"Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya. Kalian yaitu pendekar dari distributor perubahan desa," ujar Menteri Eko dalam program penutupan pembinaan pendamping lokal desa di Bandung, Minggu (8/10).
Menteri Eko juga meminta para pendamping desa untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, baik itu perencanaan maupun pelaksananaan pembangunan. Dengan jumlah dana desa yang terus naik, para pendamping desa harus proaktif mendengar dan memberi solusi bagi permasalahan desa.
"Ini ialah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk penduduk di desa. Nah, aku minta pendamping desa harus mampu berperan besar dalam pemanfaatan dana tersebut supaya lebih produktif. Sebab untuk membiayai pendamping itu tidak kurang negara mengeluarkan sekitar Rp 2,8 trilun,” ujar Menteri Eko.
Di tahun 2015, Menteri Eko melanjutkan, dana desa yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 20 triliun. Kemudian, pada 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun dan tahun 2017 ini mencapai Rp 60 triliun untuk 74.910 desa. Untuk saat ini, acara ini merupakan satu-satunya di dunia dengan besaran jumlah yang terus meningkat tiap tahunnya.
“Dana desa mampu dipergunakan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian warga di desa, selain infrastruktur mirip jalan, jembatan, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Dengan besaran tersebut, Menteri Eko meminta kepada masyarakat jangan segan-segan melaporkan bila ditemukan ada penyelewengan dari dana desa. Terlebih, lanjutnya, Kemendes PDTT telah membentuk Satgas Dana Desa.
"Jika ditemukan ada penyelewengan dari dana desa jangan segan-segan untuk malapor ke Satgas Dana Desa ke nomor 1500040. Pelaku penyelewengan dari dana desa tersebut akan eksklusif ditindak tegas aparat penegak aturan," tegasnya.(Kemendes)