Pemerintah Desa: Daftar

Tampilkan postingan dengan label Daftar. Tampilkan semua postingan

Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4cqrhGQK7kGzKQde1f04ZsFVwMIvUF3qKl6bR_ZJNVf4rVno9-olkGcU2luGcHqICXZG_2AuXvdbAwmTcPV2d41uwXDOtGZg9OMGSoV3FpFVEmtMnI-yxYKExJIYfYRKj5P08SzWf6BYF/s1600/20151119_Daftar_Istilah_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4cqrhGQK7kGzKQde1f04ZsFVwMIvUF3qKl6bR_ZJNVf4rVno9-olkGcU2luGcHqICXZG_2AuXvdbAwmTcPV2d41uwXDOtGZg9OMGSoV3FpFVEmtMnI-yxYKExJIYfYRKj5P08SzWf6BYF/s640/20151119_Daftar_Istilah_Pengelolaan_Keuangan_Desa.jpg" width="625" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai acuan, berikut ini Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa, disajikan sebagai berikut: </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<dl>
<dt style="text-align: justify;">Alokasi Dana Desa/ADD</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus</dd>
<dt style="text-align: justify;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rencana keuangan tahunan pemerintahan tempat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah</dd>
<dt style="text-align: justify;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDesa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat</dd>
<dt style="text-align: justify;">Aset Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Barang milik Desa yang berasal dari  kekayaan orisinil Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah</dd>
<dt style="text-align: justify;">Badan Permusyawaratan Desa/BPD</dt>
<dd style="text-align: justify;">Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</dd>
<dt style="text-align: justify;">Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa </dd>
<dt style="text-align: justify;">Bantuan Operasional Sekolah/BOS</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana acara wajib mencar ilmu dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa acara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul </dd>
<dt style="text-align: justify;">Barang Milik Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak </dd>
<dt style="text-align: justify;">Daerah Otonom</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kesatuan masyarakat  hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia </dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Alokasi Khusus/DAK</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai acara khusus yang merupakan urusan kawasan dan sesuai dengan prioritas nasional</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Alokasi Umum/DAU</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang bersumber dari  pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi </dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Bagi Hasil/DBH</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  kawasan dengan memperhatikan potensi kawasan penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Dekonsentrasi</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang meliputi semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di kawasan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kawasan kabupaten/kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Insentif Daerah/DID</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang dipakai dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Perimbangan/Dana Transfer</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Transfer Lainnya</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melakukan kebijakan tertentu sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-seruan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dana Tugas Pembantuan</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang meliputi semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Defisit Anggaran Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Dekonsentrasi</dt>
<dd style="text-align: justify;">Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah</dd>
<dt style="text-align: justify;">Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal ajakan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</dd>
<dt style="text-align: justify;">Desentralisasi</dt>
<dd style="text-align: justify;">Penyerahan wewenang pemerintahan oleh  Pemerintah kepada  tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia</dd>
<dt style="text-align: justify;">Kawasan Perdesaan</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kawasan yang mempunyai acara utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi daerah sebagai daerah permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan aktivitas ekonomi</dd>
<dt style="text-align: justify;">Kepala Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Pejabat Pemerintah Desa yang mempuyai wewenang, peran dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melakukan peran dari Pemerintah dan Pemda</dd>
<dt style="text-align: justify;">Keuangan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajban Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Musyawarah Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis</dd>
<dt style="text-align: justify;">Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Musyawarah antara Badan  Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, acara, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pembangunan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa </dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemberdayaan Masyarakat Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Upaya menyebarkan kemandirian dan  kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, aktivitas, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemerintah Daerah</dt>
<dd style="text-align: justify;">Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemerintah Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemerintahan Daerah</dt>
<dd style="text-align: justify;">Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemerintahan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pemerintah Pusat/Pemerintah</dt>
<dd style="text-align: justify;">Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pendampingan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pendapatan Asli Daerah/PAD</dt>
<dd style="text-align: justify;">Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut menurut perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Penerimaan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pengelolaan Keuangan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggungjawaban keuangan desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Pengeluaran Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Peraturan Bersama Kepala Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur</dd>
<dt style="text-align: justify;">Peraturan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Peraturan  perundang-seruan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Peraturan di Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Peraturan yang mencakup Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa </dd>
<dt style="text-align: justify;">Peraturan Kepala Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur </dd>
<dt style="text-align: justify;">Perencanaan Pembangunan Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Proses tahapan aktivitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif  guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah</dt>
<dd style="text-align: justify;">Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien  dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rekening Kas Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rekening kawasan menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rekening Kas Umum Daerah/RKUD</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rekening kawasan penyimpanan uang kawasan yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung  seluruh penerimaan tempat dan membayar seluruh pengeluaran tempat pada bank yang ditetapkan</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rekening Kas Umum Negara/RKUN</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rekening daerah penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh  penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDesa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun </dd>
<dt style="text-align: justify;">Rencana Kerja Pemerintah/RKP</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dokumen perencanaan nasional untuk kurun 1 (satu) tahun</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun</dd>
<dt style="text-align: justify;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM</dt>
<dd style="text-align: justify;">Dokumen perencanaan untuk kala 5 (lima) tahun</dd>
<dt style="text-align: justify;">Sisa Lebih Perhitungan Anggaran /SIlPA</dt>
<dd style="text-align: justify;">Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu abad anggaran</dd>
<dt style="text-align: justify;">Surplus Anggaran Desa</dt>
<dd style="text-align: justify;">Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa</dd>
<dt style="text-align: justify;">Transfer ke Daerah</dt>
<dd style="text-align: justify;">Bagian dari belanja negara dalam rangka  mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya</dd>
<dt style="text-align: justify;">Tugas Pembantuan</dt>
<dd style="text-align: justify;">Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan</dd> </dl>
</div>

Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai acuan, berikut ini Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa , disajikan sebagai berikut: Alokasi Dana Desa/ADD Dana perim...

+ Read more »

Daftar Istilah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSmhBaqgWjPjLRpHyKL_abGu9_sJ6bfTUkr5ZtCE6hGJEWa4sNrThaTv2VoHnqdAJdY0C4AAEwAvX_Y9Det8GBdueI7Mf2DufVdKy6TmYR1vUe3cMNP0gkmhg8GR0K71mCLUEmTqI9pB0/s1600/20151218_daftar_istilah_keuangan_desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSmhBaqgWjPjLRpHyKL_abGu9_sJ6bfTUkr5ZtCE6hGJEWa4sNrThaTv2VoHnqdAJdY0C4AAEwAvX_Y9Det8GBdueI7Mf2DufVdKy6TmYR1vUe3cMNP0gkmhg8GR0K71mCLUEmTqI9pB0/s1600/20151218_daftar_istilah_keuangan_desa.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut ini Daftar Istilah terkait Pengelolaan Keuangan Desa</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat aturan yang  mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li>
<li>Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li>
<li>Pemerintahan Daerah ialah Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li>
<li>Pemerintah Daerah yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li>
<li>Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. </li>
<li>Pemerintah Desa yaitu kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. </li>
<li>Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  atau yang disebut dengan nama lain yakni forum yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. </li>
<li>Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki  desa mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan desa, Pembinaan  kemasyarakatan desa, dan  pemberdayaan masyarakat desa menurut prakarsa masyarakat, hak asal ajakan dan budbahasa istiadat Desa. </li>
<li>Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. </li>
<li>Pengelolaan Keuangan Desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.</li>
<li>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa yakni Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.</li>
<li>Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP  Desa yakni pembagian terstruktur mengenai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</li>
<li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB  Desa ialah planning keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</li>
<li>Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</li>
<li>Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus. </li>
<li>Transfer ke Daerah ialah bab dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. </li>
<li>Kelompok  Transfer ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. </li>
<li>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. </li>
<li>Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD ialah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. </li>
<li>Sekretaris Desa yakni  Pejabat yang membantu kepala desa dan  bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.</li>
<li>Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. </li>
<li>Bendahara  Desa  yakni unsur staf sekretariat  desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. </li>
<li>Rekening Kas Desa yakni rekening kawasan menyimpan uang Pemerintahan  Desa yang menampung seluruh penerimaan  desa dan dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.</li>
<li>Penerimaan Desa yakni  uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB  Desa melalui  Rekening Kas Desa  atau telah diterima oleh Bendahara Desa. </li>
<li>Pengeluaran Desa ialah  uang yang dikeluarkan dari APB  Desa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa. </li>
<li>Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, acara, acara, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi problem dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. </li>
<li>Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa yakni badan perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan  secara pribadi yang berasal dari kekayaan  desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. </li>
<li>Surplus Anggaran Desa yaitu selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. </li>
<li>Defisit Anggaran Desa yaitu selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. </li>
<li>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu era anggaran. </li>
<li>Aset Desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan orisinil  desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. </li>
<li>Barang Milik Desa yakni kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.  </li>
<li>Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</li>
<li>Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. </li>
<li>Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang  ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. </li>
<li>Penghasilan Tetap  yakni penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan. </li>
<li>Surat Permintaan Pembayaran  yang selanjutnya disebut SPP yaitu dokumen yang diterbitkan  oleh pelaksana acara atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa. </li>
<li>Swadaya  adalah  membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan tugas serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang. </li>
<li>Panjar yakni uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal aktivitas. </li>
<li>Uang Muka  yakni  pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian  atas pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga. </li>
<li>Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  </li>
<li>Kode Rekening  yaitu  daftar kodefikasi dan penjabaran terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pemikiran dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah desa.</li>
<li>Laporan Kekayaan Milik Desa  yaitu laporan yang menyajikan gosip posisi keuangan  desa  mengenai aset,  kewajiban jangka pendek  dan  kekayaan bersih pada tanggal tertentu.</li>
<li>Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  desa sebagai akhir dari peristiwa era kemudian dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di abad depan diperlukan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah  desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diharapkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. </li>
<li>Kewajiban yakni utang yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pemikiran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa.</li>
</ol>
[***]</div>

Daftar Istilah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut ini Daftar Istilah terkait Pengelolaan Keuangan Desa Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sela...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa

Daftar Istilah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya