Transparansi Informasi Anggaran Tempat Di Kurun Digital

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKmp1ku9Rec3pET-DHhjQnrGBlYltSK8GL6EUZXUrPjU2lqwEXMAc-IiwHQtEj3mLa07UqGWau25ShwDgwIalJGnauGiNe0RRvlG3glsIV58sDof4gV6D9B0gw-l78zGBFaJwFGIRC-k/s1600/20170512-Transparansi-Informasi-Anggaran-Daerah-di-Era-Digital.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOKmp1ku9Rec3pET-DHhjQnrGBlYltSK8GL6EUZXUrPjU2lqwEXMAc-IiwHQtEj3mLa07UqGWau25ShwDgwIalJGnauGiNe0RRvlG3glsIV58sDof4gV6D9B0gw-l78zGBFaJwFGIRC-k/s1600/20170512-Transparansi-Informasi-Anggaran-Daerah-di-Era-Digital.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta. Perkembangan teknologi info telah menempatkan website menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran gosip. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan gosip kepada warga. Oleh akibatnya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya ialah penyajian info mengenai pengelolaan anggaran tempat. </div> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tulisan ini dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan dana pembangunan pemerintah. Selain itu, warga didorong untuk dapat memahami seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Terbukanya akses isu sendiri merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Beberapa perbaikan harus dilakukan, mulai dari pembenahan eksistensi website agar mampu diakses dengan baik hingga penyajian hidangan dan kelengkapan penyajian gosip itu sendiri. Peningkatan kualitas penyajian info anggaran diperlukan mampu dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perkembangan penggunaan website oleh pemerintah kawasan kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia, lalu diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Inpres No. 3 Tahun 2003 menjabarkan dengan terang tahapan di bagian seni manajemen Pengembangan E-Government. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan website tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgOdEQwHR0It7vRTnmVJmEGUSgZVzYHnFsSroLKlzWmjUC-6lr-ZHb78qQBeJ7BJY96QJGE4dygknWQ1pcqp-F88-FfkP5av8bU2EgnKEP0cstwcBruHjLBDQBU9R7hHtpSRrxT_aQxBo/s1600/20170512-tingkat-pengembangan-e-gov.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgOdEQwHR0It7vRTnmVJmEGUSgZVzYHnFsSroLKlzWmjUC-6lr-ZHb78qQBeJ7BJY96QJGE4dygknWQ1pcqp-F88-FfkP5av8bU2EgnKEP0cstwcBruHjLBDQBU9R7hHtpSRrxT_aQxBo/s1600/20170512-tingkat-pengembangan-e-gov.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ihwal Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada pada dasarnya mengamanatkan setiap tubuh publik wajib untuk membuka saluran bagi setiap pemohon untuk memperoleh gosip publik, terkecuali beberapa isu tertentu yang menyangkut ketahanan negara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 9 UU No.14/2008 ini mengamanatkan bahwa setiap tubuh publik wajib mengumumkan isu publik secara terpola, dan salah satunya yakni gosip mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun menyebutkan bahwa penyebaran info publik disampaikan dengan cara yang gampang dijangkau dan dalam bahasa yang gampang dipahami.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam rangka pengelolaan berita publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 perihal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah kawasan. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan perihal rencana aksi, yakni Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri ialah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Keluaran dari agresi tesebut yaitu jumlah publikasi data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui website nasional Kemendagri dan masing-masing Pemerintah Daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk menindaklanjuti Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaannya. Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan hidangan content dengan nama  "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" dalam website resmi pemerintah provinsi yang terdiri dari 12 items data mutakhir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9ZrSryBGPbycTPl_AcSM6BcdOBk_exsEKXbN-ysxJ1uDcT-Jv57-ljq3xo3LY2WLn9Pmwa3HLsxBN-3Ga5hIr86BoqymtOn2cTzHGivx-ELmjw4x9m48NMUM1vaXCUUqG1ZZNSrCA-Q/s1600/20170512-paramaeter-ketersediaan-data-update.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9ZrSryBGPbycTPl_AcSM6BcdOBk_exsEKXbN-ysxJ1uDcT-Jv57-ljq3xo3LY2WLn9Pmwa3HLsxBN-3Ga5hIr86BoqymtOn2cTzHGivx-ELmjw4x9m48NMUM1vaXCUUqG1ZZNSrCA-Q/s1600/20170512-paramaeter-ketersediaan-data-update.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Diktum Keempat Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk melakukan hal sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol> <li>Menyediakan sarana dalam bentuk website resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi yang belum memiliki website resmi dan hidangan konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", diwajibkan paling lambat tanggal 31 Mei 2012.</li> <li>Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki website resmi, diinstruksikan supaya menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" paling lambat tanggal 31 Mei 2012.</li> </ol> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya, Diktum Kelima dan Keenam yaitu mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar mempublikasikan data mutakhir di dalam sajian konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Di dalam konten tersebut meliputi:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol> <li>Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li> <li>Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perda ihwal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>Peraturan Daerah wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perda wacana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> <li>Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li> <li>Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li> <li>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemda.</li> </ol> <br /> <div style="text-align: center;"> [***]</div> </div>

Transparansi Informasi Anggaran Tempat Di Kurun Digital

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indo...

+ Read more »

Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6nWwlHdB6LEWJqnxkkETPpXoWOmj7doCNUYn_psaDesavtSe03IM_FAtpzKgFqSHJ5KDAA9B_utsDi8bScYCBcb_zOBIF30-gGLnXEDxoKYzsVFysE-95huDFZ6wy1ppMN9pzNyhpVKQ/s1600/20160430_kurs-dollar-dan-rupiah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6nWwlHdB6LEWJqnxkkETPpXoWOmj7doCNUYn_psaDesavtSe03IM_FAtpzKgFqSHJ5KDAA9B_utsDi8bScYCBcb_zOBIF30-gGLnXEDxoKYzsVFysE-95huDFZ6wy1ppMN9pzNyhpVKQ/s1600/20160430_kurs-dollar-dan-rupiah.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Masalah Pengelolaan Keuangan Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari erat. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa ketika ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akhir pertolongan dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah (pusat). Ini menunujukkan bahwa Pemerintah serius memajukan desa sekaligus bukti pemenuhan komitmen politik Jokowi -JK pada era kampanye pilpres tahun 2014 kemudian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun good will Pemerintah ini butuh support dari seluruh stakeholders, supaya tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi wacana desa. Jika tidak, niscaya pengelolaan keuangan desa akan mengalami problem serius ke depannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Pengelolaan Keuangan Desa</h3> <div style="text-align: justify;"> Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (sentra), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keungan Provinsi serta pendapatan orisinil desa (PADes).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti aneka macam petunjuk peraturan perundang-seruan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan acara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh terang dan point pertama yang patut kita pahami bersama ialah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya wacana desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.</div> <h3 style="text-align: justify;"> <br />Masalah Keuangan Desa</h3> <div style="text-align: justify;"> Menurut saya, ada beberapa duduk perkara dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa hingga saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan aktivitas dan keuangan desa. Hampir semua perundang-seruan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh positif yaitu tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup perihal daftar kewenangan menurut hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup perihal teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, contohnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup wacana pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedua, ketiadaan anggaran. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka ialah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada bantuan mereka. Pengabaian atas jasa mereka mampu saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan banyak sekali stakeholders yang ada di desa. Apalagi ketika ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir biar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama ini, Design & RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis selalu diabaikan. Yang diutamakan oleh pemerintah desa ialah formalitasnya. Soal kebenaraan isi, itu urusan kemudian. Bagi mereka yang penting sasaran bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan. Bagi saya, ini sesuatu yang asing.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bagaimana mungkin kita mengelola dana dalam jumlah besar, sementara membelanjakan materi, alat, dan upah tidak ada yang hitung RAB-nya. Syukur bila di desa ada warga yang hebat di bidang infrastruktur. Pengalaman saya selama terlibat bersama PNPM-MPd, sulit sekali kita menemukan kader teknik atau warga yang mempunyai kemampuan dan janji tinggi untuk mau berguru menguasai bidang teknik. Persoalan yang sering kita temukan di lapangan adalah masih banyak administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum dikerjakan, contohnya LPPD maupun LKPj.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keempat, pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan mekanisme regular. Yang diutamakan hanyalah tugas Badan Permusyawaratan Desa/BPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Usul Saran</h3> <div style="text-align: justify;"> Pengelolaan keuangan desa bagi saya bergotong-royong tidak ada masalah. Jika semua regulasi yang belum mengatur secara terang dibuat sedetail mungkin melalui aneka macam peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Sepanjang kita bisa menyiapkan perangkat peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa niscaya tepat target.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa yakni dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa. Tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui IST, OJT dan bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Harus terang sumber anggaran untuk insentif bagi para tim pengelola keuangan desa. Satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa tidak mampu paham dan menjadi mampu dengan sendirinya. Tanpa ada intervensi aktual dan pendampingan, hingga kapapun pemerintah desa tidak akan tahu. Kita dilarang melaksanakan pembiaran terhadap pemerintah desa. Di sinilah pemerintah daerah dan pendamping profesional harus hadir..</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Artinya, para pimpinan SKPD sebagai pembantu bupati wajib menyediakan segala perangkat aturan yang dapat membantu pemerintah desa, mendesain anggaran, serta memberi telaahan yang konstruktif. Kaprikornus tidak mesti semua menunggu perintah bupati. Jika semua menuggu, niscaya jelas terlambat. Sudah saatnya, para pimpinan SKPD harus lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis pengelolaan keuangan desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejalan dengan besarnya cita-cita publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemerintah tempat juga mestinya mulai melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh pengelolaan keuangan desa atau membangun Community Based Monitoring (CBM).*</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber: http://kupang.tribunnews.com/, 8 April 2016 19:12 "Masalah Pengelolaan Keuangan Desa" oleh Kristo Relianus (Mantan Asisten Faskab PNPM-MPd Kab. Sikka).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa

Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengam...

+ Read more »

Memandirikan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW05uLSU_9UlMorLaMNLEd36_60GtAPDELYw65McQnZkyDU6_r1yIpfqaixQHb51WOb0gIVeQ2iO49L5VLAYoY7uLwAjg2XylUHPb0oMzotmhE4Kmkp73DEAO0zwJZ_1VCL6e2VDRSgnY/s1600/20151217_Dana-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW05uLSU_9UlMorLaMNLEd36_60GtAPDELYw65McQnZkyDU6_r1yIpfqaixQHb51WOb0gIVeQ2iO49L5VLAYoY7uLwAjg2XylUHPb0oMzotmhE4Kmkp73DEAO0zwJZ_1VCL6e2VDRSgnY/s1600/20151217_Dana-Desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi Dana Desa</td></tr> </tbody></table> Kesangsian akan efektivitas Dana Desa berpangkal kepada prasangka kelemahan pengelolaan keuangan pemerintah desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apalagi keluar peraturan-peraturan main yang berlawanan sebagai buah perseteruan tanpa ujung antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Cermin Kemandirian</h3> <div style="text-align: justify;"> Amanat tertulis Presiden Soekarno untuk Dewan Perancang Nasional 1959 serta pidato Presiden Soeharto menjelang Repelita I mengagungkan desa sebagai basis keswadayaan bangsa. Namun, kalau ketika ini menanam cermin kemandirian desa di depan kinerja keuangan, mirip iming-iming kampanye dana desa, yang terlihat justru buah ketergantungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemerosotan swadaya masyarakat desa dimulai awal 1980-an. Derasnya dana santunan desa semenjak 1981, mengikuti penetrasi proyek infrastruktur pedesaan 1970-an, telah membalik proporsi pendapatan asli desa dari semula sekitar 80 persen menjadi hanya 20 persen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejak itu ketergantungan keuangan desa menetap secara struktural. Survei Keuangan Desa 2009-2013 oleh Badan Pusat Statistik senantiasa menyajikan proporsi pendapatan dan belanja desa yang relatif sama setiap tahun. Pendapatan asli desa berkisar 20 persen, pinjaman keuangan pemerintah hampir 40 persen, dan alokasi dana desa lebih 35 persen. Sisanya santunan swasta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun ini guyuran dana desa Rp 20 triliun, menukikkan proporsi swadaya masyarakat tinggal 12 persen. Sebaliknya proporsi dana desa terangkat sampai 60 persen dari pendapatan. Jumlah dana desa pada 2015 setara dengan pendapatan seluruh desa di Indonesia pada 2013.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hingga menuju komitmen Rp 1,4 miliar per desa, dominasi dana desa bakal kian lebih banyak didominasi. Jelaslah prospek kemandirian desa tidak akan terpenuhi lewat anggaran pendapatan, tetapi masih berpeluang tercapai melalui anggaran belanja.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelanjaan rasional tecermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Desa 2009-2013. Silpa meningkat lebih dua kali lipat, semula Rp 119 miliar menjadi Rp 527 miliar. Meskipun peningkatan Silpa kerap didiskusikan pemda dan desa, tetapi belum diputuskan solusi penyimpanan Silpa yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan kawasan tersebut. Ketakjelasan hukum selama ini mematikan embel-embel motor penggagas pembangunan desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Proporsi belanja pegawai masih tinggi, namun cenderung menurun. Pada 2009 mencapai 45 persen lalu 39 persen pada 2013. Penurunan proporsi tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan tahunan setiap desa, yakni dari 141 juta menjadi 254 juta. Dengan teladan yang sama, diperkirakan lonjakan <b>pendapatan desa </b>empat kali lipat tahun ini menurunkan secara drastis proporsi belanja pegawai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdapat 33 persen belanja modal pada 2013, meningkat 31 persen dari 2010. Dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini mengindikasikan upaya peningkatan <b>aset desa</b>. Jika ditambahkan belanja pemberdayaan masyarakat 26 persen, terbaca porsi pengeluaran pemerintah desa didominasi aktivitas pembangunan. Oleh alasannya adalah itu, lonjakan dana desa berpeluang memeratakan pembangunan nasional.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Konflik Celaka</h3> <div style="text-align: justify;"> Sekarang desa mempunyai dua pengatur yang sayangnya terus berkonflik, yakni Kemendesa PDTT dan Kemendagri. Kedua kementerian telah mengeluarkan aturan keuangan yang saling menafikan pihak lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No 60/2014, dana desa akan tersalur 40 persen (Rp 8 triliun) pada April, kemudian Agustus tersalur 40 persen (Rp 8 triliun), dan November 20 persen (Rp 4 triliun).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5/2015, mulai Pasal 5, dana desa diprioritaskan hanya untuk aspek pembangunan. Menurut Perpres 12/2015, tugas kementerian ini memang pada aspek pembangunan desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rumusan prioritas dana desa tersebut menafikan pembiayaan operasional pemerintah desa. Artinya menghilangkan tugas Kemendagri untuk menguatkan pemerintah desa sesuai Perpres 11/2015. Padahal, dalam UU 6/2014, PP 43/2014, dan PP 60/2014 wacana Anggaran Desa yang Bersumber dari APBN terang tertulis <b>fungsi dana desa untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan</b>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di pihak lain, Peraturan Mendagri No 113/2014, Pasal 10, membedakan antara transfer "dana desa" dari pemerintah pusat dan "alokasi dana desa" via pemda. Pembedaan keduanya dapat dilihat sebagai upaya balik mengatur prioritas penggunaan transfer dana ke desa. Padahal, UU No 6/2014 hanya mengenal alokasi dana desa untuk kedua pengertian tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Perlu Segera Direvisi</h3> <div style="text-align: justify;"> Perseteruan kedua kementerian menyulitkan pemerintah desa dalam memakai dan menyusun pertanggungjawaban dana desa berikut anggaran pendapatan dan belanja desa mulai Juli 2015. Pemerintah desa akan terjerat kesalahan nomenklatur peraturan salah satu atau kedua kementerian, ketika menggunakan 84 persen pendapatan desa yang mengucur dari pemerintah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, kalau menentukan mengabaikan dana transfer pemerintah, preseden keberhasilan <b>pengelolaan keuangan desa</b> menjadi percuma dan risikonya merugikan warga desa sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh alasannya adalah itu, aneka macam peraturan pemerintah dan menteri yang berlawanan dari UU No 6/2014 harus segera direvisi. Mungkin perlu juga menunjuk pejabat gres atau lembaga lain yang dapat saling berkoordinasi guna <b>memandirikan desa</b>. [***]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <code>Sumber: harian Kompas edisi 4 April 2015, di halaman 7 dengan judul "Memandirikan Keuangan Desa" oleh Ivanovich Agusta (Sosiolog Pedesaan IPB Bogor).</code></div>

Memandirikan Keuangan Desa

Ilustrasi Dana Desa Kesangsian akan efektivitas Dana Desa berpangkal kepada prasangka kelemahan pengelolaan keuangan pemerintah desa. ...

+ Read more »