Pemerintah Desa: penyaluran dana

Sketsa Penyaluran Bansos Pkh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0vT-g9Ufte26wt9lOYzW4CZlFrLMuHxqyw8qXPcAWbgcmWOtWjosyQUzpGa95t8n3lgSW0_fCJ6VlBQrHjtSTinNKHjUha9vQYTuHOEwz8FqqySLMLpOA1dOwmJAE-_0ZjkrRxTtR3z4/s1600/bansos.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0vT-g9Ufte26wt9lOYzW4CZlFrLMuHxqyw8qXPcAWbgcmWOtWjosyQUzpGa95t8n3lgSW0_fCJ6VlBQrHjtSTinNKHjUha9vQYTuHOEwz8FqqySLMLpOA1dOwmJAE-_0ZjkrRxTtR3z4/s1600/bansos.jpg" /></a> Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan, setidaknya ada dua denah penyaluran perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun depan. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi) Sahabat pembaca , sudah tahukah anda bahwa,Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, kajian skema penyaluran pinjaman sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 yang mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan rampung pada Oktober tahun ini. "Kami bertekad untuk yang 10 juta KPM ini (tetap disalurkan) tahun depan. Sekarang kami sedang lakukan kesiapan hingga Oktober untuk keputusan agenda, kesiapan, dan lainnya," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Z. Dulung, Kamis (24/8). Andi menjelaskan, setidaknya ada dua denah penyaluran PKH di tahun depan. Pertama, Kemensos menyalurkan PKH seperti tahun ini, adalah kepada enam juta KPM secara empat tahap dalam setahun. Hal ini dilakukan sembari menunggu kesiapan data dan terusan penyaluran untuk empat juta embel-embel sesuai penambahan target. Skema kedua, penyaluran PKH 10 juta KPM dirampungkan secepatnya dari sisi data dan kanal, sehingga bisa langsung disalurkan serentak mulai tahun depan melalui beberapa tahap. "Ini sedang kami hitung ke siapanya, apakah pertama kami salurkan bertahap atau eksklusif 10 juta? Ini masih dalam rapat," imbuh Andi. Hanya saja, beliau memastikan, dari sisi anggaran sudah aman. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 telah dimasukkan perhitungan anggaran PKH untuk 10 juta KPM. "Lagipula uangnya bantu-membantu sudah ada karena dari program beras sejahtera (rastra) yang dikonversikan," terang Andi. Di sisi lain, Kemensos juga tengah mengkaji kesiapan infrastruktur penyaluran, baik yang ditangani secara internal oleh Kemensos maupun yang melibatkan perbankan. Sebab, dengan adanya penambahan jumlah peserta PKH, tentu perlu dibentuk pembukaan rekening dan kartu pencairan perhiasan. "Jadi, kami beri data yang kami himpun ke perbankan. Nanti mereka dengan massal membukakan rekening dan diberikan kartunya. Itu juga masih disiapkan," jelas Andi. Bersamaan dengan penambahan jumlah akseptor PKH dan beberapa pengalihan acara bansos yang dialirkan ke Kemensos, maka pagu anggaran meningkat dua kali lipat di tahun depan. Tercatat, dalam R-APBN 2018, anggaran Kemensos naik dari Rp17,2 triliun menjadi Rp34 triliun. 
<div>
 </div>
<div>
Berita ini disarikan dari:<a href="https://www.cnnindonesia.com/">https://www.cnnindonesia.com</a> dengan judul aslinya:<a href="http://skema%20bansos%20pkh%202018%20rampung%20oktober%20mendatang/">Skema Bansos PKH 2018 Rampung Oktober Mendatang</a></div>
</div>

Sketsa Penyaluran Bansos Pkh

Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan, setidaknya ada dua denah penyaluran perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di...

+ Read more »

Inilah Syarat Dan Cara Menerima Blt Dana Desa Rp 600.000 Per Bulan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfrkqHBlhiq0aSyD2aXDroioQ-9Mjk4K3GZ4nZEFCNBzk29zAttzC6GZiWSKoi7dS9m_rIna_5l6uW_rWkU3FajsD2yMGjcrOLcASCP4FcPpf8LcotN4yTA-NgCqZYaaNLqGx5ogenWZU/s1600/blt+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfrkqHBlhiq0aSyD2aXDroioQ-9Mjk4K3GZ4nZEFCNBzk29zAttzC6GZiWSKoi7dS9m_rIna_5l6uW_rWkU3FajsD2yMGjcrOLcASCP4FcPpf8LcotN4yTA-NgCqZYaaNLqGx5ogenWZU/s1600/blt+desa.jpg" /></a></div>
 
Pemerintah menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk menangani efek dari Covid-19. 
 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tragedi non alam ini diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
 
Dijelaskan dalam peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu sumbangan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. 
 
Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa menjadi tanggung jawab setiap kepala desa. 
 
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pun telah diatur dalam peraturan yang berlaku. 
 
Syarat Penerima BLT Dana Desa 
 
Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah: 
<ul>
<li>Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa disalurkan untuk keluarga miskin non PKH atau BPNT, mencakup:</li>
</ul>
 
<ol>
<li>Keluarga yang kehilangan mata pencaharian</li>
<li>Belum terdata (exclusion error)</li>
<li>Keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.</li>
</ol>
 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan. 
 
 
Setiap keluarga penerim Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mendapat santunan sebesar Rp 600.000 per bulan per kepala keluarga Miskin. 
<div>
 Waktu Penyaluran BLT Dana Desa </div>
<div>
 Waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yakni tiga bulan, terhitung sejak bulan April 2020. 
 Cara Memperoleh BLT Dana Desa 
 
Adapun cara untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 600.000 yang didahului dengan pendataan, mirip yang dilampirkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut: 
<ol>
<li style="text-align: justify;">Relawan Desa Covid-19 melaksanakan pendataan</li>
<li style="text-align: justify;">Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan desa</li>
<li style="text-align: justify;">Hasil pendataan target keuarga miskin dilakukan Musdes khusus atau musyawarah insidentil dilaksanakan dengan acara tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data</li>
<li style="text-align: justify;">Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa</li>
<li style="text-align: justify;">Dokumen hasil pendataan di lakukan verifikasi desa oleh kepala desa, selanjutnya dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.</li>
<li style="text-align: justify;">Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dana Desa mampu dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.</li>
</ol>
<div style="font-size: x-large;">
Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa</div>
<div style="font-size: x-large;">
 </div>
Kemudian, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dana Desa dilakukan dengan metode dan mekanisme berikut ini:</div>
<div>
<ul>
<li style="text-align: left;">Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengikuti rumus sebagai berikut:</li>
</ul>
 
<ol>
<li style="text-align: left;">Desa peserta Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.</li>
<li style="text-align: left;">Desa peserta Dana Desa Rp 800.000.000 sampai dengan Rp 1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maksimal sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa.</li>
<li style="text-align: left;">Desa akseptor Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maksimal sebesar 35 persen dari jumlah Dana Desa.</li>
<li style="text-align: left;">Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan mampu menambah alokasi sesudah menerima persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
 
<div>
Monitoring dan Evaluasi BLT Dana Desa </div>
<div style="font-size: x-large;">
 </div>
Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan oleh BPD, camat, dan inspektorat kabupaten/kota 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Syarat dan Cara Mendapatkan BLT Dana Desa Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah, </div>
</div>

Inilah Syarat Dan Cara Menerima Blt Dana Desa Rp 600.000 Per Bulan

Pemerintah menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk menangani efek dari Covid-19. Penyaluran Bantu...

+ Read more »

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimFgTv2ljp4KmdolTa7BpxgXoxtIqWQbjOlm1CzS64voqPY4VLkBHx4NAFofnsQxiPKnRlIypzqGSGwjNvBk2SEmYT9XcPJOC0N6UMhxHmc3yEEQjxnriF4gmvq5b0NBJlGuGXp4AdQHI/s1600/boss.jpg" /></a> Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai besok akan melaksanakan validasi data calon penerima santunan PKH Tahun 2018 mendatang. hal ini di sampaikan oleh Koordinator PKH Kabupaten Bireuen Muhammad Faisal, ST Selasa, (14/11/2017). Lebih lanjut, Korkab menyampaikan, untuk tahun ini Kabupaten Bireuen mendapat suplemen penerima PKH sebanyak 20.296, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai calon peserta PKH, yaitu menyerahkan kepada pendamping PKH di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen. Menurutnya, meski akan dilakukan validasi data terhadap 20.296 ribu calon penerima PKH, namun pihaknya masih belum dapat menjamin dan memastikan, alasannya adalah semua itu yang memilih layak dan tidaknya sebagai akseptor manfaat PKH, adalah pemerintah pusat.“Ini terkait adanya target Nasional, untuk tahun 2018 nantinya, peserta PKH mencapai 10 juta orang,”imbuhnya. Pria yang bersahabat dipanggil Pak Bos menegaskan, hingga saat ini, jumlah total akseptor PKH yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 14.256 orang.”Namun, dengan validasi data kali ini, jumlah penerima PKH Kabupaten Bireuen akan bertambah di tahun 2018 mendatang.</div>

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Sebanyak 62 Pendamping, Operator dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bireuen yang tersebar dalam 17 Kecamatan mulai be...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Sketsa Penyaluran Bansos Pkh

Inilah Syarat Dan Cara Menerima Blt Dana Desa Rp 600.000 Per Bulan

Koordinator Pkh Bireuen: Mulai Besok 20.296 Calon Peserta Pkh DiValidasi

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya