pendapatan Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div>
<ol type="(1)">
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li>
<li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
<h5>
 1) Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li>
<li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li>
<li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div>
<h5>
 2) Alokasi Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div>
<ul>
<li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li>
<li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:  </div>
<ul>
<li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li>
<li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div>
<h4>
 c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div>
<h3>
 2. Belanja Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li>
<li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-">
<li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li>
<li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div>
<h4>
 a. Kelompok Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div>
<ol type="1)">
<li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Bidang Belanja Tak Terduga</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div>
<h5>
 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li>
<li>Pendataan desa;</li>
<li>Penyusunan tata ruang desa;</li>
<li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li>
<li>Pengelolaan gosip desa;</li>
<li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li>
<li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:  <ol type="(a)">
<li>Tambatan perahu;</li>
<li>Jalan pemukiman;</li>
<li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li>
<li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li>
<li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li>
<li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Air bersih berskala desa;</li>
<li>Sanitasi l ingkungan;</li>
<li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li>
<li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Taman bacaan masyarakat;</li>
<li>Pendi dikan anak usia dini;</li>
<li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li>
<li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li>
<li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)">
<li>Pasar desa;</li>
<li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li>
<li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li>
<li>Pembibitan flora pangan;</li>
<li>Penggilingan padi;</li>
<li>Lumbung desa;</li>
<li>Pembukaan lahan pertanian;</li>
<li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li>
<li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li>
<li>Kapal penangkap ikan;</li>
<li>Cold storage (gudang pendingin); </li>
<li>Tempat pel elangan ikan;</li>
<li>Tambak garam; </li>
<li>Kandang ternak; </li>
<li>Instalasi biogas;</li>
<li>Mesin pakan ternak;</li>
<li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)">
<li>Penghijauan;</li>
<li>Pembuatan terasering;</li>
<li>Pemeliharaan hutan bakau;</li>
<li>Perlindungan mata air;</li>
<li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li>
<li>Perlindungan terumbu karang;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h5>
 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li>
<li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li>
<li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li>
<li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li>
<li>Pembinaan lembaga akhlak;</li>
<li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li>
<li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li>
<li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li>
<li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li>
<li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul>
<li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li>
<li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li>
<li>Kelompok wanita;</li>
<li>Kelompok tani;</li>
<li>Kelompok masyarakat miskin;</li>
<li>Kelompok nelayan;</li>
<li>Kelompok pengrajin; </li>
<li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li>
<li>Kelompok perjaka;</li>
<li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h5>
 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div>
<h4>
 b. Jenis Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div>
<h5>
 1) Belanja Pegawai</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div>
<h5>
 2) Belanja Barang dan Jasa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div>
<ul>
<li>Alat tulis kantor;</li>
<li>Benda pos;</li>
<li>Bahan/material;</li>
<li>Pemeliharaan;</li>
<li>Cetak/penggandaan;</li>
<li>Sewa kantor desa;</li>
<li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li>
<li>Makanan dan minuman rapat;</li>
<li>Pakaian dinas dan atributnya;</li>
<li>Perjalanan dinas;</li>
<li>Upah kerja;</li>
<li>Honorarium narasumber/jago;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Operasional BPD;</li>
<li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li>
<li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div>
<h5>
 3) Belanja Modal</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div>
<h3>
 3. Pembiayaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div>
<h4>
 a. Penerimaan Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div>
<h5>
 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5>
<div style="text-align: justify;">
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div>
<ul>
<li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li>
<li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li>
<li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li>
</ul>
<h5>
 2) Pencairan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div>
<h5>
 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div>
<h4>
 b. Pengeluaran Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div>
<h5>
 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div>
<ul>
<li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li>
<li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li>
<li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li>
<li>Sumber Dana Cadangan;</li>
<li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div>
<h5>
 2) Penyertaan Modal Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div>
<h2>
 C. PERUBAHAN APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div>
<ol type="a">
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li>
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan:  </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div>
<br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi khusus keuangan desa untuk memantau realisasi dana desa di seluruh Indonesia ...

+ Read more »

Presiden: Dana Desa Jangan Keluar Dari Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqDsfm1ImgxCkbvd-w-B2X-nRi0-L42CTrbsksE1Njjn1FojWrqyjndleo6raV8a4KExDox_xI8eFbqQLD_hf9leEA8NSYfysoiV-aV_z35UXW3_f_CpIN_cnBX_0CQ3sS7kjMfd96SBw/s1600/jokowi-hadiri-ktt-asean-ke-25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqDsfm1ImgxCkbvd-w-B2X-nRi0-L42CTrbsksE1Njjn1FojWrqyjndleo6raV8a4KExDox_xI8eFbqQLD_hf9leEA8NSYfysoiV-aV_z35UXW3_f_CpIN_cnBX_0CQ3sS7kjMfd96SBw/s400/jokowi-hadiri-ktt-asean-ke-25.jpg" width="400" /></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, semoga penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangan hingga keluar dari pemanfaatan pembangunan di desa untuk meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian warga.</span><br />
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Semakin banyak orang yang bekerja dalam menggunakan <span style="color: #0c343d;"><b>Kades Setuju Bangun Desa Lewat Padat Karya</b></span>)</span></div>
<div>
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Oleh karena itu, Presiden juga mengimbau untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi di desa dan meminimalisir membeli barang dari kota, biar dana tersebut tetap berputar di dalam desa yang sudah dialokasikan menerima Dana Desa.</span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Presiden juga menjanjikan kenaikan dana desa dari APBN yang tahun ini senilai Rp20,8 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.</span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Tahun ini Rp 20,8 triliun, tahun depan Rp47 triliun. Peningkatannya lebih dari 100 persen, tapi kalau pengelolaan betul tidak disiapkan, perencanaan tidak disiapkan, maka uang ini bisa menjadi masalah," ujar Presiden.</span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Presiden Jokowi menganjurkan, agar penggunaan dana tersebut sebaiknya dilakukan pada demam isu paceklik sehingga semua orang mampu menikmati pemanfaatan Dana Desa. </span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kalau sudah tersebar, menurut Presiden, maka dibutuhkan untuk mengarahkan kepada yang mendapatkan uang, mirip membeli beras dari petani setempat untuk dijual ke kota, sehingga ekonomi masyarakat desa akan bergerak.</span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Presiden Jokowi juga mengharapkan bahwa penggunaan Dana Desa harus sempurna guna dalam pemakaiannya di tahun kedua, dan jangan sampai luput dari target.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam penggunaannya, Dana Desa diperlukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang baik dengan melakukan diskusi bersama masyarakat, demikian Presiden Jokowi.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="color: #444444; font-family: "verdana" , sans-serif;">Sumber: antaranews.com</span></div>
</div>

Presiden: Dana Desa Jangan Keluar Dari Desa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, semoga penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) j...

+ Read more »

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (Ssp)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>NPWP, Nama WP dan Alamat</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b> </b> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbvST7rVYjBB18ufA5oMP8k2OmZyX9y1XoOn3IVU1aOpzbDgXJsmCMIytUwh3svB4r_ZoVAd8kb8VnQMrKIAQa3hDjecBy-ttBO3VDhXLZs6lOCeotlAZjUhz5SnpeAzpv97k4Ql4rsnys/s1600/identitaswajibpajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbvST7rVYjBB18ufA5oMP8k2OmZyX9y1XoOn3IVU1aOpzbDgXJsmCMIytUwh3svB4r_ZoVAd8kb8VnQMrKIAQa3hDjecBy-ttBO3VDhXLZs6lOCeotlAZjUhz5SnpeAzpv97k4Ql4rsnys/s1600/identitaswajibpajak.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diisi sesuai dengan:</div>
<ol style="text-align: justify;" type="1">
<li>NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak.</li>
<li>Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.</li>
<li>Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Catatan : Bagi WP yang belum mempunyai NPWP</div>
<ol style="text-align: justify;"> </ol>
<div style="text-align: justify;">
1. NPWP diisi:</div>
<ol style="text-align: justify;"> <ul style="list-style-type: circle;"> </ul>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000</li>
<li>Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000(XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.)</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
2. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdOQeShc-DRLViJsQXpcjcdEcU74ABuBLCpAIQZXk_BuQK_6fsG-uPzFzs8Di1I0d_Nvr6dvhrVAOtls4wpT3mw3Uvgwlu2k12bG4DZwqVnuvCw5iOUJmkpfEFKDOWHXWO3gFhlHIVkyOc/s1600/20151223-kodeakundansetoran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdOQeShc-DRLViJsQXpcjcdEcU74ABuBLCpAIQZXk_BuQK_6fsG-uPzFzs8Di1I0d_Nvr6dvhrVAOtls4wpT3mw3Uvgwlu2k12bG4DZwqVnuvCw5iOUJmkpfEFKDOWHXWO3gFhlHIVkyOc/s1600/20151223-kodeakundansetoran.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. </li>
<li>Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel berikut sesuai dengan klarifikasi dalam kolom “Keterangan”. </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Catatan : Kedua aba-aba tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap biar kewajiban perpajakan yang telah dibayar mampu diadministrasikan dengan sempurna.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBYWDSe4-RAATmcKnmy-GnOVD06OASoVaWzh6C7-3SMJSsJ6KVK_P5vA88AuhjIc6qd37-RJJ3zr9UNOPc2F9EyeASY8rBShUbRxfM9T7Za2H-MxpzCL2NJ_NFV34CZeWBGC0vCWfn1U4s/s1600/20151223_uraianpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="69" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBYWDSe4-RAATmcKnmy-GnOVD06OASoVaWzh6C7-3SMJSsJ6KVK_P5vA88AuhjIc6qd37-RJJ3zr9UNOPc2F9EyeASY8rBShUbRxfM9T7Za2H-MxpzCL2NJ_NFV34CZeWBGC0vCWfn1U4s/s320/20151223_uraianpembayaran.png" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel berikut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Masa Pajak</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILkebiWGUnl3NbRn4SFEJyY0jRIr35FznWlJ1E2JBoYft-Mf2z0r9W1QhtUvqvqZqAAAOHufSMFBlHVYlF-CLNPlRhs1pkKcinCJ9YKgaODPd4icPV0NR5Y3B8Vo72Q4tMp3EGruI1fEG/s1600/20151223_masapajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILkebiWGUnl3NbRn4SFEJyY0jRIr35FznWlJ1E2JBoYft-Mf2z0r9W1QhtUvqvqZqAAAOHufSMFBlHVYlF-CLNPlRhs1pkKcinCJ9YKgaODPd4icPV0NR5Y3B8Vo72Q4tMp3EGruI1fEG/s1600/20151223_masapajak.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk kurun pajak yang dibayar atau disetor.<br />
Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu kala pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap abad pajak.<br />
<br />
<b>Tahun Pajak</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6MnuqLHPjfdhcM9HcUBfXU4HYQLc6r2ryyTHcLhV9COVR73MNoqgxMKSWwzCxIOiDOKvejryI4WbOCO_YwKkvFGLFwHCLdKQ95aCKGGL7d74ByAm0oZiI45NHOAKK1O1JUAXAraSmDMb5/s1600/20151223-tahunpajak.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6MnuqLHPjfdhcM9HcUBfXU4HYQLc6r2ryyTHcLhV9COVR73MNoqgxMKSWwzCxIOiDOKvejryI4WbOCO_YwKkvFGLFwHCLdKQ95aCKGGL7d74ByAm0oZiI45NHOAKK1O1JUAXAraSmDMb5/s1600/20151223-tahunpajak.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Diisi tahun terutangnya pajak.<br />
<br />
<b>Nomor Ketetapan</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfm3xZQbEU3HRdg0uN09F0nCcfD0PLy50ujkRgEaBwKRLhc5GDsYPafTDlq2xlXrTGUsOAZraKNtN1mfocO6w5h0YALrVvV68yk3vcciVAd1BI1RFoxr3AsvxVygIOdXbyYd_ryubAYcbw/s1600/20151223-nomorketetapan.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfm3xZQbEU3HRdg0uN09F0nCcfD0PLy50ujkRgEaBwKRLhc5GDsYPafTDlq2xlXrTGUsOAZraKNtN1mfocO6w5h0YALrVvV68yk3vcciVAd1BI1RFoxr3AsvxVygIOdXbyYd_ryubAYcbw/s1600/20151223-nomorketetapan.png" /></a></b></div>
<br />
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor menurut surat ketetapan pajak atau STP.<br />
<br />
<b>Jumlah Pembayaran dan </b><b>Terbilang (untuk SSP Standar)</b><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVn_THxehX8iaxL5yH9-mt1OKKFnl_80J3KUPqUoy0fahlB6thFhB37ZzPPOx3LA2nPCxZlHfCyI2_4FR2WAyGBM8T1WotGZzICBG_Adhqc5jHbj6bkUZt7ioAhbm85QQUwuHwjQ4qhAL/s1600/20151223-jumlahpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVn_THxehX8iaxL5yH9-mt1OKKFnl_80J3KUPqUoy0fahlB6thFhB37ZzPPOx3LA2nPCxZlHfCyI2_4FR2WAyGBM8T1WotGZzICBG_Adhqc5jHbj6bkUZt7ioAhbm85QQUwuHwjQ4qhAL/s1600/20151223-jumlahpembayaran.png" /></a></b></div>
<br />
<ol>
<li><b> </b>Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap hingga dengan sen.</li>
<li>Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan karakter latin dan menggunakan bahasa Indonesia.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYUMEb0JTpuIMNbdO-ZHnLBrc_OPhnyOuYfBKnkxTf4MERdo99GtIt6yYsxgCkabFirJIcDM2-wojCC7B5V2r3XH5VcOoWYOgWHx56-QaQaRaP0ffGHjlj9XOtC0OJpuf5u_8Rn7Q0b-sl/s1600/20151223-diterimakantorpembayaran.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYUMEb0JTpuIMNbdO-ZHnLBrc_OPhnyOuYfBKnkxTf4MERdo99GtIt6yYsxgCkabFirJIcDM2-wojCC7B5V2r3XH5VcOoWYOgWHx56-QaQaRaP0ffGHjlj9XOtC0OJpuf5u_8Rn7Q0b-sl/s1600/20151223-diterimakantorpembayaran.png" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama terperinci petugas akseptor pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.<br />
<br />
<b>Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqsMhiD5cGchzqS3Pwyfm-s0_XA0eNo8IZtnswMWHusO-axZMkzsyTSikcARCo4sKaaFQi9BhQfjg7b5Qc9-Vt_D0N2SzTW29Bt__OUsSXLb0KVFIP8Z63PU2857hYKwogPLtbjSCgWDN/s1600/20151223-wajibpajakpenyetor.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqsMhiD5cGchzqS3Pwyfm-s0_XA0eNo8IZtnswMWHusO-axZMkzsyTSikcARCo4sKaaFQi9BhQfjg7b5Qc9-Vt_D0N2SzTW29Bt__OUsSXLb0KVFIP8Z63PU2857hYKwogPLtbjSCgWDN/s1600/20151223-wajibpajakpenyetor.png" /></a></b></div>
<br />
Diisi daerah dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama terperinci Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.<br />
<br />
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)</b><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih9AqlTJ7nmJJTDXp_SHFzdBAgtK7CNjxQjmQTsmU6vmKNkqbw1iQ3UCefU_T9faqgaFWN8k6iBSXjNiWfRzkrS-vboAmfjkI9n_sWu5_VyUOMP9cYG_aTly9ugdKqE_L_XX9W4MI6XHe-/s1600/20151223-ruangvalidasi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih9AqlTJ7nmJJTDXp_SHFzdBAgtK7CNjxQjmQTsmU6vmKNkqbw1iQ3UCefU_T9faqgaFWN8k6iBSXjNiWfRzkrS-vboAmfjkI9n_sWu5_VyUOMP9cYG_aTly9ugdKqE_L_XX9W4MI6XHe-/s1600/20151223-ruangvalidasi.png" /></a></b></div>
<br />
Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kolaborasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.<br />
<br />
<b>Pemberlakuan SSP Baru</b><br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
SSP dan arahan akun pajak sebagaimana terlampir ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. </div>
</div>

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (Ssp)

NPWP, Nama WP dan Alamat Diisi sesuai dengan: NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. Nam...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Apbn Tahun 2020

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Transparansi Keuangan Desa: Sejumlah Desa Pasang Baliho Apbdes

Siskeudes: Arahan Rekening Apbdes

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Presiden: Dana Desa Jangan Keluar Dari Desa

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (Ssp)

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya