Pemerintah Tempat Masih Salah Tafsirkan Uu Desa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixt80PR20jYBIM-XJ0UGoM4ji2aOlcJRoaQPX0RP5r_xL3evh076Rwhx1Xjbo_YmM7BLN1XxN_eBMOeHkQGK964WuEHkUu53_0dZ9EwG73jV_la4PTUqcoYXYTkooWq75n2jYAoBjELZY/s1600/Dana+Desa-gampong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixt80PR20jYBIM-XJ0UGoM4ji2aOlcJRoaQPX0RP5r_xL3evh076Rwhx1Xjbo_YmM7BLN1XxN_eBMOeHkQGK964WuEHkUu53_0dZ9EwG73jV_la4PTUqcoYXYTkooWq75n2jYAoBjELZY/s400/Dana+Desa-gampong.jpg" width="400" /></a></span></div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> <div> Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun perekonomian dari pinggir masih menjadi tantangan besar di tahun 2016 mendatang. Padahal, pemerataan ekonomi sangat diharapkan guna menawarkan donasi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.</div> </span><br /> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, menyampaikan ada sejumlah permasalahan menyangkut Undang-Undang (UU) Desa, yang berpotensi membuat pertumbuhan di tempat menjadi terhambat. Pertama, kebijakan dalam UU Desa tersebut yang dianggap belum solid.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Di sini terlihat, ada chemistry yang kurang antara kementerian. Ketiga, UU Desa diluncurkan, lalu dana desa sudah harus disalurkan, perlu adanya surat keputusan bersama tiga menteri. UU Desa ini belum tersinkron dengan UU lain," ujar Latif, dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2015.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Kedua, lanjut Latif, menurut hasil observasi yang dilakukan instansinya, ditemukan masih ada pemerintah kabupaten tempat yang salah dalam menerjemahkan UU Desa.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Padahal, fokus utama UU Desa ini ialah bagaimana membangun infrastruktur di daerah.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"UU Desa keluar, UU Pemda belum keluar. Masih belum baik. Di beberapa desa juga masih ada yang menerjemahkan UU Desa sebagai sumber penghasilan," tutur beliau.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Menurut dia, kedua hal tersebut berpotensi untuk menganggu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mendatang. Apabila bisa diatasi, planning Jokowi membangun perekonomian secara merata melalui pinggiran pun dipastikan akan teroptimalisasi dengan baik. </span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">"Kalau sudah clear semua, kami optimistis. Misi Jokowi untuk membangun dari pinggiran itu mampu tercapai," ungkapnya.</span></div> <div> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="color: #444444; font-family: "verdana" , sans-serif;">Sumber: vivanews</span></div> </div>

Pemerintah Tempat Masih Salah Tafsirkan Uu Desa

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun perekonomian dari pinggir masih menjadi tantangan besar di tahun 2016 mendatang. Padah...

+ Read more »