Pemerintah Desa: BPK

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_aBFahhF0G6Ex-taOEaQbGKUZYCk2Dxj0N4wOEU3SYOxetn37isB4OjWTftJU2fCOkYw8fYcCeCXM_2yLHFzdbRCg40tEV3o3qO6Z7qyTH29BfJaqEKrYpP43RQLTy7LTd7hzsvQQFFw/s1600/20170322-bpk-periksa-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_aBFahhF0G6Ex-taOEaQbGKUZYCk2Dxj0N4wOEU3SYOxetn37isB4OjWTftJU2fCOkYw8fYcCeCXM_2yLHFzdbRCg40tEV3o3qO6Z7qyTH29BfJaqEKrYpP43RQLTy7LTd7hzsvQQFFw/s1600/20170322-bpk-periksa-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Camat dan Kepala desa serta pegawai perewakilan OPD dikala mengikuti penutupan lembaga RKPD di Gedung Serba Guna. ©2016 Merdeka.com</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.gosip, KUTAI TIMUR</b> - Proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prinsip akuntansi, hal tersebut sebagaimana diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Permintaan tersebut alasannya adalah pada proses dimaksud memiliki implikasi terhadap pemeriksaan atau audit belanja barang dan jasa nantinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Permintaan BPK tersebut terungkap dikala pertemuan awal antara PBK perwakilan Kaltim dengan jajaran Pemkab Kutim yang akan melaksanakan pemeriksaan atau audit pengelolaan keuangan ke desa-desa di Kutim. Dukungan mengenai investigasi tersebut juga diberikan Bupati Ismunandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
"Kita sangat sependapat, jika BPK turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Apakah selama ini pengelolaan keuangannya sudah memenuhi prinsip-prinsip akutansi," kata Ismunandar, ketika menutup Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemda (RKPD) Tahun 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutim Tahun 2017,  di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Rabu (15/3/2017) kemudian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di hadapan sejumlah Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa se-Kutim, Ismunandar menjelaskan, banyaknya dana yang telah dialokasikan untuk kecamatan dan desa melahirkan konsekuensi aturan. Seperti laporan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan prosedur dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sekarang BPK akan lakukan audit terkait hal itu. Dana yang berada di desa cukup besar. Sekarang BPK akan ke desa untuk melihat hasil pelaksanaan, apakah sudah sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak," sebut Ismunandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu pengecekan juga menunjukkan pengalaman kepada kecamatan dan desa dalam menciptakan laporan supaya tidak terjadi masalah. Selanjutnya dalam pengecekan ini, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim  meminta kerjasama. Khususnya kepada Camat yang masuk dalam sampling investigasi. Yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kaubun, Kongbeng, Telen, Long Mesangat, Muara Ancalong, Teluk Pandan, Sangkulirang, Sandaran, Rantau Pulung dan Kecamatan Kaliorang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Irfan berharap supaya selama pemeriksaan berlangsung para Camat menawarkan gosip pembelian dan peruntukkan barang kepada desa yang sudah menerimanya. Tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami akan memberikan formulir konfirmasi berdasarkan sejumlah daftar barang yang tercatat ke masing-masing Camat dan Kepala Desa. Formulir ini segera diisi dengan benar dan dikembalikan ke tim kami yang berada di Ruang Kapur, Kantor Bupati paling lambat hari Jumat sampai Minggu ini," pintanya waktu itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Irfan juga menjelaskan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada 2016 tercatat telah terealisasikan sejumlah 136 milyar. Seperti pengadaan sumur bor, panel surya, tenda dan barang lainnya. Sekali lagi beliau berharap dan memohon derma para pihak terkait untuk menunjukkan berita serta konfirmasi ihwal barang tersebut. Apakah sudah diterima pihak desa atau tidak. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika sudah diberikan, apakah telah dioperasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal?," sebutnya. <i>[mer] </i><b>***</b></div>
</div>

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

+ Read more »

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu4GG9X1oV4VDgN8L1SB98DONHROK0bHAPof7I-xYTIEDl9eNldoLvPZjdvKTz5AjBsMV5XYG2jmDvCFZR7Wcg7fQSrKsfClYFraUp9cVlgS3RjnwRMRVVWzuM4lmchEd4HTrntHscg7iA/s1600/20161102-BPK-Perketat-Pengawasan-Dana-Desa-ilustrasi.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
 Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap kekhawatiran permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa.</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
"Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Karena itu, sangat diharapkan pengawasan administrasi secara ketat," kata anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar, Minggu 30 Oktober 2016.<br />
<br />
Bahrullah memaparkan adanya indikasi hambatan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa yang sifatnya administratif. Ketidaktahuan kepala desa untuk mengelola derma yang dikucurkan pemerintah pusat sehingga dikhawatirkan terjadi duduk perkara. <br />
<br />
"Masih adanya, kepala desa yang menggunakan teladan tambal-sulam anggaran untuk menutupi acara program lainnya. Mereka berpikir nanti anggaran akan ditutupi dari alokasi anggaran lainnya. Tapi, nyatanya anggaran tersebut menjadi terganggu alias tekor," kata Bahrullah.<br />
<br />
Pola-contoh yang keliru yang dilakukan oleh kepala desa itulah, kata Bahrullah perlu disikapi dan perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, BPK dan DPR yang memiliki fungsi pengawasan, terus mengupayakan persamaan persepi dalam konteks pemahaman dan pemantapan kepada para kepala desa semoga lebih tertib administrasi.<br />
<br />
"Memang menyusun perencanaan anggaran tahunan di tingkat desa bukan kasus gampang. Kita dorong seluruh kepala desa untuk membuat laporan administrasi lebih baik lagi. BPK akan selalu mengingatkan itu," katanya.<br />
<br />
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengatakan besaran derma dana desa dialokasikan sebesar Rp.255 miliar dan alokasi dana desa sebesar Rp.202 miliar. Bantuan tersebut seluruhnya diperuntukan bagi 381 desa. Dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik yang diperkirakan mencapai 70 persen dan sisanya untuk non fisik. "Sedangkan pencairan alokasi dana desa dilakukan dalam tiga termin (40%-40%-20%)," kata Iyos.<br />
<br />
Iyos Somantri menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan sehingga pada risikonya kepala desa harus berurusan dengan pegawapemerintah penegak aturan. Namun permasalahan yang terjadi disebabkan minimnya pemahaman dan kualitas sumber daya manusia.<br />
<br />
Dalam upaya pengawasan, kata Iyos Somantri, pihaknya telah membentuk sistem pengawasan yang melibatkan lintas SKPD. Untuk pelatihan, leading sector-nya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan administrasi serta kinerja leading sector-nya Inspektorat sebagai APIP (abdnegara pemeriksa internal pemerintah). <br />
<br />
"Kamipun melibatkan seluruh camat untuk melakukan langkah serupa. Termasuk melakukan pengawalan, proses pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan tanggung jawab," kata Iyos.<br />
<br />
Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, menegasakan besaran pinjaman dana desa yang dialokasikan dari APBN setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun dikhawatirkan menjadi buah simalakama bagi kepala desa. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Tapi di sisi lain bisa menjadi problem jika pengelolaannya tidak benar.<br />
<br />
"Dana desa itu dialokasikan dari uang negara. Setiap satu rupiah pun harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Kalau masalahnya administrasi, mungkin bisa diganti. Tapi kalau masalahnya pidana, maka harus berhadapan dengan hukum," kata Heri.***</div>
</div>

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

ILUSTRASI/BPK Perketat Pengawasan Dana Desa Pengawasan laporan manajemen penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa diperketat Bad...

+ Read more »

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Ilustrasi KEUANGAN-DESA , SEMARANG - Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Tengah, pada tahun 2016 ini fokus melaksanakan inv...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

Bpk Perketat Pengawasan Dana Desa

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya