Pemerintah Desa: pelaksanaan keuangan negara

Tampilkan postingan dengan label pelaksanaan keuangan negara. Tampilkan semua postingan

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg" /></a><br /><br />Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai besok akan melaksanakan validasi data calon penerima santunan PKH Tahun 2018 mendatang. hal ini di sampaikan oleh Koordinator PKH Kabupaten Bireuen Muhammad Faisal, ST Selasa, (14/11/2017).<br /><br />Lebih lanjut, Korkab menyampaikan, untuk tahun ini Kabupaten Bireuen mendapat suplemen penerima PKH sebanyak 20.296, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai calon peserta PKH, yaitu menyerahkan kepada pendamping PKH di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen.<br /><br />Menurutnya, meski akan dilakukan validasi data terhadap 20.296 ribu calon penerima PKH, namun pihaknya masih belum dapat menjamin dan memastikan, alasannya adalah semua itu yang memilih layak dan tidaknya sebagai akseptor manfaat PKH, adalah pemerintah pusat.“Ini terkait adanya target Nasional, untuk tahun 2018 nantinya, peserta PKH mencapai 10 juta orang,”imbuhnya.<br /><br />Pria yang bersahabat dipanggil Pak Bos menegaskan, hingga saat ini, jumlah total akseptor PKH yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 14.256 orang.”Namun, dengan validasi data kali ini, jumlah penerima PKH Kabupaten Bireuen akan bertambah di tahun 2018 mendatang.</span></div>

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai be...

+ Read more »

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_aBFahhF0G6Ex-taOEaQbGKUZYCk2Dxj0N4wOEU3SYOxetn37isB4OjWTftJU2fCOkYw8fYcCeCXM_2yLHFzdbRCg40tEV3o3qO6Z7qyTH29BfJaqEKrYpP43RQLTy7LTd7hzsvQQFFw/s1600/20170322-bpk-periksa-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_aBFahhF0G6Ex-taOEaQbGKUZYCk2Dxj0N4wOEU3SYOxetn37isB4OjWTftJU2fCOkYw8fYcCeCXM_2yLHFzdbRCg40tEV3o3qO6Z7qyTH29BfJaqEKrYpP43RQLTy7LTd7hzsvQQFFw/s1600/20170322-bpk-periksa-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Camat dan Kepala desa serta pegawai perewakilan OPD dikala mengikuti penutupan lembaga RKPD di Gedung Serba Guna. ©2016 Merdeka.com</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.gosip, KUTAI TIMUR</b> - Proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prinsip akuntansi, hal tersebut sebagaimana diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Permintaan tersebut alasannya adalah pada proses dimaksud memiliki implikasi terhadap pemeriksaan atau audit belanja barang dan jasa nantinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Permintaan BPK tersebut terungkap dikala pertemuan awal antara PBK perwakilan Kaltim dengan jajaran Pemkab Kutim yang akan melaksanakan pemeriksaan atau audit pengelolaan keuangan ke desa-desa di Kutim. Dukungan mengenai investigasi tersebut juga diberikan Bupati Ismunandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div style="text-align: justify;">
"Kita sangat sependapat, jika BPK turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Apakah selama ini pengelolaan keuangannya sudah memenuhi prinsip-prinsip akutansi," kata Ismunandar, ketika menutup Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemda (RKPD) Tahun 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutim Tahun 2017,  di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Rabu (15/3/2017) kemudian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di hadapan sejumlah Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa se-Kutim, Ismunandar menjelaskan, banyaknya dana yang telah dialokasikan untuk kecamatan dan desa melahirkan konsekuensi aturan. Seperti laporan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan prosedur dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sekarang BPK akan lakukan audit terkait hal itu. Dana yang berada di desa cukup besar. Sekarang BPK akan ke desa untuk melihat hasil pelaksanaan, apakah sudah sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak," sebut Ismunandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu pengecekan juga menunjukkan pengalaman kepada kecamatan dan desa dalam menciptakan laporan supaya tidak terjadi masalah. Selanjutnya dalam pengecekan ini, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim  meminta kerjasama. Khususnya kepada Camat yang masuk dalam sampling investigasi. Yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kaubun, Kongbeng, Telen, Long Mesangat, Muara Ancalong, Teluk Pandan, Sangkulirang, Sandaran, Rantau Pulung dan Kecamatan Kaliorang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Irfan berharap supaya selama pemeriksaan berlangsung para Camat menawarkan gosip pembelian dan peruntukkan barang kepada desa yang sudah menerimanya. Tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami akan memberikan formulir konfirmasi berdasarkan sejumlah daftar barang yang tercatat ke masing-masing Camat dan Kepala Desa. Formulir ini segera diisi dengan benar dan dikembalikan ke tim kami yang berada di Ruang Kapur, Kantor Bupati paling lambat hari Jumat sampai Minggu ini," pintanya waktu itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Irfan juga menjelaskan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada 2016 tercatat telah terealisasikan sejumlah 136 milyar. Seperti pengadaan sumur bor, panel surya, tenda dan barang lainnya. Sekali lagi beliau berharap dan memohon derma para pihak terkait untuk menunjukkan berita serta konfirmasi ihwal barang tersebut. Apakah sudah diterima pihak desa atau tidak. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika sudah diberikan, apakah telah dioperasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal?," sebutnya. <i>[mer] </i><b>***</b></div>
</div>

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

+ Read more »

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun</td></tr>
</tbody></table>
Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Realisasi Anggaran Semester I 2016 dibanding Semester I kurun yang sama tahun 2015 dihitung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Defisit anggaran pada 2015 sebesar 0,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan nominal Rp84,3 triliun dari Rp222,5 triliun. Sedangkan semester I tahun 2016 defisit anggaran mencapai 1,83 persen atau jumlahnya Rp230,7 triliun dari Rp230,7 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyebab utama lonjakan yang sangat drastis tersebut berasal dari serapan alokasi belanja pada pos <a href="https://www.blogger.com/search?q=aplikasi-pemantau-dana-desa-disipakan">Dana Desa</a> yang mencapai Rp26,8 triliun atau 57,1 persen dari pagu Rp47 triliun. Sementara masa yang sama tahun 2015, adalah sebesar Rp7,9 triliun atau 37,9 persen dari Rp20,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dana desa ini penyebab utama. Sehingga dari situ ada defisit Rp230,7 triliun," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga untuk transfer daerah yang realisasinya mencapai Rp357,2 triliun atau 49 persen dari Rp729,3 triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp326,6 triliun atau 50,6 persen dari Rp643,6 triliun. Sehingga realisasi transfer dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 40,5 persen dari Rp776,3 triliun, lebih besar dibanding yang sebelumnya yaitu Rp334,7 triliun atau 50,4 persen dari Rp664,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara belanja pemerintah sentra yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari Rp1.306,7 triliun, lebih tinggi dari tahun 2015 Rp417,5 triliun atau 31,6 persen dari Rp1.319,5 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara di semester I sebesar Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari Rp2.082,9 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilihat gambaran sekilas ini, maka besaranya defisit utamanya berasal dari besarnya belanja total belanja pemerintah sentra dan teansfer ke kawasan itu mencapai Rp113 triliun, lebih besar tahun ini dibanding tahun kemudian," ungkap Bambang.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Bambang menekankan, besarnya realisasi belanja transfer tempat dan dana desa memberikan lebih memberikan imbas kesejahteraan pada masyarakat, dibanding tahun-tahun sebelumnya, alokasinya lebih berat ke arah belanja pemerintah pusat khususnya K/L.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan, sisi pendapatan negara tercatat lebih rendah Rp 33 triliun dari abad yang sama tahun 2015. gres terkumpul Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target dalam APBN P sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini tentu lebih rendah dari semester I tahun 2015 adalah Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari target Rp1.761,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nah inilah dua alasan kenapa defisit sekarang membesar. Tapi yang lebih penting pesannya belanja kini lebih cepat," tegas Bambang Brodjonegoro. ***<i>[mtn]</i></div>
</div>

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Real...

+ Read more »

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Ilustrasi KEUANGAN-DESA , SEMARANG - Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Tengah, pada tahun 2016 ini fokus melaksanakan inv...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Bpk Periksa Pengelolaan Keuangan Desa

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Bpk Jateng Fokus Periksa Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya