Pemerintah Desa: undang undang desa

Kewenangan Lokal Berskala Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh72czsMfqJo91agN1nvFs7K0Iua5pQ-_utzHlGpNaY1FftVhv3_mkWWDhBUIXMCFuMaeUfTxrRU7qupEzXuzwoP13OUF5XX55dyskRj1z4HoilGigsq9ehe8PSSTjA0LTY4ITeE4E9NWM/s1600/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh72czsMfqJo91agN1nvFs7K0Iua5pQ-_utzHlGpNaY1FftVhv3_mkWWDhBUIXMCFuMaeUfTxrRU7qupEzXuzwoP13OUF5XX55dyskRj1z4HoilGigsq9ehe8PSSTjA0LTY4ITeE4E9NWM/s320/jenis+jenis+kewenangan+desa.jpg" width="320" /></a></div>
Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa mempunyai <a href="https://www.blogger.com/search?q=jenis-jenis-kewenangan-desa-dalam-uu" target="_blank">kewenangan berdasarkan hak asal-usul</a> dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. 
 UU Desa No.6 tahun 2015 wacana Desa, ditegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. 
<blockquote class="tr_bq">
“Pembangunan Lokal Berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”</blockquote>
Namun bukan berarti kementerian sektoral dilarang masuk ke desa. Tapi semua pembangunan yang masuk ke desa harus disinergikan dengan perencanaan yang ada di desa. "Agar semua pembangunan yang dilakukan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa". 
<div>
 </div>
<div>
Berdasarkan Peraturan Kemendesa 1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kriteria kewenangan Lokal Berskala Desa mencakup: 
 
<ul style="text-align: left;">
<li>Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; </li>
<li>Kewenangan yang memiliki lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai efek internal Desa; </li>
<li>Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; </li>
<li>Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; </li>
<li>Program aktivitas pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan </li>
<li>Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-usul ihwal pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</li>
</ul>
 </div>
<div>
Selanjutnya, pada Pasal 7 peraturan kemendesa disebutkan Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi: Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
 1. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa, antara lain:  
 Penetapan dan penegasan batas Desa, pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa, penetapan organisasi Pemerintah Desa; penetapan perangkat Desa, penetapan BUM Desa, penetapan APB Desa, penetapan peraturan Desa, dukungan izin hak pengelolaan atas tanah Desa, pengelolaan arsip Desa, dan lain-lain. (Selengkapnya, lihat Pasal 8 Peraturan Kemendesa, PDTT No.1 Tahun 2015) 
 2. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa, meliputi:  
a. pelayanan dasar Desa; 
b. sarana dan prasarana Desa; 
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan 
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 
 3. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar, antara lain:  
 Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; pengembangan tenaga kesehatan Desa, pengelolaan dan pelatihan Posyandu, training dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa, dan lain-lain. (Selengkapnya, lihat Pasal 10 Peraturan Kemendesa, PDTT No.1 Tahun 2015). 
 4 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa, seperti: 
 Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan perjuangan tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan. 
 Selanjutnya, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air higienis berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa, dan lain-lain. (Selengkapnya, lihat Pasal 11 Peraturan Kemendesa, PDTT No.1 Tahun 2015). 
 Semua kewenangan desa yang telah disebutkan dalam Peraturan Kemendesa, PDTT No. 1 Tahun 2015 wacana Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. "Tidak dengan serta-merta mampu dijalankan oleh Desa".  
 Karena, Bupati/Walikota dapat melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal ajakan dan kewenangan lokal berskala Desa, yang kemudiaan akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.</div>
</div>

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. ...

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqFOrV6zVKl_svnZnOyzjKZjT0STQim9PMaPgTvmxCyg7vkK9JiX_U0bZlqd9UyoSUZ5WTByZWCQHsm-Y4XuVAFEuHQeOI8GC9CHx7l39yStlhJvhyphenhyphen7Db1F8-8EVv_F7gBw58KtVch4Rw/s1600/Peluncuran+IDM+Desa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqFOrV6zVKl_svnZnOyzjKZjT0STQim9PMaPgTvmxCyg7vkK9JiX_U0bZlqd9UyoSUZ5WTByZWCQHsm-Y4XuVAFEuHQeOI8GC9CHx7l39yStlhJvhyphenhyphen7Db1F8-8EVv_F7gBw58KtVch4Rw/s320/Peluncuran+IDM+Desa.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Membangun kemandirian desa dan mengakibatkan desa sebagai subjek pembangunan nasional merupakan amanat penting dari UU No.6/2014 ihwal Desa. Banyak hambatan dan rintangan dihadapi, sehingga butuh kerja sinergis antar semua elemen bangsa agar amanat UU Desa bisa terlaksana secara utuh dan hakiki. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengerahkan berbagai daya upaya supaya UU Desa mampu terimplementasikan dengan maksimal. Bahakn lima aturan teknis berupa peraturan menteri desa (Permen Desa) telah diterbitkan sebagai panduan dalam mengawal implementasi UU Desa. Masing-masing Permen Desa No.1/2015 ihwal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Permen Desa No.2/2015 ihwal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Permen Desa No.3/2015 wacana Pendampingan Desa; Permen Desa No. 4/2015 perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; dan Permen Desa No.5/2015 perihal Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Berbagai upaya ini, kata Menteri Marwan, hanyalah bab dari proses panjang untuk memajukan desa secara hakiki. Butuh kerja bersama dan sinergis antar elemen Pemerintah, perguruan tinggi, jajaran Pemda, Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat sipil. Gerakan nasional Desa Membangun bisa terjebak pada jalan buntu kalau acara untuk desa dijalankan dengan pendekatan yang parsial, apalagi jikalau semua pihak bekerja sendiri-sendiri dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing. “Kita harus menyadari bahwa implementasi UU Desa merupakan acara besar yang kompleks dan penuh tantangan. Kita membutuhkan kolaborasi yang sinergis antar berbagai elemen Pemerintah, perguruan tinggi tinggi, jajaran Pemda, Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat sipil,” tegas Menteri Marwan. 
<div>
 Kementerian desa, lanjut Menteri Marwan, telah memetakan aneka macam masalah yang harus diatasi dalam implementasi UU Desa. Sedikitnya ada enam tantangan besar dalam implementasi UU Desa.</div>
<div>
 Pertama, adanya fragmentasi penafsiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UU Desa.</div>
<div>
 “UU Desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan Desa yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Dana Desa. Tetapi juga mencakup legalisasi terhadap kewenangan Desa, kolaborasi antar Desa, penguatan lembaga kemasyarakatan Desa, penetapan dan pemberdayaan Desa adat, partisipasi masyarakat Desa, dan lain-lain. Semua ini mesti diimplementasikan secara utuh, sehingga amanat UU Desa mampu terealisasi secara komprehensif,” tegasnya. Kedua, di tingkat pemerintahan Desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi Dana Desa menjadi berkah bagi Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun di sisi lain Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Akibat itu semua, Dana Desa terkesan mengakibatkan ketergantungan gres, alasannya belum digunakan untuk kegiatan yang mampu menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan orisinil Desa. Dan yang lebih parah lagi yakni penggunaan Dana Desa masih melakukan replikasi atas “village project” sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur. Ketiga, demokratisasi Desa masih menghadapi hambatan praktek serba administratif. Aparatus Pemerintah Daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari “Pusat” untuk mengendalikan Pemerintah Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Padahal UU Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-permintaan, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif. “Di sisi lain, demokratisasi Desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif dari masyarakat Desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah kawasan seharusnya berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka.” Keempat, proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa berhadapan dengan realitas masyarakat perdesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin yang salah satu penyebabnya karena struktur penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang timpang. Masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa. Masalah-duduk perkara struktural mirip konflik agraria, kepastian hak Desa atas daerahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang Desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa. Kelima, partisipasi wanita dalam musyawarah Desa belum tersebar luas di Desa. Praktek pelaksanaan Musyawarah Desa cenderung patriarki, tugas wanita mengalami marjinalisasi ketika mereka memberikan proposal yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, logika, dan keberlangsungan hidupnya. Keenam, tata ruang kawasan perdesaan yang harus tunduk dengan tata ruang ala “Pemda/Dinas PU” cenderung tidak sebangun dengan aspirasi Desa-desa. Agregat dari pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan contoh kebijakan Tata Ruang Perdesaan yang berpola “top-down”. Hal ini tidak jarang mengakibatkan Desa kehilangan susukan sumber daya akhir kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi Desa. “Kompleksitas duduk perkara dan tantangan itu mengharuskan kita semua segera berbenah diri dan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi nasional guna menyatukan banyak sekali aspirasi pihak yang ikut mengimplementasikan UU Desa,” tuntas Menteri Marwan. (Kemendesa)</div>
</div>

Implementasi Uu Desa Butuh Kerja Sinergis

Membangun kemandirian desa dan mengakibatkan desa sebagai subjek pembangunan nasional merupakan amanat penting dari UU No.6/2014 i...

+ Read more »

Pemerintah Desa

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Implementasi Uu Desa Butuh Kerja Sinergis

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya