DAFTAR ISI
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 wacana Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 perihal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 perihal wacana Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemda.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2020 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ihwal Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 hal Pemberitahuan.
Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 wacana Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perihal Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 wacana Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 ihwal Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.