6 Prinsip Dalam Pengembangan Pembangunan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT8JTYoNqCv1131iVgXOf3T66NpU6cAHobQ0kNnv98jBCIm1A3monHjf_fY6E5gy1uzvWk2wijU1l02kFgUgqoDQo4pUwZuP9wv-48sgw3gteyhSeYQl6TBTwegu9rIytKI52G-TfBSg4/s1600/prinsip-utama-dalam-pembangunan-desa-uudesa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="600" height="291" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT8JTYoNqCv1131iVgXOf3T66NpU6cAHobQ0kNnv98jBCIm1A3monHjf_fY6E5gy1uzvWk2wijU1l02kFgUgqoDQo4pUwZuP9wv-48sgw3gteyhSeYQl6TBTwegu9rIytKI52G-TfBSg4/s400/prinsip-utama-dalam-pembangunan-desa-uudesa.jpg" width="400" /></a></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <span face="Verdana, sans-serif">Undang-Undang Desa memandatkan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial</span><span face="Verdana, sans-serif">.</span><div> <div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /><b>Setidaknya ada enam prinsip yang juga dianut dalam pengembangan pembangunan desa:</b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /><b>1. Pemberdayaan</b><br />Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang sosial budaya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan atau peluang tumbuh dan berkembangnya perjuangan-perjuangan ekonomi rakyat.</span><div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Pemberdayaan politik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bab dalam pengambilan keputusan pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya adalah menunjukkan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun iman diri, membangun kelembagaan sosial yang berdikari, membudayaakan ketaatan atas kesempatan yang telah diambil, memperlihatkan kesempatan kepada masyarakat untuk berguru dari pengalaman dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>2. Perlibatan perempuan</b><br />Selama ini wanita hanya diberi tugas atau peran yang banyak, tetapi jarang diberi hak dalam pengambilan keputusan. Perlibatan perempuan yang dimaksud dalam pembangunan desa, yakni menawarkan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.<br /><br /><b>3. Keterbukaan </b><br />Keterbukaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan berita. Dengan adanya keterbukaan akan melahirkan keyakinan, ketertutupan akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksana pembangunan. Masyarakat selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan sampai proses evaluasi pembangunan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>4. Keswedayaan</b><br />Pembangunan desa, intinya berasal dari masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Oleh alasannya adalah itu, prinsip keswadayaan tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan masyarakat untuk membiayai pembangunan tetapi juga harus dilihat dari sisi pemecahan masalah, pengelolaan dan prakarsa. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Dalam prinsip keswedayaan, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kalau ada pinjaman dari pemerintah, seperti dana desa sifatnya hanya sebagai stimulan dan perangsang yang sewaktu-waktu akan berakhir.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>5. Keberlanjutan</b><br />Pembangunan di desa jangan seperti orang merencanakan aktivitas pasar malam. Dimana, setelah pasarnya ditutup yang tinggal hanya lapangan kosong. Oleh sebab itu, perencanaan desa harus dirancang untuk keberlanjutan.</span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b><br /></b></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><b>6. Partisipasi</b><br />Partisipasi bukan hanya dipahami seberapa besar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan atau seberapa besar masyarakat bersedia membiayai pelaksanaan program pembangunan. </span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif"><br /></span></div> <div> <span face="Verdana, sans-serif">Partisipasi ialah adanya keterlibatan atau ikut sertanya masyarakat, dalam kegiatan pembangunan baik secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.</span><span face="Verdana, sans-serif">(DBR)</span></div> </div> </div> </div> </div>

6 Prinsip Dalam Pengembangan Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudk...

+ Read more »

Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sifat pengelolaan pembangunan desa mencakup banyak aspek dan mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak mampu dihindari bila metode perencanaan partisipatif yang diperkenalkan ke desa juga banyak jenisnya. </span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dengan banyak sekali macam metode atau cara perencanaan partisipatif ini tentu sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sesuai dengan kepentingannya.</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9dj7eITCcU8XbL7TWXeoGZwIGvg_Y20O_mVQV-PPFoZy2yAKlLCHcFMQZ8CLjlfqBiH3ZBL_Rs1SluSK8-Qm0u0RXZj9kyq2U7B6aEA3Jo0ca_EpCeUbm02LOChRhWP0h04naAYsDUTZR/s1600/Musyawarah-Di-Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sifat pengelolaan pembangunan desa meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan b Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif" border="0" data-original-height="349" data-original-width="510" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9dj7eITCcU8XbL7TWXeoGZwIGvg_Y20O_mVQV-PPFoZy2yAKlLCHcFMQZ8CLjlfqBiH3ZBL_Rs1SluSK8-Qm0u0RXZj9kyq2U7B6aEA3Jo0ca_EpCeUbm02LOChRhWP0h04naAYsDUTZR/s400/Musyawarah-Di-Desa.jpg" title="Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berbagai metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan tugas masyarakat, telah banyak dikenal. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Berikut beberapa metode perencanaan partisipatif:</span></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>1. Metode ZOPP</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Yaitu </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">sebuah perencanaan proyek yang berorentasi kepada tujuan. ZOPP yakni singkatan dari kata-kata Ziel (tujuan), Orienterte (berorentasi), Projekt (proyek), dan Planung (perencanaan).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu kajian permasalahan, kajian tujuan, kajian alternatif (pilihan-pilihan) dan kajian tugas.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian permasalahan;</i> dimaksudkan untuk menyidik masalah-persoalan yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian tujuan;</i> untuk meneliti tujuan-tujuan yang mampu dicapai sebagai balasan dari pemecahan masalah-persoalan tersebut.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian alternatif (pilihan-pilihan); </i>untuk memutuskan pendekatan proyek yang paling memberi keinginan untuk berasil.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Kajian tugas;</i> untuk mendata banyak sekali pihak (lembaga, kelompok masyarakat dan sebagainya) yang berkaitan dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Perencanaan dengan metode ZOPP mempuyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil dari perencanaan itu sangat tergantung pada info yang tersedia dan yang diberikan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Yaitu sebuah metode pendekatan berguru perihal kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian mencar ilmu di sini mempuyai arti yang luas, alasannya mencakup juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan bertindak. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Tujuan metode PRA (</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>Participatory Rural Appraisal</i>) yakni untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">PRA juga bertujuan memberdayaakan masyarakat, yaitu dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, lalu melakukan perencanaan dan tindakan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sedangkan prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan metode ZOPP. Perbedaanya, jika m</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">etode PRA penekanannya lebih pada proses berguru masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan acara.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penerapan metode PRA yakni untuk mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, biar mereka mampu menyusun rencana dan tindakan. </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode PRA bersifat terbuka untuk mendapatkan cara-cara dan metode baru yang dianggap cocok.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br /></b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">adalah sebuah metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat, pelaksanaanya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode ini dilaksanakan dengan menggali info terhadap hal-hal yang terjadi, lalu mengamati dan melakukan wawancara eksklusif. Semua informasi tersebur diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Metode RRA ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji-tindak untuk menyelaraskan antara cita-cita masyarakat dan penentu kebijakan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pada prinsipnya ketiga jenis metode perencanaan partisipatif tersebut, memiliki tujuan yang sama, yaitu memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Namun, metode perencanaan partisipatif yang telah ada ini, perlu diramu lebih sedemikian rupa dengan mendasarkan prinsip musyawarah dan bantu-membantu yang telah hidup berurat-berakar di masyarakat perdesaan. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i><br /></i></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><i>(Diringkas dari buku perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, P3MD, 1996).</i></span></div> </div> </div> </div>

Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif

Sifat pengelolaan pembangunan desa mencakup banyak aspek dan mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak mampu dihindari bila met...

+ Read more »

“Good Governance” Dan Dana Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pembangunan tempat dan desa menjadi salah satu jadwal pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita ketiga. Bunyinya, ”Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-tempat dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pembangunan selama ini fokus di perkotaan, sekarang di balik dari perdesaan.</span><div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxg3TQMxuHJ0u8KCSlGhKlNVQRPgtb_wIfs61zq4JWEQqMNrC1zho9qiACz7nugZjEP8hpiqeUdoJA5ziwSa5CNeLmBmo82eHRZYNiiBzCSNf4Fp_84RbM5tfI4AyFceJNubGYKD0zW8/s1600/good-governance-dana-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda pemerintahan Jokowi “Good Governance” dan Dana Desa" border="0" data-original-height="462" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUxg3TQMxuHJ0u8KCSlGhKlNVQRPgtb_wIfs61zq4JWEQqMNrC1zho9qiACz7nugZjEP8hpiqeUdoJA5ziwSa5CNeLmBmo82eHRZYNiiBzCSNf4Fp_84RbM5tfI4AyFceJNubGYKD0zW8/s400/good-governance-dana-desa.jpg" title="“Good Governance” dan Dana Desa" width="400" /></a></div> <div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Terkait pembangunan desa, Widjaja (2004) mengatakan desa yang otonom akan memberi ruang gerak luas perencanaan pembangunan. Dia tidak banyak terbebani acara kerja banyak sekali instansi dan pemerintah. Untuk melakukan otonomi desa segenap potensi baik kelembagaan, sumber daya alam, maupun insan harus dioptimalkan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Selama ini, desa mungkin lebih dijadikan objek pembangunan atau bahkan perhiasan penderita. Sonny Mumbunan (2010) mengatakan sekalipun desa merupakan tulang punggung republik, secara umum rapuh karena secara umum dikuasai bodoh dan miskin. Secara struktural, keterbelakangan dan kemiskinan mampu ditelusuri dari pembatasan terlembaga atas potensi desa. Pemberdayaan desa mampu dicapai, antara lain melalui politik fiskal yang secara sengaja memobilisasi sumber daya keuangan untuk dialokasikan ke desa. Mobilisasi sumber daya fiskal yang mengabdi pada tujuan-tujuan pengembangan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Realisasi Dana Desa terus naik dari 20,76 triliun rupiah pada 2015 menjadi 46,98 triliun rupiah tahun 2016. Kemudian menjadi 60 triliun tahun 2017 dan tahun depan diperkirakan mencapai 100 triliun. Namun demikian, peringatan awal mengenai penyalahgunaan dana desa sudah muncul. KPK pada 3 Agustus 2017 telah mendapatkan 362 laporan penyalahgunaan dana desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Beberapa kepala desa sudah diproses secara aturan, bahkan sudah masuk penjara alasannya termakan dana desa. Memang kecil dibanding peserta dana desa dari 74.000 desa. Pemerintah telah memutuskan good governance (GG) sebagai anutan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Bila prinsip-prinsipnya ditaati dengan baik, tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta clean and clear.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Namun, sampai kini impian tersebut jauh panggang dari api. Uang negara beredar di pusat-sentra kekuasaan provinsi dan kabupaten/kota tidak kunjung melahirkan pelayanan prima masyarakat yang menjadi tujuan GG.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sesuai dengan <a href=" /search?q=kumpulan-peraturan-desa-atau-gampong" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ihwal Desa</span></a>. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ayat (1) menyebabkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu, dalam Pasal 72 Ayat (1) disebutkan pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bab dari hasil pajak tempat dan retribusi daerah kabupaten/kota. Kemudian, dari alokasi dana desa yang merupakan bab dana perimbangan, sumbangan keuangan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Ada juga hibah dan tunjangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Dalam klarifikasi Pasal 72 Ayat (2), besaran alokasi anggaran pribadi ke desa, ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer ke kawasan (on top) secara bertahap. Dalam penyusunan dana desa dari APBN mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Rata-rata setiap desa akan menerima 1,4 miliar.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Pengalokasian dana desa dibutuhkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pengelolaan dana desa harus memenuhi kaidah GG yang menjadi anutan dalam tata kelola pemerintahan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>Prinsip GG</b></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Good dalam GG berarti menjunjung tinggi cita-cita atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan warga mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Kemudian juga berarti aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003).</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Baik-buruknya pemerintahan mampu dinilai jikalau telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip GG. Menurut UNDP, prinsip-prinsip GG adalah partisipasi warga, supremasi aturan, transparan, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Menurut Talcott Parson, ciri-ciri masyarakat desa (gemeinschaft) yakni afektivitas, yakni hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Wujudnya berupa bahu-membahu. Orientasi kolektif, artinya meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak (enggan) berbeda pendapat. Partikularisme, adalah semua yang berafiliasi khusus dengan daerah tertentu saja, perasaan subjektif, dan rasa kebersamaan.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Askripsi yaitu bekerjasama dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang disengaja. Namun, lebih merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keharusan. Kekaburan yaitu sesuatu yang tidak terang terutama dalam korelasi antarpribadi, tanpa ketegasan yang dinyatakan secara eksplisit.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kepala desa biasanya mengenal banyak warga. Sebaliknya, rakyat sangat mengenal kepala desa dan perangkatnya. Mereka lebih condong kepada relasi kekeluargaan daripada formal pemerintahan. Hubungan individual pamong dan warga juga sangat intensif nonformal. Mereka mampu berkomunikasi pribadi setiap saat.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Di Jawa, kepala desa dan perangkatnya dikenal dengan sebutan pamong desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pamong desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan (manajemen) desa. Namun, kata pamong sendiri mempunyai arti pengasuh, pendidik, dan pengurus. Maka, pamong desa harus menjalankan fungsi mengasuh, mendidik, dan mengurus warga. Inilah yang membuat seorang kepala desa dan perangkatnya harus bisa melayani warga 24 jam. Ciri afektif ini akan mendorong prinsip peduli pada stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam prinsip GG.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Kedekatan individual dan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari melahirkan kontrol sosial yang hidup menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Dalam sebuah desa mereka saling tahu sumber ekonomi setiap warga. Tanpa disadari pula telah eksis budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap desa, apalagi desa budbahasa. Kontrol sosial ini sangat efektif dan efisien.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Misalnya, ada seorang warga yang mendadak kehidupan ekonominya membubung tinggi. Ini akan menjadi pembicaraan warga. Secara cepat masyarakat tahu asal kekayaan tersebut. Kontrol sosial melekat ini menciptakan masyarakat desa akan sangat berhati-hati dalam bertindak, apalagi berbuat jahat. Budaya ini akan melahirkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum.</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sementara itu, prinsip berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan visi strategis terwujud dalam orientasi kolektif. Artinya, meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, enggan berbeda pendapat. Masyarakat desa terbiasa bermusyawarah untuk mufakat yang mengandung konsensus, kesetaraan dan visi strategis adalah bersama-sama. Prinsip bahu-membahu ini juga akan melahirkan kinerja yang efektif dan efisien. </span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Penulis Mahasiswa Program Doktoral IPDN Jakarta</span></div> <div> <span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Sumber: http://www.koran-jakarta.com.</span></div> </div> </div>

“Good Governance” Dan Dana Desa

Pembangunan tempat dan desa menjadi salah satu jadwal pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita ketiga. Bunyinya, ”Membangun Indonesia dari pin...

+ Read more »

Tujuan, Prinsip-Prinsip Dan Kelembagaan Bumdes

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM5dikHDP8aj2Szj3cGE_SepmnuE86nkd8U8aSWKnZyxra5_a_oxhUtppZwomN0Eh-UQVc1eXeRgmKGvlCi8mj0HlkOv9VHHnSSZgd75TFtchFuNIcyIGongaOAJYqht22_Ui8MVjEwFw/s1600/BUMDES-BUMG-GAMPONG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yakni Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa. </span><span sans-serif="" verdana="">P</span><span sans-serif="" verdana="">embentukan BUMDes telah diatur dalam <span style="color: #3d85c6;">Peraturan Kemendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Des</span><span style="color: #3d85c6;">a</span>.</span></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berikut penjelasan singkat wacana Tujuan Pendirian BUMDes, Prinsip-Prinsip BUMDes dan Kelambagaan BUMDes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div> <b style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">1. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</span></b><br /> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Meningkatkan perekonomian Desa;</li> <li>Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;</li> <li>Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiDesa;</li> <li>Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;</li> <li>Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;</li> <li>Membuka lapangan kerja;</li> <li>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan</li> <li>Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.</li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <b>2. Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)</b></span><br /> <div> <br /></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">BUM Desa merupakan sebuah tubuh yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:</span></div> <div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.</li> <li>BUM Desa ialah bersifat sosial (social interpreunership), tidak semata-mata mencari keuntungan.</li> <li>BUM Desa harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola dihentikan dari unsur pemerintahan desa.</li> <li>BUM Desa dihentikan mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUM Desa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas perjuangan mereka.</li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <b>3. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</b></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Sebagai salah satu forum Desa yang mawadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDes harus memiliki struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja acara. </span><span sans-serif="" verdana="">Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:</span></span></div> <ol style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Penasihat;</li> <li>Pelaksana Operasional; dan</li> <li>Pengawas.</li> </span></ol> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Penasihat dijabat secara exofficio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sebagai p</span><span sans-serif="" verdana="">enasihat BUMDes, <b>Kades Berkewajiban:</b></span></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Memberikan pesan tersirat kepada Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan BUM Desa; </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan </span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Mengendalikan pelaksanaan aktivitas pengelolaan BUM Desa.</span></li> </ul> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Sebagai Penasihat BUMDes, </span><span sans-serif="" verdana="">Kades b</span><span sans-serif="" verdana="">erwenang:<b> </b></span></span></div> <div> <ul style="text-align: left;"> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai dilema yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;</span></li> <li><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Melindungi perjuangan Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.</span></li> </ul> </div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><b>Penamaan Organisasi BUMDes:</b> </span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Penamaan susunan kepengurusan organisasi mampu menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyonga.</span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <br /> <div> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><b>Pengelolaan BUMDes:</b> </span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana=""><br /></span></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. </span><span sans-serif="" verdana="">Apa yang dimaksud dengan Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa?</span></span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelola BUM Desa dilarang dari unsur pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa. Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat ex officio akan dibat oleh Kepala Desa. </span></div> <div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelola BUM Desa harus netral dan profesional dalam bekerja. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelola BUM Desa harus transparan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintahan desa dan masyarakat desa apa yang telah dikerjakan. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kinerja pengelola BUM Desa harus dievaluasi kinerjanya, untuk melihat sejauh mana kinerja mereka dalam megembangkan BUM Desa. Evaluasi ini dapat dijadikan dasar apakah pengelola BUM Desa layak untuk dipertahankan atau tidak.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Diolah dari Buku Saku 7 ihwal Badan Usaha Milik Desa</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tujuan, Prinsip-Prinsip Dan Kelembagaan Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yakni Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa.  P ...

+ Read more »

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut Uu Desa?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemahaman masyarakat perihal Badan Usaha Milik Desa masih belum simpulan, padahal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa sudah memasuki waktu enam tahun semenjak diundangkan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBL79W5m7G6G_RRFHNLYQzXGdqhbPj62jcVEZsKCyUG_kS4eL0-Ck-N-gSuHiuA9QboqGN8H7-eZWCwwc_2jL74Q3Vs21e9Fe5svo69m-fj_upnAdt-S5bm8bGDg-Pllhi9FU2Mndly7s/s1600/Struktur-bumdesa--bumdes-menurut-uu-desa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><img alt="Pemahaman masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa masih belum selesai Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?" border="0" data-original-height="506" data-original-width="810" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBL79W5m7G6G_RRFHNLYQzXGdqhbPj62jcVEZsKCyUG_kS4eL0-Ck-N-gSuHiuA9QboqGN8H7-eZWCwwc_2jL74Q3Vs21e9Fe5svo69m-fj_upnAdt-S5bm8bGDg-Pllhi9FU2Mndly7s/s640/Struktur-bumdesa--bumdes-menurut-uu-desa.png" title="Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?" width="640" /></span></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Disebut belum simpulan, alasannya masih ada masyarakat kita yang belum memahami bumdes secara komprehensif. Sehingga masih muncul berbagai pertanyaan, mirip bagaimana Struktur bumdes berdasarkan UU Desa?</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Apakah aparatur desa boleh menjadi pengurus bumdes? Siapa yang mengawasi bumdes? Bolehkah anggota BPD menjadi pengurus bumdes? Bagaimana struktur pengawas bumdes?</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bahkan ada yang bertanya. Bolehkah anak kepala desa menjadi ketua bumdes? Menurut UU bolehkan istri kades menjabat bendahara bumdes?  </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Seseyogianya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah simpulan. Lagi pula, sebahagian dari pertanyaan diatas sudah kita bahas dalam artikel-artikel sebelumnya. Mulai dari <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">langkah persiapan pendirian bumdes</span></a> sampai <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">kiat sukses membangun Badan Usaha Milik Desa</span></a>.  </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pun demikian, dalam kesempatan ini akan kita kupas kembali wacana bagaiman struktur bumdes menurut UU Desa. Muda-mudaha jawaban ini mampu menawarkan edukasi kepada masyarakat desa dalam memahami tujuan dan maksud dari pendirian bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan struktur bumdes berdasarkan UU Desa, mari kita pahami dulu ihwal definisi dan pengertian struktur organisasi secara umum.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span sans-serif="" verdana="">Secara umum yang dimaksud dengan s</span>truktur organisasi yakni suatu susunan dan relasi antara tiap-tiap bagian, unit-unit kerja serta posisi jabatan yang ada pada suatu organisasi masyarakat, pemerintah, atau organisasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di inginkan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dari pengertian struktur organisasi diatas, maka dapat kita di definisikan bahwa yang dimaksud dengan struktur bumdes ialah susunan oragnisasi tiap-tiap unit-unit kerja dalam menjalankan operasional pada tubuh perjuangan milik desa untuk mencapai tujuan dan maksud pendirian bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Struktur organisasi merupakan komponen penting. Dengan adanya struktur organisasi bumdes maka masyarakat desa mampu melihat pembagian kerja, job deskripsi (jobdesk) dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar masing-masing pengurus bumdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Organisasi pengelola bumdes terdiri dari pembina (komisaris), pelaksana operasional, dan pengawas bumdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan bumdes dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk susunan pelaksana operasional terdiri dari ketua (eksekutif), sekretaris, bendahara dan para manajer unit/kepala unit atau nama lain sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing.</span><br /> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></b> <b><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bagaimana Struktur Bumdes Menurut UU Desa?</span></b><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Bagaimana struktur bumdes berdasarkan Undang-Undang Desa? Yang pasti struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Artinya pengelolaan bumdes terpisah dengan organisasi pemerintah desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut UU Desa, Penasihat BUM Desa secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional Bumdes yaitu perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. </span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili bumdes baik didalam maupun diluar pengadilan.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yaitu tidak hanya mengurusin bumdes saja tapi mengelola keseluruhan perjuangan bumdes beserta unit-unit usaha bumdes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Bumdes.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Untuk menjamin biar bumdes mampu berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan forum-forum lain.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Demikian klarifikasi singkat tentang bagaimana Struktur Bumdes berdasarkan UU Desa? Muda-mudahan artikel ini bisa menambah pengetahuan dalam memahami <a href="https://www.blogger.com/search?q=langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">tujuan, prinsip dan kelembagaan bumdes</span></a>. <i>Semoga bermanfaat.</i></span></div>

Bagaimana Struktur Bumdes Menurut Uu Desa?

Pemahaman masyarakat perihal Badan Usaha Milik Desa masih belum simpulan, padahal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa ...

+ Read more »

Tata Kelola Penganggaran Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="color: #134f5c;"><b>Pengelolaan keuangan desa</b></span> haruslah menurut tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_WVt_d0GR6TYnF5S0ZTb0ppZ1U/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Permendagri Nomor 113 Tahun 2014</span></a> harus dijalankan dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitipKad78Ox8AsYLnfmw_z1NUjzAv212XHd5DIGrxbVvmfH4gbvZmMXp188c22kCzWV31nA1ZrXFtJD6IFmhYTyTsJ4ka3MTZzozw2rwUvHfcSlGVASSM0_faDgz8wKHTX5C93j1cL4oc/s1600/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt=" haruslah berdasarkan tatakelola pemerintahan yang baik Tata Kelola Penganggaran Desa" border="0" data-original-height="484" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitipKad78Ox8AsYLnfmw_z1NUjzAv212XHd5DIGrxbVvmfH4gbvZmMXp188c22kCzWV31nA1ZrXFtJD6IFmhYTyTsJ4ka3MTZzozw2rwUvHfcSlGVASSM0_faDgz8wKHTX5C93j1cL4oc/s400/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" title="Tata Kelola Penganggaran Desa" width="400" /></a></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Asas transparansi merupakan prinsip keterbukaan, memungkinkan semua masyarakat untuk mengetahui dan menerima kanal gosip seluas-luasnya perihal keuangan desa. Informasi perihal keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif merupakan hak masyarakat. Penerapan asas transparansi ini tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-permintaan.<br /><br />Azas akuntabel dalam keuangan desa merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang memilih apakah setiap acara dan hasil simpulan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa mampu dipertanggungjawabkan. </span><br /> <div> <blockquote class="tr_bq"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pertanggungjawaban tidak hanya diberikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi tetapi juga kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.</span></blockquote> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sedangkan azas partisipatif, merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan/mengikutsertakan kelembagaan Desa dan kelompok masyarakat Desa. Pelibatannya dilakukan dalam setiap tahapan baik perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pengelolaan keuangan desa juga harus dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau ajaran yang melandasinya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selain hal di atas, pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan mengedepankan keadilan. Artinya harus ada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. </span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> <br /></div> <div> Selain itu, harus dipastikan pula kemanfatan penggunaan keuangan desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya bagi kelompok warga miskin, wanita dan pelestarian lingkungan.</div> <div> <br /></div> Oleh karena itu, dalam menjalankan pengelolaan anggaran, pemerintah desa perlu memperhatikan fungsi APBDesa, sebagai berikut:</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <ul style="text-align: left;"><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <li>Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. </li> <li>Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi anutan bagi manajemen dalam merencanakan acara pada tahun yang bersangkutan.</li> <li>Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi ajaran untuk menilai apakah acara penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. </li> <li>Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.</li> <li>Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. </li> <li>Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental perekonomian desa.</li> </span></ul> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut Pasal 71 UU Desa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya dalam pasal 75 disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Di dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Selain itu, di pasal 72 ayat (5) juga disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.</span></div> </div> </div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Jika merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 ihwal Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka tidak ada bab yang secara khusus mengatur perihal keuangan desa.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />Pengaturan hanya sampai di tingkat kabupaten/kota dan desa dianggap bagian dari kabupaten/ kota. Regulasi yang mengatur wacana keuangan desa yaitu PP No. 72 Tahun 2005 perihal Desa yang merupakan aturan turunan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. </span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Substansi yang diatur di PP No. 72 Tahun 2005 relatif sama dengan substansi yang ada di dalam UU Desa. Dengan demikian, mampu disimpulkan bahwa pengaturan tentang keuangan desa di dalam UU Desa ini yakni meningkatkan status hukum dari Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang.</span><br /> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">(Referensi: Mewujudkan Desa Inklusif, Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender, <a href="https://drive.google.com/file/d/1LAwmf3Z-cnnUNvCYlt4OZfHIwQgGSLi_/view" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Donwload Disini</span></a>)</span></div> </div> </div>

Tata Kelola Penganggaran Desa

Pengelolaan keuangan desa haruslah menurut tatakelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana te...

+ Read more »

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <b>Keuangan  Desa</b> dikelola berdasarkan  praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk8kRbdE6fr-k0y0pNjKrMTaj4KLtpeix3wijuFInufvIg9cIvfdTY0A8tNXxfQ3CutZ1DlWPSLvayECuMPg8Rr8C-nFXTJr9IMjVDfageIVaQBcZ1g6qTCWhe3gURJ96fyA9YWGFkXA/s1600/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk8kRbdE6fr-k0y0pNjKrMTaj4KLtpeix3wijuFInufvIg9cIvfdTY0A8tNXxfQ3CutZ1DlWPSLvayECuMPg8Rr8C-nFXTJr9IMjVDfageIVaQBcZ1g6qTCWhe3gURJ96fyA9YWGFkXA/s1600/20151218_asas-pengelolaan-keuangan-desa.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Asas Pengelolaan Keuangan Desa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li><b>Transparan</b>  yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat terusan info seluas-luasnya wacana keuangan desa.  Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh gosip yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif wacana penyelenggaraan pemerintahan desa  dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li> <b>Akuntabel</b>  yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Asas akuntabel  yang memilih bahwa setiap kegiatan dan hasil tamat acara penyelenggaraan  pemerintahan desa  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan;</li> <li> <b>Partisipatif</b> adalah  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;</li> <li><b>Tertib  dan disiplin  anggaran</b>  adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada hukum atau aliran yang melandasinya.</li> </ul> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <div style="text-align: justify;"> Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam  <b>Pengelolaan Keuangan Desa</b> ialah: </div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur  secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; </li> <li>Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya  penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak  dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya  dalam  APB Desa/Perubahan APB Desa;</li> <li>Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun  anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam  APB Desa  dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> [***] </div> </div>

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan  Desa dikelola berdasarkan  praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dal...

+ Read more »