Pemerintah Desa: Hasil penelusuran untuk jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana

Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pajak ialah bantuan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara eksklusif dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJNUVfMViUCCyqSaZXgQoUmsq2HNylcUGXvNvOqkq3_vd82CLgy0nNfp6WxzJTiv9w3GoqECClOIoVJPV0bk0OOlYzYkDrRT71SeiOFnYAZfhyR0HbANd-4mlH1KvmC11X3bWWWLGENA/s1600/cara-bayar-pajak-desa-online.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online" border="0" data-original-height="461" data-original-width="670" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJNUVfMViUCCyqSaZXgQoUmsq2HNylcUGXvNvOqkq3_vd82CLgy0nNfp6WxzJTiv9w3GoqECClOIoVJPV0bk0OOlYzYkDrRT71SeiOFnYAZfhyR0HbANd-4mlH1KvmC11X3bWWWLGENA/s400/cara-bayar-pajak-desa-online.jpg" title="Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Salah satu kewajibannya Desa yaitu memungut pajak dan menyetor pajak yang telah dipungut ke kas negara.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tugas memungut, membukukan dan menyetor pajak-pajak atas tagihan yang dibayar ke negara ialah tugas bendahara desa. </span><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <b style="font-family: verdana, sans-serif;">Bayar Pajak Desa Melalui Online, Kenapa Tidak!</b><br /> <b style="font-family: verdana, sans-serif;"><br /></b> <br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Tanggungjawab pengelolaan dana desa pada prinsipnya sama dengan pengelolaan APBN/APBD pada umumnya termasuk dalam hal yang terkait dengan aspek perpajakannya. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dimana, ketentuan perpajakan yang selama ini berlaku bagi bendahara pemerintah juga berlaku bagi bendahara pemerintah desa. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Oleh alasannya adalah itu agar pengelolaan ADD berjalan transparan dan akuntabel penting kiranya supaya pegawanegeri pemerintah desa memperhatikan aspek perpajakan setiap transaksi/belanja yang melibatkan alokasi dana desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b><br /></b></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pembayaran pajak secara online menunjukkan sejumlah kemudahan dan keuntungan bagi wajib pajak (WP). </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kalau dulu ketika kita mau bayar pajak mesti harus mengisi Form Surat Pembayaran Pajak (SPP). </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kini, bayar pajak mampu dilakukan dengan gampang melalui sistem e-billing, </span><a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login" style="font-family: verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">DJP online</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Adapun, jenis-jenis pajak atas dana desa yang sering dibayar adalah pajak </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">PPH 21, PPH 22 dan PPH 23. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penjelasan lengkap wacana <a href="    /search?q=jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana"><span style="color: #3d85c6;">j</span></a></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href="    /search?q=jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana"><span style="color: #3d85c6;">enis-jenis pajak atas penggunaan Dana Desa</span></a>, sebagai berikut:</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /><b>1. Pajak PPh Pasal 21</b><br />Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>2. Pajak PPh Pasal 22</b><br />Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>3. Pajak PPh Pasal 23</b><br />Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa administrasi, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>4. Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</b><br />Pajak yang dipotong atas pembayaran :<br />1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan<br />2. Persewaan tanah dan atau bangunan<br />3. Jasa Konstruksi<br /><br /><b>5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</b><br />Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pedoman lengkap perihal Pajak atas Dana Desa, dapat <i>donwload</i> </span><a href="https://drive.google.com/file/d/1t-kINOzIBWXabzmrDpMvhj0ACaa5irG1/view" style="font-family: Verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">disini</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. Sedangka, terkait c</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">ara bayar pajak desa melalui sistem online, tutorialnya akan kita dibahas pada waktu lainnya. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div> <div> </div> </div>

Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online

Pajak ialah bantuan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tid...

+ Read more »

Penatausahaan Pendapatan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa"><b>Penatausahaan</b></a> pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa yaitu pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana aktivitas/kepala dusun) dan bank.<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a></div>
<h3>
 A. JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PA Desa mencakup Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Pendapatan Asli Desa</a>. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha misalnya yakni pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman keuntungan BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.<br />
<br />
Pendapatan yang berasal dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Hasil Aset Desa</a> antara lain tambatan bahtera, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset tersebut umumnya yakni berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yakni pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/akseptor manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. <br />
<br />
Sedangkan seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa. Prosedur penerimaan pendapatan sewa, <br />
retribusi, dan pungutan yaitu sebagai berikut.<br />
<span id="goog_173790473"></span><span id="goog_173790474"></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh46EfVCJgxb2K_W8OcgO5O_3v_gw6ZsbhyphenhyphenoGZ8cszKJJ_HhjPChRpL_PUg_GbdXNwbbu0D2Yj-W8O0vcvAsPsTzkOT82CTE0YS2hXi9rU2mvYCkg4lvdpTkZdYM1loTFAvVeST5Y8JJIA/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-retribusi-pungutan-dan-sewa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pungutan dan Sewa</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Swadaya dan partisipasi ialah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya ialah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat ialah santunan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan pribadi kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil adalah tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun lalu dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.<br />
<br />
Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas perlindungan-tunjangan baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau menurut RAB yang telah telah dibuat <br />
sebelumnya.<br />
<br />
Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa. Prosedur penerimaan yang berasal dari swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLzZVng2F2L3UEmns6wup3PVwN6axbq9SykYM0SAr8BvF0vZ2rGxPmzJMkjBaoCp9_I84oaioqtT-Vznh1Ikd0uHh1hLnq1K423sGkWAuAl5MyOf3Kat_Q2ma8UXGQKDr4EEH422ZIgp9W/s1600/20160808-prosedur-penerimaan-pendapatan-swadaya-masyarakat.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya Masyarakat</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain ialah pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pelaksana pungutan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.<br />
<br />
Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan bantuan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.</div>
<h4>
 2. Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan transfer desa terdiri dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">Dana Desa</a>; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau tunjangan keuangan kepada desa. <br />
<br />
Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa, yakni 10 hari sesudah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ihwal Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. <br />
<br />
Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.<br />
<br />
Untuk dana desa yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota, prosedur penyaluran beserta persyaratan pencairannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlWi0Rrjxn3KaTG17yttwOSAW1v5qFpDcRvbxiNheM8lk8HMuwqZyS0jbsXcrJpx8JX9L13FpuhAZpE4efiwxbmNSitdpgBHIERaWgk6AqZVSBjpda9IzAsRrPeB3kCiX_osIVN-B1hl3J/s1600/20160808-Prosedur-Penerimaan-Pendapatan-Transfer-dari-Provinsi-Kabupaten-Kota.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prosedur Penerimaan Pendapatan Transfer dari Provinsi Kabupaten Kota</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<h4>
 3. Pendapatan Lain-Lain</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai tersebut, oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain berupa kuitansi penerimaan.</div>
<h3>
 B. KODE REKENING PENDAPATAN DESA</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok pendapatan desa adalah:</div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PA Desa).</li>
<li>Pendapatan Transfer.</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain. </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan ialah:<br />
1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa), terdiri dari:<br />
a. Hasil Usaha<br />
b. Hasil Aset<br />
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong<br />
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa<br />
<br />
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:<br />
a. Dana Desa<br />
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah<br />
c. Alokasi Dana Desa (ADD)<br />
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi<br />
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota<br />
<br />
3. Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:<br />
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat<br />
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah<br />
<ol></ol>
Rincian hingga ke tingkat objek pendapatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. Leveling arahan rekening pendapatan desa ialah sebagai berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjer3uMWOmV33sq9qQY7v_k6qqpZ_PF8oFXGo_jpb9OwjZwLxwCLA2NS6H8-i94bFyfUbFHKTVzbhTO0AK9Eax6XulcqDxlyP0uaCr_ng48WR3rUuGNIa4Cf2OJdHYHKNYGe1_whiBarubS/s1600/20160808-leveling-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leveling Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kode rekening pendapatan hingga ke level objek pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3QtWaA9nGy4dxwacCg1fSGglMapYsQ0ZHshfrjHOtmL6btOPraESb0QH4xbppOTYeZyAzXHL8gHj4hblMm7yRd8OTnohnSqjj91u9aSvUmKMOxq-okRzUROxdtNaumMGIHMQEiDIPP_a/s1600/20160808-kode-rekening-pendapatan-desa.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kode Rekening Pendapatan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<h3>
 C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA</h3>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan <a href="https://www.blogger.com/search?q=penatausahaan-keuangan-desa">APB Desa</a>, Bendahara Desa menerima pendapatan antara lain berupa pendapatan sewa, pendapatan retribusi, pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat, pendapatan transfer, hibah, pertolongan dari pihak ketiga, dan pendapatan lainnya. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan berupa pencatatan ke dalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan pendapatan tersebut.<br />
<br />
Atas penerimaan tunai yang diterimanya, Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Bendahara Desa akan mendapat gosip dari bank berupa Nota Kredit. Berdasarkan nota kredit, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank. Penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib.<br />
<br />
Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pendapatan. Tujuannya yakni supaya diperoleh berita mengenai pendapatan menurut klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah acuan format Buku Rincian Pendapatan.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap selu Penatausahaan Pendapatan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNUhipMTBjphrw7Y1-DWcvkngptUC5emetyqwmp8irsZq1zYl04gZtS2t7rTUXPgNSiaHcGHZs8F7cJlwTayhcRGVISVM3GD2m9AbTBrCfpdxzteqnhciRsONMyVWp6lUb-LrvpDScwzU/s1600/20160808-buku-rincian-pendapatan.jpg" title="Penatausahaan Pendapatan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Buku Rincian Pendapatan</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak diatur mengenai Buku Rincian Pendapatan. Namun demikian buku pembantu ini penting dibentuk alasannya adalah mampu mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan. Sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi APB Desa.<br />
<br />
Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan. Namun pendapatan yang dicatat oleh Pelaksana Kegiatan yakni berupa penerimaan panjar (yang diterima dari Bendahara Desa) dan penerimaan dari swadaya masyarakat. Atas penerimaan berupa nonkas yang diterima dari masyarakat, Pelaksana Kegiatan harus mengkonversinya ke dalam nilai rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Selain itu Pelaksana Kegiatan juga harus menyusun Laporan Kegiatan sehabis aktivitas tamat dilaksanakan. ***</div>
</div>

Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa yakni proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan...

+ Read more »

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshlj1WXEtP232r1CZsMNRb4nGAXzuI9HTwrhjf9guCD64mpCCfpZ82m6UIVQr2WCpFlShvsS1ZqPS0gCxHkGxGTt410hJryka0X5QE-1IoESpHom2yRzC-I-nR1kRu7ECpjVnkTWj6I77/s1600/20160719-APB-Desa-Penganggaran-Keuangan-desa-.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Setelah <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan planning anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan aktivitas yang menjadi kewenangan desa. </div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<h2>
 A. Proses Penyusunan APB Desa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: </div>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan menyampaian anjuran anggaran aktivitas kepada Sekretaris Desa menurut <a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">RKP Desa</a> yang telah ditetapkan;</li>
<li style="text-align: justify;">Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa (RAPB Desa) dan memberikan kepada Kepala Desa;</li>
<li style="text-align: justify;">Kepala Desa selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa disepakati bersama paling lambat <b>bulan Oktober</b> tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;</li>
<li style="text-align: justify;">Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari semenjak disepakati untuk dievaluasi;</li>
<li><div style="text-align: justify;">
Bupati/Walikota memutuskan hasil penilaian Rancangan APB Desa paling usang 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ihwal APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menunjukkan hasil penilaian dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil penilaian Rancangan Peraturan Desa perihal APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-ajakan yang lebih tinggi Kepala Desa melaksanakan penyempurnaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak diterimanya hasil penilaian. Apabil a hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">Peraturan Desa ihwal APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Flowchart dan acara waktu penyusunan APB Desa mampu dilihat dalam gambar berikut:</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVaRUlIlNEaQ5_qmyjbvegeybQZiSFC_ef_BBQtxdhNVLGNRvaGfAzYScEr6_aGON8sKIJqzAw20094kmC-hl9DBsmlq0n6V3RE1lel2GLGGtS4rANAgearIBpMf5sna-B8Y6_JznMMufs/s1600/20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Flowchart Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penilaian Rancangan Peraturan Desa wacana APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIbby1Juon60DrjfgACpiD6TCZ0arOSVBqnIecyMoBnHFlV7BqcLeUp2R1vIqtIhmVC3ncvbHtbpLJbxU7U8thPgr2_vz2hktTzn-EXZ5Q2Ef9oH6jAh9yX6-xm74hfcLf9HkldZvlnRSf/s1600/20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Jadwal Penyusunan APB Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h2>
 B. STRUKTUR APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut disajikan format APB Desa: </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjdnnvXvUq7P5LpIudWgTKhDXnYqn28y71I7bAuslL47ESbh6-9VIQSnnpEWkCIInPOjN4mBsbjGfHSSOb-c7NyJcDh9ZEDyQgKpYNhT2wjB1YxA1WglXL6dOwsQhWWGKXFmblrO5_aEl8/s1600/20160719-format-apb-desa.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci aba-aba rekening belanja sampai Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.</div>
<h3>
 1. Pendapatan Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: </div>
<ol type="a">
<li>Pendapatan Asli Daerah;</li>
<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);</li>
<li>Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa;</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;</li>
<li>Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;</li>
<li>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari : </div>
<ol>
<li>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</li>
<li>Transfer</li>
<li>Pendapatan Lain-Lain</li>
</ol>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAR_BGtv89reTJr2Tv7WYZBJe5yCkFtNpO5t68ttK9yeijco4t-NHUMqQ304CN0bM0QGf8R43ogFq6x7xvNbFWzvKwJMSUkv6kTrzffFy0Igbeo_FIhMf75KSnk1TlbTu5PC2RwrQII0B/s1600/20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Aliran Masuk Keuangan Desa</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4>
 a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: </div>
<h5>
 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. </h5>
<div style="text-align: justify;">
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak memakai alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. </div>
<h5>
 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, kawasan pemandian umum dan jaringan irigasi.</h5>
<h5>
 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong contohnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.</h5>
<h5>
 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.</h5>
<h4>
 b. Pendapatan Transfer Desa</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: </div>
<ol type="(1)">
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;</li>
<li>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</li>
</ol>
<h5>
 1) Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/search?q=rkp-desa-rencana-kerja-pemerintah-desa">Dana Desa</a> yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang dimaksud alokasi dasar ialah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota memutuskan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa menurut alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana desa dilakukan secara sedikit demi sedikit pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Tahap I bulan April sebesar 40%.</li>
<li>Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.</li>
<li>Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling usang 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri mampu melaksanakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. </div>
<h5>
 2) Alokasi Dana Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah tempat kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bab dari Dana Perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten/Kota paling sedikit 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: </div>
<ul>
<li>Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.</li>
<li>Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara sedikit demi sedikit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan planning ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:  </div>
<ul>
<li>60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.</li>
<li>40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati final bulan Juli. </div>
<h5>
 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kawasan provinsi/kabupaten/kota mampu menunjukkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kawasan yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa peserta santunan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah tempat di desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah kawasan pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur / Bupati / Walikota memberikan info kepada Kepala Desa ihwal Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sehabis KUA/PPAS disepakati kepala kawasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. </div>
<h4>
 c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah</h4>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa. </div>
<h3>
 2. Belanja Desa</h3>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: </div>
<ul>
<li>Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.</li>
<li>Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: <ol type="-">
<li>Penghasilan tetap dan bantuan kepala desa dan perangkat desa;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li>
<li>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu pertolongan kelembagaan yang dipakai untuk operasional RT dan RW.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW didanai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan mencakup tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas yaitu kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. </div>
<h4>
 a. Kelompok Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, acara, dan jenis.</div>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan kelompok terdiri dari:</div>
<ol type="1)">
<li>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Bidang Belanja Tak Terduga</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam acara sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut: </div>
<h5>
 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Penetapan dan penegasan batas desa;</li>
<li>Pendataan desa;</li>
<li>Penyusunan tata ruang desa;</li>
<li>Penyelenggaraan musyawarah desa;</li>
<li>Pengelolaan gosip desa;</li>
<li>Penyelenggaraan perencanaan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa;</li>
<li>Penyelenggaraan kerjasama antar desa;</li>
<li>Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:  <ol type="(a)">
<li>Tambatan perahu;</li>
<li>Jalan pemukiman;</li>
<li>Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</li>
<li>Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li>
<li>Lingkungan permukiman masyarakat desa;</li>
<li>Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Air bersih berskala desa;</li>
<li>Sanitasi l ingkungan;</li>
<li>Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;</li>
<li>Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol type="(a)">
<li>Taman bacaan masyarakat;</li>
<li>Pendi dikan anak usia dini;</li>
<li>Balai training/acara berguru masyarakat;</li>
<li>Pengembangan dan pelatihan sanggar seni;</li>
<li>Sarana dan prasarana pendi dikan dan pembinaan l ainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: <ol type="(a)">
<li>Pasar desa;</li>
<li>Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;</li>
<li>Penguatan permodalan BUM Desa;</li>
<li>Pembibitan flora pangan;</li>
<li>Penggilingan padi;</li>
<li>Lumbung desa;</li>
<li>Pembukaan lahan pertanian;</li>
<li>Pengelolaan perjuangan hutan desa;</li>
<li>Kolam ikan dan pembenihan ikan;</li>
<li>Kapal penangkap ikan;</li>
<li>Cold storage (gudang pendingin); </li>
<li>Tempat pel elangan ikan;</li>
<li>Tambak garam; </li>
<li>Kandang ternak; </li>
<li>Instalasi biogas;</li>
<li>Mesin pakan ternak;</li>
<li>Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
<li>Pelestarian lingkungan hidup antara lain: <ol type="(a)">
<li>Penghijauan;</li>
<li>Pembuatan terasering;</li>
<li>Pemeliharaan hutan bakau;</li>
<li>Perlindungan mata air;</li>
<li>Pembersihan daerah al iran sungai;</li>
<li>Perlindungan terumbu karang;</li>
<li>Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h5>
 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pembinaan lembaga kemasyarakatan;</li>
<li>Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;</li>
<li>Pembinaan kerukunan umat beragama;</li>
<li>Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;</li>
<li>Pembinaan lembaga akhlak;</li>
<li>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan</li>
<li>Kegiatan lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
<h5>
 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:</h5>
<ul>
<li>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</li>
<li>Pelatihan teknologi tepat guna;</li>
<li>Pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;</li>
<li>Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul>
<li>Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li>
<li>Kelompok perjuangan ekonomi produktif;</li>
<li>Kelompok wanita;</li>
<li>Kelompok tani;</li>
<li>Kelompok masyarakat miskin;</li>
<li>Kelompok nelayan;</li>
<li>Kelompok pengrajin; </li>
<li>Kelompok pemerhati dan pinjaman anak;</li>
<li>Kelompok perjaka;</li>
<li>Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h5>
 5) Bidang Belanja Tak Terduga</h5>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diperlukan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan petaka, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa mampu melaksanakan belanja yang belum tersedia anggarannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibentuk Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. </div>
<h4>
 b. Jenis Belanja</h4>
<div style="text-align: justify;">
Klasifikasi Belanja menurut jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.</div>
<h5>
 1) Belanja Pegawai</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan pemberian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlindungan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.</div>
<h5>
 2) Belanja Barang dan Jasa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Barang dan Jasa dipakai untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:</div>
<ul>
<li>Alat tulis kantor;</li>
<li>Benda pos;</li>
<li>Bahan/material;</li>
<li>Pemeliharaan;</li>
<li>Cetak/penggandaan;</li>
<li>Sewa kantor desa;</li>
<li>Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;</li>
<li>Makanan dan minuman rapat;</li>
<li>Pakaian dinas dan atributnya;</li>
<li>Perjalanan dinas;</li>
<li>Upah kerja;</li>
<li>Honorarium narasumber/jago;</li>
<li>Operasional pemerintah desa;</li>
<li>Operasional BPD;</li>
<li>Insentif rukun tetangga /rukun warga;</li>
<li>Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah derma uang untuk operasional forum RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan peran pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan acara.</div>
<h5>
 3) Belanja Modal</h5>
<div style="text-align: justify;">
Belanja Modal dipakai untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk acara penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal ialah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.</div>
<h3>
 3. Pembiayaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis. Pembiayaan desa menurut kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.</div>
<h4>
 a. Penerimaan Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan Pembiayaan mencakup:</div>
<h5>
 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.</h5>
<div style="text-align: justify;">
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana acara lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dipakai untuk:</div>
<ul>
<li>Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</li>
<li>Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</li>
<li>Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan final tahun anggaran belum diselesaikan.</li>
</ul>
<h5>
 2) Pencairan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pencairan Dana Cadangan dipakai untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.</div>
<h5>
 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan dipakai untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</div>
<h4>
 b. Pengeluaran Pembiayaan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:</div>
<h5>
 1) Pembentukan Dana Cadangan</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai aktivitas yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:</div>
<ul>
<li>Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;</li>
<li>Program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Cadangan;</li>
<li>Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;</li>
<li>Sumber Dana Cadangan;</li>
<li>Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-permintaan.</div>
<h5>
 2) Penyertaan Modal Desa</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. </div>
<h2>
 C. PERUBAHAN APB DESA</h2>
<div style="text-align: justify;">
APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi: </div>
<ol type="a">
<li>Keadaan yang menimbulkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;</li>
<li>Keadaan yang mengakibatkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan;</li>
<li>Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau</li>
<li>Terjadi kejadian khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;</li>
<li>Perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan sesudah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa wacana perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa perihal Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan gambaran yang dapat digunakan sebagai teladan:  </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwDaj2Uxg3URXZXt2cucEwsU4R_dM14uxmTUf1zAcXLWtCFiqx6LYi83ZMob58y0KQxUNPmojSPuQGx6snb_QM9juy8yxqUfOUjo9q_YFvymrPMrQOtjS9O5lK6v9HU1lxIAGpvaVbrRrb/s1600/20160719-Format-Perubahan-APB-DESA.jpg" title="APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">Format Perubahan APB DESA</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" mirip pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten/Kota mampu mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci instruksi rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan tempat masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. *** </div>
<br /></div>

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan R...

+ Read more »

Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa

Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa

Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengam...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2019 JAKARTA - Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne...

+ Read more »

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Tkdd) Dalam ApbnTahun Anggaran 2019

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span sans-serif="" verdana="">Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat RI tanggal 31 Oktober 2018 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp2.461,11 triliun.</span><br />
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKH4pShpccNUdExLFs1yTBDfSu8Utelph7rRXJfg-hUNvwCos1dkAforFxIpMG8n7q0pROiGEfJ0BK6WpWP-xFK6iMoneHuILUVDwsF02-a1b6CSue6XXQ7ukF0Gr66yRUWG3T1ZlAxN4/s1600/Rincian-Alokasi-TKDD-APBN-2019-900x400.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019" border="0" data-original-height="411" data-original-width="740" height="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKH4pShpccNUdExLFs1yTBDfSu8Utelph7rRXJfg-hUNvwCos1dkAforFxIpMG8n7q0pROiGEfJ0BK6WpWP-xFK6iMoneHuILUVDwsF02-a1b6CSue6XXQ7ukF0Gr66yRUWG3T1ZlAxN4/s640/Rincian-Alokasi-TKDD-APBN-2019-900x400.jpg" title="Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019" width="640" /></a></div>
<div>
<br />
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Salah satu bab penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke kawasan sebesar Rp756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp70,0 triliun. Adapun transfer ke daerah meliputi:</span></div>
<div>
<br />
<ul style="text-align: left;">
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b> sebesar Rp106,35 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp52,44 triliun dan DBH SDA sebesar Rp53,91 triliun;</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b> sebesar Rp417,87 triliun, termasuk DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp 3,00 triliun bagi 8.212 kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik</b>) sebesar Rp69,33 triliun, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp43,60 triliun meliputi 11 bidang, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp19,02 triliun mencakup 10 bidang, DAK Fisik Afirmasi sebesar 6,69 triliun meliputi 5 bidang.</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Alokasi Khusus Nonfisik</b> sebesar Rp131,04 triliun, meliputi 12 jenis DAK Nonfisik, termasuk penambahan 4 jenis dana baru mencakup BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Otsus</b>, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,18 triliun.</span></li>
<li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><b>Dana Insentif Daerah (DID)</b> sebesar Rp10 triliun, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.</span></li>
</ul>
<span sans-serif="" verdana="">Sedangkan <b>Dana Desa sebesar Rp70,0 triliun</b>, yang dialokasikan kepada kawasan melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui penyempurnaan bagan padat karya tunai, peningkatan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.</span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana=""><br /></span></div>
<div>
<span sans-serif="" verdana="">Rincian alokasi TKDD TA 2019 dapat diunduh melalui situs <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;"><b>djkp.kemenkeu.go.id</b></span></a>.</span></div>
</div>
</div>

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Tkdd) Dalam ApbnTahun Anggaran 2019

Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat RI tanggal 31 Oktober 2018 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja...

+ Read more »

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<b>Pengelolaan Keuangan Desa</b> sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri<b> (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018</b>. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri ihwal Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</div>
<h2>
 Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyYMUBjlMKIi-joKebP-oZDUX9VbJjb8T04ylzXHCERtLfhyphenhyphen3ooKrluyKDbHEU5EpJ7xdBUDWt8lH6j_O2Fja5Fe1mwyKSMOMtaxelWeFAks047KU8Wul-aaXlrKvIr4X0MQ38egx6YlQ6/s1600/20180508-02-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div>
<br />
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHpV4midoQyw_VmGl7ZHQrlGxPxa_FW16QvaYwTnDxohAezPjJg0ho4QIliEus0GL4kX3ztsnfH3KyhyphenhyphenT4DBPMN0qFY3-ttHqvWTvRRDQZB1ij_4B10cuXgUOSl4H2lf_RMnFSLv7rjEI5/s1600/20180508-03-Permendagri-80-2018-Isu-Strategis-Pengelolaan-Keuangan-Desa-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Definisi pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Definisi pengelolaan Keuangan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th><a href="https://ciburial.desa.id/sdm_downloads/permendagri-no-20-tahun-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/">Permendagri 20/2018</a></th>  </tr>
<tr>   <td>Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td>   <td>Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Azas Pengelolaan Keuangan Desa</h2>
Azas Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Keuangan desa dikelola menurut asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td>   <td>Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam kala 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.</td>   <td>APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam era 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Pengelola Keuangan Desa</h2>
Pengelola Keuangan Desa <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LsMbbP53nStYIhrgW5jfCQzBB97wJ78rxVBMQt6cyJta0xRsYxdVB_itnD9MB9r_oiHSSvEQLJP3iqmGzJRrzdSiCydmyZv54pV3Uu5aEaEksvmP-ZO2G2rWJzMN-FvHpjkhqEOOSvbK/s1600/20180508-07-Permendagri-80-2018-Pengelola-Keuangan-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Kepala Desa</h3>
Kepala Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.</td>   <td>Kepala Desa yakni PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.</td>   <td>Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.  Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Sekretaris Desa;</li>
<li>Kepala Seksi; dan</li>
<li>Bendahara Desa.</li>
</ul>
</td>   <td>PPKD terdiri atas:   <br />
<ul>
<li>Sekretaris Desa;</li>
<li>Kaur dan Kasi; dan</li>
<li>Kaur Keuangan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Sekretaris Desa</h3>
Sekretaris Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.</td>   <td>Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.</td>  </tr>
<tr>   <td>Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:  <br />
<ul>
<li>menyusun dan melakukan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;</li>
<li>menyusun Rancangan Peraturan Desa wacana APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;</li>
<li>melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan dalam APBDesa;</li>
<li>menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan</li>
<li>melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.</li>
</ul>
</td>   <td>Sekretaris Desa memiliki tugas:   <br />
<ul>
<li>mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa perihal APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa wacana Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;</li>
<li>mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan</li>
<li>mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:   <br />
<ul>
<li>melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;</li>
<li>melaksanakan verifikasi terhadap RAK Desa; dan</li>
<li>melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Kaur Keuangan dan Bendaharawan</h3>
Kaur Keuangan dan Bendaharawan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.</td>   <td>Kaur keuangan melakukan fungsi kebendaharaan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara mempunyai tugas: mendapatkan, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</td>   <td>Kaur keuangan mempunyai peran:   <br />
<ul>
<li>menyusun RAK Desa; dan</li>
<li>melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Kaur Keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h3>
 Pelaksana</h3>
Pelaksana <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana aktivitas sesuai dengan bidangnya.</td>   <td>Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana acara anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Seksi mempunyai tugas:   <br />
<ul>
<li>menyusun planning pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</li>
<li>melakukan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;</li>
<li>melakukan tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban anggaran belanja aktivitas;</li>
<li>mengendalikan pelaksanaan acara;</li>
<li>melaporkan perkembangan pelaksanaan acara kepada Kepala Desa; dan</li>
<li>menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan acara.</li>
</ul>
</td>   <td>Kaur dan Kasi memiliki peran:  <br />
<ul>
<li>melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>melakukan anggaran aktivitas sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</li>
<li>menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk aktivitas yang berada dalam bidang tugasnya; dan</li>
<li>menyusun laporan pelaksanaan acara sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)</h2>
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) <br />
<h3>
 Pendapatan Desa</h3>
Pendapatan Desa terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pendapatan Asli Desa</li>
<li>Transfer: <ul>
<li>Dana Desa;</li>
<li>Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>Alokasi Dana Desa (ADD);</li>
<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan</li>
<li>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</li>
</ul>
</li>
<li>Pendapatan lain-lain.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiy8ruGE_D1P0v8VRrVKQPyPFSMXZNjylWiYmNUGfYkP7wfHTLHnwSQgxy61Q_lfIskmYEB9odZYJggC5XZmXMpE5FYhX_11Np__YMkxuWBYofbchvX6JRhbYbgMwccx4qB9FsPjgduZH2/s1600/20180508-14-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Asli-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizU64rxG9IUCfDDTfUU3vx-zhySVa9zDUsMcUhsIFwRcOTj0XLvIi9MTBbzlTs8z21KqtnfirIAcmYcSOUkxOFOrRPYFwXC1tpaLHdp5v_5I3Ej6EzFtEJUH9LH2VAOU5c1uP7KDIeNbak/s1600/20180508-15-Permendagri-80-2018-Pendapatan-Lain-Lain.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Belanja Desa</h3>
Belanja Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan  kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.</td>   <td>Belanja Desa, adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>Belanja Tak Terduga.</li>
</ul>
</td>   <td>Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:  <br />
<ul>
<li>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li>
<li>Pelaksanaan Pembangunan Desa;</li>
<li>Pembinaan Kemasyarakatan Desa;</li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li>
<li>penanggulangan tragedi, keadaan darurat dan mendesak Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Klasifikasi belanja <u>dibagi dalam sub bidang dan kegiatan</u> sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoaRox3V7ScJ3-B_AXQUiNeZZwpSZ43eu8feg0ucRHb55EJfgdRS_FOCHOL-qZ1xMMi0cb62QSv79gyR0N_6Hks9DgEGPSVOs3LMlUVC5_tYGxP8WhDKSC8fYYj1IdpKmD8vXz9y9VaE3s/s1600/20180508-17-Permendagri-80-2018-Bidang-1.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LQb534FT79WG-wh2wonyQeSsLVIcf4fTrKwZiZ1eVZ7vDirFndTSK4AEKBXhSkgKGcrzBZK9T8W1LJhxSjbWYUaqEdjuoeW8lm6XJn2MkMTwzqq8e1bQzaSuSsHn3ambDDiTg5NaYKbb/s1600/20180508-18-Permendagri-80-2018-Bidang-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo_XYADgmcjBdxwmwPUGr8nVpvTbCEC8jtt_yUMw8UfS_trBXYE-Tu5SOSFbeI0jKOmZzvEKkwxtC4eZXMVt6AE5GzdDO6pSWoTdJmLnjR-Cggk5MZDqOWMP38gHx_SvyuS_4Z6KB1p65_/s1600/20180508-19-Permendagri-80-2018-Kode-Bidang-Sub-Bidang-dan-Kegiatan.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Jenis Belanja Desa</h3>
Jenis Belanja Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Pegawai;</td>   <td>Belanja Pegawai</td>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Barang dan Jasa; dan</td>   <td>Belanja Barang/Jasa;</td>  </tr>
<tr>   <td>Belanja Modal.</td>   <td>Belanja Modal; dan</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Belanja Tak Terduga.</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjo-ALzxcof-qgsLJ4_MA6taC8P4mWvYVuMeouwgCBFiofSiV-Tz1ns-YzwB6hziUzCGTgtq7Xmleg533oO4UVjfwhs_ENA9PwBeP9GwoVu-4MFgSj7dhFDfq9kqC5ETDm7akr-LAeFIzb/s1600/20180508-21-Permendagri-80-2018-Belanja-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h3>
 Pembiayaan Desa</h3>
Pembiayaan Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li>
<li>Pengeluaran Pembiayaan.</li>
</ul>
</td>   <td>Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:  <br />
<ul>
<li>Penerimaan Pembiayaan; dan</li>
<li>Pengeluaran Pembiayaan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Penerimaan Pembiyaan, mencakup:  <br />
<ul>
<li>Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;</li>
<li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li>
</ul>
</td>   <td>Penerimaan Pembiayaan, mencakup:  <br />
<ul>
<li>SiLPA tahun sebelumnya;</li>
<li>Pencairan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Penyertaan Modal Desa.</li>
</ul>
</td>   <td>Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>Pembentukan Dana Cadangan; dan</li>
<li>Penyertaan Modal</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpPIJkyDjNgtJOwDEBoQodTTepQjcULXexCcy7xwXRAX_qXZKfPheGrolCn9ZEqGeeGSgnOVuJSPpaI5S4DnhBGbxwTjt1OBdzcDkwJSepJe0E5pb78gkX09y-OaI9xPI6fENtxAnoTrg/s1600/20180508-23-Kode-Klasifikasi-Utama-Sub-Objek.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Pengelolaan Keuangan Desa </h2>
Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<ul>
<li>Pengelolaan Keuangan Desa mencakup: <ul>
<li>Perencanaan;</li>
<li>Pelaksanaan;</li>
<li>Penatausahaan;</li>
<li>Pelaporan; dan</li>
<li>Pertanggungjawaban;</li>
</ul>
</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas.</li>
<li>Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada dikala kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa mampu dilakukan dengan memakai sistem berita yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.</li>
</ul>
<h2>
 Perencanaan</h2>
Perencanaan <br />
<ul>
<li>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li>
<li>Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li>
<li>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: <ul>
<li>sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li>
<li>Prinsip Penyusunan APB Desa;</li>
<li>Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li>
<li>Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li>
<li>Hal-hal khusus lainnya.</li>
</ul>
</li>
<li>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqT5by9Rv3ySZm8UCczeHvWFi0EYkpncWCinUxtqbJhGBjtjgBhVm3O1WAYJVAiJvNSRijeZ3XOByllUwGOYtoVVNcz6h-Gjbf9lMA7LXK0ljw2ICpryhPthBiPVShHk1PimSxY9SLHR0H/s1600/20180508-28-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-1.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXQ-mDvg6n5eoj0X6-s4v_gcXVDX8sqvrlDVhIiNObHdOBX_afRWd7QyN0t7ViYNmVcMhZJtUkFYaT0Ru5tra3K-AndO-46yVsVDfWE2DOJEB9AJ_WDWUAX-b7PeBk2OfyeChwhmGki5dy/s1600/20180508-29-Alur-Proses-Penyususnan-Perdes-APB-Desa-2.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJCTdg_T_la0inZro0ftHhpSTkfuN0PShtqPzM0fNOeWweImYqEU89nqDP6GFcQanbgI4lkG-1WqQnTZkfCKshM-Fd3fRzKTwQnEIix5YCbnshe-3ZYPG504CJ2PuWHy4kwg_xjkFr5US/s1600/20180508-30-Format-Perdes-dan-Perkades.jpg" /></a></div>
  <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZQvtDHpOIYj5RuXsiSDD45e5fK-33B4LTfQQmyKaqG2rm-PeFopu477XjZ6w5iR4ae2R8w2r3v_f9sa2SPZZzQHFvrFy2s6UYYNkiHrN4eU9j-Yh6UbgJ6Ona_4QmgvVY4Zelsx0KINwS/s1600/20180508-31-Format-Rancangan-APB-Desa.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Perubahan Anggaran</h2>
<h3>
 Perubahan Perdes</h3>
Perubahan Peraturan Desa :  <br />
<ul>
<li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:  <ul>
<li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li>
<li>sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan dipakai dalam tahun berkenaan;</li>
<li>keadaan yang menjadikan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar acara, dan antar jenis belanja; dan</li>
<li>keadaan yang menjadikan SiLPA tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun anggaran berjalan.</li>
</ul>
</li>
<li>Perubahan APB Desa hanya mampu dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</li>
<li>Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.</li>
</ul>
<h3>
 Perubahan PerKaDes</h3>
Perubahan Peraturan Kepala Desa :  <br />
<ul>
<li>Pemerintah Desa mampu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa perihal perubahan klasifikasi APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa wacana Perubahan APB Desa ditetapkan.</li>
<li>Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa mampu dilakukan apabila terjadi:  <ul>
<li>penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;</li>
<li>keadaan yang menimbulkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;</li>
<li>kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.</li>
</ul>
</li>
<li>Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan klasifikasi APB Desa.</li>
</ul>
  <br />
<h2>
 Pelaksanaan</h2>
Pelaksanaan <br />
<h3>
 Rekening Kas Desa</h3>
Rekening Kas Desa <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.</td>   <td>Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</td>  </tr>
<tr>   <td>Khusus bagi desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</td>   <td>Rekening kas Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa</td>   <td>Desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di daerahnya, rekening kas Desa  dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.</td>   <td>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</td>  </tr>
</tbody></table>
Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.  <br />
<h3>
 DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des</h3>
DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des. <br />
<ul>
<li>Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana aktivitas anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja sesudah Peraturan Desa wacana APB Desa dan Peraturan Kepala Desa perihal Penjabaran APB Desa ditetapkan.</li>
<li>DPA terdiri atas:   <ul>
<li>Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan planning penarikan dana untuk acara yang telah dianggarkan.</li>
<li>Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana aktivitas anggaran.</li>
<li>Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap acara.</li>
</ul>
</li>
<li>Prosedur:   <ul>
<li>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja sehabis penugasan.</li>
<li>Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</li>
<li>Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
     <br />
<h3>
 Realisasi Penerimaan </h3>
Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara: <br />
<ul>
<li>disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li>
<li>disetor melalui bank lain, tubuh, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan</li>
<li>disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.</li>
</ul>
<h3>
 Realisasi Pengeluaran</h3>
Realisasi Pengeluaran. <br />
<ul>
<li>Kaur dan Kasi melakukan aktivitas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.</li>
<li>Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</li>
<li>Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.</li>
<li>Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan tolong-menolong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</li>
<li>Dalam hal pelaksanaan aktivitas tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap bisa.</li>
<li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-usul mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.</li>
</ul>
         <br />
<h2>
 Penatausahaan</h2>
Penatausahaan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.</td>   <td>Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Bendahara Desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap simpulan bulan secara tertib.</td>   <td>Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Kaur Keuangan wajib menciptakan buku pembantu kas umum yang terdiri atas:   <br />
<ul>
<li>buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li>
<li>buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan belahan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li>
<li>buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
    <br />
<h2>
 Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018</h2>
Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sesuai Permendagri 20/2018 <br />
<h3>
 Pelaporan</h3>
Pelaporan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Pasal 37 - Permendagri 113/2014</th>   <th>Pasal 68 dan 69 - Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa:   <br />
<ul>
<li>laporan semester pertama; dan</li>
<li>laporan semester final tahun.</li>
</ul>
</td>   <td>Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</td>   <td>Laporan semester pertama terdiri dari:  <br />
<ul>
<li>laporan pelaksanaan APB Desa; dan</li>
<li>laporan realisasi acara.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada simpulan bulan Juli tahun berjalan.</td>   <td>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan semester selesai tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.</td>   <td>Bupati/Wali Kota memberikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan Agustus tahun berjalan.</td>  </tr>
</tbody></table>
   <br />
<h3>
 Pertanggungjawaban</h3>
Pertanggungjawaban <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Pasal 38 - Permendagri 113/2014</th>   <th>Pasal 70 - Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap final tahun anggaran.</td>   <td>Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap simpulan tahun anggaran.</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</td>   <td>Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tamat tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td>Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:  <br />
<ul>
<li>format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;</li>
<li>format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan</li>
<li>format Laporan Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa.</li>
</ul>
</td>   <td>Peraturan Desa disertai dengan:  <br />
<ul>
<li>laporan keuangan, terdiri atas:  <ul>
<li>laporan realisasi APB Desa; dan</li>
<li>catatan atas laporan keuangan.</li>
</ul>
</li>
<li>laporan realisasi kegiatan; dan</li>
<li>daftar program sektoral, acara tempat dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li>
</ul>
</td>  </tr>
</tbody></table>
Pertanggungjawaban <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bab tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Pasal 39)</td>   <td>Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tamat tahun anggaran. (Pasal 71)</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang gampang diakses oleh masyarakat. (Pasal 40)</td>   <td>Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat ahad kedua Bulan April tahun berjalan. (Pasal 71)</td>  </tr>
<tr>   <td>Media isu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media gosip lainnya. (Pasal 40)</td>   <td>Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media isu. (Pasal 72)</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. (Pasal 41)</td>   <td>Informasi paling sedikit memuat: (Pasal 72)   <br />
<ul>
<li>laporan realisasi APB Desa;</li>
<li>laporan realisasi acara;</li>
<li>kegiatan yang belum tamat dan/atau tidak terealisasi;</li>
<li>sisa anggaran; dan</li>
<li>alamat pengaduan.</li>
</ul>
</td>  </tr>
<tr>   <td>Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah simpulan tahun anggaran berkenaan (Pasal 41)</td>   <td></td>  </tr>
</tbody></table>
  <br />
<h3>
 Bentuk Laporan Pertanggungjawaban</h3>
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban <br />
<ul>
<li>laporan keuangan, terdiri atas:   <ul>
<li>laporan realisasi APB Desa; dan</li>
<li>catatan atas laporan keuangan.</li>
</ul>
</li>
<li>laporan realisasi aktivitas; dan</li>
<li>daftar acara sektoral, acara daerah dan acara lainnya yang masuk ke Desa.</li>
</ul>
    <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLMeaOEWdcZ0RtVq73CIGbkIlZY-cXeKeFdNXOIOuIPgeotaESI3TH4HSRHp5aiJ2b3iiU13u3sbmCVq_-SB0zppEBr50v3IkW44amcqcKrWJl9tiGQN4s0xh45gMOIB-BeefXTXTz-vfR/s1600/20180508-80-Bentuk-Laporan-Pertanggungjawaban-daftar-program-sektoral-program-daerah.jpg" /></a></div>
  <br />
<h2>
 Pembinaan dan Pengawasan</h2>
Pembinaan dan Pengawasan <br />
<table><tbody>
<tr>   <th>Permendagri 113/2014</th>   <th>Permendagri 20/2018</th>  </tr>
<tr>   <td>Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi sumbangan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.</td>   <td>Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi.</td>  </tr>
<tr>   <td>Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.</td>   <td>Pemda Provinsi melakukan training dan pengawasan terhadap pinjaman dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bab dari hasil pajak kawasan dan retribusi tempat kabupaten/kota, dan dukungan keuangan kepada Desa.</td>  </tr>
<tr>   <td></td>   <td>Bupati/Wali Kota melaksanakan training dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.</td>  </tr>
</tbody></table>
<h2>
 Lain-Lain</h2>
Lain-Lain <br />
<ul>
<li>Kerugian Desa yang terjadi alasannya adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li>
<li>Ketentuan Peralihan:   <ul>
<li>Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku hingga tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</li>
<li>Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.</li>
<li>Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sesudah Peraturan Menteri ini ditetapkan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa, Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti selain dari pengaturan atas Permendagri 20/2018 yaitu: <br />
<ul>
<li>Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5:<br /> <ul>
<li>Kriteria musibah dan bencana sosial;</li>
<li>Kriteria acara yang mampu didanai untuk penanggulangan petaka dan peristiwa sosial;</li>
<li>Kriteria keadaan darurat;</li>
<li>Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;</li>
<li>Kriteria keadaan mendesak;</li>
<li>Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan</li>
<li>Tata cara penggunaan anggaran.</li>
</ul>
</li>
<li>Tata cara penyertaan modal:<br /> <ul>
<li>Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan</li>
<li>Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.</li>
</ul>
</li>
<li>Pedoman penyusunan APB Desa:<br /> <ul>
<li>Sinkronisasi kebijakan pemerintah tempat kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li>
<li>Prinsip penyusunan APB Desa;</li>
<li>Kebijakan penyusunan APB Desa;</li>
<li>Teknis penyusunan APB Desa; dan</li>
<li>Hal-hal khusus lainnya.</li>
</ul>
</li>
<li>Kriteria keadaan luar biasa.</li>
<li>Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa</li>
</ul>
<h3>
 Peraturan Bupati/Wali Kota yang berafiliasi dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa</h3>
Peraturan Bupati/Wali Kota yang bekerjasama dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa <br />
<ol>
<li>Kewenangan Desa</li>
<li>Pengadaan Barang/jasa di Desa</li>
<li>Standar Harga di Desa</li>
<li>Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD)</li>
<li>Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan.</li>
<li>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</li>
<li>Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa</li>
<li>Tata Cara Penyusunan APBDesa</li>
<li>Pengelolaan Aset Desa</li>
</ol>
</div>

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meru...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Cara Bayar Pajak Dana Desa Melalui Sistem Online

Penatausahaan Pendapatan Desa

Apb Desa - Penganggaran Keuangan Desa

Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa

Rincian Alokasi Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Dalam Apbn 2019

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Tkdd) Dalam ApbnTahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya