Diakui beberapa kepala desa, oknum yang mendesak menyerahkan pengerjaan proyek tersebut mengaku mengaku sebagai tim sukses Aa Umbara Sutisna (Bupati Bandung Barat).
Intimidasi tersebut diterima sejumlah kepala desa dalam bentuk pesan Whatsapp yang bernada ancaman. Pesan Whatsapp dari yang mengatasnamakan tim sukses Bupati Bandung Barat itu berisi pesan supaya proyek-proyek pembangunan di desa diserahkan kepala kelompok tertentu. Mereka mengancam, Dana Desa tidak bisa dicairkan kalau tidak ada kesepakatan dari kepala desa untuk menyerahkan pengerjaan proyek pembangunan desa tersebut kepada kelompok mereka.
Wandiana, selaku Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bandung Barat, membenarkan hal itu. Menurut Wandiana, para kepala desa merasa khawatir kalau penggunaan dana desa diserahkan kepada kelompok/pihak yang tidak profesional. Hal tersebut, berpotensi menjadikan para kepala desa mampu terjerat perkara aturan.
"Kami sudah terima laporan dari beberapa kades mengenai hal ini. Kami berikan surat edaran biar tetap mematuhi koridor aturan untuk mencairkan banyak sekali keuangan desa," ujar Wandiana, Minggu 24 Maret 2019.
Wandiana menjelasakan, bahwa setiap pengerjaan proyek-proyek pembangunan di desa pelaksanaannya diprioritaskan melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat setempat, bukan dikerjakan oleh pihak
ketiga.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) KBB juga telah memberikan hal tersebut ke tingkat kecamatan dan desa, bahwa dalam pelaksanaan aktivitas dari Dana Desa harus melalui pendampingan serta isyarat dari kejaksanaan.
"Supaya kepala desa hening dan kondusif dalam menggunakan Dana Desa. Soal ini, DPMD juga pernah mengundang para kepala desa untuk hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah)," kata Wandiana.
Surat dengan Nomor Nomor 900/2432/PPKAD tersebut berisi info perihal pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hasil revisi/perubahan terkait dengan adanya koreksi pada indikator penghitungan.
Dalam satu tahun anggaran Dana Desa dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen. Dana Desa akan ditransfer dari rekening kas tempat ke rekening kas desa masing-masing.
"Beberapa desa menerima sumbangan bervariasi, bahkan yang tertinggi mampu mencapai Rp 3 miliar per desa. Karena ada dua sumber yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, semuanya dari APBN,” kata Wandiana.
Wandiana mengatakan, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel dan memenuhi persyaratan yang benar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jika keuangan desa tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, dikhawatirkan mampu menyebabkan duduk perkara hukum.
Selain Dana Desa, pemerintah pusat juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD), tahun 2019 ADD KBB sebesar Rp 120 miliar, lebih besar dari tahun sebelumnya (2018) yang hanya sebesar Rp 119 miliar.
"Jika ditotal, anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun ini mencapai Rp 361 miliar bagi 165 desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat," ujar Wandiana.***
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) KBB juga telah memberikan hal tersebut ke tingkat kecamatan dan desa, bahwa dalam pelaksanaan aktivitas dari Dana Desa harus melalui pendampingan serta isyarat dari kejaksanaan.
"Supaya kepala desa hening dan kondusif dalam menggunakan Dana Desa. Soal ini, DPMD juga pernah mengundang para kepala desa untuk hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah)," kata Wandiana.
Memenuhi Persyaratan
Kepala DPMD KBB memastikan, Maret 2019 ini Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sudah bisa dicairkan ke desa-desa, dengan catatan setiap desa mesti memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Dinas PMD KBB juga sudah menyampaikan surat terkait berita Pagu Dana Transfer Setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 ke tiap-tiap desa tertanggal 18 Desember 2018.Surat dengan Nomor Nomor 900/2432/PPKAD tersebut berisi info perihal pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hasil revisi/perubahan terkait dengan adanya koreksi pada indikator penghitungan.
Dalam satu tahun anggaran Dana Desa dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen. Dana Desa akan ditransfer dari rekening kas tempat ke rekening kas desa masing-masing.
"Beberapa desa menerima sumbangan bervariasi, bahkan yang tertinggi mampu mencapai Rp 3 miliar per desa. Karena ada dua sumber yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, semuanya dari APBN,” kata Wandiana.
Wandiana mengatakan, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel dan memenuhi persyaratan yang benar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jika keuangan desa tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, dikhawatirkan mampu menyebabkan duduk perkara hukum.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 Naik Signifikan
Untuk Kabupaten Bandung Barat, Dana Desa 2019 naik signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019, Dana Desa di KBB sebesar Rp 241 miliar, sedangkan tahun sebelumnya (2018) hanya sebesar Rp 198 miliar.Selain Dana Desa, pemerintah pusat juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD), tahun 2019 ADD KBB sebesar Rp 120 miliar, lebih besar dari tahun sebelumnya (2018) yang hanya sebesar Rp 119 miliar.
"Jika ditotal, anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun ini mencapai Rp 361 miliar bagi 165 desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat," ujar Wandiana.***