Permendagri 110 Tahun 2016 Perihal Badan Permusyawaratan Desa

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa ialah desa dan desa akhlak atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa menurut keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yakni Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Desa ialah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan peran dari Pemerintah dan Pemda.

Camat atau sebutan lain yaitu pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pengawasan kinerja Kepala Desa ialah proses monitoring dan penilaian BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain yakni laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan peran Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

Artikel Terkait Lainnya:

• Format Buku Administrasi BPD Desa Tahun 2020

• Buku Administrasi dan Laporan Kinerja BPD Tahun 2020 

• Donwload Contoh Program Kerja BPD Desa Tahun 2020 

• BPD Berhak Mengawasi Kinerja Kepala Desa 

• BPD Berwenang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa 

• Peraturan dan Tata Tertib BPD Desa 

• BPD Berhak Mendapat Tunjangan Dari APBDes

SELENGKAPNYA: SILAHKAN ANDA DOWNLOAD PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.DOWNLOAD DISINI