KPK Geledah Kantor Gedung Sekertariat Pemprov JATIM

<p><b><span style="font-size: medium;">HOT NEWS</span> , </b><i>21 Desember</i> petang hari <b>KPK</b> menggeledah kantor <b>Sekertariat Pemprov JATIM</b> menurut adi karyono bahwa penggeledahan petang hari kemarin berkaitan kasus suap yang melibatkan Wakil<b> DPRD </b>JATIM  Sahat Tua Simanjuntak<b> </b>politisi dari partai Golkar<b> </b>pada 14 desember lalu.<br /><br /><br /><br /><br />            Salah satunya terdapat staf ahli sahat yang bernama Rusdi<b> </b>dan sjuga Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang sekaligus merupakan koordinator <b>POKMAS </b>(Kelompok Masyarakat)<b> </b>yang mengelola dana yang di berikan oleh Pemerintah JATIM untuk di salurkan ke beberapa daerah ini berkisaran 7,8 Trilliun yang telah di lakukan penahanan oleh <b>KPK </b> di <i> Jakarta</i>.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe8pQYznJUEqKe-uEZcaXvAXwZOF9V0OUVxsCTjUggUHq2xVV30ZF9k_GauJKoqpkW9QlmyQ0hNphmI-B6v-msf-iyQTiKeiX8nueg-ilGaWCEDmoI843GHFdU65Twg4o5xNWb3QxMGdw2oYEWNLkIedyIsnLcgopMZxiKWUgO5eizU0PDUqWQksM/s700/detik.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="700" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe8pQYznJUEqKe-uEZcaXvAXwZOF9V0OUVxsCTjUggUHq2xVV30ZF9k_GauJKoqpkW9QlmyQ0hNphmI-B6v-msf-iyQTiKeiX8nueg-ilGaWCEDmoI843GHFdU65Twg4o5xNWb3QxMGdw2oYEWNLkIedyIsnLcgopMZxiKWUgO5eizU0PDUqWQksM/s320/detik.jpeg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span> </span><span style="font-size: x-small;">(<i>Sumber gambar : news.detik.com)</i></span></div><div><p>dari informasi yang di terima praktek ini telah berlangsung sejak 2021 lalu, ini juga akan di kembangkan oleh <b>KPK </b>karena dana yang akan cair pada 2023 dan 2024 dengan nominal yang sangat variatif.<br />berkaitan dengan kasus ini penyidik dari <b>KPK</b> menemukan beberapa bukti yang telah di temukan yaitu  sejumlah koper yang di dapaktan dari ruangan <i>Sekdaprov </i>dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur.</p><p>Emil Elistianto Dardak (Wakil Gubernur JATIM) yang di duga juga tersangkut kasus ini saat penggeledahan berlangsung sedang berada di Jakarta mewakili Khofifah (Gubernur Jatim) dalam agenda rapat nasional Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementrian Keuangan lanjut ke penganugrahan penanganan bencana dan acara HUT Hanura.<br /><br />Terkait dengan proses ini mantan Bupati Treanggalek itu (Emil Elistianto Dardak) menanggapi dan menghormati langkah KPK yang berlangsung selama 7 jam.<br /><br />"Pada prinsipnya kami hormati proses yang dilakukan KPK. Prinsipnya kami siap bekerja sama yang terbaik dengan KPK," kata Emil Dardak.</p></div>

KPK Geledah Kantor Gedung Sekertariat Pemprov JATIM

HOT NEWS , 21 Desember petang hari KPK menggeledah kantor Sekertariat Pemprov JATIM menurut adi karyono bahwa penggeledahan petang hari ...

+ Read more »

Kpk Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surati para Kepala Desa di seluruh Indonesia terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa. Surat KPK dengan nomor : B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tersebut berisi himbauan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa.<br /> <a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br /> Humbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa melalui Surat KPK kepada Kepala Desa tersebut berisi 6 butir imbauan. Berikut ini isi surat KPK kepada Kepala Desa terebut:<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdA3rUHjIDBawfxJEhziwoOAr9g0OUIgOhH5kPTWo0eMGMna5xVStOle-tbLc4roM5hxKb9opfafOrxKrdnjgz9MSZ3tJCTNo_YafghYoaKWPNGpo3r6gzV_6cznm5qWWi5TWES2EEGxGj/s1600/20161025-kpk-surati-kepala-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdA3rUHjIDBawfxJEhziwoOAr9g0OUIgOhH5kPTWo0eMGMna5xVStOle-tbLc4roM5hxKb9opfafOrxKrdnjgz9MSZ3tJCTNo_YafghYoaKWPNGpo3r6gzV_6cznm5qWWi5TWES2EEGxGj/s1600/20161025-kpk-surati-kepala-desa.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bab dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh alasannya adalah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh abdnegara pemerintah desa biar :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak meimbulkan permasalahan aturan di kemudian hari.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Memahami dengan baik dan memakai <u><b>aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b></u> yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan Keuangan Desa termasuk Dana Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gotong royong dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Mendorong partisipasi masyarakat supaya melaksanakan pengawasan dan melaporkan gosip serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi: </div> <div style="text-align: justify;"> Telepon: 1500040 </div> <div style="text-align: justify;"> SMS: 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040 </div> <div style="text-align: justify;"> Website: satgas.kemendesa.go.id.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis contohnya di Kantor Desa atau tempat-daerah lain yang mudah dibaca oleh masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa dalam menjalankan amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.</div> <br /> ***</div>

Kpk Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) surati para Kepala Desa di seluruh Indonesia terkait Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa. Sura...

+ Read more »