Pemerintah menargetkan 10 persen dari all out Keluarga Penerima Manfaat penerima Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tergraduasi pada tahun 2020. Dari complete jumlah penerima sebanyak 10 juta Keluarga, ditargetkan 1 juta keluarga akan terentaskan.



Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan penetapan sasaran itu seiring dengan tekad Presiden Jokowi untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, aneka macam upaya akan dilakukan kemensos guna memenuhi sasaran tersebut mirip peningkatakan kapasitas dan mutu pendamping PKH.

"Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH biar semakin banyak yang tergraduasi," customized organization Mensos di Jakarta hari ini.


Baca Juga Artikel Terkait Lainnya Dibawah Ini:

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat angka
kemiskinan pada Maret 2019. Angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41% atau turun 0,41% poin dari Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%).

Mensos menambahkan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH ialah dengan menawarkan kesempatan kepada mereka untuk menimba ilmu di luar negeri mirip yang telah dilakukan pemeritah beberapa waktu kemudian. "Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kemampuan SDM PKH yaitu mirip kemarin kita memberangkatkan 10 SDM PKH ke Philipina," tambah Mensos.

Selain mendorong peningkatan jumlah KPM PKH yang tergraduasi, Kemensos juga terus meningkatkan dukungan sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai dan bansos beras sejahtera. Menurut Mensos BPNT ini dapat meringankan beban belanja pangan hingga 20-25 persen belanja pangan keluarga. Satu keluarga mendapat beras sekitar 10 liter untuk kebutuhan makan dalam satu pekan. Dengan begitu, rata-rata per bulan pada kisaran Rp 7.000 per keluarga dan tahun 2020 mendatang ditingkatkan menjadi Rp 10.000 per bulan. Dengan bantuan yang diterima, diperlukan keluarga penerima manfaat dapat mengonsumsi beras dari BPNT lebih usang lagi, bisa menjadi 10 hari hingga dua pekan per keluarga.

"Kementerian Sosial sedang memperjuangkan agar indeks BPNT tahun depan akan ditingkatkan ke angka Rp 10.000 sehingga pinjaman beras dapat dinikmati sampai 10 hari atau selama dua ahad," ujar Agus Gumiwang.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH kemensos juga meningkatkan kualitas modul Family Development Session (FDS). "FDS (Family Development Seassions-red) sebagai instrumen strategis sehingga PKH harus diposisikan menjadi spine Program Nasional, sebab PKH semakin lama semakin berkembang" ujar Harry Hikmat.

Modul yang harus dikuasai SDM PKH antara lain pertama modul pendidikan dan pengasuhan anak yakni menjadi Orangtua yang lebih baik ditujukan untuk meningkatkan pemahaman orangtua wacana menerapkan acuan asuh yang baik serta pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di kurun mendatang.

Kedua modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ditujukan untuk menawarkan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan perjuangan Ketiga, modul kesehatan dan gizi ditujukkan untuk memahami sikap-perilaku sehat dan gizi bagi ibu dan anak, khususnya dalam kala penting 1000 hari, mulai dari ibu hamil, sampai anaknya berusia 24 bulan.

Sedangkan modul keempat dan kelima adalah modul sumbangan anak ditujukkan untuk memahami upaya bantuan anak dari perlakuan salah dan kekerasan serta eksloitasi dan penelantaran pada anak dan modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lanjut usia ditujukkan supaya merubah cara pandang semua pihak terhadap disabilitas dan menunjukkan pengetahuan mudah terhadap lanjut usia.

Disamping melakukan kebijakan secara interior, Kemensos dikatakan Harry juga melakukan kersama dengan kementerian perindustrian untuk memperlihatkan pelatihan kepada KPM PKH agar mampu berwirausaha mirip bantuan pelatihan pengelasan dan pengolahan kerajinan bambu serta makanan.

"Mensos sudah melakukan MoU dengan Menperin agar KPM PKH menerima pelatihan keterampilan," tambah Harry.

Lebih lanjut Harry menjelaskan sebagai wujud implementasi MoU tersebut kemenperin telah melaksanakan pelatihan di sejumlah tempat seperti di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan kabupaten Magelang beberawa waktu lalu

SUMBER: https://pkh.kemsos.go.id
Diberdayakan oleh Blogger.
 
Top