Pemerintah Desa: Hasil penelusuran untuk jenis-jenis-kewenangan-desa-dalam-uu

Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri jenis-jenis-kewenangan-desa-dalam-uu. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b style="font-family: Verdana, sans-serif;">1. Pengantar</b><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Perdebatan soal bentuk dan jenis <a href="https://www.blogger.com/search?q=kewenangan-lokal-berskala-desa" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kewenangan lokal desa</span></a> menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal sampai ketika ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan kawasan merasa keberatan atas banyaknya kewenangan yang dimiliki desa, dan pada dikala yang sama, pemerintah pusat melalui UU No. 23/2014 mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan perijinan dan pendidikan SLTA. Atas kondisi tersebut, masing-masing tempat seringkali menafsirkan sendiri soal kewenangan yang dimiliki desa tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut mempunyai konsekwensi pribadi dan tidak pribadi terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Pada saat yang sama, tata kelola desa berada dalam dua kutub kewenangan yang bersifat hirarkis.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s1600/kemenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="462" data-original-width="715" height="257" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJBmJZ2mZqD7SE9kEqJKEooBWxtX4zPZcTPXBBxYmeEUhHOw833u5ewNRwJtnxPfG4a9NwGFeXvj4Bm5Qo6NA2GkprNdxMohQeNnQq9pPf24KitkYrRXC4JWNrVLYOt4LCgsbkfZz00Y/s400/kemenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pertama, kewenangan di bidang pemerintahan berada di kutub kendali Kementerian Dalam Negeri, kedua, kewenangan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan di bawah naungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua kutub tersebut saling berebut saling berebut kendali terhadap desa, hal ini bisa dilihat dari aneka macam dokumen kebijakan yang di terbitkan oleh dua kementerian tersebut yang saling overlapting (tumpang tindih). Kondisi ini tentu sangat “mengganggu” kewenangan yang bersifat rekognisi yang dimiliki desa. Atas dilema tersebut, penulis sedikit membeberkan sekaligus memetakan kewenangan yang dimiliki desa, sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sekedar merefresh ingatan bahwa dalam UU No.6/2014 tersebut pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa “Desa yakni desa dan desa budbahasa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal permintaan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Defenisi tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantif ihwal kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai akreditasi (bukan santunan) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah tempat terhadap keberadaan desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan Desa yang dijelaskan dalam UU No.6/2014 bahwa kewenangan desa ialah “kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan dan adab istiadat Desa”.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengakuan soal empat kewenangan tersebut, jikalau di konteks-kan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tempat, maka posisi otonomi desa, secara politik yaitu equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan peran pembantuan juga dilaksanakan di desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan kata lain, posisi politik dan anggaran desa jikalau dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah tempat bila berhadapan dengan pemerintah pusat.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Memahami Kewenangan</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bab yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, alasannya adalah suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, mirip peraturan perundang-undangan.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997), Perihal kewenangan mampu dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara, mirip halnya desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang desa yaitu kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan korelasi dan perbuatan hukum[1]</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, seperti halnya bagi desa. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas yakni wewenang, adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan wewenang, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memperlihatkan perintah atau bertindak untuk menghipnotis tindakan orang lain, semoga sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan[2]. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian ihwal “tunjangan wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority yakni proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melaksanakan peran tertentu.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki desa merupakan proses delegation of authoritydan proses decentralization of powerdilaksanakan melalui langkah-langkah konstitusional.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang yakni kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak aturan publik”[3].</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika merujuk pada defenisi UU No. 6/2014, maka kewenangan menurut hak asal ajakan yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pinjaman dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini tentu saja berbeda dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul alasannya adalah perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>3. Apa Saja Ruang Lingkup Kewenangan Berdasarkan Hak Asal –Usul?</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">UU No. 6/2014 merupakan lompatan besar adanya pengesahan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, alasannya membuka terusan dan kekerabatan antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini kekerabatan tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan penemuan desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui UU No. 6/2014, khususnya Permendes No.1/2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal seruan Desa mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. sistem organisasi perangkat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. sistem organisasi masyarakat adat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c.  training kelembagaan masyarakat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pelatihan forum dan aturan akhlak;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah kas Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang memakai sebutan setempat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengelolaan tanah bengkok;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. pengelolaan tanah pecatu;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">i.  pengelolaan tanah titisara; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">j.  pengembangan peran masyarakat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal usul desa tersebut di atas ( point a sampai j) tidak lagi (sekedar) mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi positif soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa yakni, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut mampu progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal undangan desa, pada Pasal 3 (Permendes No. 1/2015), juga dijelaskan soal kewenangan menurut hak asal ajakan Desa budpekerti mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat akhlak;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. pranata hukum etika;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pemilikan hak tradisional;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. pengelolaan tanah kas Desa budpekerti;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. pengelolaan tanah ulayat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa budpekerti;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">g. pengisian jabatan kepala Desa adab dan perangkat Desa etika; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">h. periode jabatan kepala Desa adab.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Decentralization of power dan delegation of authority dalam UU No. 6/2014 diperkuat dengan prinsip rekognisi. Artinya siapapun dalam NKRI ini, termasuk pemerintah pusat memperlihatkan pengukuhan terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki desa, dimana konsekwensi dari pengakuan tersebut, adanya jaminan politik-anggaran desa menjadi bagian dari penganggaran nasional (APBN). Hal ini juga yang mandatkan dalam Pasal 14, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Apa itu Kewenangan Lokal Berskala Desa?</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain menunjukkan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, negara juga menawarkan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini di atur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. kewenangan yang mengutamakan acara pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. aktivitas yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">e. program acara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-seruan perihal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan lokal berskala desa tersebut (poin a sampai f) merupakan bentuk koreksi kritis terhadap perangai kebijakan pemerintah kawasan (yang selama ini) menyebabkan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek. Pengakuan kewenangan lokal berskala desa, juga menjadi solusi alternatif meretas masalah terjadinya overlapting acara dan kebijakan antar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat ihwal desa. Melalui kewenangan lokal berskala desa tersebut, pemerintah sentra menawarkan warning kepada pemerintah daerah biar tidak lagi “mengakibatkan desa sebagai lokasi proyek” pembangunan. Perencanaan pembangunan yang di rancang oleh Satuan Kerja Pemda (SKPD) dilarang mengambil alih kewenangan desa, dan demikian sebaliknya, bahwa desa dalam merencanakan pembangunan desa, tidak boleh mengambil kewenangan yang seharusnya menjadi porsi pemerintah kabupaten atau provinsi.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal ini seperti yang dipertegas pada Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. bidang pemerintahan Desa,</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. kemasyarakatan Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemberdayaan masyarakat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. penetapan dan penegasan batas Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan sistem administrasi dan isu Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. penetapan perangkat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. penetapan BUM Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. penetapan APB Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. penetapan peraturan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. penetapan kolaborasi antar-Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. bantuan izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pendataan potensi Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. tunjangan izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. penetapan Desa dalam keadaan darurat mirip insiden peristiwa, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">20. pengelolaan arsip Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pelayanan dasar Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. sarana dan prasarana Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 10 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengelolaan dan training Posyandu melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) perlindungan kuliner tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup higienis dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. training dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aksara b antara lain meliputi:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pembangunan dan pemeliharaan jalan perjuangan tani;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan energi gres dan terbarukan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan akses untuk budidaya perikanan; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pembangunan dan pengelolaan kawasan pelelangan ikan milik Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan sketsa ikan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. pengembangan benih lokal;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pengembangan ternak secara kolektif;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">13. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">14. pembangunan dan pengelolaan tambatan bahtera;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">15. pengelolaan padang gembala;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">16. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">17. pengelolaan balai benih ikan;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 13 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melaksanakan mediasi di Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. melestarikan dan menyebarkan tolong-menolong masyarakat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 abjad d antara lain:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. pengembangan seni budaya lokal;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga etika;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan 4) kelompok masyarakat lain di Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">4. tunjangan santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat budbahasa, dan difabel;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk menawarkan sumbangan aturan kepada warga masyarakat Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">10. peningkatan kapasitas melalui training perjuangan ekonomi Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok wanita; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan pemberian anak; 9) kelompok perjaka; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>5. Bagaimana Cara Mengindentifikasi Kewenangan Desa?</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. inventarisasi daftar acara berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat tempat atau program-acara satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. identifikasi dan inventarisasi acara pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dalam hal identifikasi tersebut, Desa melakukan identifikasi terhadap aktivitas yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. Untuk memastikan hal tersebut, maka desa membentuk tim pengkajian dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi mencakup:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal permintaan dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa;</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada abjad b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hasil rancangan daftar kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, serta Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota kepada Desa, yang diikuti proses fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Peran kepala desa dan BPD menjadi sangat penting dalam urusan pengkajian dan inventarisasi serta identifikasi kewenangan tersebut, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa:</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">“Kepala Desa bantu-membantu BPD harus melibatkan masyarakat Desa melaksanakan musyawarah untuk memilih kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa”.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 20, bahwa kepala Desa bantu-membantu BPD dapat menambah jenis kewenangan menurut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Serta Kepala Desa memutuskan Peraturan Desa wacana kewenangan menurut hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa (pasal 21).</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>6. Pungutan Desa yang di larang dan di bolehkan</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (2) Jasa layanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan kewenangan melaksanakan pungutan, sesuai Pasal 23 (1) disebutkan bahwa Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha mirip pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan bahtera, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. </span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(2) Desa mampu menyebarkan dan memperoleh bagi hasil dari perjuangan bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>7. Penutup</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal seruan dan kewenangan desa berskala lokal desa, merupakan bentuk dan jenis kewenangan yang diakui oleh negara dalam rangka mempercepat proses DESA MEMBANGUN INDONESIA. Oleh alasannya itu desa harus mempunyai doktrin diri dan optimisme dalam menata dan membangun dirinya. Keberhasilan desa untuk berdiri dari keterpurukan dan keterbelakangan dikala seluruh stakeholders desa bersatu, bantu-membantu menjalankan seluruh kewenangan yang dimilikinya secara konsisten untuk kepentingan bersama, bukan untuk membangun kejayaan segelintir orang apalagi untuk kepentingan kepala desa dan perangkat desa semata.</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penulis ialah Pendobrak Desa</span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><i>Sumber: https://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-menurut-uu-desa/</i></span></div>

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

1. Pengantar Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa menurut hak asal-permintaan, dan kewenangan desa berskala lokal samp...

+ Read more »

Jenis-Jenis Kewenangan Desa Dalam Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFKELBjl87nbW_T6ipmRMdHavYKaBoWwfoFrNXvZc1WUFham8ya1WUJSfdzCDmh-jcZZhFLovi6MjYs0wF7lLVfpvFnUozvvlW8SOG0_iNVNLoC5FaNs3GNOCuBsXB5w4wtZG33ixvvxM/s1600/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFKELBjl87nbW_T6ipmRMdHavYKaBoWwfoFrNXvZc1WUFham8ya1WUJSfdzCDmh-jcZZhFLovi6MjYs0wF7lLVfpvFnUozvvlW8SOG0_iNVNLoC5FaNs3GNOCuBsXB5w4wtZG33ixvvxM/s400/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" width="400" /></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa, Desa memiliki Empat Jenis kewenangan, yakni:</span><br />
<div>
<ol style="text-align: left;">
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan yang sudah ada menurut hak asal ajakan, </span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan lokal berskala Desa, </span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kabupaten/Kota, dan</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota.</span></li>
</ol>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan desa sebetulnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, ialah kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6/2014. </span><br />
<br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul</b></span><br />
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan/hak asal-permintaan sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak tradisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu memiliki kesamaan, yang intinya mencakup dua pengertian sekaligus.</span></div>
<div>
<b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div>
<div>
<b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pertama</b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">, hak-hak orisinil kala kemudian yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa sehabis lahir NKRI hingga sekarang. </span></div>
<div>
<b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></b></div>
<div>
<b style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kedua</b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">, hak-hak orisinil yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul?</b> </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan berdasarkan hak asal seruan </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.</span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Khusus kewenangan asal-undangan dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:</span><br />
<div>
<div>
<ol style="text-align: left;">
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah akhlak;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penyelesaian sengketa adab berdasarkan hukum akhlak yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan aturan budpekerti yang berlaku di Desa Adat; dan</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengembangan kehidupan aturan etika sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.</span></li>
</ol>
</div>
</div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan penjelasan perihal ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul maupun H</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">ak Asal Usul Desa Adat </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">telah diatur dalam </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #134f5c;">Permendes No.1 Tahun 2015 ihwal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa</span>. </span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal (2) </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Permendes No.1 Tahun 2015,</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> r</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">uang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa meliputi: </span></div>
<div>
<ol style="text-align: left;">
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sistem organisasi perangkat Desa;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sistem organisasi masyarakat adab;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembinaan kelembagaan masyarakat;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembinaan forum dan hukum budpekerti;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan tanah kas Desa;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang memakai sebutan setempat;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan tanah bengkok;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan tanah pecatu;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan tanah titisara; dan</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengembangan tugas masyarakat Desa.</span></li>
</ol>
<div>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pasal (3) Permendes No.1 Tahun 2015, ruang lingkup kewenangan menurut Hak Asal Usul Desa Adat meliputi:</span></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <br />
<div>
<ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">
<li>Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;</li>
<li>Pranata hukum adab;</li>
<li>Pemilikan hak tradisional;</li>
<li>Pengelolaan tanah kas Desa budpekerti;</li>
<li>Pengelolaan tanah ulayat;</li>
<li>Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa etika;</li>
<li>Pengisian jabatan kepala Desa etika dan perangkat Desa adab; dan</li>
<li>Masa jabatan kepala Desa akhlak.</li>
</span></ol>
<div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kewenangan menurut hak asal-permintaan desa memang sangat bermacam-macam di setiap tempat. </span></div>
</div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span></div>
</div>
</div>

Jenis-Jenis Kewenangan Desa Dalam Uu Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa, Desa memiliki Empat Jenis kewenangan, yakni: Kewenangan yang sudah ada menurut h...

+ Read more »

Kriteria Kewenangan Desa Etika

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat aturan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal undangan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s1600/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" imageanchor="1"><img alt="Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan  Kriteria Kewenangan Desa Adat" border="0" data-original-height="445" data-original-width="660" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTm5ngsnSGMQ_IY1ILkQYt6iZI2L1c_JdfM13NaA3-sxir3x5tjqgWlPk6squa0hc37R1qoE-wiFWH59tZGlR0WVln-YjG6aILbdafP6AoPRKsrhaFW8YVT-1z2yO9DirunlHMXvaJM8/s320/Permendagri_No.44_Tahun_2016_tentang+Kewenangan+Desa-01.jpg" title="Kriteria Kewenangan Desa Adat" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-permintaan, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ihwal Desa, diatur di Bab IV Kewenangan Desa yang mencakup 5 (lima) pasal, yakni pasal 18 hingga pasal 22. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sampai awal tahun 2016, Peraturan Menteri ini menjadi acuan legal dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah dalam menerbitkan Peraturan tentang Kewenangan Desa. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa</span></a>. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No. 44 tahun 2016. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Jenis kewenangan Desa sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 6 Permendagri No. 44/2016 berlaku <i>mutatis mutandis </i>bagi jenis kewenangan Desa Adat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adapun perincian kewenangan berdasarkan hak asal-ajakan Desa Adat, mencakup: </span></div> <div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan orisinil; </li> <li>Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah budbahasa; </li> <li>Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; </li> <li>Penyelesaian sengketa budbahasa berdasarkan aturan akhlak yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; </li> <li>Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan; </li> <li>Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut aturan etika yang berlaku di Desa Adat; dan </li> <li>Pengembangan kehidupan aturan akhlak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. </li> </ul> <div> Dalam penyelenggaraan hak asal undangan Desa Adat di atas paling sedikit meliputi:</div> </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><ul style="text-align: left;"> <li>Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat budbahasa; </li> <li>Pranata aturan budbahasa; </li> <li>Pemilikan hak tradisional; </li> <li>Pengelolaan tanah ulayat; </li> <li>Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;</li> <li>Pengelolaan tanah kas Desa Adat; </li> <li>Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan </li> <li>Masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.  </li> </ul> Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><u>Kriteria Kewenangan Desa Adat</u> </b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-seruan antara lain: </span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat; </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak sosial budaya  masyarakat Desa Adat; dan </span></li> <li><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  </span></li> </ul> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">(<a href="    /search?q=donwload-modul-pratugas-tenaga" target="_blank">D<span style="color: #134f5c;">onwload Modul Pratugas Tenaga Pendamping Profesional 2017</span></a>)</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adab beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini (Permendagri No. 44/2016), juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan tempat Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa mampu melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat menurut peraturan perundang-usul.  <br /> </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Informasi lengkap mampu dibaca dalam <a href="https://docs.google.com/document/d/11V9cI4D12LDq7D7lciEl1Z5SKvHH_DE2NCQpt98GtQQ/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 wacana Kewenangan Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><br /></u></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><u><i>Referensi:</i></u></span></div> </div> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Kemendesa, PDTT Tahun 2016.<br />Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.</span></div> </div>

Kriteria Kewenangan Desa Etika

Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatua...

+ Read more »

Batas Desa, Kewenangan, Dan Paradigma Baru Pemberdayaan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Mendiskusi kewenangan desa masih menjadi info menarik terlebih  ditingkat regulasi  masih menyisakan beberapa permasalahan dan perbedaan cara pandang terhadap UU Desa, terutama <a href="    /search?q=permendagri-nomor-1-tahun-2017-tentang"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Penataan Desa</span></a> yang dipandang telah menafikan prakarsa desa dalam penataan desa, serta beberapa permasalahan di tingkat tempat, masih minimnya kawasan  melaksanakan penataan kewenangan desa melalui peraturan kepala tempat. Persoalan tersebut agar menjadi sebuah dinamika yang menjadi pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi UU Desa.</span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYoPHmIvJQrNtc6Ft1-6dwuN5PDYK_P6h9RS6Cbtk5J4QpH-FYInkZg30vGjpL5OXwIukYbmNFQ_D5W9mGDIxKwfoO4Ss2inCLPPRe9tXLhSj4E2lO2Nq2-TrZirYMdyGRNLdeEjdiZPI/s1600/peta-partisipatif-desa-sumber-pendamping-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYoPHmIvJQrNtc6Ft1-6dwuN5PDYK_P6h9RS6Cbtk5J4QpH-FYInkZg30vGjpL5OXwIukYbmNFQ_D5W9mGDIxKwfoO4Ss2inCLPPRe9tXLhSj4E2lO2Nq2-TrZirYMdyGRNLdeEjdiZPI/s320/peta-partisipatif-desa-sumber-pendamping-desa.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #444444; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Penyusunan Peta Partisipatif/Foto: Pendampingdesa.or.id </span></td></tr> </tbody></table> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Hal menarik terkait kewenangan desa yakni terkait batas wilayah, sebagai dasar menata-kelola ruangan penguasaan dalam menjalankan serta menegakan kewenangan desa, yang berimplikasi kepada model pembangunan dan pemberdayaan di Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa berdasarkan <a href="    /search?q=permendagri-nomor-1-tahun-2017-tentang"><span style="color: #3d85c6;">UU Nomor 6 Tahun 2014</span></a> di definisikan ialah Desa adalah desa dan desa budbahasa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa, terang bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Makara yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dari defini Desa tersebut aku hanya ingin menggaris bawahi ihwal batas wilayah dan kewenangan desa, kewenangan tanpa adanya batas wilayah adalah absurd. Adanya kepastian dan penegasan batas wilayah dan kewenangan desa menjadi faktor penentu dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di Desa. Tentang kewenangan aku tidak mengupas lebih dalam alasannya Amanat UU Desa sudah terang, tinggal bagaimana melanjutkan pada tingkat regulasi dan implementasi disetiap level.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Batas wilayah adalah problem yang sangat pelik sampai dikala ini, bukan saja di dalam satu desa dan antar desa, tetapi dengan wilayah tempat hutan, perkebunan, pertambangan, dll baik dikuasai oleh Negara maupun Swasta/Private.  Persoalan yang muncul ditingkat masyarakat maupun kasasi sangat begitu komplek, dan senantiasa melahirkan permaslahan-permasalahan baru hingga saat ini belum mampu diselesaikan, dan hal tersebut menjadi konsern penggerak KPA dan jejaringnya untuk melakukan mediasi dan advokasi terhadap aneka macam permaslahan yang seringkali muncul tidak saja oleh masyarakat, tetapi pelanggaran oleh abdnegara negara, sampai menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, persoalan keamanan masyarakat, pelanggaran HAM, dll.  Sehingga duduk perkara agraria bukan sekedar rebutan lahan, tetapi sejatinya yakni masalah politik dan kedaulatan rakyat, bahkan kedaulatan Negara.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Desa selama ini mengenal batas daerahnya sebagai batas administratif dari suatu wilayah daratan dan perairan yang ada di wilayah Desa dan Kecamatan, yang dikelola oleh Pemda di dalam batas wilayahnya masing-masing berdasar kewenangannya. Penetapan dan penegasan batas desa merupakan cilkal bakal bagi penetapan dan penegasan batas wilayah yang diharapkan untuk proses pengambilan keputusan pembangunan dan kebijakan-kebijakan lainnya.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penegasan batas wilayah dilakukan dengan cara pemetaan yang dituangkan dalam bentuk peta desa ialah sebagai implementasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan <a href="    /search?q=permendagri-nomor-1-tahun-2017-tentang"><span style="color: #3d85c6;">Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</span></a>.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penegasan dan Penetapan Batas Desa menjadi strategis baik untuk kepentingan Desa, Pemerintah Daerah dan Pusat. Bagi Desa batas wilayah desa menjadi sangat penting dalam menerapkan pembangunan desa berbasis asset desa, batas wilayah desa menentukan seberapa penguasaan dan kepemilikan asset sebagai modal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Batas wilayah desa hanya bisa dilakukan dengan pemetaan dengan berbagai metode dengan melibatkan masyarakat, sehingga melahirkan peta partisipatif yang selanjutnya mampu dijadikan peta definitif oleh pemerintah daerah, dengan mengakui peta partisipatif sebagai peta indikatif, peta dasar untuk selanjutnya disempurnakan sesuai dengan kaidah pemetaan oleh pemerintah pusat dan tempat yang berperan sebagai walidata dalam pengelolaan peta dan data.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Seiring dengan Kebijakan Satu Peta yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.  Sudah seharusnya seluruh pemangku kepentingan pembangunan khususmya Desa, mampu memahami kebijakan ini sebagai momentum bagi desa untuk melaksanakan pemetaan partisipatif karena kebijakan ini menunjukkan peluang adanya legalisasi (rekognisi) dan adopsi data spasial partisipatif, yang bermanfaat bagi pemerintah dalam membantu menyelesaikan aneka macam masalah konflik atas lahan dan ruang dalam wilayah Desa maupun tempat perdesaan, sehingga sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 perihal Desa pada pasal 81 ayat 2 menegakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Selanjutnya pada pasal 84 ayat 1, Pembangunan tempat perdesaan  oleh Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota atau pihak ketiga yang terkait pemanfaatan asset desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintahan Desa. Dalam hal penetapan batas desa pada pasal 8 ayat 3 poin f, disebutkan bahwa batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa, ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Inilah  hal regulasi strategis yang semakin membuka ruang bagi desa untuk mengambil bagian dan mempunyai prakarsa dalam proses mengaktualisasikan Desa dalam kancah pembangunan daerah maupun Nasional.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><a href="    /search?q=permendagri-nomor-1-tahun-2017-tentang"><span style="color: #3d85c6;">UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</span></a> pada Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan 2 konsepsi, adalah: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 8) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, acara, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi duduk perkara dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 12).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Menurut Bito Wikantosa, Subdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Kementerian Desa, PDTT, pada Seminar Nasional Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan JKPP di Bogor menegaskan bahwa dalam kontek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, batas desa ataupun peta desa yang dilakukan secara partisipatif dapat membangun kesadaran kolektif di Desa, sekaligus mendorong perubahan kerangka pemberdayaan masyarakat desa serta membangun paradigma baru pembangunan desa yang selama ini cenderung bersifat “belanja anggaran” yang sekedar mengakomodir keinginan kelompok bahkan elite desa dalam memanfaatkan anggaran desa, tetapi melalui Kebijakan Satu Peta dengan pengukuhan pemetaan partisipatif di Desa mampu mengarahkan penggunaan anggaran desa untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki sebagai asset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Cara pandang dikala ini bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa senantiasa menitikberatkan pada pendekatan masalah dalam merumuskan program dan acara pada prioritas pembangunan desa, sehingga tidak heran cara pandang “belanja anggaran” menjadi paradigma yang dianut melekat selama ini. Hal tersebut dapat kita cermati dalam dokumen perencanaan desa baik RPJMDesa maupun RKPdesa yang belum pertanda optimalisasi penggunaan potensi Desa, hal tersebut ditenggarai model fasilitasi dalam proses musyawarah pembangunan desa masih mengedepankan pembahasan yang bersifat ajuan persoalan, keluhan, keinginan kelompok mayarakat bahkan elite bukan lagi telaah terhadap kondisi realitas desa secara utuh untuk membangun kemakmuran desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dana Desa sebagai bentuk Cash Transfer Negara seyogyanya  dipandang sebagai instrumen yang bisa menjembatani masyarakat desa dalam mengoptimalkan pengelolaan atas asset yang dimiliki. Menurut Borni Kurniawan, dalam Buku Pengelolaan Asset Desa,  setidaknya ada lima jenis asset desa yang saling komplementer dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa yakni, 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya keuangan, (termasuk dana desa), 3. Modal Fisik berupa infrastruktur yang sudah ada, 4. Modal Sosial berupa nilai-nilaimkehidupan masyarakat (bantu-membantu,dll) dan 5. Sumber daya insan, berupa kader-kader desa, pengusaha desa, dll.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pemetaan di Desa mampu mengidentifikasi seluruh potensi asset sebagaimana disebut diatas, hanya bagaimana proses pemetaan ini dilakukan dalam ruang wilayah desa, dengan kepastian tata batas sebagai ruang kekuasaan desa dalam mengelola assetnya. Perlu adanya  pengukuhan atas kerja-kerja partisipastif yang dilakukan masyarakat dan perlunya sinkronisasi oleh pemerintah tempat dalam memilih pelbagai tata batas desa, untuk menunjukkan kepastian aturan, serta koordinasi banyak sekali pihak sehingga tidak menjadikan permasalahan pada ketika proses pembangunan desa berlangsung. Pemetaan Desa partisipastif perlu political will pemerintah, sehingga baik pemerintah sentra dan tempat seyogyanya memberikan panduan sehingga pemetaan dilakukan dengan kaidah yang benar.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Peta partisipatif bahwasanya pemosisian masyarakat desa dalam pembangunan nasional, batas desa di wilayah masyarakat adab lebih mudah sebab batas teritorial secara geneolog masih hidup, sehingga untuk penataan desa akhlak lebih gampang alasannya salah satu syarat penataan desa budpekerti ialah batas desa. Pada basis desa pada umumnya penanda batas tradisional sudah hilang, sehingga mengacu pada batas desa berdasarkan atas peta manajemen yang ditetapkan supra desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Peta desa partisipatif harus mampu mendorong deklarasi kewenangan desa dan batas desa, hal tersebut perlu menerima perlindungan berbagai pihak, sehingga adanya jaminan atas kedaulatan dalam mengelola dan memanfaatkan asset Desa. Kebijakan Satu Peta, Satu Perencanaan dan Satu Anggaran mengakibatkan perencanaan desa berbasis data tunggal untuk pembangunan desa berbasis asset serta memperkuat konsolidasi anggaran melalui dana transfer ke desa. Dengan demikian Peran Pendamping Desa dan Tenaga Ahli P3MD yang ditugaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sudah saatnya bergerak tidak pada wilayah kerja-kerja teknokratik dan administratif  yang bersifat keproyekan, tetapi memperkuat Desa melalui penguatan basis data tunggal sebagai basis perencanaan desa, serta mendorong “Deklarasi Batas Desa dan Kewenangan Desa” untuk menjamin kepastian asset Desa dalam pembangunan desa berkelanjutan.[]</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: <a href="http://pendampingdesa.or.id/">Pendampingdesa.or.id</a></span></div> </div>

Batas Desa, Kewenangan, Dan Paradigma Baru Pemberdayaan

Mendiskusi kewenangan desa masih menjadi info menarik terlebih ditingkat regulasi masih menyisakan beberapa permasalahan dan perbedaan ca...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h2>
 A. Proses Penyusunan APB Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li>
<li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li>
<li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li>
<li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 B. STRUKTUR APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut disajikan format APB Desa: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div>
<h3>
 1. Pendapatan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div>
<ol type="a">
<li>Pendapatan Asli Daerah;</li>
<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li>
<li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa;</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li>
<li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li>
<li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li>
<li>Transfer</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain</li>
</ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4>
 a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div>
<h5>
 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5>
<div style="text-align: justify;">
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div>
<h5>
 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5>
<h5>
 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5>
<h5>
 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5>
<h4>
 b. Pendapatan Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div>
<ol type="(1)">
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li>
<li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
<h5>
 1) Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li>
<li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li>
<li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div>
<h5>
 2) Alokasi Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div>
<ul>
<li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li>
<li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:  </div>
<ul>
<li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li>
<li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div>
<h4>
 c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div>
<h3>
 2. Belanja Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li>
<li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-">
<li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li>
<li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div>
<h4>
 a. Kelompok Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div>
<ol type="1)">
<li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Bidang Belanja Tak Terduga</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div>
<h5>
 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li>
<li>Pendataan desa;</li>
<li>Penyusunan tata ruang desa;</li>
<li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li>
<li>Pengelolaan gosip desa;</li>
<li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li>
<li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:  <ol type="(a)">
<li>Tambatan perahu;</li>
<li>Jalan pemukiman;</li>
<li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li>
<li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li>
<li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li>
<li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Air bersih berskala desa;</li>
<li>Sanitasi l ingkungan;</li>
<li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li>
<li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Taman bacaan masyarakat;</li>
<li>Pendi dikan anak usia dini;</li>
<li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li>
<li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li>
<li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)">
<li>Pasar desa;</li>
<li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li>
<li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li>
<li>Pembibitan flora pangan;</li>
<li>Penggilingan padi;</li>
<li>Lumbung desa;</li>
<li>Pembukaan lahan pertanian;</li>
<li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li>
<li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li>
<li>Kapal penangkap ikan;</li>
<li>Cold storage (gudang pendingin); </li>
<li>Tempat pel elangan ikan;</li>
<li>Tambak garam; </li>
<li>Kandang ternak; </li>
<li>Instalasi biogas;</li>
<li>Mesin pakan ternak;</li>
<li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)">
<li>Penghijauan;</li>
<li>Pembuatan terasering;</li>
<li>Pemeliharaan hutan bakau;</li>
<li>Perlindungan mata air;</li>
<li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li>
<li>Perlindungan terumbu karang;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h5>
 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li>
<li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li>
<li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li>
<li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li>
<li>Pembinaan lembaga akhlak;</li>
<li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li>
<li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li>
<li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li>
<li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li>
<li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul>
<li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li>
<li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li>
<li>Kelompok wanita;</li>
<li>Kelompok tani;</li>
<li>Kelompok masyarakat miskin;</li>
<li>Kelompok nelayan;</li>
<li>Kelompok pengrajin; </li>
<li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li>
<li>Kelompok perjaka;</li>
<li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h5>
 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div>
<h4>
 b. Jenis Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div>
<h5>
 1) Belanja Pegawai</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div>
<h5>
 2) Belanja Barang dan Jasa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div>
<ul>
<li>Alat tulis kantor;</li>
<li>Benda pos;</li>
<li>Bahan/material;</li>
<li>Pemeliharaan;</li>
<li>Cetak/penggandaan;</li>
<li>Sewa kantor desa;</li>
<li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li>
<li>Makanan dan minuman rapat;</li>
<li>Pakaian dinas dan atributnya;</li>
<li>Perjalanan dinas;</li>
<li>Upah kerja;</li>
<li>Honorarium narasumber/jago;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Operasional BPD;</li>
<li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li>
<li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div>
<h5>
 3) Belanja Modal</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div>
<h3>
 3. Pembiayaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div>
<h4>
 a. Penerimaan Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div>
<h5>
 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5>
<div style="text-align: justify;">
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div>
<ul>
<li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li>
<li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li>
<li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li>
</ul>
<h5>
 2) Pencairan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div>
<h5>
 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div>
<h4>
 b. Pengeluaran Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div>
<h5>
 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div>
<ul>
<li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li>
<li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li>
<li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li>
<li>Sumber Dana Cadangan;</li>
<li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div>
<h5>
 2) Penyertaan Modal Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div>
<h2>
 C. PERUBAHAN APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div>
<ol type="a">
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li>
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan:  </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div>
<br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Memahami Kewenangan Desa Menurut Uu Desa

Jenis-Jenis Kewenangan Desa Dalam Uu Desa

Kriteria Kewenangan Desa Etika

Batas Desa, Kewenangan, Dan Paradigma Baru Pemberdayaan

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya