Berikut ini Daftar Istilah terkait Pengelolaan Keuangan Desa
- Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintahan Daerah ialah Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa yaitu kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yakni forum yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa menurut prakarsa masyarakat, hak asal ajakan dan budbahasa istiadat Desa.
- Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. - Pengelolaan Keuangan Desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa yakni Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa yakni pembagian terstruktur mengenai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa ialah planning keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Transfer ke Daerah ialah bab dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
- Kelompok Transfer ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD ialah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- Sekretaris Desa yakni Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
- Bendahara Desa yakni unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- Rekening Kas Desa yakni rekening kawasan menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
- Penerimaan Desa yakni uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa.
- Pengeluaran Desa ialah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, acara, acara, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi problem dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa yakni badan perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara pribadi yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- Surplus Anggaran Desa yaitu selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- Defisit Anggaran Desa yaitu selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu era anggaran.
- Aset Desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan orisinil desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Barang Milik Desa yakni kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Penghasilan Tetap yakni penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana acara atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
- Swadaya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
- Panjar yakni uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal aktivitas.
- Uang Muka yakni pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian atas pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga.
- Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Kode Rekening yaitu daftar kodefikasi dan penjabaran terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pemikiran dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah desa.
- Laporan Kekayaan Milik Desa yaitu laporan yang menyajikan gosip posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh desa sebagai akhir dari peristiwa era kemudian dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di abad depan diperlukan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diharapkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.
- Kewajiban yakni utang yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pemikiran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa.