Ketentuan Dalam Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Dalam instruksi tersebut, Mendagri dijelaskan Ketentuan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.memakai isyarat rekeninq 5.3.00.5.4.1.01;penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target peserta Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), prosedur penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pertolongan, dan besaran nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT);penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dari APBDes dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer- antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke peserta Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) kepada penerima, berikut penjelasannya:
- memakai arahan rekeninq 5.3.00.5.4.1.01;
- penentuan kriteria dan mekanisme penetapan sasaran akseptor Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), mekanisme penyaluran Dana Desa ke APBDes, proporsi, batasan waktu pertolongan, dan besaran nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT);
- penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dari APBDes mampu dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer- antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke akseptor Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam memutuskan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) kepada akseptor, berikut penjelasannya:
a. Penyalurar Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) secara tunai
- Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada peserta derma dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, contohnya melaksanakan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
- Bukti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dengan memakai bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana teladan pada karakter Q lampiran ini.
Bank,
- untuk pelaksanaannya, akseptor pertolongan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening akseptor santunan.
- Bukti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dengan memakai bukti tranfer antar rekening.
- Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) .
- Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronika di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank lndonesia Nomor 20/6/PBl/2018 ihwal uang elektronika. Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa bahwa uang elektro yakni alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronika dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektro yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
- pencatatan data identitas Pengguna berupa: a) unregistered, adalah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan b)registered, ialah Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.
- Penerapan cashless ini lebih mudah namun pengguna perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi. Karena metode cashless berbasis pada sistem elektro, pengguna perlu mempunyai pemahaman yang cukup mengenai teknologi dan pemakaiannya. Sistem cashless menuntut penggunanya untuk dapat berinteraksi dan menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC, maupun Smartphone. Hal ini mampu menjadi kendala bagi sebagian orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi, mirip kaum lansia dan masyarakat di perdesaan dan kawasan tertinggal. Pengguna diharuskan melek teknologi dan memperlihatkan edukasi secara merata tidak mampu dilakukan dalam waktu singkat.
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) secara cashless, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara pribadi uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada peserta derma dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan pinjaman, yakni contohnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang kondusif, penggunaan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan menurut Surat Perintah Pembayaran (SPP) ang ajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa.
- Bukti penyaluran uang elektronika dengan mencatat nomor kartu elektro di belakang kartu ada nomor kartu yg jadi identitas akseptor rmanfaat. Pada kolom peserta Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) memakai bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana pola pada aksara Q lampiran ini.
Demikianlah klarifikasi perihal Beberapa Ketentuan Dalam Pelaksanaan BLT-Dana Desa. Semoga Penjelasan singkat ini bermanfaat.
Selengkapnya: Silahkan Download Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. UNDUH DISINI