KeuanganDesa.info, JAKARTA - Pemerintah telah setuju untuk tidak main-main dengan penyelewengan dana desa. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo. Perangkat desa yang terbukti terlibat penyelewengan akan langsung dipecat.
Pada tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dana desa sebanyak 932 pengaduan. 200 laporan diantaranya diserahkan kepada KPK, 167 diserahkan kepada kepolisian, sisanya merupakan permasalahan manajemen, ungkap Menteri Eko.
"Bulan madu sudah tamat. Kalau kemarin diingetin terus, ketika ini kalau masih macem-macem lagi, masih main-main kita tangkap. Kita libatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), data isu lengkap mustahil tidak ketahuan," ujar Menteri Eko usai koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (10/8).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Untuk tahun ini, lanjutnya, laporan pengaduan yang diterima sebanyak 300 pengaduan dan terus dipantau oleh Satgas Dana Desa.
Menurut Menteri Eko, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sebenarnya jauh lebih kecil jikalau dibandingkan dengan jumlah peserta dana desa yang mencapai 74.910 desa. Meski demikian, dia tetap melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.
"Tentu setiap satu kesalahan kita tidak terima. Persoalan ini (penyelewengan dana desa) yakni dilema penanganan korupsi. Penanganan korupsi bukan ditangani dengan pembentukan lembaga pengawas baru lagi, karena tidak menjamin korupsi tidak terjadi. (Solusi) Ya kita tangani korupsinya," tegasnya.
Menteri Eko mengakui, 40 persen kepala desa di Indonesia hanya berpendidikan SD dan SMP. Namun menurutnya, hal tersebut bukanlah alasan untuk mewaspadai kemampuan desa untuk mengelola dana desa.
"Kenyataannya mereka (kepala desa) mampu mencar ilmu. Kalau kita lihat dana desa tahun 2015 sebanyak Rp20,8 Triliun hanya terserap 82 persen. Tahun 2016 dinaikkan oleh Pak Presiden sebesar Rp46,98 Triliun. Angka peresapan naik dari 82 persen menjadi 97 persen. Artinya mereka belajar dan selalu kita kasih pendampingan," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, dia telah sepakat untuk melaksanakan penguatan aparatur desa. Menurutnya, peningkatan kualitas aparat desa jauh lebih penting dibandingkan harus mempermasalahkan ijazah pendidikan.
"Soal ijazah tidak menjadi alasan. Karena Kepala Desa kan dipilih langsung oleh masyarakat. Yang penting dia mampu untuk melakukan, menggerakkan, mengorganisir masyarakat desanya. Mampu menyusun perencanaan dengan baik, mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik, itu saja intinya," terangnya.
Tjahjo Kumolo mengaku telah membuatkan peran dengan Menteri Eko dalam menangani desa. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini akan fokus pada penguatan aparatur desa. Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi fokus pada perencanaan, pembangunan, dan evaluasi pembangunan.
"Urusan desa ini yang bertanggungjawab pribadi ya Bupati. Jangan Kemendagri dan Kemendes yang menjangkau langsung semua desa," ungkapnya. ***