 |
| Menko PMK Puan Maharani dikala menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Senin (8/10/2018). [DOK Humas Kemenko PMK] |
KeuanganDesa.info, LUBUK PAKAM - Pemerintah melaksanakan aneka macam upaya untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan desa, hal tersebut dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dikala menghadiri rapat koordinasi (rakor) "Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, Senin (8/10/2018).
"Melalui peningkatan kualitas rekruitmen pendamping desa, kerja sama formal dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa kementerian terkait. Lalu peningkatan partisipasi masyarakat serta kapasitas pendamping desa dengan pembinaan-training, pemerintah berusaha meningkatkan pendampingan dan pengawasan acara pemberdayaan desa," kata Menko PMK.
Puan Maharani menyampaikan, melalui upaya tersebut peresapan dan kualitas penggunaan dana desa terus meningkat. Menko PMK mencontohkan, pada 2016 misalnya, absorpsi dan kualitas penggunaan dana desa sudah meningkat menjadi 97.65 persen. Kemudian pada 2017 meningkat lagi menjadi 98.54 persen.
"Peningkatan perembesan ini memperlihatkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Puan Maharani.
Dalam sambutannya, Puan Maharani memaparkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memasuki tahun yang ke-4. Pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun.
Tercatat pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20.67 triliun, meningkat menjadi Rp 46.98 triliun pada 2016. Kemudian pada 2017 menjadi Rp 60 trilirun dan pada 2018 naik lagi menjadi Rp 60 triliun.
justify;">
"Tahun 2019, Insya Allah akan ditingkatkan kembali menjadi Rp 73 triliun," tambah Puan.
 |
| Menko PMK Puan Maharani menjelaskan capaian penggunaan dana desa dalam rapat koordinasi pengendalian acara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan, Senin (9/10/2018). [DOK Humas Kemenko PMK] |
Selain alokasi yang terus meningkat selama 4 tahun, dana desa juga telah bisa membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antaranya pembangunan 158.618 kilometer (KM) jalan desa, 1.028 KM jembatan, ribuan pasar, dan Badan perjuangan milik desa (BUMDes). Kemudian pembangunan sarana air higienis, PAUD, Posyandu, Polindes, MCK dan dana infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa.
"Dengan tercukupi infrastruktur dasar di banyak desa, pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa," tambah Puan Maharani.
Adapun terkait pemanfaatan dana desa, Presiden Jokowi menunjukkan arahan semoga dana desa benar-benar menunjukkan efek bagi masyarakat.
"Ingat dana desa sebaiknya dibelanjakan di desa tersebut. Kaprikornus nantinya mampu menggerakkan ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Jangan hingga justru dibelanjakan di kota alasannya adalah nanti yang menikmati justru kota," ujar Presiden Jokowi.
Sebagai info, selain Menko PMK rakor tersebut dihadiri pula oleh Menteri Kemendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Rakor dihadiri juga oleh anggota dewan perwakilan rakyat RI/DPD, 3.000 pendamping desa, kader penggagas Posyandu, kader aktivis Paud, Kepala Dinas dan lain sebagainya. ***