Pemerintah Desa: APBD provinsi

Tampilkan postingan dengan label APBD provinsi. Tampilkan semua postingan

Penatausahaan Pendapatan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa"><b>Penatausahaan</b></a> pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa yaitu pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana aktivitas/kepala dusun) dan bank.<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a></div>
<h3>
 A. JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PA Desa mencakup Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Pendapatan Asli Desa</a>. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha misalnya yakni pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman keuntungan BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.<br />
<br />
Pendapatan yang berasal dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Hasil Aset Desa</a> antara lain tambatan bahtera, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset tersebut umumnya yakni berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yakni pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/akseptor manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Sedangkan seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa. Prosedur penerimaan pendapatan sewa, <br />
retribusi, dan pungutan yaitu sebagai berikut.<br />
<span id="goog_173790473"></span><span id="goog_173790474"></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pungutan dan Sewa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Swadaya dan partisipasi ialah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya ialah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat ialah santunan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan pribadi kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil adalah tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun lalu dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.<br />
<br />
Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas perlindungan-tunjangan baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau menurut RAB yang telah telah dibuat <br />
sebelumnya.<br />
<br />
Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa. Prosedur penerimaan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya Masyarakat</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain ialah pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pelaksana pungutan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.<br />
<br />
Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan bantuan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.</div>
<h4>
 2. Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan transfer desa terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Dana Desa</a>; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau tunjangan keuangan kepada desa. <br />
<br />
Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa, yakni 10 hari sesudah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ihwal Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. <br />
<br />
Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.<br />
<br />
Untuk dana desa yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota, prosedur penyaluran beserta persyaratan pencairannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Transfer dari Provinsi Kabupaten Kota</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 3. Pendapatan Lain-Lain</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai tersebut, oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain berupa kuitansi penerimaan.</div>
<h3>
 B. KODE REKENING PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok pendapatan desa adalah:</div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PA Desa).</li>
<li>Pendapatan Transfer.</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain. </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan ialah:<br />
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa), terdiri dari:<br />
a. Hasil Usaha<br />
b. Hasil Aset<br />
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong<br />
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa<br />
<br />
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:<br />
a. Dana Desa<br />
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah<br />
c. Alokasi Dana Desa (ADD)<br />
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi<br />
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota<br />
<br />
3. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:<br />
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat<br />
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah<br />
<ol></ol>
Rincian hingga ke tingkat objek pendapatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. Leveling arahan rekening pendapatan desa ialah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leveling Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kode rekening pendapatan hingga ke level objek pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<h3>
 C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA</h3>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">APB Desa</a>, Bendahara Desa menerima pendapatan antara lain berupa pendapatan sewa, pendapatan retribusi, pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat, pendapatan transfer, hibah, pertolongan dari pihak ketiga, dan pendapatan lainnya. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan berupa pencatatan ke dalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan pendapatan tersebut.<br />
<br />
Atas penerimaan tunai yang diterimanya, Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Bendahara Desa akan mendapat gosip dari bank berupa Nota Kredit. Berdasarkan nota kredit, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank. Penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib.<br />
<br />
Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pendapatan. Tujuannya yakni supaya diperoleh berita mengenai pendapatan menurut klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah acuan format Buku Rincian Pendapatan.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Buku Rincian Pendapatan</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak diatur mengenai Buku Rincian Pendapatan. Namun demikian buku pembantu ini penting dibentuk alasannya adalah mampu mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan. Sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi APB Desa.<br />
<br />
Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan. Namun pendapatan yang dicatat oleh Pelaksana Kegiatan yakni berupa penerimaan panjar (yang diterima dari Bendahara Desa) dan penerimaan dari swadaya masyarakat. Atas penerimaan berupa nonkas yang diterima dari masyarakat, Pelaksana Kegiatan harus mengkonversinya ke dalam nilai rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Selain itu Pelaksana Kegiatan juga harus menyusun Laporan Kegiatan sehabis aktivitas tamat dilaksanakan. ***</div>
</div>

Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan...

+ Read more »

Pelaksanaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan mampu dipertanggungjawabkan.</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<br />
<h3>
 1. Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pengaturan pelaksanaan keuangan desa bertujuan untuk:</div>
<ul>
<li>Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.</li>
<li>Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu prosedur dan siklus pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Memberikan dasar dan aba-aba dalam pelaksanaan aktivitas.</li>
</ul>
<h3>
 2. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</div>
<ul>
<li>Tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi belanja bila tidak ada dalam Perdes APB Desa.</li>
<li>Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</li>
<li>Seluruh bukti transaksi harus menerima pengukuhan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</li>
<li>Pengeluaran kas yang menyebabkan beban APB Desa tidak mampu dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa. </li>
</ul>
<h3>
 3. Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Alur tahapan pelaksanaan keuangan desa dapat digambarkan dengan sketsa siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKbfZbV5WYChYdU3_5s2osALnGyl5t1fbaS4-ZUNnWlACktnEh3h9lU_X1nqEY5KjKseymUB7FHAA0mvylXmJf77BluTgSnQRw09NyZg3f9LQR3xB6BSB6kIOFcf86FY0YhtcGyC3xbGyC/s1600/20160806-alur-tahapan-pelaksanaan-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Alur Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<ul>
<li>Tahap pertama, pelaksanaan keuangan desa ialah pelaksanaan APB Desa yang meliputi kegiatan : sosialisasi Perdes APB Desa, penyusunan DPA/RAB, pelaksanaan penerimaan, pelaksanaan belanja. </li>
<li>Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan yang mencakup: prosedur pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, usul pendanaan, dan pencairan.</li>
<li>Tahap ketiga, perubahan APB Desa yang mencakup acara penyusunan rancangan Perubahan APB Desa, Penetapan Perubahan APB Desa dan sosialisasi peraturan wacana Perubahan APB Desa.</li>
</ul>
<h3>
 4. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Pendanaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ada 4 (empat) pemain film pengelola keuangan desa yang harus dilibatkan dalam proses pengajuan pendanaan dan pencairan (pengajuan pelaksanaan kegiatan) menurut Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan. Adapun tugas masing-masing pengelola ini mampu dilihat pada tabel berikut ini :<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpkKI1mNXlXwU1MANrohbKm71WlFIRU2pHpAx8jh2XXsPvI0Qo9QJqeYbzQhMHO5lI7QE0qZRSexCX74rVzNXwwVa0wf4OgC-naZaE4CqbflN8EsLwpM6EEHWPewsRpCnbYfhsCZM7PNI6/s1600/20160806-tabel-tugas-pengelola-keuangan-desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tabel Tugas Pengelola Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Sedangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.<br />
<br />
Untuk mekanisme pengajuan pendanaan dan pencairan sebagaimana secara detail mampu dilihat pada skema di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-qzawSj2QLp44O-OcdM1964gxI_hvGADHFgmeSM6LIOX63UppqL1DiF48ucAd313BT-NXqMjJp_CsU0sSoWWC1cwYd73NYEQnDKRZFOa6yDpIrAgYzlJdjgoTLTyW7HFN4GZf6lL722/s1600/20160806-mekanisme-pengajuan-pendanaan-dan-pencairan.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mekanisme Pengajuan Pendanaan dan Pencairan</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<h3>
 5. Perubahan APB Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Setelah acara dilaksanakan, sangat terbuka terjadi perubahan-perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Karenanya perlu dilakukan penilaian yang akibatnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APB Desa. <br />
<br />
Beberapa hal yang menimbulkan terjadinya perubahan APB Desa, antara lain :</div>
<ul>
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi peristiwa khusus, seperti petaka, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APB Desa dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (simpulan bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa. Apabila setelah Perdes Perubahan APB Desa ditetapkan ada <br />
pendapatan desa yang bersumber dari derma keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan dukungan pihak ketiga, maka perubahannya diatur dengan peraturan kepala desa. <br />
<br />
Sedangkan prosedur penyusunan perubahan APB Desa pada prinsipnya sama dengan tahapan dan prosedur penyusunan APB Desa. Artinya pemerintah desa tetap harus membuka ruang-ruang gosip dan partisipasi publik dalam setiap tahapan proses penyusunan. Meskipun perubahan APB Desa berbentuk peraturan kepala desa, tetapi BPD dan masyarakat tetap mempunyai hak mendapatkan gosip. <br />
<br />
Tahapan yang dilakukan yaitu mulai dari penyusunan RKA/RAPB Desa Perubahan atau lazim disebut RKA Perubahan-Desa (RKA P-Desa), penyusunan ringkasan dan rincian APB Desa perubahan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa, musyawarah anggaran desa dan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa atau disingkat DPPA-Desa. <br />
<br />
Secara lengkap alur penyusunan perubahan APB Desa mampu dilihat dalam siklus di bawah ini:<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluara Pelaksanaan Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXGGSzcBjcdTh6a1rfLWWL_V6PSKXDHwMfE7MKU6tBs0s2_MMJXFLB0WZcXj7cW4SADvv1RnGNFoRNfs9jrhTVx_h2atiRsG4ZwERCpaCTM3wEufWj1vf7Y2ZmOu9J395i4CFyLYD5zz_W/s1600/20160806-siklus-alur-penyusunan-perubahan-APB-Desa.jpg" title="Pelaksanaan Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siklus Alur Penyusunan Perubahan APB-Desa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: center;">
[***]</div>
<br /></div>
</div>

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang d...

+ Read more »

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun</td></tr>
</tbody></table>
Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Realisasi Anggaran Semester I 2016 dibanding Semester I kurun yang sama tahun 2015 dihitung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Defisit anggaran pada 2015 sebesar 0,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan nominal Rp84,3 triliun dari Rp222,5 triliun. Sedangkan semester I tahun 2016 defisit anggaran mencapai 1,83 persen atau jumlahnya Rp230,7 triliun dari Rp230,7 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyebab utama lonjakan yang sangat drastis tersebut berasal dari serapan alokasi belanja pada pos <a href="https://www.blogger.com/search?q=aplikasi-pemantau-dana-desa-disipakan">Dana Desa</a> yang mencapai Rp26,8 triliun atau 57,1 persen dari pagu Rp47 triliun. Sementara masa yang sama tahun 2015, adalah sebesar Rp7,9 triliun atau 37,9 persen dari Rp20,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dana desa ini penyebab utama. Sehingga dari situ ada defisit Rp230,7 triliun," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga untuk transfer daerah yang realisasinya mencapai Rp357,2 triliun atau 49 persen dari Rp729,3 triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp326,6 triliun atau 50,6 persen dari Rp643,6 triliun. Sehingga realisasi transfer dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 40,5 persen dari Rp776,3 triliun, lebih besar dibanding yang sebelumnya yaitu Rp334,7 triliun atau 50,4 persen dari Rp664,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara belanja pemerintah sentra yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari Rp1.306,7 triliun, lebih tinggi dari tahun 2015 Rp417,5 triliun atau 31,6 persen dari Rp1.319,5 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara di semester I sebesar Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari Rp2.082,9 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilihat gambaran sekilas ini, maka besaranya defisit utamanya berasal dari besarnya belanja total belanja pemerintah sentra dan teansfer ke kawasan itu mencapai Rp113 triliun, lebih besar tahun ini dibanding tahun kemudian," ungkap Bambang.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Bambang menekankan, besarnya realisasi belanja transfer tempat dan dana desa memberikan lebih memberikan imbas kesejahteraan pada masyarakat, dibanding tahun-tahun sebelumnya, alokasinya lebih berat ke arah belanja pemerintah pusat khususnya K/L.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan, sisi pendapatan negara tercatat lebih rendah Rp 33 triliun dari abad yang sama tahun 2015. gres terkumpul Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target dalam APBN P sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini tentu lebih rendah dari semester I tahun 2015 adalah Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari target Rp1.761,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nah inilah dua alasan kenapa defisit sekarang membesar. Tapi yang lebih penting pesannya belanja kini lebih cepat," tegas Bambang Brodjonegoro. ***<i>[mtn]</i></div>
</div>

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Real...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h2>
 A. Proses Penyusunan APB Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li>
<li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li>
<li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li>
<li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 B. STRUKTUR APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut disajikan format APB Desa: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div>
<h3>
 1. Pendapatan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div>
<ol type="a">
<li>Pendapatan Asli Daerah;</li>
<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li>
<li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa;</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li>
<li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li>
<li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li>
<li>Transfer</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain</li>
</ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4>
 a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div>
<h5>
 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5>
<div style="text-align: justify;">
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div>
<h5>
 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5>
<h5>
 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5>
<h5>
 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5>
<h4>
 b. Pendapatan Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div>
<ol type="(1)">
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li>
<li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
<h5>
 1) Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li>
<li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li>
<li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div>
<h5>
 2) Alokasi Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div>
<ul>
<li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li>
<li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:  </div>
<ul>
<li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li>
<li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div>
<h4>
 c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div>
<h3>
 2. Belanja Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li>
<li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-">
<li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li>
<li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div>
<h4>
 a. Kelompok Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div>
<ol type="1)">
<li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Bidang Belanja Tak Terduga</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div>
<h5>
 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li>
<li>Pendataan desa;</li>
<li>Penyusunan tata ruang desa;</li>
<li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li>
<li>Pengelolaan gosip desa;</li>
<li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li>
<li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:  <ol type="(a)">
<li>Tambatan perahu;</li>
<li>Jalan pemukiman;</li>
<li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li>
<li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li>
<li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li>
<li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Air bersih berskala desa;</li>
<li>Sanitasi l ingkungan;</li>
<li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li>
<li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Taman bacaan masyarakat;</li>
<li>Pendi dikan anak usia dini;</li>
<li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li>
<li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li>
<li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)">
<li>Pasar desa;</li>
<li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li>
<li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li>
<li>Pembibitan flora pangan;</li>
<li>Penggilingan padi;</li>
<li>Lumbung desa;</li>
<li>Pembukaan lahan pertanian;</li>
<li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li>
<li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li>
<li>Kapal penangkap ikan;</li>
<li>Cold storage (gudang pendingin); </li>
<li>Tempat pel elangan ikan;</li>
<li>Tambak garam; </li>
<li>Kandang ternak; </li>
<li>Instalasi biogas;</li>
<li>Mesin pakan ternak;</li>
<li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)">
<li>Penghijauan;</li>
<li>Pembuatan terasering;</li>
<li>Pemeliharaan hutan bakau;</li>
<li>Perlindungan mata air;</li>
<li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li>
<li>Perlindungan terumbu karang;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h5>
 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li>
<li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li>
<li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li>
<li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li>
<li>Pembinaan lembaga akhlak;</li>
<li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li>
<li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li>
<li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li>
<li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li>
<li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul>
<li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li>
<li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li>
<li>Kelompok wanita;</li>
<li>Kelompok tani;</li>
<li>Kelompok masyarakat miskin;</li>
<li>Kelompok nelayan;</li>
<li>Kelompok pengrajin; </li>
<li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li>
<li>Kelompok perjaka;</li>
<li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h5>
 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div>
<h4>
 b. Jenis Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div>
<h5>
 1) Belanja Pegawai</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div>
<h5>
 2) Belanja Barang dan Jasa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div>
<ul>
<li>Alat tulis kantor;</li>
<li>Benda pos;</li>
<li>Bahan/material;</li>
<li>Pemeliharaan;</li>
<li>Cetak/penggandaan;</li>
<li>Sewa kantor desa;</li>
<li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li>
<li>Makanan dan minuman rapat;</li>
<li>Pakaian dinas dan atributnya;</li>
<li>Perjalanan dinas;</li>
<li>Upah kerja;</li>
<li>Honorarium narasumber/jago;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Operasional BPD;</li>
<li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li>
<li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div>
<h5>
 3) Belanja Modal</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div>
<h3>
 3. Pembiayaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div>
<h4>
 a. Penerimaan Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div>
<h5>
 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5>
<div style="text-align: justify;">
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div>
<ul>
<li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li>
<li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li>
<li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li>
</ul>
<h5>
 2) Pencairan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div>
<h5>
 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div>
<h4>
 b. Pengeluaran Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div>
<h5>
 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div>
<ul>
<li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li>
<li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li>
<li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li>
<li>Sumber Dana Cadangan;</li>
<li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div>
<h5>
 2) Penyertaan Modal Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div>
<h2>
 C. PERUBAHAN APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div>
<ol type="a">
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li>
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan:  </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div>
<br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi khusus keuangan desa untuk memantau realisasi dana desa di seluruh Indonesia ...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Penatausahaan Pendapatan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

Aplikasi Pemantau Dana Desa Disipakan Kementerian Keuangan

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya