Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan menurut hak asal undangan dan kewenangan lokal berskala desa, desa diperlukan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSD70kbWGFVhLQcFFQYYlFEZeZLvne3FP7BzhpBrdU_0o_9bvM8exJN1gNhcTIuzklmYF-OeKcZUQ2PxHSwWAq3k3VkeAXnvKeXvnalF3derlm8Z8MPmLBqRLfUrOv8dtrM8MapM36Fuc/s1600/Buku+Penyelenggraaan+Pemerintahan+Desa+Desa..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" border="0" data-original-height="471" data-original-width="640" height="293" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSD70kbWGFVhLQcFFQYYlFEZeZLvne3FP7BzhpBrdU_0o_9bvM8exJN1gNhcTIuzklmYF-OeKcZUQ2PxHSwWAq3k3VkeAXnvKeXvnalF3derlm8Z8MPmLBqRLfUrOv8dtrM8MapM36Fuc/s400/Buku+Penyelenggraaan+Pemerintahan+Desa+Desa..png" title="Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" width="400" /></a></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Desa yang sekarang tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma usang melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memperlihatkan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.</span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa biar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bab dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa yakni kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government).</span></div> <div> <br /></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis balasan kuatnya cara pandang usang tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar mampu berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebetulnya telah terbuka luas.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku ini merupakan salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest Yogyakarta. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini menyajikan pengetahuan tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pembahasannya menyakut tentang peran, hak dan kewenangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Berikutnya menyajikan pengetahuan perihal Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Selanjutnya menyajika pengetahuan dan pemikiran wacana Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Oleh alasannya itu, buku ini sangat layak untuk dibaca sebagai ajaran dalam rangka memperkuat desa sebagai subjek pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa. Berminat buku saku seri UU Desa, silahkan d</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">onwload disini </span><a href="https://drive.google.com/file/d/1ae8hVd3irf_nB0F4vng1NYrcf08VdxBc/view?usp=sharing" style="font-family: Verdana, sans-serif;" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Buku Penyelenggraaan Pemerintahan Desa Desa</span></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">. </span></div> </div> </div>

Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan sub...

+ Read more »