Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa empat tahun Pembangunan Desa dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo - Yusuf Kalla mengalami keberasilan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia.
Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (12/12) tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018.
Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.
Jika melihat sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 adalah mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mampu berdiri diatas kaki sendiri. Dengan demikian, target yang ada dalam RPJMN telah terlampaui pada tahun 2018 ini.
Atas keberhasilan dalam mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan desa berdikari. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa maupun acara pembangunan desa lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para
Kepala Daerah dan Desa serta masyarakat dalam membangun desanya.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia," katanya.
Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui mirip di Indonesia Timur, Menteri Eko memberikan bahwa acara dana desa maupun program lainnya yang masuk ke desa akan sulit bila tidak ada pemberian infrastruktur jalan atau saluran jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan materi bakar minyak dengan harga terjangkau yang sampai ketika ini pemerintah masih terus memprioritaskan supaya proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar desa terus semakin berkembang dan mampu berdiri diatas kaki sendiri.
Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimis bahwa status desa tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan bila semangat untuk membangun desa mampu terus dipertahankan.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia," katanya.
Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui mirip di Indonesia Timur, Menteri Eko memberikan bahwa acara dana desa maupun program lainnya yang masuk ke desa akan sulit bila tidak ada pemberian infrastruktur jalan atau saluran jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan materi bakar minyak dengan harga terjangkau yang sampai ketika ini pemerintah masih terus memprioritaskan supaya proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar desa terus semakin berkembang dan mampu berdiri diatas kaki sendiri.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto memberikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi desa 2018 yang salah satu tujuannya adalah mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia. IPD ini ialah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.
Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini ialah ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh 3 kategori ialah Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan desa berdikari.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut desa tertinggal berkurang sebesar 6.518.
"Artinya, banyak sekali pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dengan berkurangnya desa tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berdikari.
"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik aneka macam problem yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mampu berdiri diatas kaki sendiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis," katanya.(*/Kemendes)
Pendataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut desa tertinggal berkurang sebesar 6.518.
"Artinya, banyak sekali pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dengan berkurangnya desa tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berdikari.
"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik aneka macam problem yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mampu berdiri diatas kaki sendiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis," katanya.(*/Kemendes)