Pemerintah Desa: kementrian

Tampilkan postingan dengan label kementrian. Tampilkan semua postingan

Dasar Aturan Penyaluran Blt Dana Desa Dan Pktd

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBptGZ2x8N6wSxDM28QOGlHgXF3Z5hKhDrsm_AWPm1mU-RetKEuxk_LIVRbEgZHrpqyz3zznR5jsYK04vIvJRDN43soCvhfzc0bQZ9Ilt50wY75kYwa8MHjk_3OdJOC-UOah5CaPOoCnY/s1600/dasar+hukum-min.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Dasar Hukum Penyaluran BLT Dana Desa dan PKTD Dasar Hukum Penyaluran BLT Dana Desa dan PKTD" border="0" data-original-height="423" data-original-width="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBptGZ2x8N6wSxDM28QOGlHgXF3Z5hKhDrsm_AWPm1mU-RetKEuxk_LIVRbEgZHrpqyz3zznR5jsYK04vIvJRDN43soCvhfzc0bQZ9Ilt50wY75kYwa8MHjk_3OdJOC-UOah5CaPOoCnY/s1600/dasar+hukum-min.jpg" title="Dasar Hukum Penyaluran BLT Dana Desa dan PKTD" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br />Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis aturan gres terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. BLT yang bersumber dari dana desa. <br /><br />Adapun Dasar Hukum penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ialah Sebagai Berikut: <br /><br />Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 Perubahan dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 ihwal prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. <b><a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b><br /><br />Surat Edaran Mendes PDTT  Nomor 11 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas </span><span style="font-size: large;">Surat Edaran</span><span style="font-size: large;"> Mendes PDTT nomor 8 Tahun 2020 ihwal Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD. <b><a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020" target="_blank">DOWNLOAD DISINI</a></b></span></div>

Dasar Aturan Penyaluran Blt Dana Desa Dan Pktd

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis aturan gres terkait dengan penyaluran Bant...

+ Read more »

Begini Alur Pendataan Akseptor Blt Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: large;"><a href="https://www.blogger.com/search?q=permendesa-pdtt-nomor-6-tahun-2020">Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 wacana perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020</a>.<br /><br /><b>Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)</b><br /><br />Sasaran peserta Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini ialah Sebagai berikut: </span><br />
<ol><span style="font-size: large;">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keluarga miskin Bukan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keluarga miskin Bukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT), </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Bukan Penerima kartu prakerja, Keluarga Yang kehilangan mata pencaharian, </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Belum terdata (exlusion error) dan Keluarga Miskin memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. </span></li>
</span></ol>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Mekanisme Pendataan Penerima BLT</b></span></div>
<span style="font-size: large;"> <br />Adapun Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni sebagai berikut: <br /><ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pertama melakukan pendataan oleh Relawan Desa lawan Covid-19. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kedua, pendataan terfokus dari RT/Dusun, RW, dan Desa. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Ketiga, hasil pendataan target keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa Khusus atau musyawarah insidentil dilaksanakan dengan jadwal tunggal, yakni validasi dan finalisasi data Calon Penerima BLT Desa. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Keempat, legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa, dan </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Kelima, dokumen hasil pendataan diverifikasi desa oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati atau walikota melalui camat dan mampu dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. </span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Untuk penyalurannya dilaksanakan pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan. </div>
<br /><b> Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT</b><br /><br />Kemudian terkait dengan jangka waktu dan besaran (RP) tunjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan April hingga dengan Bulan Juni 2020.<br /><br /><b>Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) </b><br /><br /> Adapun Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa per bulan sebesar Rp 600.000 per keluarga, jadi setiap keluarga mendapatkan Rp 1.800.000 per tiga bulan.<br /><br /><b>Monitoring Dan Evaluasi</b><br /><br />Untuk monitoring dan penilaian penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilaksanakan oleh: <br /><ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">badan permusyawaratan desa (BPD),  </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">camat, dan </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">inspektorat kabupaten/kota. </span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Penanggungjawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tetap menjadi tanggungjawab kepala desa.</div>
<br />Sumber : detik.com</span></div>

Begini Alur Pendataan Akseptor Blt Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 wacana perubahan prioritas penggunaan dana des...

+ Read more »

19 Kementerian Buat Acara Berdiri Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqzAqawkngngN8bebn4Cag5VdgPMJZLTdzlyQ3GemlDN3DBY5f71hkiLrK6mYqZiKzNMGcl-yYwtjv7wXoAY3DZsWRxGlid8kbiYAYFlbhCL_MqLBy7hRY32ouXH4KsCeXP6bHqU3ZQYo/s1600/20170515-19-Kementerian-Buat-Program-Bangun-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqzAqawkngngN8bebn4Cag5VdgPMJZLTdzlyQ3GemlDN3DBY5f71hkiLrK6mYqZiKzNMGcl-yYwtjv7wXoAY3DZsWRxGlid8kbiYAYFlbhCL_MqLBy7hRY32ouXH4KsCeXP6bHqU3ZQYo/s1600/20170515-19-Kementerian-Buat-Program-Bangun-Desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eko Putro Sandjojo Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.informasi, PARIT MALINTANG</b> - Tahun ini 19 kementerian RI menciptakan acara untuk membangun desa dengan total anggaran sebesar Rp560 triliun. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Program tersebut merupakan kode dari presiden untuk membantu Kemendes PDTT dalam membangun desa-desa di Indonesia," kata Mendes ketika peletakan watu pertama pembangunan embung Sungai Abu Tabek Gadang, Kecamatan Toboh Gadang, Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/05/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Eko Putro Sandjojo menambahkan santunan dari 19 kementerian tersebut bertujuan supaya empat program utama Kemendes PDTT dijalankan lebih baik sehingga manfaat dana desa betul-betul dirasakan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adapun keempat program tersebut yakni desa menciptakan produk unggulan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung, dan membangun sarana olahraga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Eko Putro Sandjojo menyatakan meskipun sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diundangkan, banyak pihak yang mencurigai desa untuk mengelola keuangan karena banyak pemerintah kabupaten dan kota bermasalah di bidang keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun presiden berkeyakinan kalau tidak dicoba maka tidak akan pernah bisa," kata Eko Putro Sandjojo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hasilnya, pada 2015 penyerapan dana desa hanya 80 persen namun pada 2016 penyerapan dana desa naik menjadi 99,8 persen, ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penyerapan dana desa tahun lalu hampir 100 persen sehingga menepis keraguan dari banyak sekali pihak tadi," tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Eko Putro Sandjojo menyebutkan pada 2016 banyak desa menuntaskan proyek yang dananya berasal dari dana desa yang pengerjaannya tidak mungkin dikerjakan sentra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengerjaan tersebut ialah pembangunan jalan lebih dari 66 ribu kilometer dan turap penahan longsor lebih dari 38 unit, ujar beliau.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Eko Putro Sandjojo menyampaikan sebab pembangunan turap tersebut maka musibah longsor besar yang ada di Indonesia pada tahun kemudian hanya tiga kejadian padahal badai dan hujan turun begitu deras.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Eko Putro Sandjojo berharap setelah dana desa pada tahun ini sebesar Rp60 triliun dan seluruh program dari 19 kementerian terealaisasikan maka pembangunan dan perekonomian desa Indonesia akan semakin membaik. ***</div>
</div>

19 Kementerian Buat Acara Berdiri Desa

Eko Putro Sandjojo Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) KeuanganDesa.informasi, PARIT MALINTANG...

+ Read more »

Dak Dan Dana Desa 2017 Mulai Disalurkan Kemenkeu

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5nw2Hh1ekHveS0yWun7EpY5gVmjR9bDy2Gjqb3Ad6PCwwePBXVgTbZLMdmGRLMTqE-KJNgUoVCral8R0kTKgkaUlsL05BameyHX6iICQ2sF-Opgid5BOx_1DhXwHsgNrkHtWV0uOLqE/s1600/20170414-dana-desa-2017-disalurkan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5nw2Hh1ekHveS0yWun7EpY5gVmjR9bDy2Gjqb3Ad6PCwwePBXVgTbZLMdmGRLMTqE-KJNgUoVCral8R0kTKgkaUlsL05BameyHX6iICQ2sF-Opgid5BOx_1DhXwHsgNrkHtWV0uOLqE/s1600/20170414-dana-desa-2017-disalurkan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">DAK dan Dana Desa 2017 Mulai Disalurkan Kemenkeu</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<b>KeuanganDesa.informasi, JAKARTA</b> - Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 mulai disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahap pertama, total Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 yang disalurkan sebesar Rp 28,6 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keungan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo menyampaikan, DAK dan dana desa itu disalurkan kepada 493 tempat yang sudah memenuhi syarat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penyaluran eksklusif ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di kawasan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/4/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Boediarso, dana Rp 28,6 triliun yang disalurkan hari ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 15,4 triliun, atau 87,5 persen dari pagu anggaran triwulan pertama Rp 17,6 triliun. Sementara sisanya yakni Rp 13,2 triliun yakni dana desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana tersebut hanya 36,7 persen dari pagu anggaran dana desa tahap pertama 2017 Rp 36 triliun. Kemenkeu mengakui penyaluran DAK dan dana desa terbilang telat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seharusnya, penyaluran DAK kuartal I 2017 dilakukan pada Februari 2017 dan penyaluran dana desa tahap pertama pada Maret 2017. Keterlambatan penyaluran DAK dan dana desa diakibatkan adanya periode transisi penyaluran anggaran ke tempat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini penyaluran anggaran tidak lagi melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keungan (DJPK). Namun anggaran dari kas negara langsung disalurkan ke KPPN di daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"KPPN akan bertindak sebagai kuasa bendahara negara. Laporannya nanti secara elektronika," kata Boediarso. [kom]</div>
</div>

Dak Dan Dana Desa 2017 Mulai Disalurkan Kemenkeu

DAK dan Dana Desa 2017 Mulai Disalurkan Kemenkeu KeuanganDesa.informasi, JAKARTA - Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) tahun...

+ Read more »

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Disiapkan Pemerintah Dan Ksap

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMYzByrvLUr-egMZ2gOvw4oyQAf5reEiHprRJWjCaAxQSz7AElqeY9PIzv0UFzU_AGzo5jKTdo99OMAtHPViPsMYqT29Rx9I-00xz_bexLJHMUESQ6Vo3Yx9R5_de8YCtqW0-IdoAvHuY/s1600/20170511-Standar-Pelaporan-Keuangan-Desa-disiapkan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMYzByrvLUr-egMZ2gOvw4oyQAf5reEiHprRJWjCaAxQSz7AElqeY9PIzv0UFzU_AGzo5jKTdo99OMAtHPViPsMYqT29Rx9I-00xz_bexLJHMUESQ6Vo3Yx9R5_de8YCtqW0-IdoAvHuY/s1600/20170511-Standar-Pelaporan-Keuangan-Desa-disiapkan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan paparan dalam acara Public Hearing Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (14/12/2016)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan <a href="https://www.blogger.com/search?q=standar-pelaporan-keuangan-pemerintah">Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa</a> tengah disusun oleh Pemerintah bekerja sama dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Nantinya rancangan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa tersebut akan dibuat sesederhana mungkin, sehingga tidak akan membebani perangkat desa dalam penyusunannya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pelaporannya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Bagaimana kita bikin sesederhana mungkin, yang penting ada bentuk pertanggungjawaban, semuanya dilaporkan,” terperinci Mardiasmo dalam program Public Hearing Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (14/12/2016).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan adanya standar pelaporan yang terang dan seragam, lanjutnya, pemerintah desa tidak akan direpotkan dengan urusan pertanggungjawaban yang menyita waktu. Dengan demikian, pemerintah desa dapat lebih fokus untuk mengelola dana desa secara lebih baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau sudah mampu dicatat dan dilaporkan semuanya, pada tahun berikutnya dana itu bisa betul-betul dimanfaatkan, tidak hanya konsentrasi pada pertanggungjawabannya, ini yang kita hindari, sehingga Dana Desa ini mampu dipakai dengan baik," terang Mardiasmo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemanfaatan Dana Desa yang baik, lanjutnya, dibutuhkan dapat menggerakkan ekonomi di desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian desa. Setelah pembangunan infrastruktur, Dana Desa nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau cash flow jalan, di desa tidak ada yang nganggur, alasannya adalah lapangan kerjanya terbuka. Peran Camat juga perlu dioptimalkan dalam supervisi dan koordinasi, supaya Dana Desa mampu bermanfaat untuk pembangunan, sehingga bisa bantu-membantu membangun desa masing-masing,” terperinci Mardiasmo. [kem]</div>
</div>

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Disiapkan Pemerintah Dan Ksap

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan paparan dalam acara Public Hearing Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Aula Dhanapa...

+ Read more »

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz4wjBnhwN9-BPOEcTeE9_c4Z0mE9ffE_FjyYluj1AL_VRgnocTm4-OuVMo4ipdSrDs5eayNyUJWWNgJr5hrUKka13mc5c_VcOD-HrakNF3ReOSTXcTrkL8wYZ7Iw52gcLZljdDzr5mXsy/s1600/20160721-menteri-keuangan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun</td></tr>
</tbody></table>
Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Realisasi Anggaran Semester I 2016 dibanding Semester I kurun yang sama tahun 2015 dihitung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Defisit anggaran pada 2015 sebesar 0,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan nominal Rp84,3 triliun dari Rp222,5 triliun. Sedangkan semester I tahun 2016 defisit anggaran mencapai 1,83 persen atau jumlahnya Rp230,7 triliun dari Rp230,7 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyebab utama lonjakan yang sangat drastis tersebut berasal dari serapan alokasi belanja pada pos <a href="https://www.blogger.com/search?q=aplikasi-pemantau-dana-desa-disipakan">Dana Desa</a> yang mencapai Rp26,8 triliun atau 57,1 persen dari pagu Rp47 triliun. Sementara masa yang sama tahun 2015, adalah sebesar Rp7,9 triliun atau 37,9 persen dari Rp20,8 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dana desa ini penyebab utama. Sehingga dari situ ada defisit Rp230,7 triliun," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga untuk transfer daerah yang realisasinya mencapai Rp357,2 triliun atau 49 persen dari Rp729,3 triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp326,6 triliun atau 50,6 persen dari Rp643,6 triliun. Sehingga realisasi transfer dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 40,5 persen dari Rp776,3 triliun, lebih besar dibanding yang sebelumnya yaitu Rp334,7 triliun atau 50,4 persen dari Rp664,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara belanja pemerintah sentra yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari Rp1.306,7 triliun, lebih tinggi dari tahun 2015 Rp417,5 triliun atau 31,6 persen dari Rp1.319,5 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara di semester I sebesar Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari Rp2.082,9 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilihat gambaran sekilas ini, maka besaranya defisit utamanya berasal dari besarnya belanja total belanja pemerintah sentra dan teansfer ke kawasan itu mencapai Rp113 triliun, lebih besar tahun ini dibanding tahun kemudian," ungkap Bambang.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Bambang menekankan, besarnya realisasi belanja transfer tempat dan dana desa memberikan lebih memberikan imbas kesejahteraan pada masyarakat, dibanding tahun-tahun sebelumnya, alokasinya lebih berat ke arah belanja pemerintah pusat khususnya K/L.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan, sisi pendapatan negara tercatat lebih rendah Rp 33 triliun dari abad yang sama tahun 2015. gres terkumpul Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target dalam APBN P sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini tentu lebih rendah dari semester I tahun 2015 adalah Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari target Rp1.761,6 triliun.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nah inilah dua alasan kenapa defisit sekarang membesar. Tapi yang lebih penting pesannya belanja kini lebih cepat," tegas Bambang Brodjonegoro. ***<i>[mtn]</i></div>
</div>

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp230,7 Triliun Adanya pembengkakan defisit anggaran sebesar Rp146,4 triliun pada Real...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Dasar Aturan Penyaluran Blt Dana Desa Dan Pktd

Begini Alur Pendataan Akseptor Blt Dana Desa

19 Kementerian Buat Acara Berdiri Desa

Dak Dan Dana Desa 2017 Mulai Disalurkan Kemenkeu

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Disiapkan Pemerintah Dan Ksap

Dana Desa Penyebab Utama Defisit Jerawat Hingga Rp230,7 Triliun

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya