Mutasi Perangkat Desa Itu Apa? Bagaimana Aturan Dan Prosedur-Nya?

    Apa itu Mutasi Perangkat Desa?

Mutasi Perangkat Desa yaitu perpindahan posisi jabatan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke Jabatan lainnya dalam struktur Perangkat Desa. Mutasi Perangkat Desa merupakan salah satu cara pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selain dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Pada prinsipnya, Mutasi Jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama atau jabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya dalam struktur Perangkat Desa.

Aturan Mutasi Perangkat Desa

Aturan Mutasi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 ihwal Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

Ayat (4) dan (5) Permendagri 67/2017 berbunyi:

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mampu dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, setidaknya, berikut ini ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa akhir terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui cara mutasi:

1. Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa apabila terdapat jabatan Perangkat Desa yang kosong;
2. Apabila pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara mutasi, maka wajib dikonsultasikan kepada Camat. Dan kemudian Camat mengeluarkan surat rekomendasi;
3. Berdasarkan rekomendasi camat wacana mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa memutuskan mutasi Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa;

Aturan mengenai mutasi selain diatur dalam Permendagri 83 Tahun 2015 jo Permendagri 67 Tahun 2017, juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati (Perbup) sesuai ketentuan peraturan perundangan-seruan.

Tata Cara (Mekanisme) Mutasi Perangkat Desa

Bagaimana tata cara prosedur mutasi Perangkat Desa? Atau bagaimana mekanisme mutasi jabatan Perangkat Desa?

Meminjam penjelasan Mas Nur Rozuqi terkait implementasi Pasal 7 ayat (4) aksara a Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Bahwa biar tidak terjadi benturan hukum yang satu dengan aturan yang lain, maka penerapan Pasal 7 ayat (4) Permendagri 67/2017 harus memperhatikan kaidah penerapan aturan peraturan perundang-usul secara integral.

Karena itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Bahwa dikala Perangkat Desa mendaftarkan diri sebagai perangkat desa itu terang jabatan apa yang hendak diisi. Baik itu Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), atau Kepala Dusun (Kasun);
2. Bahwa diktum SK-nya yang semenjak awal diterima yaitu berbunyi sesuai dengan lowongan jabatan yang diisi. (Sebagai Sekdes, Kasi, Kaur, atau Kadus/Kasun).

Karena sudah terperinci jabatan apa yang diisi dikala mendaftar menjadi Perangkat Desa, maka Kepala Desa dilarang sekehendaknya sendiri atau secara sepihak memutasi Perangkat Desa. Namun setidaknya cara yang harus dilakukan antara lain:

1. Untuk mutasi ke jabatan Sekretaris Desa (Sekdes), arifnya lakukan uji kompetensi bagi semua Perangkat Desa untuk menduduki jabatan Sekdes, sebab Sekdes yaitu Kepala Sekretariat;
2. Untuk mutasi ke jabatan Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Seksi (Kasi), bijaknya musyawarahkan dan tawarkan kepada Perangkat Desa yang ada dengan memperhatikan kompetensi personalnya (baca juga: kesesuaian antara kemampuan Kasi atau Kaur dengan peran jabatan yang akan diisi melalui mutasi);
3. Untuk mutasi ke jabatan Kepala Dusun (Kadus), baiknya musyawarahkan dan tawarkan kepada Perangkat Desa yang ada dengan memperhatikan kompetensi personalnya dan daerah tinggalnya.

Dari hasil langkah awal sebagaimana diuraikan di atas, barulah kemudian dikonsultasikan Camat.
Dan sebab dalam diktum SK-nya semenjak awal menyesuaikan lowongan jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa juga dilarang seenaknya sendiri atau secara sepihak melaksanakan mutasi Perangkat Desa. Namun setidaknya lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Setidaknya Perangkat Desa yang akan dimutasi itu diajak musyawarah dan ditawari dulu, mau apa tidak. Sebab hakekatnya jabatan di Perangkat Desa itu bersifat statis.
2. Perangkat Desa yang dimutasi membuat surat pernyataan kesanggupan dimutasi. Sebab SK Perangkat Desa itu bersifat permanen.

Dengan tata cara/prosedur atau langkah-langkah tersebut dianggap dan dipandang dari dimensi aturan dan dari dimensi kemanusiaan bisa tercapai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses/mekanisme/mekanisme/tata cara mutasi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati (Perbup).

Demikian klarifikasi ihwal Mutasi Perangkat Desa itu apa? Bagaimana Aturan dan Mekanisme-Nya?